cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2024)" : 15 Documents clear
AKIBAT HUKUM BAGI TIKTOK SHOP SEBAGAI SOCIAL COMMERCE DITINJAU DARI PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023 Huda, Hisbulloh; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian akibat hukum bagi Tiktok Shop sebagai Social Commerce dari media sosial Tiktok ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menerapkan metode penulisan normatif, dimana informasinya bersumber dari berbagai norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan penulisan ini didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memengaruhi ekosistem perdagangan online di Indonesia, dengan fokus pada integrasi media sosial dan Social Commerce melalui aplikasi TikTok Shop. This journal is crafted with the objective of examining the legal implications for Tiktok Shop as a Social Commerce entity operating on the TikTok social media platform, in light of the provisions outlined in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 regarding Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. Employing a normative writing approach, the study draws on legal norms encompassing laws, regulations, court decisions, and prevalent community norms, grounded in a legislative perspective. The research outcomes reveal the emergence of novel stipulations within the aforementioned regulation, impacting the landscape of online trading in Indonesia, particularly emphasizing the convergence of social media and Social Commerce facilitated by the TikTok Shop application.
NOMINEE AGREEMENT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS Sugiani, Ni Komang Mega; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel jurnal menganalisis mengenai penggunaan nominee pada hak atas kepemilikan saham PT. Investor asing menggunakan nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum unuk menyiasti peraturan pemerintah, khususnya mengenai batas kepemilikan saham oleh investor asing. Investor asing menggunakan nominee bertujuan untuk menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Penggunaan nomine sebagai bentuk penyelundupan hukum dapat menyebabkan kepemilikan fiktif. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana keberadaan nominee agreement di Indonesia serta membahas bagaimana penggunaan nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang kemudian digabungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil studi menunjukan nominee merupakan bentuk penyelundupan hukum yang laranganya telah terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Kepemilikan saham, nominee sebagai legal owner dianggap sah secara hukum sebagai pemilik dari saham karena nama nominee yang tercantum dalam kepemilikan saham. Meski dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kenyataanya nominee masih banyak digunakan oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, hal ini dikarenakan oleh tindakan pemerintah yang terkesan membiarkan penggunaan nominee. Journal article analyzes the use of nominees in PT share ownership rights. Foreign investors use nominees as a form of legal smuggling to get around government regulations, especially regarding share ownership limits by foreign investors. Foreign investors use nominees with the aim of fully controlling the control and management of a company in order to gain profits. The use of nominees as a form of legal smuggling can result in fictitious ownership. This research will discuss how nominee agreements exist in Indonesia and discuss how nominee agreements are used in Limited Liability Company (PT) share ownership. This research uses empirical methods, namely research that examines applicable legal regulations which are then combined with the realities that occur in society. The results of the study show that nominees are a form of legal smuggling whose prohibition is contained in the Limited Liability Company and Capital Investment Law. Share ownership, the nominee as the legal owner is considered legally valid as the owner of the shares because the nominee's name is listed in the share ownership. Even though it is prohibited according to applicable regulations, in reality nominees are still widely used by foreign investors who invest in Indonesia, this is due to the government's actions which seem to allow the use of nominees.
KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI SEBAGAI AHLI AUDIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA Banu, Ida Wayan Bagus Abby; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji memahami dan menguraikan lebih rinci terkait Kewenangan Inspektorat Provinsi Bali Sebagai Ahli Audit Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa. Metode penilitian yang diterapkan guna menyusunan penelitian berbentuk jurnal ilmiah ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan satu dari sekian model metode penelitian yang meletakan objeknya ialah norma hukum dari sebuah penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa UndangUndang PTPK tidak menegaskan secara eksplisit siapa dan bagaimana kualifikasi ahli yang berhak untuk memeriksa kerugian keuangan negara, namun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, BPK berwenang dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Sementara Pasal kewenangan BPKP untuk memeriksa kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan KPK bersama Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor berwenang untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara Kewenangan Inspektorat Provinsi menjadi auditor dalam kasus tindak pidana korupsi pada LPD termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara eksplisit mengatur bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. The aim of this study is to examine understanding and explaining in more detail the Authority of the Bali Provincial Inspectorate as an Audit Expert in Corruption Crimes in Village Credit Institutions. The research method applied to compile research in the form of a scientific journal is the normative juridical research method which is one of several researchmethod models whose object is the legal norms of research. The study results show that the PTPK Law does not explicitly state who and what the qualifications of experts are who have the right to examine state financial losses, however, based on Article 10 paragraph (1) of the BPK Law, the BPK has the authority to calculate and determine state financial losses. Meanwhile, the BPKP's authority to examine state financial losses is regulated in Article 3 letter of Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, while the Corruption Eradication Commission together with the Forensic Accounting Unit of the Corruption Detection and Analysis Directorate which is tasked with calculating state losses in corruption cases have the authority to carry out the calculations. against state losses. The authority of the Provincial Inspectorate to act as an auditor in cases of criminal acts of corruption in the LPD is contained in SEMA Number 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, which explicitly regulates that the institution has the right to calculate and stated that there was a loss to the state was the BPK. Meanwhile, other institutions such as BPKP only have the authority to calculate state losses, but do not have the right to declare state losses.
KEDUDUKAN SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS BANK YANG DILIKUIDASI Putri, Ni Made Advaita Mahendra; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan penelitian berikut memiliki tujuan guna mengetahui status simpanan nasabah yang bukan tercangkup melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atas bank yang likuidasi dan tanggung jawab bank yang dilikuidasi sehubungan dengan tabungan nasabah yang tidak tercakup oleh LPS. Pada penelitian ini menerapkan hukum normatif dalam metode penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan simpanan yang simpanannya tidak tercakup oleh LPS dalam kewajiban bank guna membayar ialah pada urutan ke-6 (enam) didasarkan pada pasal 54 UU LPS. Kewajiban bank terkait dana simpanan nasabah yang tidak mendapat jaminan LPS termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan, ini berarti bank memiliki tanggung jawab untuk pembayaran dana nyimpan tanpa jaminan dari LPS. The purpose of this study is to determine the status of customer deposits that aren’t covered by Indonesia’s Deposit Insurance Corporation in (LPS) in the event of a bank liquidation and the responsibilities of the liquidated bank concerning customer saving that aren’t covered by the LPS. The research methods that used in this study is normative legal methods. The result of this study reveal that the position of deposits that aren’t covered by the LPS in the bank’s obligation to pas is ranked in sixth position according to article 54 LPS Law. The bank’s obligation related to customer deposits funds not guaranteed by the LPS falls under liability based on fault, meaning the bank has the responsibility to pay deposit fund without LPS insurance.
UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM MELINDUNGI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Santoso, Nabila Angreni; Shara, Made Cinthya Puspita
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah secara procedural tata beracara dalam perkara oleh (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), setelah itu disebut KPPU serta Keefektifan dari pengajuan keberatan pada Putusan yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri, riset penelitian ini dikaji dengan berpeddoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini pula metode penelitian yang dipergunakan yakni Metode Penelitian Hukum Normatif yang mana oada metode ini membahas dengan spesifik mengenai pengkajian suatu norma dalam Undang-Undang, selain itu terdapat dua jenis pendekatan yang diterapkan pada Penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis (Analitical Approach). Temuan dari dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengajuan Upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Niaga sangatlah kurang efektif dikarenakan mungkinkan dalam pemeriksaan berkas administrasi akan mudah ditolak oleh Pengadilan Niaga tersebut. The aim of this research is to examine procedural protocols in cases handled by the Business Competition Supervision Commission (referred to as KPPU hereafter) and the efficacy of lodging objections against KPPU's decisions. This study is conducted within the framework of Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It employs a normative legal research methodology, which focuses on the examination of legal norms. Additionally, two approaches are utilized: the statutory approach and the analytical approach. Findings indicate that the submission of legal objections to the Commercial District Court is notably ineffective, as administrative filings risk being summarily dismissed by the court during review.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue