cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 4 (2020)" : 6 Documents clear
Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.715 KB)

Abstract

Di era yang sudah maju ini, kompetisi di bidang sepakbola sudah berubah dikarenakan adanya oknum yang berperan sebagai penjahat terorganisir. Dalam pertandingan sering terjadi upaya manipulasi pertandingan. Ancaman global dalam bidang kompetisi sepakbola dilakukan dengan kecurangan penetapan skor dan manipulasi pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang adanya match fixing di dunia sepak bola Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 terhadap tindak pidana match fixing dalam dunia sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertandingan di bidang persepakbolaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang kejahatan penyuapan dijatuhkan hukuman pidana walaupun praktek menyuap dalam lingkup swasta bukan dianggap sebagai korupsi. Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidana pengaturan skor (match fixing) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain intuk mengikuti intruksi. Kriminalisasi match fixing di pertandingan dalam dunia persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 dapat diancam dengan sanksi pidana walaupun tindakan suap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor. Kata kunci: Match fixing, sepak bola, pidana. ABSTRACT In this advanced era, competition in football field has changed because there were individuals who succeed as organized criminals. In matches, there were often match manipulations. The global threat in football field competition is carried out by cheating score-fixing and match manipulation. This research aimed to observe the background of the competition arrangements in the world of Indonesian football and to find out how the legal analysis according to Law No. 11 of 1980 concerning on the prevention of mounting in football world in Indonesia. The method used is a normative legal method. Sources of legal references obtained through the updating of the literature, which then all sources of this legal reference are updated qualitatively normatively. The results of the study show the fact that the competition in Indonesian football field in accordance with the Law Number 11 of 1980 regarding bribery crimes is sentenced for the practice of bribery in association with other than regarded as corruption. There were a number of reasons that can be followed up, including: the competition arrangements that can occurred, at that time, because gambling and finance consisting of money or luxury items that can attract someone's attention to be able to manipulate the results of the match properly. The players followed instructions. Criminalization of fixing matches in matches in the world of Indonesian football Preparation in Law no. 11 of 1980 can be threatened with the approval of the Maintenance of the bribery Movement can not be categorized as a preventive measure in accordance with the Corruption Act. Keywords: Match fixing, football, criminal
Analisis Surogasi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ni Kadek Cynthia Chandra Dewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik surogasi (Suami-Istri, Ibu Pengganti, dan anak yang akan dilahirkan), dan mengetahui kedudukan surogasi dalam hukum positif Indonesia sebagai payung hukum dari pelaksanaan praktik ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, melalui penelitian hukum kepustakaan melakukan analisa dan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, mengumpulkan berbagai buku serta jurnal-jurnal karya sarjana yang relevan dengan permasalahan yang diangkat lalu ditelaah untuk mendapatkan sebuah jawaban untuk dilakukan penyusunan secara sistematis. Digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual dalam proses penelitian ini. Bahan hukum yang penulis gunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan memperoleh hasil penelitian, praktik Ibu Pengganti menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang terlibat praktik ini dan belum adanya peraturan yang tegas tentang praktik ibu pengganti ini menyebabkan terjadiya kekosongan norma. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Ibu Pengganti, Peraturan ABSTRACT This writing aims to find out how to protect human rights against parties involved in the practice of surrogacy (husband and wife, surrogate mother, and child to be born), and to know the position of surrogacy in Indonesian positive law as the legal umbrella of the implementation of this practice. The author uses normative research methods, through literature law research conducts analysis and assessment of the Laws and Regulations, collects various books and journals of undergraduate works relevant to the problems raised and then examined to get an answer to be done systematic preparation. Used statutory approach and conceptual approach in this research process. The legal materials that the author uses are primary legal materials, skunder legal materials, and tertiary legal materials By obtaining the results of the study, the practice of Surrogate Mothers causes human rights violations for the parties involved in this practice and the absence of strict regulations on the practice of surrogate mothers causes a void of norms. Keywords: Human Rights, Surrogote Mother, Regulations
Pengawasan Terhadap Penerbitan E-Money Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia I Gusti Agung Gede Wira Kusuma; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan penyelenggara sistem pembayaran melalui e-money di Indonesia dan tanggung jawab penerbit terhadap adanya kerugian yang dialami pengguna e-money dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peralihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK. Lingkup pengawasan dari OJK hanya berlaku dalam kegiatan jasa yang terbatas, dalam kata lain apabila terdapat Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik, maka kegiatan usahanya diawasi oleh OJK dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik. Pengawasan yang dianut oleh OJK terbagi atas 2 (dua) prinsip yakni micro prudential supervision yang diartikan sebagai suatu pengawasan dalam rangka mendorong bank dan industry keuangan non bank yang berorientasi untuk menunjang kestabilan moneter, selain itu adapun pengawasan secara prudential supervision yang memiliki lingkup pengawasan secara individual dengan upaya pemeliharaan masyarakat dengan optimal. Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, kemudian Pasal 42 ayat (2) huruf c PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyaatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk mempunyai mekanisme penggantian kerugian finansil kepada penguna sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna. Kata Kunci: Peran, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Penerbitan, E-money ABSTRACT The purpose of this study is to determine the role of OJK in supervising the implementation of payment systems through e-money in Indonesia and the responsibility of publishers for the losses experienced by e-money users in the perspective of civil law in Indonesia. legislation, case approach and legal concept approach. The results of the study show that downloading the supervisory function from Bank Indonesia to the OJK is as stated in Article 6 of the OJK Law. The scope of the OJK only applies to limited service activities, in other words, if there are Banking, Capital Markets, and Non-Bank Financial Industries (IKNB) that have licenses as Electronic Money Issuers, then the improvement activities are carried out by OJK in their capacity as Electronic Money Issuers. The supervision adopted by OJK is divided into 2 (two) principles, namely prudential micro supervision which is defined as a supervision in the context of encouraging banks and the non-bank financial industry that aims to support monetary stability, in addition to prudential supervision which has the scope of individual supervision. with optimal community maintenance efforts. Regarding the losses experienced by electronic money owners, PBI Number 20/6/PBI/2018 regulates it, namely Article 43 paragraph (1) which states that issuers are required to apply the principle of consumer protection, then Article 42 paragraph (2) letter c of PBI No. 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money states that issuers are required to compensate users for financial losses as long as the losses are not caused by user error. Keywords: Legal position, Financial Services Authority, Supervision, Issuance, E-money
Penerapan Hak Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Atas Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Ketiga Aristya Hadinata; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hak subrogasi dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kerugian tertanggung ketika gagal mendapatkan hak subrogasi akibat kesalahan pihak ketiga di PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar. Metode Penelitian yang diterapkan ialah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan fakta, serta menggunakan teknik analisa kualitatif. Skripsi ini mengkaji tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang penerapan hak subrogasi pada PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar dan bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut apabila gagal menerapkan hak subrogasinya tersebut. Hasil analisa dari penelitian ini adalah PT. Pan Pacific Insurance Denpasar dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar sangat sulit untuk menerapkan hak subrogasinya hal ini disebabkan karena dianggap menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak, sehingga dianggap tidak efisien. Tanggung jawab dari PT. Pan Pacific Insurance dan PT. Asuransi TRIPA Denpasar apabila gagal menerapkan hak subrogasinya adalah dengan tetap mengcover kerugian tertanggung berdasarkan paket asuransi yang dipilih. Kata Kunci: Subrogasi, Hak Subrogasi, Asuransi, Kendaraan Bermotor, Pihak Ketiga ABSTRACT The purpose of this study is to determine the application of the right of subrogation and the responsibility of the insurance company to the loss of the insured when it fails to obtain the right of subrogation due to the fault of a third party at PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. Denpasar TRIPA Insurance. The research method applied is an empirical legal research method with a law and fact approach, as well as qualitative analysis techniques. This thesis examines the suitability of the laws and regulations regarding the application of subrogation rights at PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. TRIPA Denpasar Insurance, what is the company's responsibility if it fails to implement its subrogation rights. The results of the analysis of this study are PT. Pan Pacific Insurance Denpasar and PT. TRIPA Denpasar Insurance is very difficult to implement its subrogation rights, this is because it is considered to spend more time and costs, so it is considered inefficient. Responsibilities of PT. Pan Pacific Insurance and PT. TRIPA Denpasar Insurance if it fails to apply its subrogation rights is to continue to cover the insured's losses based on the selected insurance package. Keywords: Subrogation, Subrogation Rights, Insurance, Vehicle, Third Parties
Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Transaksi Online (E-Commerce) Made Angga Bagaskara; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik menurut UU ITE dan upaya penyelesaian hukum umumnya dalam perjanjian jual beli online (e-commerce). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena adanya permasalahan norma. Penelitian ini memuat tiga sumber hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunaan adalah teknik studi dokumen. Selain itu, penyelesaian juga dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif memberikan penjelasan atau pemahaman yang sistematis, jelas dan dengan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli melalui media elektronik dikatakan sah bila kedua belah pihak sudah memenuhi dan melakukan prosedur yang telah disepakati bersama dan apabila terdapat pelanggaran penyelesaian hukum dari bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat ditempuh melalui litigasi atau non-litigasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual beli, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand the validity of buying and selling agreements through electronic media according to the ITE Law and legal settlement efforts generally in online buying and selling agreements (e-commerce). This research is included in normative legal research because of the problem of norms. This study contains three sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach in research is done through a conceptual approach. Document study techniques used legal material collection techniques. In addition, settlement is also carried out by reviewing written regulations. Normative legal research provides a systematic, clear and descriptive explanation or understanding. The results of the study indicate that buying and selling through electronic media is said to be legal if both parties have fulfilled and carried out mutually agreed procedures and if there is a violation of legal settlement of the form of default that can be taken, it can be pursued through litigation or non-litigation. Keywords: Default, Agreement, Buyin g and Selling, E-commerce
Perkawinan Antara Orang Tua Dengan Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia Ni Luh Putu Ayu Arsani; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait legalitas dari perkawinan yang dilangsungkan antara orang tua dan anak angkat beserta dampak hubungan kewarisannya. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan pendekatan fakta (fact approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum yang ditelaah oleh penulis, perkawinan orang tua dengan anak angkat dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilaksanakan dengan berdasar kepada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat membuat perubahan pada hubungan kewarisan, hal ini dikarenakan perubahan kedudukan hukum dari antara seorang anak dengan orang tua menjadi hubungan suami-isteri dengan hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Persoalan hubungan kewarisan dari dilakukannya perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkat tentu membuat perubahan kedudukan hukum dimana kedudukan salah satu pihak yang sebelumnya sebagai anak dengan hak dan kewajiban sebagai anak, mengalami perubahan kedudukan menjadi suami/isteri yang memiliki hak dan kewajiban yang tentu berbeda pula. Sehingga hal ini masih dapat diperbolehkan karena dalam hukum adat Bali, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak mengatur secara lengkap tentang larangan perkawinan antara anak angkat dengan orang tuanya yang tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping. Kata Kunci: Perkawinan, Anak Angkat, Hubungan Kewarisan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal certainty related to the legality of a marriage that is carried out between parents and adopted children and the impact of their inheritance relationship. This study is a normative legal research that uses a fact approach, a statue approach and a conceptual approach. Based on the results of research on legal issues reviewed by the author, marriage between parents and adopted children can be legally justified as long as it is carried out based on the provisions of positive law. Marriage between adopted parents and adopted children makes changes to the inheritance relationship, this is due to changes in the legal position of a child and parents to a husband-wife relationship with different rights and obligations. The issue of the inheritance relationship from the marriage between adopted children and adoptive parents certainly changes the legal position where the position of one of the parties who was previously a child with rights and obligations as a child, has changed the position of being a husband / wife who has different rights and obligations. . So that this can still be allowed because in Balinese customary law, the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law do not completely regulate the prohibition of marriage between adopted children and their parents who are not related by blood in the line of descent down or above, lineage is sideways. Keywords: Marriage, Adopted Children, Inheritance Relationship.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue