cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 12 (2020)" : 7 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KETENTUAN PEMBAYARAN PESANGON KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Putra, I Kadek Krisnandika Aristya; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis tentangi ketentuan pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dicegah dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja tidak dapat dihindari dalam suatu hubungan kerja yang menyebabkan adanya pemberhentian kerja. Apabila PHK yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja biasanya didasari oleh beberapa faktor baik ekonomi perusahaan maupun faktor lainnya yang menyebabkan hubungan kerja itu selesai. Ketika melakukan suatu “PHK terhadap pekerja, pengusaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan memberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa jabatan, dan uang penggantian hak.” Hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengalami perubahan melalui Pasal 81 ayat (44) Undang-Undang Cipta Kerja. Mengenai tata cara pembayaran uang pesangon yang dilakukan pengusaha memang tidak terdapat aturan yang jelas. Ketentuan mengenai hal tersebut sempat diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 bahwa “pembayaran uang pesangon terhadap pekerja yang mengalami PHK harus dilakukan secara tunai” (Pasal 33). Maka, untuk mengatur hal tersebut, pemberi kerja dan pekerja harus melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan mengenai tata cara pembayaran oesangon apakah dapat dilakukan secara dicicil ataupun secara tunai. Kemudian apabila kesepakatan tersebut tidak terjadi atau terpenuhi maka dapat dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian melalui penyelesaian hubungan industrial. Kata Kunci: Pembayaran, Pesangon, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja. ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze the provisions for severance pay to workers who have experienced termination of employment (PHK). This study uses a normative research method, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that termination of employment is something that cannot be prevented in an employment relationship between an employee and an employer. Disputes between workers and employers cannot be avoided in an employment relationship that results in termination of employment. If the layoffs carried out by an entrepreneur or employer are usually based on several factors, both the company's economy and other factors that cause the employment relationship to be terminated. When carrying out a "layoff of workers, the employer has an obligation to do with the provision of severance pay and / or award pay for the term of office, and compensation money." This is in accordance with Article 156 paragraph (1) of the Manpower Act which is undergoing amendments through Article 81 paragraph (44) of the Job Creation Law. Regarding the procedure for payment of severance pay by employers, there are no clear rules. The provisions regarding this matter were regulated in the Minister of Manpower Decree No. Kep-150 / Men / 2000 that "severance pay for workers who experience layoffs must be made in cash" (Article 33). So, to regulate this, employers and workers must negotiate to obtain an agreement on the procedure for payment of oesangon, whether it can be done in installments or in cash. Then if the agreement does not occur or is fulfilled, it can be done by carrying out a settlement through the settlement of industrial relations. Key Words: Payments, Severance Pay, Workers, Termination of Employment.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA SAAT BERTRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Bayu Mahendra, I Putu; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat Indonesia sadar dan mengetahui mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadinya pada saat betransaksi di media internet seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendektan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai privacy policy dalam E-Commerce, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang PSTE). Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: Data Pribadi, Internet, E-Commerce. Abstract The purpose of this study is to make Indonesians aware of and aware of the importance of protecting the right to privacy and data when transacting on the internet, along with the increasing number of cellphone and internet users in Indonesia in recent years. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and conceptual opinion. The results of the study show that Indonesia generally has legal regulations governing privacy policies in E-Commerce, contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Law Number 18 of 2008 concerning ITE) and Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP Number 28 of 2012 concerning PSTE). This is intended so that consumers avoid fraud by irresponsible persons. Key Words: Personal Data, Internet, E-commerce.
ERA NEW NORMAL: PERJANJIAN GADAI MOBIL SECARA LISAN DI DENPASAR Suka Arta Nesa, I Made Adi; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan perjanjian gadai Mobil secara lisan di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dnegna teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan yang lazim dilaksanakan dalam era new normal ini, dilakukan dengan cara yang non formal karena dianggap lebih mudah dilaksanakan tanpa kerumitan sebagaimana perjanjian formal dalam kondisi mendesak seperti sekarang ini. Secara hukum, perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang muatannya telah bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian gadai mobil secara lisan ini bersumber dari asas-asas dalam perjanjian dan perikatan. Kata Kunci: Perjanjian, Gadai, Keabsahan, secara Lisan. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and identify the mechanism of the oral car pawn agreement in Denpasar, and to find out and analyze the validity of the oral car pawn agreement in Denpasar. This study uses empirical research methods. Primary data in this study were collected using observation and interview techniques, while secondary data was obtained through literature study techniques. All data that has been collected are then analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that the oral car pawn agreement mechanism which is commonly implemented in this new normal era, is carried out in a non-formal manner because it is considered easier to implement without the complexity of formal agreements in urgent conditions like today. By law, a verbal car pawn agreement in Denpasar is a legal act as long as the cargo is in accordance with Article 1320 of the Civil Code. In other words, the legal power of this oral car pawn agreement comes from the principles in the agreement and engagement. Key Words: Agreement, Pawn, Legality, orally.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI Arya Sanjaya, I Made; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan bentuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak pada BPD Bali Cabang Tohpati. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. dengan teknik analisi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) jaminan menurut Undang-Undang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan; dan (2) BPD Bali Bali Cabang Tohpati dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan Pegawai Kontrak menggunakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan pihak instansi pemerintah yang terkait. Di dalam prosedur pelaksanaannya perjanjian kredit ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pengawai, Pegawai Kontrak. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze about the decision letter for the appointment of contract employees can be used as collateral in the credit agreement and the form of credit agreement implementation with the decision letter for the appointment of contract employees at the Tohpati Branch of BPD Bali. This research is classified as a type of empirical research by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Sources of data in this study consist of primary data sources and secondary data sources. All of which were collected using observation and interview techniques and analyzed qualitatively. with data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Guarantee according to the Banking Law means that the guarantee is a belief in the debtor's intention and ability and ability to pay off his debt or return the said financing as agreed. Every lending by a bank requires a guarantee; and (2) BPD Bali Bali Tohpati Branch in the case of implementing a credit agreement with a contract employee using a cooperation agreement that has been agreed with the relevant government agency. In the implementation procedure, this credit agreement refers to the Cooperation Agreement between BPD Bali Tohpati Sub-Branch Offices concerning the Provision of Credit Facilities for Non-Employee Personnel (PPPK) Number 0111 / TPT / BSN / 2019. Key Words: Credit Agreement, Guarantee, Decree of Appointment of Employees, Contract Employees.
PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA DALAM JUAL-BELI HANDPHONE BEKAS Sonbai, Cornalia Hendro Korassa; Ranawijaya, Ida Bagus Erwin
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha dalam jual-beli handphone bekas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen handphone bekas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendektan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaku usaha dalam hal ini Penjual Handphone Bekas wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dilihat pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikatagorikan suatu tindakan penipuan seorang penjual alat telekomunikasi bekas (handphone second) yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah). Kata Kunci : Garansi, Jual Beli, Handphone Bekas. ABSTRACT This study aims to find out and analyze the arrangements for providing guarantees by business actors in buying and selling used cellphones, as well as to find out the legal consequences if business actors do not provide guarantees to used cellphone consumers. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual perspective. The results of the study show that business actors, in this case the Used Mobile Seller, are required to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. The legal effect is seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as an act of fraud of a seller of used telecommunications equipment (second hand phone) who does not provide a warranty card and after sales service may be subject to criminal sanctions. The criminal sanction given is imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah). Key Words: Warranty, Sale and Purchase, Used Mobile.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA DAN ATAU PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA DENPASAR) Mirah Kencana Dewi, Ni Gusti Agung; Artha, Gede; Bela Siki Layang, I Wayan
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum serta faktor penyebab dan hambatan dalam perlindugan hukum terhadap anak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkotika (di wilayah hukum Di Polresta Denpasar). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang mengkaji secara langsung realitas keberlakuan hukum dalam masyarakat atau dalam lingkungan peradilan anak dalam hal ini. Bahan hukum utama dalam artikel ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diskusi publik dan wawancara dengan pihak kepolisian Denpasar, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penelitian literatur terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar dan/atau pengguna narkotika adalah jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa, serta perlu adanya pendampingan bagi anak dalam proses penyelidikan/penyidikan dan tempat penahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Di Polresta Denpasar dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan adalah Kondisi Psikis anak masih labil, sehingga apabila penyidik melakukan pemeriksaan berupa mengkorek pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan penyidik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika. ABSTRACT The purpose of this research is to find out what forms of legal protection and the causes and obstacles in legal protection of children as users and / or dealers of narcotics (in the jurisdiction of Denpasar Police). The research method used is an empirical legal research method that examines directly the reality of the validity of law in society or in the juvenile justice environment for that matter. The main legal material is legislation related to public discussions and interviews, while the secondary legal material is literature research related to legal protection of child drug offenders. The results show that the form of legal protection for children who are traffickers and / or drug users is that the detention period for children is shorter than for adults, and there is a need for assistance for children in the investigation / investigation process and this place of detention must also be separated from adult detention. and must be able to meet the physical, spiritual, and social needs of the child suspect. The obstacle faced by law enforcement officials, especially investigators at the Denpasar Police in protecting children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level is that the child's psychological condition is still unstable, so that when investigators carry out an examination in the form of picking up questions to the child sometimes the child is not consistent in answering the investigator's questions. Keywords: Law Protection, Child, Narcotics Crime Act.
PENGATURAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMORi16 TAHUN 2011 Rudy, Dewa Gede; SARI, SUSANTHY PUSPITA
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai mahluk hidup yang berkembang dan hidup bentuk nyata yang terpenting merupakan suatu pemberian jaminan serta perlindungan untuk setiap orang memiiliki prinsip yang serupa dan sejalan dengan yang dilihat di mata hukum dan tidak ada suatu pengecualian manapun. Hak memperoleh keadilan merupakan sebagai salah satu elemen hak asasi manusia. Keyakinan diperlakukan setara dimanapun berada serta hak untuk dapat dibela oleh advokat atau penasehat hukum merupakan hak asasi manusia yang perlu dijaminkan untuk mencapai suatu keadilan sosial. Karya tulis ini dapat dilihat dan dikaji dalam prespektif karya tulis dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan norma serta ketentuan undang-undang dan buku sebagai dasar penalaran, serta akan dikaji dengan pendekatan teori-teori hukum dalam penemuan suatu kesenjangan norma hukum dalam studi keperpustakaan diperlukanya suatu kesadaran yang dimiliki dalam menjalin suatu keharmonisan dalam lingkungan sosial dengan mengedepankan suatu hak asasi manusia dalam memperoleh bantuan hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan memperoleh keadilan dan juga kemanfaatan dalam ruang lingkup menyikapi masalah, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kecil untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh keadilan, suatu syarat tertentu dalam memperoleh bantuan hukum menjadi landasan dasar bahwa keyakinan untuk memperoleh suatu keadilan diatas segalanya, menjadi hak dan kepastian hukum yang tidak bisa dikesampingkan dengan persyaratan sebagai warga yang kurang mampu harus juga dilengkapi dengan bukti dokumen yang dibuat di desa sekitar, sebagai jaminan kesetaraan seluruh masyarakat karena hukum hidup di dalam masyarakat dan masyarakat ada karena hukum. Kata Kunci: Keadilan Sosial, Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu. ABSTRACT As a living being that develops and lives, the most important real form is a guarantee and protection for everyone who has the same principles and is in line with those seen in the eyes of the law and there is no exception whatsoever. The right to justice is an element of human rights. Beliefs are treated equally wherever they are and the right to be defended by lawyers or legal advisors are human rights that need to be guaranteed to achieve social justice. This paper can be seen and studied in the perspective of a paper with a normative research method with a norm approach to the provisions of the law and books as the basis of reasoning. As well as will be studied with the approach of legal theories in finding a gap in legal norms in library studies, it is necessary to have an awareness in establishing harmony in the social environment by prioritizing a human right in obtaining legal assistance to address legal problems being faced by obtaining justice and also the benefits in the scope of addressing the problem of providing legal aid to small communities in order to get equality in obtaining justice, a certain condition in obtaining legal aid is the basic foundation that the belief in obtaining the belief to obtain justice above all becomes a right and belief that cannot be ruled out by the requirements as a poor citizen must also be completed with documentary evidence made in the surrounding village as a guarantee of equality for the whole community because the law of living in the community and society exists because a law. Key Words: Social Justice, Legal Assistance, Underprivileged people.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue