cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 12 (2020)" : 5 Documents clear
Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia Mu Amar; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti tindakan deforestasi yang masif akan pengalihan guna fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kawasan industri, hal ini di perparah dengan dihapusnya asas strict liability dalam Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dirasa dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup karena pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan akan terus bertambah seiring dengan pembukaan usaha-usaha korporasi baru menyangkut pekebunan kawasan industri. Asas strict liability yang terkandung dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sudah cukup menguatkan untuk menjerat para korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, dengan tidak adanya asas tersebut dalam Omnibus Law. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua undang-undang, sebelumnya dan yang telah disahkan sehingga dapat diketahui aturan-aturan yang terkandung dalam suatu undang-undang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, terlebih dalam kaitannya mengenai masif deforestasi di Indonesia. Metodelogi yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif agar dapat ditemukannya aturan ataupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan substansi frasa pada Omnibus Law terdapat 2 hasil yang dapat disampaikan dari penulisan ini, pertama, pengubahan frasa dari UU No. 32 Tahun 2009 ke Omnibus Law mencederai niat pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan karena meniadakan asas strict liability sehingga korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat, kedua, dari penghapusan asas tersebut terdapat dampak yang tidak bisa kita hindari, yaitu akan terjadinya deforestasi secara masif di daerah-daerah berpotensi yang kemudian akan digunakan sebagai perkebunan kawasan industri. Kata Kunci: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestasi ABSTRACT The gross development of a country is a natural things for human life whitstand, particularly for developing country as Indonesia. However, at the same time these development has a negative impact on environmental protection and preservation, as an example of massive deforestation, it will change the use of land from forest to plantation areas indusrty, this impact was exacerbated by the elimination of the principle of a strict liability in the Job Creation Act or Omnibus Law which was considered to be threatening the sustainability of the environment, for the reason violations against the environment will continue to increase along with the opening of new corporate businesses regarding industrial estate plantations. The principle of strict liability as regulate in Article 88 of Law No. 32 of 2009, which sufficient to strengthen to ensnare corporations that violate the environmental protection and preservation, in the absence of that principle in the Omnibus Law, This paper focuses on the comparison of two Act, the Previously one and those that have been ratified. Therefore, it can be seen that the rules contained in the new act have an impact on the sustainability of the environment, especially, in relation to massive deforestation in Indonesia. The methodology is used in this paper is normative legal research methods that aim to find rules or legal doctrine in responding to answer the problems at hand. The result of this research shows that it can be found 2 results that can be conveyed from this paper, firstly, the amandment of the phrase from Law No.32 of 2009 to Omnibus Law injures the intention of Indonesian Government in protecting the environment because it eliminates the principle of strict liability, therefore, the corporations can not be tangled. Secondly, the elimination of its principle there are impact that we cannot avoid, specifically the dofrestation on that massive in some parts of areas which ptotential to be used as industrial estate plantations. Keywords: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestation
Penggunaan Konten Newsletter Ke Dalam Podcast Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta I Made Tegar Dewanta; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan hukum podcast di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum dari penggunaan konten newsletter ke dalam podcast oleh podcaster dengan tujuan komersial. Adapun studi ini termasuk sebagai penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan dasar hukum pengoperasian podcast di Indonesia ialah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kemudian akibat hukum dari penggunaan konten newsletter secara serta merta dapat berakibat pada digugatnya podcaster ke Pengadilan dalam permasalahan hak cipta akan tetapi bilamana penggunaan konten newsletter dilakukan oleh podcaster dalam kerangka pengalihwujudan karya cipta tulis yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat penjaminan terhadap hak moral dan hak enonomi pencipta karya cipta newsletter tersebut. Kata Kunci: Podcast, Newsletter, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty in the legal arrangement of podcasts in Indonesia based on positive law and the legal consequences of using newsletter content in podcasts by podcaster for commercial purpouses. This study is included as a type of normative legal research based on the statutory approach. Based on the results of an assessment of the legal issues examined by the author, the legal basis for operating podcasts in Indonesia is based on the provisions of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Then the legal consequences of using newsletter content can automatically result in the podcaster being sued in court in copyright issues, but if the use of newsletter content is carried out by the podcaster within the framework of the conversion of written works in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright then this can be justified insofar as there is a guarantee of the moral and economic rights of the creator of the newsletter copyright. Keywords: Podcast, Newsletter, Copyright.
Urgensi Pengawasan Layanan Konten Digital Over The Top (OTT) di Indonesia Abimanyu Rhesa Agatha; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan sesuatu hal yang bersifat konvensional dan beralih kedalam dunia digital. Layanan Over The Top (OTT) merupakan layanan yang memberikan suatu informasi berupa pesan, pesan suara dan video melalui jaringan internet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan pengawasan mengenai layanan konten digital Over The Top (OTT) di Indonesia. Layanan konten digital merupakan layanan yang penulis kategorikan sebagai penyiaran dikarenakan artinya masuk kedalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sejauh ini penyiaran di tanah air diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dengan adanya kekaburan norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan belum adanya aturan khusus yang mengatur Layanan OTT di Indonesia, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya melalui layanan konten digital. Sehingga penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang layanan konten digital agar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam memecahkan studi kasus ini, kajian atau metode yang akan digunakan dalam jurnal ini ialah metode yuridis-normatif. Nantinya kajian ini akan menggunakan pendekatan melalui aturan yang berlaku (Statue Aprroach) dan pendekatan Konseptual (conceptual aprroach). Hasil daripada studi kasus ini akan memberikan Informasi bahwa tidak ada aturan secara khusus yang mengatur tentang Layanan Over The Top (OTT) di Indonesia. Tanpa aturan tersebut bisa saja masyarakat terlalu abai dalam memperhatikan dan memberikan isi konten yang positif bagi masyarakat. Kata Kunci: Penyiaran, Teknologi, Konten Digital, Kekaburan Norma, Layanan ABSTRACT The significant advancements in technology has made society left conventional things and starting to shift to digital world. Over The Top (OTT) media service is a service that provides information in the form of messages, voice messages and videos over the internet. This study intends to analyze the supervisory rules regarding Over The Top (OTT) digital content services in Indonesia. Digital content services in this study are categorized as broadcasting, since the use of this term is in accordance with Article 1 of the Broadcasting Act Number 32 of 2002. Up until this present day, broadcasting in Indonesia still supervised by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). However, as the result of the blurred norm in aforementioned article and the absence of special rules governing OTT services in Indonesia, causing no legal certainty for public in carrying out their activities through digital services. this journal aims to analyze the regulations regarding digital content services in order to ensure legal certainty for society. In order to solve the problem, this study used a juridical-normative method. Furthermore, this study will also use a statute and a conceptual approach. The result of this study will give an information that there are no specific rules governing Over The Top (OTT) Services in Indonesia. Without regulation, people may be too negligent in paying attention and providing positive content for the public. Key Words: Broadcasting, Technology, Digital Content, Blurred Norm, Service.
Meninjau Kewenangan Pihak Sekolah Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Telepon Genggam Siswa Pada Sekolah Menengah Pertama Yosian Arya Putra; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi dalam penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terkait dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia dan untuk mengkaji legalitas kewenangan dari tindakan pihak sekolah dalam melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa pada SMP. Adapun studi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan hukum pada dasar hukum penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, ditemukan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia didasarkan pada UU Sisdiknas sebagai payung hukum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri.Kemudian terkait tindakan pihak sekolah yang melakukan penyitaan terhadap telepon genggam siswa SMP akan memiliki legalitas sepanjang telah ditentukan terlebih dahulu suatu Peraturan Tata Tertib di sekolah tersebut yang menentukan larangan penggunaan telepon genggam disertai dengan ketentuan sanksi penyitaan. Kewenangan pihak sekolah dalam menetapkan Peraturan Tata Tertib sekolah ini secara atributif diberikan melalui Pasal 52 ayat (1) huruf g PP Standar Nasional Pendidikan j.o Lampiran kelima Permendiknas No. 19 Tahun 2007. Kata Kunci: Kewenangan, Sekolah, Penyitaan ABSTRACT The purpose of the study in this research is to provide an understanding of the legal basis for the administration of formal education in Indonesia and to examine the legality of the authority of the school's actions in confiscating mobile phones of students at junior high schools. This study includes the type of normative legal research with the approach of legislation. invitation. Based on the results of studies conducted by researchers related to legal issues on the legal basis of the provision of formal education in Indonesia, it was found that the implementation of formal education in Indonesia is based on the National Education System Law as a legal umbrella which is further regulated in several government regulations or ministerial regulations. Then with regard to the actions of the school that confiscated junior high school students' cellphones, it would have legality as long as a Code of Conduct in the school had been determined which prohibited the use of cell phones accompanied by provisions for confiscation sanctions. The authority of the school in establishing the school rules and regulations is attributively given through Article 52 paragraph (1) letter g PP National Education Standards j.o Fifth attachment to Permendiknas No. 19 of 2007. Keywords: Authority, Schools, Confiscation.
Kebijakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Bagi UMKM Pasca Terbitnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Perubahannya Komang Ary Mahayasa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel bertujuan untuk memahami dan menganalisa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional serta untuk memahami dan menganalisa tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM pasca perubahan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif didukung oleh dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum sebagai metode penelitian yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah dengan POJK Nomor 48 Tahun 2020 dan POJK Nomor 17 Tahun 2021. Perubahan tersebut menegaskan ketentuan mengenai menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap UMKM dengan penerapan manajemen risiko serta terjadi perubahan ketentuan jangka waktu rekstrukturisasi bagi debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang awalnya berlaku sampai 31 Maret 2021, menjadi berlaku sampai 31 Maret 2023. Adapun tahapan dalam penyelesaian restrukturisasi perjanjian kredit bagi pelaku UMKM berdasarkan ketentuan tersebut yaitu penilaian kualitas kredit oleh AO (Account Officer) atau Mantri, pemeriksaan berkas agunan dan kondisi aset oleh Mantri, pemanggilan debitur pelaku UMKM oleh Mantri, pemberian peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali, penggolongan debitur untuk menentukan dapat atau tidak diberikan fasilitas resktruturisasi, memastikan tujuan resktrukturisasi dapat tercapai dengan menilai iktikad baik debitur, dan penentuan jenis restrukturisasi. Kata Kunci: Restrukurisasi, Perjanjian Kredit, UMKM, Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACT The article aims to understand and analyze the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus and to understand and analyze the stages in completing credit agreement restructuring for MSME actors after the changes to FSAR Number 11/POJK. 03/2020 on National Economic Stimulus. The type of research used is normative legal research supported by two approaches, namely the statutory approach and legal concept analysis as the chosen research method. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on POJK No. 11 of 2020 which has been amended by POJK No. 48 of 2020 and POJK No. 17 of 2021. The results show that the provisions for restructuring credit agreements for MSME actors are based on the new FSAR on National Economic Stimulus, namely changing FSAR Number 11 of 2020 with FSAR Number 48 of 2020 and FSAR Number 17 of 2021. The amendment confirms the provisions regarding implementing policies that support economic growth stimulus to MSMEs by implementing risk management and there has also been a change in the provisions for the restructuring period for MSME debtors affected by the Covid-19 pandemic, which was initially valid until March 31, 2021, to become valid until March 31, 2023. The stages in the completion of the restructuring of credit agreements for MSME actors based on these provisions are credit quality assessment by the AO (Account Officer) or Mantri, examination of collateral files and asset conditions by the Mantri, summoning MSME debtors by Mantri, warning and collection of 3 (three) ) times, the classification of debtors to determine whether or not a restructuring facility can be granted, ensuring that the restructuring objectives can be achieved by assessing the debtor's good faith, and determining the type of restructuring. Keywords: Restructuring, Credit Agreements, MSMEs, Financial Services Authority

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue