cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 5 (2020)" : 7 Documents clear
PENGARUH AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI BALI Ananda Putri, Made; Sukerti, Ni Nyoman
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan yang ingin didapat dalam penulisann jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali yang dituangkan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemillu, serta mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan nantinya membantu mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukan bahwasannya pengaruh dari affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali belum maksimal. Pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat harus secara bersama-sama saling membantu didalam mensukseskan keterwakilan perempuan di legislatif di Provinsi Bali melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kata Kunci: Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, Politik, Legislatif, Provinsi Bali ABSTRACT The purpose of writing to be obatined in the writing of this journal is to deterrmine the effect of affirmative action on the representation of women in the legislative in the Province of Bali as outlined in several articles in the Political Party Law and the Election Law, and find out what factors support and will later help the success of women’s representattion in the legislative in the Province of Bali. The research method used in this paper is the empirical legal research method. The result of study indicate that the effect of Affirmative Action on women’s representattion in the legislative in the Province of Bali has not been maximed. The governance, community organizations, political parties, and the community must jointly assist one another in the success of women’s representattion in the legislative in the province of Bali through the activities that are held. Keywords: Affirmattive Action, Women’s Representattion, Politics, Legislative, Province of Bali
PERTANGUNGJAWABAN DIREKSI PENGALIHAN ASET PERSEROAN TANPA MELALUI RUPS Ambara, Gede Dwi Ambara; Purwanto, I Wayan Novy Purwanto
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan adalah Direksi. Jabatan Direksi ini adalah satu-satunya organ perseroan. Direksi dalam hal mewakili perseroan, bertindak maka direksi memiliki yang harus kewajiban-kewajiban dilaksanakan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban dari seluruh anggota direksi. Isu-issu hukum yang menjadi kajian pada penulisan jurnal ini yakni menyangkut tentang tata cara pengalihan aset perseroan dan bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan perseroan aset tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Metode penelitan pada penulisan ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji norma hukum seperti undang-undnag yang berkaitan dengan perseroan, asas-asas hukum perusahan dan juga kasus-kasus yang dijadikan sebagai bahan hukum primer. Hasil dari peneltian yang diperoleh bahwa akibat dari pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi tanpa melalui RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain yakni pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik dan perbuatan hukum pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi apabila dilakukan tanpa persetujuan RUPS maka tanggungjawab direksi adalah tanggungjawab secara penuh, baik berdampak positif maupun negatif. Pertanggunganjawab dari direksi ini dilakukan secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan yakni untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, maka wajib didasarkan pada ketentuan sesuai dengan itikad baik yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL Renitayani, Kadek Indri; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini betujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran/kejahatan dalam transaksi pasar modal dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal. Metode penulisan jurnal menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pendekatan fakta menalaah menyinggung praktik modal di indonesia dan pendekatan analisis konsep pendekatan bagi analisis hukum. Berdasarkan hasil penelitian yaitu : Perlindungan hukum kepada badan pengawas pasar modal pasal 4 undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa "pembinaan, pengaturan, pengawasan oleh Bapepam dengan tujuan mewujdkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien dan Kejahatan maupun pelanggaran dalam bidang pasar modal akan terlibat kasus hukum, dalam pelanggaran pasar modal, biasanya mengenai kasus perizinan dan pendaftaran BAPEPAM.
KEDUDUKAN HUKUM SELEBGRAM YANG TURUT SERTA MENYIARKAN IKLAN PADA PLATFORM SOSIAL MEDIA INSTAGRAM PRIBADINYA mirah, agung; Dharma Kusuma, Anak Agung Gede Agung
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iklan berpengaruh terhadap kesuksesan produk barang dan jasa sehingga dikenal oleh masyarakat luas dan digunakan. Sosial media telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, pelaku usaha dengan cerdik melakukan kegiatan periklanan pada platform sosial media Instagram. Permasalahan mengenai kedudukan dan akibat hukum influencer yang melakukan periklanan pada account pribadi sosial media perlu dibahas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum selebgram yang mengiklankan produk barang dan jasa pada account pribadi sosial media instagram. Metode dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa karena adanya kekosongan norma hukum pada Undang-Undang Penyiaran maka influencer tidak memiliki kedudukan hukum. Akibat hukumnya, menimbulkan ketidak pastian hukum dan kekacauan hukum sehingga tidak terkontrolnya penyiaran iklan yang dilakukan oleh influencer melalui akun sosial media Instagram pribadinya. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Iklan, Sosial Media ABbstract Advertising affects the success of goods and services so that they are known by the wider community and used. Social media has become part of the lifestyle of modern society, business people cleverly carry out advertising activities on the Instagram social media platform. Issues regarding the position and legal consequences of influencer advertising on personal social media accounts need to be discussed. The purpose of this paper is to determine the position and legal consequences of influencer advertising goods and services on their personal Instagram social media accounts. The method in this writing is a method of writing normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this paper explain that due to the vacuum of legal norms in the Broadcasting Law, influencer have no legal standing. As a result of the law, it creates legal uncertainty and legal chaos so that the broadcasting of advertisements carried out by influencer through their personal Instagram social media accounts is uncontrolled. Keywords: Legal Standing, Influencer, Advertising, Social Media
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA EKSPRESI BUDYA TRADISONAL DI BIDANG SENI TARI Subawa, Ida Bagus Komang Tri Subawa; Priyanto, I Made Dedy Priyanto
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekayaaan Iintelektual ialah hasiil kreatifiitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, kreatifiitas dalam hal ini yaiitu di biidang seni. Persoalan terjadi biasanya pada ekspersi budaya tradisioal sebagi bagiian dar Hak Kekayaan Intelektual tradisional. Banyak terdapat tarian khas bali yang masih belum memiliiki perlindungan dalam hak ciptanya Adapun tujuan atas penulisan jurnl ini adalah untuk mengantisipasi adanya peengklaiman atas karya yang dihasilkan oleh seseorang yang seharunya mendaptkan perlindungan hak cipta atas karyanya. peranggung jawabn pemerintah terhadap kasus pengklaiman Tari Pendet. Metoode penelitian yag dipergunakan dalam jurnal in ialah metode penlitian yuridisL empiris.
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN ADIJAYA, I NYOMAN OCTA; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang pengaturan deposito sebagai jaminan kredit dan mengkaji tentang perlindungan terhadap kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan deposito sebagai jaminan kredit belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi pengaturannya baru diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indoneisa Tahun 2012 dan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat diperoleh melalui Surat Kuasa Blokir Deposito dengan tujuannya agar debitur tidak sesuka hati melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu padahal kredit itu belum lunas dan melalui Surat Kuasa Pencairan Deposito tujuannya agar kreditur sewaktu-waktu dapat mencairkan deposito jika debitur wanprestasi. Kata Kunci: Pengaturan Kredit, Jaminan Deposito, Debitur Wanprestasi Abstract The purpose of this study is to examine the arrangement of deposits as credit guarantees and to examine the protection of creditors in terms of defaulting debtors. This study uses normative legal research methods using the Legislative Approach and Concept Approach. The study results show that the regulation of deposits as credit guarantees has not been clearly regulated in the Banking Law, but the regulation is only regulated in the form of the 2012 Indonesian Bank Regulation and legal protection for creditors can be obtained through a Power of Attorney Block Time Deposit with the aim that debtors do not disburse deposits at will. from time to time even though the credit has not been paid off and through the Power of Attorney for Disbursement of Deposits the goal is that the creditor at any time can withdraw the deposit if the debtor is in default. Keywords: Credit Arrangement, Deposit Guarantee, Debtor Defaults
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA KRAMA DESA ATAS KEWAJIBAN PELUNASAN PEMINJAMAN DANA PADA LPD Sari, Putu Sattvika; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis pemberian sanksi adat kepada Krama Desa Adat terhadap pelunasan kewajiban kredit dan juga untuk mengetahui jenis-jenis sanksi adat yang diberi pada Krama Desa adat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar kreditnya pada LPD di Desa Adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan pemberian sanksi adat kepada Krama Desa Adat terkait perlunasan kewajiban kredit belum diterapkan sepenuhnya, mengingat aturan “awig-awig” khusus yang diatur mengenai L.P.D pada Desa Adat tidak menyantumkan sanksi bagi kreditor yang bandel/tidak tertib aturan dalam berkredit pada L.P.D. Jenis sanksi adat yang diberikan pada Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan kreditnya pada LPD Desa Adat merupakan sanksi berupa denda serta tetap mengembalikan dana kredit. Namun kreditor tidak bisa mematuhi sanksi denda, segera dijatuhi sanksi adat “kanorayang“. “Kanorayang“ yang berarti sama seperti “kaeladang, kamenengang, tanpolih arahan, kagdongin, kapukin gumi, kapukin banjar, kapukin desa atau pun tan polih suarankulkul“. Kata Kunci: Sanksi, Adat, Lembaga Perkreditan Desa ABSTRACT The purpose of writing this journal is to analyzes the appllication of customary sanctions against Krama Desa Adat to repayment of credit obligations and also to find out the types of customary sanctions given to Krama Desa who do not make credit payment obligations at the LPD Desa Adat. This research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The results showed that the application of customary sanctions against Krama Desa Adat to repayment of credit obligations has not been fully implemented, because awig-awig which specifically regulates LPD in Traditional Villages does not include sanctions for customers who are naughty or who do not comply with credit procedures at the LPD. The type of customary sanction given to Krama Desa who does not make credit payment obligations at the LPD Desa Adat is a fine and still has to pay off the credit. If the person concerned is unable to fulfill the fine, he will be subjected to traditional customs sanctions. Kanor which means the same as kaladang, kameengang, tanpolih directions, kagdongin, kapukin gumi, kapukin banjar, kapukin village or tan polih soundingkulkul. Keywords: Sanctions, Adat, Lembaga Perkreditan Desa.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue