cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2021)" : 8 Documents clear
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI Sukma, I Made Agia; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang memiliki kaitan dengan klausula eksonerasi. Hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan Sebagian kepentingan dari masyarakat. Didalam melaksanakan kepentingan-kepentingan tersebut terjadi perbuatan hukum yang mana diatur oleh suatu perjanjian. Dijelaskan pada pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki tujuan untuk melakukan pengingatan dirinya satu sama lain, dan adanya kesepakatan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu diantaranya pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan berdasarkan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perjanjian, Asas kebebasan berkontrak disebut juga sebagai freedom of contract memiliki arti setiap orang bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang itu tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan dan hal tersebut terkadang dapat merugikan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. mereka dengan mudah serta leluasa secara sepihak melakukan penentuan subtansi dari perjanjian dan tidak jarang dalam perjanjian ditambahkan syarat dan/atau klausula eksonerasi Kata Kunci: Asas kebebasan berkontrak, perjanjian, perlindungan hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the principle of freedom to contract in an agreement that is related to the exonation clause. Civil law is the rule of law that basically regulates the interests of individuals and some interests of the community. In carrying out these interests, legal actions occur which are regulated by an agreement. Described in article 1313 of the civil law book, agreements are actions carried out by parties who have the aim of remembering themselves from each other, and there is an agreement between the parties. This study uses 2 types of approaches, namely the Statute Approach and Conceptual Approach. The result of this research is that in the implementation of the agreement, the principle of freedom of contract is also known as freedom of contract, which means that everyone is free to carry out an agreement with anyone, regardless of its content, whatever form it is not. There is a violation of law, public order and morality. And this can sometimes be detrimental to one of the parties to an agreement. they easily and freely unilaterally determine the substance of the agreement and not infrequently in the agreement added terms and/or clauses of exoneration Keywords: The principle of freedom of contract, agreement, legal protection.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR ATAS PERJANJIAN KERJASAMA Ds, Md Adinda Hardi; Setiabudhi, I Ketut Rai
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaiamana bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan debt colector sebagai pihak ketiga dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank dan sekaligus untuk mengetahui serta menganlis tentang bagaimanakah pertanggungjawaban bank dalam tindak pidana yang dilakukan oleh debt colector sebagai pihak ketiga kepada debitur dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kewajiban debitur kepada bank. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas buku, peraturan-perundang-undangan, jurnal ilmiah, disertasi dan artikel internet yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan debt collector adalah perjanjian pemberian kuasa. urusan. Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan; dan (2) Dalam hal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga (debt collector) bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Bank, Debt collector. ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze how the form of a cooperation agreement between a bank and a debt collector as a third party in relation to efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank and at the same time to find out and analyze how the bank's responsibility in criminal acts committed by debt collectors as third parties to the debtor in connection with efforts to fulfill the debtor's obligations to the bank. This research belongs to the type of normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials in this research consist of books, laws and regulations, scientific journals, dissertations and internet articles, all of which are collected using document study techniques and analyzed using descriptive techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) The form of agreement between creditors and third parties, in this case between banks and debt collectors, is an agreement to grant power of attorney. affairs. Article 1793 of the Civil Code determines the form of the agreement to grant power of attorney. Granting of power of attorney can be done by authentic deed, in writing under hand, and orally; and (2) In the case of using a third party, the responsibility is also borne by the bank because the third party (debt collector) acts on behalf of the bank with a power of attorney agreement. if a third party commits an act which is against the law, then the bank will be liable because in criminal law the error is not only from a deliberate form, but also from a form of negligence. Keywords: Responsibility, Criminal, Bank, Debt collector.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALAPRAKTIK KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN INDONESIA Adi Wiraditya, Gede Gilang; Suartha, I Dewa Made
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yakni untuk menelaah sejauh mana Undang-Undang terkait dengan Hukum Kesehatan serta KUHP mengatur tentang malapraktik kedokteran ini baik dari aspek-aspek hukum pidananya sampai dengan pertanggungjawaban pidana oleh dokter. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni metode yuridis normatif dimana penulis membahas suatu permasalahan dengan meneliti dan mengkaji peraturan-peraturan hukum maupun prinsip prinsip hukum yang terkait. Adapaun hasil studi dari tulisan ini menunjukkan bahwa aspek tindak pidana yang menjadi acuan dalam melalukan analisis tentang malapraktik adalah syarat perbuatan medis, sikap mental dokter, dan dampak dari perbuatan dokter yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana dari malapraktik kedokteran berdasarkan KUHP terdapat rumusan pasal kesengajaan, serta yang bersifat kelalaian. Sedangkan dalam UU Kesehatan maupun UU Praktik Kedokteran hanya mengatur rumusan pasal tentang kesengajaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Malapraktik, Dokter. ABSTRACT This paper aims to examine the extent to which the Criminal Code and laws related to Health Law regulate medical malpractice, both from its aspects to criminal liability by doctors. The method used in this paper is the normative juridical method in which the author discusses a problem by examining and examining legal regulations and related legal principles. As for the results of the study from this paper, it is shown that the aspects of criminal acts that are used as references in carrying out analysis of malpractice are the requirements for medical treatment, the doctor's mental attitude, and the consequences of adverse doctor's actions. Criminal liability for medical malpractice based on the Criminal Code can be found in the formulation of articles of intent, as well as negligence. Meanwhile, the Health Law and the Medical Practice Law only regulate the formulation of articles on intent. Keywords: Criminal Liability, Malpractice, Doctor.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BRI DI KOTA DENPASAR Lana, I Wayan Pradipta; Ari Atu Dewi, A.A Istri
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT BRI di Kota di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Data primer dikumpulkan melalu observasi dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianlisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain: (1) debitur kurang mampu dalam mengelola usahanya; (2) force mejeur; (3) penyimpangan penggunaan fasilitas kredit; (4) debitur memiliki itikad yang tidak baik. Adapun cara penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi, yakni: (1) memberikan teguran secara lisan kepada debitur yang wanprestasi; (2) memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali dan Surat Pengakuan Hutang. Jika Debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka Debitur akan dikenakan denda sebagai pengganti kerugian, di mana jaminan debitur akan disita oleh pihak BRI Unit Renon dan Debitur harus menjual aset usahanya serta pihak BRI akan menjual jaminan tambahan debitur. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Fidusia, Wanprestasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the factors that cause debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees and to find out and analyze how to resolve disputes if the debtor defaults on a credit agreement with fiduciary collateral at PT BRI in the city of Denpasar. The research method used in this research is empirical research method. Primary data were collected through observation and interviews, and secondary data were collected through literature study. All data collected were then analyzed qualitatively. The results showed that the factors that caused debtors to default in credit agreements with fiduciary guarantees, among others: (1) the debtor is less able to manage his business; (2) force mejeur; (3) misuse of credit facilities; (4) the debtor has bad faith. As for how to resolve disputes if the debtor defaults, namely: (1) give a verbal warning to the debtor who is in default; (2) provide three times warning letters and a debt acknowledgment letter. If the debtor fails to fulfill his obligations, the debtor will be subject to a fine as compensation, where the debtor's guarantee will be confiscated by the BRI Renon Unit and the debtor must sell his business assets and BRI will sell the debtor's additional guarantee. Keywords: Credit Agreement, Fiduciary, Default.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUMUMAN AUDIOBOOK PADA SITUS YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA Raisila, Ni Made Sinta Paramitha; Indrawati, A.A. Sri
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan audiobook sebagai Ciptaan serta akibat hukum terhadap pengumuman audiobook pada situs Youtube tanpa izin Pencipta. Dalam melakukan kajian memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil studi menunjukkan bahwa audiobook merupakan bentuk adaptasi dari buku sehingga merupakan sebuah Ciptaan yang oleh karenanya Hak Ekonomi dari Pencipta dan Produser Fonogram dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Audiobook sebagai Ciptaan tidak memerlukan pendaftaran untuk dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dengan diumumkan saja audiobook telah terlindungi. Akibat hukum bagi konten kreator yang mengadaptasi buku menjadi audiobook dan mengunggah video atau audio pada situs Youtube telah melanggar Pasal 113 ayat (2) dan (3) serta Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci: Akibat Hukum, Audiobook, Pengumuman, Youtube, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to elaborate on the legal effect of audiobook announcements in Youtube site without permission from Creator. In conducting studies, using the normative legal research method with the statute approach. The result of the study showed that an audiobook is a form of book adaptation which means that it is a form of Creation and because of it, economic rights from the Creators or Phonogram Producers are protected by Act No. 28 in 2014 about Copyrights after the audiobook is announced. Thus, any content creator who adapted the book into audiobooks and uploading videos or audios in the Youtube site is seen to be breaking Article 113 section (2) and (3) also Article 117 section (2) Act No. 28 in 2014 about Copyright. Key Words: Legal Effect, Audiobook, Announcement, Youtube, Copyright.
YURIDIKSI INDONESIA TERHADAP KONFLIK KLAIM TRADITIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Angelo Purba, Ivander Jonathan; Maharta Yasa, Made
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis tentang instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan sacara ilegal di wilayah Indonesia, dan sekaligus untuk mengetahui dan menganlisis tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai Illegal Fishing Ground yang dilakukan oleh Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrument hukum yang digunakan sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan sacara ilegal di wilayah Indonesia, antara lain meliputi: UNCLOS 1982, UU Nomor 6 Tahun, dan juga UU Nomor 5 Tahun 1983. Selanjutnya, mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengenai Illegal Fishing Ground yang dilakukan oleh Tiongkok adalah melalui diplomasi multilateral yang telah diselenggarakan Indonesia dan juga dengan mendatangkan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Kata Kunci: Yuridiksi Negara, Traditional Fishing Ground, Perairan Natuna. ABSTRACT This study aims to determine and analyze the legal instruments used as the basis for law enforcement efforts against illegal fishing in the territory of Indonesia, and at the same time to find out and analyze the resolution efforts made by the Indonesian Government regarding Illegal Fishing Ground carried out by China. The research method used in this research is the normative method. The results showed that the legal instruments used as the basis for law enforcement efforts against illegal fishing in the territory of Indonesia included: UNCLOS 1982, Law Number 6 Year, and also Law Number 5 Year 1983. Furthermore, regarding the settlement efforts made by the Government of Indonesia regarding Illegal Fishing Ground conducted by China is through multilateral diplomacy that has been held by Indonesia and also by bringing in Luhut Binsar Panjaitan as Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. Keywords: State Jurisdiction, Traditional Fishing Ground, Natuna Waters.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang dalam Transaksi Tanpa Nota Yoga, Dewa Gede Kresna; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi hukum dalam menyelasaikan permaslahan dan dapat mengklarisfikasi masalah hukum yang terjadi permaslahan yang sering terjadi melihat perkembangan yang dimana dalam transaksi jual beli barang terdapat prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan karena sangat banyak barang yang telah dibeli namun tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan serta tidak terdapat bukti pembelian sebagai legalitas yang kuat dan bukti sah suatu transaksi pernah terjadi, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dimana penulis mengkaitkan permasalahan dengan pertentangan norma yang berlaku dengan menggunakan studi keperpustakaan sebagai bahan acuan dalam menyelesaian karya tulis. Dalam pengaturan hukum perlindungan konsumen dijelaskan pada Pasal 7 dijelaskan bahwa diwajibkan memberikan suatu hak dari konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga terpercaya dari pembeli agar tidak terjadinya suatu kesalah pahaman dalam melaksanakan transaksi, Faktor-faktor penting sebuah transaksi dengan nota pembelian sebagai sahnya suatu transaksi karena bukti pembayaran adalah hal wajib untuk diimiliki orang yang telah melakukan suatu transaksi. Kata Kunci: Perlidungan hukum , Transaksi Barang , Nota. ABSTRACT Legal correlation in resolving problems and can clarify legal problems that often occur seeing developments where in the sale and purchase of goods there is a precautionary principle that must be considered because so many items have been purchased but are not in accordance with what should be given or not. there is proof of purchase as strong legality and valid evidence of a transaction that has occurred, this research method uses normative research methods where the author relates the problem to the contradiction of prevailing norms by using library research as a reference in completing the paper. In the regulation of consumer protection law described in Article 7 it is explained that it is obligatory to give a consumer the right to obtain clear and reliable information from the buyer so that there is no misunderstanding in carrying out a transaction, Important factors of a transaction with a purchase note as the validity of a transaction because proof of payment is mandatory for the person who has carried out a transaction. Key Words: Legal protection, goods transactions, notes.
PENEGAKAN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Karnadi, Komang; Ngurah Wirasila, Anak Agung
Kertha Desa Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui penegakan hukum pengendalian minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum Polresta Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkonsepkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan upaya preventif berupa penyuluhan, memberi arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan melakukan penegakan hukum berupa razia berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2002. Adapun faktor yang mendorong adanya pelaksanaan ini yaitu adanya peraturan yang tegas, sumber daya manusia di kepolisian yang terpenuhi dana dan sarana operasional yang terpenuhi adapun faktor penghambatnya yaitu faktor masyarakat yang sulit dikendalikan karena masalah ekonomi dari pihak produsen jika mata pencaharian mereka dari penjualan miras di berhentikan maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari. Maka dari itu perlu adanya penanan masyarakat dan peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman beralkohol untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengendalian, Minuman Beralkohol. ABSTRACT The purpose of this study is to find out the law enforcement for controlling alcoholic beverages in the jurisdiction of the Denpasar Police. This study uses empirical legal research methods by conceptualizing an empirical phenomenon that can be observed in real life with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that the implementation of control and circulation of alcoholic beverages is carried out with preventive efforts in the form of counseling, providing direction to the public about the dangers of alcohol and carrying out law enforcement in the form of raids based on Bali Provincial Regulation No. 5 of 2012 and Denpasar City Regulation No. 11 of 2002. the factors that encourage this implementation are the existence of strict regulations, human resources in the police who are met with funds and operational facilities that are fulfilled while the inhibiting factor is the community factor which is difficult to control because of economic problems from the producers if their livelihood from selling alcohol is stopped then they cannot meet their daily needs. Therefore, there is a need for public awareness and the role of law enforcement officers in conducting counseling about the dangers of alcoholic beverages to increase public awareness. Keywords: Law Enforcement, Control, Alcoholic Drinks.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue