cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 8 (2020)" : 7 Documents clear
INDIKASI PRAKTIK BANK GELAP DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING Januriawan, I Gede Arya Raditya; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ilmiah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian dan dasar hukum bank dan peer to peer lending, serta memahami perbedaan antara praktik bank gelap dengan layanan financial technology peer to peer lending. Jurnal ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil studi dari permasalahan yang ada adalah tentang Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pengaturan pada layanan fintech peer to peer lending diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta untuk membedakan praktek perbankan dengan layanan peer to peer lending dibedakan berdasarkan atas konstruksi hubungan hukum masing-masing layanan, Konstruksi hukum yang dibangun pada perbankan terlahir dari perjanjian tidak bernama yang mengikat nasabah dengan perbankan pada proses penghimpunan dana, sedangkan konstruksi hukum dari peer to peer lending terbentuk dari perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1972 KUHPerdata) dan perjanjian kredit (Pasal 1754 KUHPerdata),sehingga, pelaksanaan layanan peer to peer lending apabila dilihat dari persepektif struktur hubungan hukumnya berbeda dengan pelaksanaan sistem perbankan dan tidak melanggar penyelenggaraan praktik bank gelap. Writing this scientific journal aims to understand more deeply about the legal basis of banks and peer to peer lending, as well as understanding the differences between black bank practices and peer to peer lending financial technology services. This scientific journal is written with a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study of the existing problems are that Banks are regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and regulations on peer to peer lending fintech services are regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Lending and Borrowing Based of Information Technology Services, as well as to differentiate banking practices from peer to peer lending services, differentiated based on the construction of the legal relationship of each service, the legal construction built in banking was born from an anonymous agreement which binding customers with banks in the process of raising funds, while the legal construction of peer to peer lending is formed from the power of attorney agreement (Article 1972 of the Civil Code) and credit agreement (Article 1754 of the Civil Code), so that the implementation of peer to peer lending services from a relationship structure perspective the law is different from the implementation of the banking system and does not violate the implementation of illegal banking practices.
PENINDAKAN TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER SEBAGAI PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN BARU DI PROVINSI BALI Brahmana, Ida Bagus; Yudistira Darmadi, A A Ngurah Oka
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era b Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan b bahwa b bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti denda tilang pada kendaraan b bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan b bermotor. Kata Kunci : Covid-19, Pergub Bali, Denda ABSTRACT The purpose of this study is to determine the action against people who do not use masks according to governor regulations and to find out the criminal status of people who are subject to administrative fines including criminal acts in accordance with the article regarding the application of discipline to health protocols in the order of life new era. This research method uses normative legal research methods. The results of this study explain that action against people who do not use masks according to governor regulation number 46 of 2020 concerning the application of discipline to health protocols was carried out from early September to October 2020. In addition to the police and Satpol PP, prosecution was also carried out with Pecalang and the task force. COVID-19 in all traditional villages in Bali. The criminal status against people who are subject to administrative fines including criminal acts in accordance with the article of Governor Regulation Number 46 of 2020 is not a criminal status, because these fines are administrative sanctions such as fines on motorized vehicles who are late in paying motor vehicle tax. Keywords: Covid-19, Pergub Bali, Fines
PENCALONAN ANGGOTA DPR-RI YANG BERDOMISILI BERBEDA DENGAN DAERAH PEMILIHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Gunawan, Made Gerry; Astariyani, Ni Luh Gede
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui politik hukum pencalonan anggota DPR-RI yang berdomisili berbeda dengan daerah pemilihannya serta bagaimana konsekuensi pelaksanaannya terhadap rakyat, sehingga pemilu legislatif dapat benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yangs sejati. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian socio-legal, yaitu dilakukan dengan studi tekstual dalam pasal peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara kritikal untuk dijelaskan makna dan implikasinya. Sehingga hasil dari peneltian ini menunjukan politik hukum terhadap calon anggota DPR RI yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan bukan domisilinya di Indonesia masih pro dan kontra, syarat berdomisili di dapil dalam pencalonan anggota DPR RI harus segera diatur kedalam peraturan perundang-undangan, karena merupakan bentuk penghormatan terhadap NKRI. Norma yang mengatur mengenai syarat domisili dalam pencalonan anggota DPR-RI cenderung terlalu luas, sehingga akan memberi ruang kerugian bagi kebanyakan masyarakat pada implikasinya. The purpose of this study is to determine the legal politics of nominating DPR-RI members who are domiciled differently from their electoral districts and how the consequences of its implementation on the people, so that legislative elections can truly reflect the true sovereignty of the people. The research method used in this research is the socio-legal research method, which is carried out by textual studies in the articles of legislation and then analyzed critically to explain the meaning and implications. So that the result of this research is that the legal politics of candidates for members of the DPR RI who are nominating themselves from an electoral district instead of their domicile in Indonesia are still pros and cons, the requirements for domicile in the candidacy for members of the DPR RI must be regulated immediately into legislation, because it is a form of respect. against the Republic of Indonesia. The norms governing the domicile requirements in the nomination of DPR-RI members tend to be too broad, so that it will leave room for losses for most of the people on its implications.
PERTANGGUNG JAWABAN PDAM KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM KEPADA PENGGUNA JASA Krisna Dana, Cokorda Agung; Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami kewenangan dari PDAM atas pengelolaan air minum di Kabupaten Klungkung serta pertanggung jawaban hukum yang dilakukan dari PDAM Kabupaten Klungkung, apabila nantinya terjadi perselisihan dengan sipengguna jasa PDAM dan menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga dapat menambah wawasan bagi para pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klungkung memiliki kewenangan dalam hal melakukan usaha pengurusan penyediaan air kepada masyarakat. Bila terjadi keberatan antara pengguna jasa/masyarakat dan atau pelanggan Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten Klungkung sebagai badan usaha yang berbadan hukum sesuai Perda, bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan berkewajiban dengan segera membenahi atau mengadakan perbaikan apabila terjadi pemacetan pendestribusian air. The purpose of this research is to know and better understand the authority of the PDAM over the management of drinking water in Klungkung Regency and the legal accountability of the PDAM Klungkung Regency, in the event that a dispute occurs with PDAM service users and becomes a useful input for the parties involved. so that it can add insight for the parties concerned. The Regional Drinking Water Company (PDAM) of Klungkung Regency has the authority to conduct business in managing water supply to the community. If there is an objection between the service user / community and or customer of the Klungkung Regency Drinking Water Company, as a legal entity in accordance with the Regional Regulation, is responsible for the losses incurred and is obliged to immediately fix or make repairs in the event of a water distribution bottleneck.
Pengaturan Penentuan Upah Minimum Pekerja di Indonesia Ganitri, Pande Made Dea Sri; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini memiliki tujuan yaitu secara umum untuk memahami pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan secara khusus untuk mengetahui pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan. Metode Penelitian Normatif digunakan pada jurnal ini dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia diatur pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan diatur pada peraturan pelaksana pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015. Pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menggunakan survei kebutuhan hidup layak oleh serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum ditentukan oleh besar inflasi dan produk domestik. Harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan asas asas lex superiori derogat legi inferiori, bahwa PP No.78 Tahun 2015 tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, sehingga PP No.78 Tahun 2015 harus diganti atau dirubah terkait penentuan upah minimum dan harus menyesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Upah Minimum, Konflik Norma, Pekerja ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal is in general to understand the harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and specifically to find out the regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and the harmonization of regulations for determining the minimm wage for workers in Indonesia between PP No. 78 of 2015 and the Major Labour Law. The Normative Research Method is used in this journal and uses a statutory approach and a legal concept approach. The regulation for determining the minimum wage for workers in Indonesia is regulated in Article 88 paragraph (4) of the Major Labour Law and is regulated in the implementing regulations in Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning wages. In Paal 88 paragraph (4) the Major Labour Law uses a decent living needs survey by taking into account productivity and economic growth. Meanwhile, Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning Wages in calculating the minimum wage uses a standard formula with an increase in the value of the minimum wage determined by the amount of inflation and domestic product. Harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia between Government Regulation No. 78 of 2015 and the Major Labour Law can be resolved using the lex superiori derogat legi inferiori principle, that PP No.78 of 2015 should not conflict with the Major Labour Law as a higher regulation than the Government Regulation, so that PP No.78 of 2015 must be replaced or amended in relation to determining the minimum wage and must conform to the Major LabourLaw. Keywords: Minimum Wages, Conflict of Norms, Worker
IMPLEMENTASI TEORI EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI POSBAKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Bereklau, Brigitta Maria; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengertian teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto dan bagaimana penerapan teori itu dalam pelaksanaan fungsi POSBAKUM di PTUN Denpasar. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan empiris. Metode penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum dalam tatanan norma bekerja di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang mengemukakan 5 faktor penentu bekerjanya hukum yaitu; Faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam pelaksanaanya pada fungsi pos bantuan hukum di PTUN Denpasar ditemukan fakta bahwa faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam membantu masyarakat. Kata Kunci: Teori Efektivitas, Posbakum, PTUN Denpasar ABSTRACT This paper aims to examine more about the understanding of the theory of effectiveness expressed by Soerjono Soekanto and how the application of that theory in the implementation of POSBAKUM function in PTUN Denpasar. The writing method that the author uses is the empirical writing method. This method of writing aims to see how the law in the norm order works in society. The results showed that based on the theory of effectiveness Soerjono Soekanto who presented 5 determinants of the work of the law, namely; Legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors. In its implementation at the function of legal aid posts in PTUN Denpasar found the fact that the legal factor itself, community factors have not been fully implemented effectively in helping the community. Keywords: Effectiveness Theory, Posbakum, PTUN Denpasar
IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PONDOK USAHA WISATA TERHADAP PENGINAPAN YANG BEROPERASI DI DENPASAR Orchita, Ida Ayu; Udiana, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Kota Denpasar Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pondok Usaha Wisata Terhadap penginapan berupa villa dan guest house Yang Beroperasi Di Kota Denpasar dan Faktor Penghambat Pengurusan Perizinan Villa di Kota Denpasar Sehinnga Terjadinya Penertiban Kepada Pengelola Penginapan berupa villa dan guest house Di Kota Denpasar Sesuai Peraturan Kota Denpasar Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pondok Usaha Wisata. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan penertiban Jika usaha akomodasi penginapan seperti Villa dan guest house yang berdiri dan beroperasional tanpa izin akomodasi wisata, terdapat beberapa resiko dan sanksi yang akan dibebankan kepada manajemen dan pemilik dari usaha villa tersebut. Sanksi kepada pengelola usaha akomodasi wisata dimana jika pemilik usaha villa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) akan dikenai teguran tertulis pertama. Kalau lebih 7 hari kerja, pemilik usaha villa dikenai teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka kegiaatan operasional usaha pariwisata dibekukan. Kata Kunci : villa, ijin akomodasi wisata, Pemerintah Kota ABSTRACT The purpose of this study is to determine the law enforcement of Denpasar City Regional Regulation Number 9 of 2002 concerning Tourism Business Lodges towards inns in the form of villas and guest houses operating in Denpasar City and the procedures for policing accommodation business actors in the form of villas and guest houses that do not comply with City Regulations Denpasar Daerah Number 9 Year 2002 Concerning Pondok Usaha Wisata to inns such as villas and guest houses operating in Denpasar City. . The method of analysis of this research is juridical empirical. The results of this research are in controlling. If the accommodation business such as villas and guest houses is established and operates without a tourist accommodation permit, there are several risks and sanctions that will be imposed on the management and owner of the villa business. Sanctions to the tourist accommodation business manager where if the villa business owner does not meet the requirements as referred to in Article 9 paragraph (4) will be subject to the first written warning. If it is more than 7 working days, the villa business owner will be subject to a second written warning. If within three working days after being given a second written warning, the entrepreneur does not fulfill the provisions as intended, the tourism business operational activities will be frozen. Keywords: villa, tourist accommodation permit, City Government

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue