cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 5 (2020)" : 6 Documents clear
Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional A A Istri Ratih Meliana Dewi; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah. Pendekatan yang diterapkan pada tulisan ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan ialah hak segala bangsa, begitu amanat pembukaan Konstitusi Negara Indonesia. Pendidikan mampu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Beberapa tahun kebelakang mencuat kebijakan yang memberlakukan sistem zonasi. Dalam aspek hukum kebijakan tersebut kemudian menjadi rancu, karena sebelumnya adalah kewenangan sekolah dan pemerintah daerah, namun kemudian diatur oleh pemerintah pusat. Hasil analisis menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berisi pelaksanaan pendidikan yang sifatnya desentralisasi, bukan sentralisasi, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan bukan pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengaruh, kebijakan zonasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan disharmonisasi norma dan tidak mengindahkan hierarki pembentukan aturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembentukan kebijakan pendidikan, wajib memperhatikan hierarki yang ada agar tercipta norma yang tidak saling bertertangan satu sama lain. Kata Kunci: Pengaruh, Zonasi, Manajemen Berbasis Sekolah. ABSTRAK To find out the school basis management in the Law on Sisdiknas and to know what are the influences of zonation system towards the school basis management. The approach implemented in this article is the normative legal research methodology. As we know that education is the right to all nation, as mandated in Preamble of Indonesia Constitution. Education is able to achieve a better quality of the generation of nation. These past few years, the policy of implementing zonation system arise. In legal aspects, such policy is considered unclear, as such authority was usually handled by the school and local government. However it is in sudden being transferred to the central government. The result of analysis show that the Law on Sisdiknas and the Law on Local Government regulates that the administration of education is decentralized in nature, instead of centralized, hence the authority tp administer education is not on the central government. In relation with the impact, zonation is in accordance with neither the Law on Sisdiknas nor the Law on Local Government, resulting in the inharmonization of norms and negligent towards the hierarchy on legislation drafting. Therefore in formulating policies regarding education, the existing hierarcy need to be taken into account in order to not result in any conflicting norms. Keywords: Impact, Zonation, School Basis Management
Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer Awik Utari Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan guna menelaah kepastian hukum dari pengaturan larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR dan aspek hukum terhadap anggota DPR yang merangkap jabatan sebagai komisaris persekutuan komanditer. Terkait jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya pengaturan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR diatur melalui Pasal 236 UU MD3. Kemudian berkenaan dengan aspek hukum dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai komisaris CV, tidaklah dilarang dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU MD3 yang memiliki keterkaitan dengan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR sebagai komisaris persekutuan komanditer tidak dapat ditafsirkan sebagai aturan yang melarang anggota DPR untuk merangkap jabatan komisaris pada persekutuan komanditer. Kata Kunci: Aspek Hukum,Rangkap Jabatan,Anggota DPR. ABSTRACT The study examines the legal certainty of the regulation on the prohibition of concurrent positions carried out by DPR members and the legal aspects of DPR members who concurrently serve as commissioners of a limited partnership. The study of this type of normative legal research uses a statute approach and a conceptual approach. Based on the study results carried out on the legal issues raised, it found that the regulation on the prohibition of concurrent positions for DPR members is regulated through Article 236 of the MD3 Law. Then concerning the legal aspects of simultaneous jobs carried out by members of the DPR as commissioners of CV, it is not prohibited in positive Law. This because Article 236 paragraph (2) of the MD3 Law related to the prohibition of concurrent positions of DPR members as commissioners of limited partnership cannot be interpreted as a rule prohibiting DPR members from DPR members concurrently serving commissioners in limited partnership. Keywords: Legal Aspects, Multiple Positions, Members of the DPR.
Pola Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Azzahra Salsabila Novriany; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami serta menganalisa kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan badan usaha swasta terutama dalam menangani pembangunan infrastruktur, seperti pola kerjasama yang terjadi serta pola penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara para pihak dalam Public Private Partnership atau di Indonesia sering disebut dengan Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Bentuk penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisa ketentuan hukum berlaku, bersumber dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan penulisan karya ilmiah hukum lainnya. Hasil studi menyatakan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta salah satunya adalah Build, Operate, Transfer (BOT). PPP dapat menimbulkan potesi keuntungan yang diikuti resiko kerugian seperti wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tergantung kesepakatan para pihak. Kata Kunci: Public Private Partnership, Infrastruktur, Wanprestasi ABSTRACT The purpose of this journal is to understand and analyze the cooperation that occurs between the government and private business entities, especially in handling infrastructure development, such as the pattern of cooperation that occurs and the pattern of settlement in the event of a default between the parties in the Public Private Partnership or in Indonesia it is often called the Government Partnership. and Private sector as regulated in Presidential Regulation Number 56 of 2011 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 67 of 2005 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision. The form of research in writing this scientific paper is a normative research method by analyzing applicable legal provisions, sourced from primary legal materials namely legislation and secondary legal materials derived from books and other legal scientific writings. The results of the study state that the pattern of cooperation between the government and the private sector is one of them is Build, Operate, Transfer (BOT). PPP can lead to potential profits followed by risks of losses such as default which can be resolved through litigation or non-litigation depending on the agreement of the parties. Key Words: Public Private Partnership, Infrastructure, Default
Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Barang Di Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Gede Lunar Ksatriagana; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalis lebih lanjut tentang tanggung jawab pihak perusahaan terhadap rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hak dan kewajiban antara pihak jasa pengiriman barang dengan pihak konsumen dalam UUPK merupakan suatu bentuk hubungan hukum yaitu : (a) Konsumen dengan pihak jasa pengiriman barang dan (b) Perusahaan pihak jasa pengiriman barang dengan Pihak Pengangkut; dan (2) Tanggung jawab perusahaan atas rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar khususnya J & T Express adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) Penggunaan prinsip tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Jasa Pengiriman Barang ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze the legal relationship between companies and consumers and at the same time to find out and further analyze the responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City. This research is classified as a type of research. This research is classified as an empirical research type by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Using a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Sources of data in this study consist of primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. All of which were collected using data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) The rights and obligations between goods delivery service parties and consumers in the UUPK are a form of legal relationship, namely: (a) Consumers with goods delivery services and (b) shipping service companies goods with the Carrier; and (2) The responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City, especially J&T Express, is the principle of responsibility with restrictions. The principle of responsibility with limitations (limitation of liability) The use of the principle of responsibility is carried out based on an agreement between the company and the consumer. Keywords: Responsibilities, Consumers, Freight Forwarding
Dinamika Pelaksanaan Putusan Klausul Bersyarat Pada Pengujian Undang–Undang Terhadap UUD 1945 Ida Ayu Mas Wulandari; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi atau penelitian ini yakni mencari tahu adanya suatu dinamika terhadap pelaksanaan putusan dengan klausul bersyarat pada pengujian UU terhadap UUD 1945. Mengingat MK memiliki beragam tipe putusan, salah satunya yakni putusan dengan klausul bersyarat. Dalam penerapannya putusan klausul bersyarat ini dibedakan atas dua macam, yaitu putusan konstitusional bersyarat serta putusan inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini menggunakan model penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan juga pendekatan analitis. Hasil penelitian yang didapatkan yakni gap antara putusan konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat yaitu putusan konstitusional bersyarat dimana norma pada undang-undang dilihat konstitusional dengan kata lain tak bertolak belakang dengan konstitusi apabila diinterpretasikan seperti yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat bahwa pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, disebut bertolak belakang secara bersyarat dengan UUD 1945. Hal ini berarti, pasal yang diharapkan diujikan itu bersifat inkonstitusional apabila persyaratan yang diatur Mahkamah Konstitusi tak terpenuhi. Maka dari itu, pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian itu ketika putusan dibacakan merupakan inkonstitusional serta dapat diubah jadi konstitusional hanya jika persyaratan telah terpenuhi oleh addresaat putusan Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Norma, Konstitusional Bersyarat, Inkonstitusional Bersyarat. ABSTRACT The research aimed to observe the dynamics of conditional clause on a statute examination towards constitution acts of 1945. Considering there were various models of verdict by Constitutional Supreme Court, which one of them using conditional clause. According to the implementation, onditional clause based verdict can be distinguished into two different models, namely conditional constitutional verdict and conditional inconstitutional verdict. The method of this normative legal research are using by conceptual approach, legal approach and analytical approach. The result shows the difference between conditional constitutional verdict and conditional inconstitutional verdict is where constitutional verdict regarded a statute is valid when the norms in a statute is accordance to Constitutional Supreme Court regulation. On the other hand, conditional inconstitutional verdict regarded when a statute is submitted to be examined on constitutional trial, it is automatically defined as contrary acts towards the constitution of 1945. Thus, the statute article that is submitted to be examined on constitutional trial when the verdict is being read regarded as inconstitutional, and will become constitutional when the specified conditions of Constitutional Supreme Court is fulfilled by Constitutional Supreme Court addressat. Keywords : Norm , Conditional Constitutional, Conditional Unconstitutional.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia Ni Putu Renanda Apriliani Dewati; I Dewa Made Suartha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum bagi penjual, donor, dan transplantasi organ dan perlindungan hukum terhadap korban penjualan organ tubuh. Metode penulisan yang dipakai di dalam jurnal ini, yaitu yuridis normative. Masalah yang saya angkat dalam penulisan ini adalah bagaimana dasar hukum bagi penjual organ, dan untuk memahami mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (3) dan diatur juga dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang merumuskan mengenai korban penjualan organ yang menyatakan organ tubuh manusia tidak dapat diperjual belikan dengan dalih apapun. Kata Kunci : Perdagangan, Organ Tubuh, Illegal. ABSTRACT The purpose in writing this journal is to find out the legal basis for sellers, donors, and organ transplants and legal protection for victims of organ sales. The writing method used in this journal is normative juridical. The problem that I raise in this writing is how the legal basis for sellers organs, and to understanding the legal protections for victims of trafficking in human organs. The results obtained in this study is the selling of human organs which regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health which is contained in Article 64 Paragraph (3) and is also regulated in Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims contained in Article 5 which formulates about the victims of organ sales which states that human organs cannot be traded under any pretext. Keywords : Trading, Human Organs, Illegal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue