Kertha Desa
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 11 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEDIAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN BERDASARKAN KETENTUAN PERWALI NOMOR 36 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Saputra, Halilintar Giri]]>;
<![CDATA[Purwanto, I Wayan Novy]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 dan faktor-faktor penghambat penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Penelitian hukum empiris menjadi jenis dari penelitian ini. Hasil yang dapat dikemukakan yaitu pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 kurang efektif karena peraturan ini tidak memberikan kepuasan bagi pihak konsumen. Sedangkan faktor penghambatnya berada pada penerapan hokum dan penegak hukumnya serta partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan agar terciptanya penyediaan kantong plastic alternative ramah lingkungan di Denpasar.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Plastik, Kantong Alternatif ABSTRACTThis study aims to determine the form of consumer protection against the provision of environmentally friendly alternative bags based in Mayor Regulations Number 36 or 2018 for used inhibiting factory for think provision of environmentally friendly alternative bags by business actors. Types this researches using be three types on empirical legal researches. More result on they study in that their implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 is less effective because this regulation does not provide satisfaction for the consumer. While the inhibiting factors are in the application on laws an lawyer enforcement and welled an community participation is also very much needed in order to create the provision of environmentally friendly alternative plastic bags in Denpasar.Keywords: Consumer Protection, Plastic, Alternative Bag]]>
<![CDATA[ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Anandewi, Made Martia Surya]]>;
<![CDATA[Sukihana, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji actio pauliana dalam rangka upaya perlindungan kepada kreditor dalam kepailitan serta pengaturan actio pauliana dalam undang-undang kepailitan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan actio pauliana. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan upaya kepada kreditor agar kreditor menuntut haknya dari debitor melalui actio pauliana yang dilakukan oleh kurator. Melindungi dan mengelola harta kekayaan pailit untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit sebagaimana tugas dari kurator. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kasus pailit tidak menguntungkan kreditor, yaitu pelunasan atau pemberian jaminan utang yang belum jatuh tempo, belum dipulihkan, atau tidak dapat ditagih. Upaya perlindungan terhadap kreditor atas asset yang pailit yaitu dilakukannya sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diumumkan maupun harta yang diterima selama kepailitan dan hilangnya hak dalam menguasai serta menangani kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailit diumumkan. Penyitaan terhadap aset debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Kreditor, Actio Pauliana, Kepailitan ABSTRACT The purpose of this article is to examine Actio Pauliana in order to protect creditors in bankruptcy and to regulate Actio Pauliana in the bankruptcy law. This article uses normative legal research method, which emphasizes the principles of law and legislation relating to Actio Pauliana. The results of the writing show that the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides efforts to creditors so that creditors demand their rights from debtors through actio pauliana carried out by the curator. Protect and manage bankruptcy assets for the benefit of all parties with an interest in the bankruptcy assets as the logical duties of the curator. The legal action that was sued by Actio Pauliana in the bankruptcy case didn’t benefit the creditor, namely repayment or guaranteeing of debts that are not yet due, not yet recovered, or not billable. Efforts to protect creditors for bankrupt assets include general confiscation of all assets of the debtors at the time the decision to declare bankruptcy was announced as well as assets received during the bankruptcy and loss of rights to control and manage their assets since the decision to declare bankruptcy was announced. The confiscation of the debtor's assets is used to pay debts to creditors. Key Words: Protection measures, Creditors, Actio Pauliana, Bankruptcy]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PLATFORM E COMMERCE ]]>
<![CDATA[Purnami Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia]]>;
<![CDATA[Salain, Made Suksma Prijandhini Devi]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce saat ini dan perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce di masa yang akan datang. Artikel jurnal ini menggunakan penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi saat ini dapat menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perlindungan data pribadi konsumen di dalam mekanisme perdagangan platform ecommerce di masa akan datang dapat menggunakan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi jika sudah disahkan, sehingga akan ada perlindungan hukum data pribadi yang tegas dan komprehensif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce ABSTRACT The purpose of writing this journal article is to examine the protection of consumer personal data in the current e-commerce platform trading mechanism and the protection of consumer personal data in the e-commerce platform trading mechanism in the future. This journal article uses research with a normative method with a case approach, a statutory approach, and a fact approach. The study results show that the current legal protection of personal data can use Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 which was changed to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. And the protection of consumer personal data in the trading mechanism of e-commerce platforms in the future can use the Personal Data Protection Bill if it has been ratified, so that there will be strict and comprehensive legal protection of personal data. Keywords: Legal Protection, Personal Data, Consumer, E-Commerce]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP KENDALA APLIKASI LAYANAN KEUANGAN ELEKTRONIK PADA PRODUK DOMPET DIGITAL PAYMENT GATEWAY ]]>
<![CDATA[Manuaba, Ida Ayu Inten]]>;
<![CDATA[Resen, Made Gde Subha Karma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang sering terjadi pada penggunaan produk dompet digital ini serta untuk mengetahui bentuk penyelesaiinya berdasarkan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditulis dengan metode pendekatan fakta dilapangan yaitu metode empiris, hasil studi berdasarkan fakta dan kenyataan dari kasus yang terjadi di masyarakat. Penggunaan dompet digital diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pengunaan layanan keuangan elektronik dalam bentuk dompet digital ini tak jarang mengalami beberapa permasalahan yaitu seringkali terjadi delay pembayaran atau bisa disebut juga keterlambatan masuknya sejumlah uang, dimana prosessnya transaksi bayar secara non-tunai tersebut nominal uang yang dibayarkan bisa sampai pada penyedia jasa dalam kurun lebih dari sehari. Kendala lainnya terjadi akibat adanya gangguan pada kualitas internet yang mengakibatkan lambatnya kinerja aplikasi dalam pembayaran. Bagi konsumen pengguna dompet elektronik yang menalami kendala-kendala ini menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada pihak penyelenggara, melakukan mediasi atau dapat juga mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna dompet digital ini. Kata kunci: Dompet Digital, Aplikasi, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to find out the obstacles that often occur in the use of this digital wallet product and to find out the form of resolution based on the provisions of the applicable laws and regulations. It is written with the factual approach method in the field, namely the empirical method, the results of studies are based on facts and the reality of cases that occur in the community. Other obstacles occur due to interference with internet quality which results in slow application performance in payments. According to Article 38 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, consumers who use electronic wallets who experience these problems may file a complaint with the organizer, conduct mediation or can also file a lawsuit in accordance with the applicable legal procedures and provisions as a form of legal protection for consumers who use this digital wallet. The use of digital wallets is regulated in Article 1 number 6 of Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing. The use of electronic financial services in the form of digital wallets often experiences several problems, namely payment delays often occur or can also be called delays in the entry of a certain amount of money, where the process of paying non-cash transactions is the nominal amount of money paid can arrive at the service provider within a period of more than a day. Keywords: Digital Wallet, Application, Consumer Protection]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PRODUCT LIABILITY PADA TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani]]>;
<![CDATA[Indrawati, Anak Agung Sri]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyelesaian ganti rugi terhadap product liability pada transaksi e-commerce berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendeketan secara konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai sistem tanggung jawab produk (producy liability) pada transaksi e-commerce diatur pada Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus dilakukannya pembuktian oleh konsumen bahwa benar adanya unsur kelalaian dari pelaku usaha. Ketentuan Pasal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 28 dan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode penyelesaian ganti rugi terhadap product liability pada transaksi e-commerce yang dialami konsumen ini dapat diselesaikan dengan menggunakan dua kebijakan peradilan yakni litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: E-Commerce, Tanggung Jawab Produk, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the compensation to product liability in e-commerce transaction based on law of consumer protection. The research method that the author uses is juridical normative by using a statutory (statue approach) and legal conceptual approach. This research results that the regulation regarding the product liability system in e-commerce transactions is regulated in Article 19 paragraph 5 in Law of Consumer Protection which must seek proof by consumers that there is really no negligence on the part of the perpetrators. The provisions of this article are also accompanied by Article 28 and Article 25 in Law of Consumer Protection. This study shows that the settlement of compensation for product obligations in e-commerce transactions experienced by consumers can be resolved by using two judicial polices, namey ligitation (court) and non litigation (out of court) in accordance with what has been regulated in Article 45 and Article 47 in Law of Consumer Protection. Key Words: E-Commerce, Product Liability, Consumer Protection]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA SITUS BELANJA ONLINE YANG DIRETAS PIHAK LAIN ]]>
<![CDATA[Asri, Ni Made Intan Purnama]]>;
<![CDATA[Made Sarjana, I]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji situs belanja online yang telah diretas pihak lain dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diperoleh konsumen terkait pemakaian jasa situs belanja online tersebut serta upaya hukum konsumen yang dirugikan oleh situs belanja online sebagai pelaku usaha di luar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diretas oleh pihak lain atas pemakaian jasa situs belanja online tersebut. Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan konsep serta peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa pertanggungjawaban terkait kerugian yang dialami konsumen akibat penyelenggara usaha selaku pelaku usaha telah diatur pada Bab VI Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen belum diatur secara komprehensif. Penyelenggara usaha yaitu situs belanja online luar negeri yang telah diretas pihak lain tidak memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sengketa antara konsumen dengan penyelenggara usaha yaitu situs belanja online luar negeri di luar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: perlindungan konsumen, pelaku usaha, upaya hukum ABSTRACT This study aims to examine online shopping sites that have been hacked by other parties, so that they can be held accountable for losses incurred by consumers related to the use of online shopping site services as well as legal remedies for consumers who are harmed by online shopping sites as business actors outside the provisions of Article 1 point 3 of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection who was hacked by other parties for using the services of the online shopping site. The method used in this study is a normative research method by approaching the concept and legislation. The results of the study show that liability related to losses suffered by consumers due to business operators as business actors has been regulated in Chapter VI Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the regulation of legal protection for consumer's personal data has not been comprehensively regulated. Business operators, namely foreign online shopping sites that have been hacked by other parties who do not comply with Article 1 point 3 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection cannot be held accountable according to the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Disputes between consumers and business operators, namely overseas online shopping sites outside the provisions of Article 1 point 3 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, can still be held accountable under the provisions of Article 38 paragraphs (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Key Words: Consumer Protection, Busnisseman, Legal Effort]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Mitha Sanjaya, Kadek Jovan]]>;
<![CDATA[Ngurah Wirasila, Anak Agung]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini bertujuan guna memahami dan menganalisis mengenai pelecehan seksual dalam media sosial serta untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam media sosial. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan suatu perbuatan yang berbentuk candaan maupun dan bersifat seksual yang memberi rasa tidak nyaman pada korbannya. Pelecehan ini terjadi karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya moralitas dari para oknum sehingga melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan (2) Hukum pidana dalam menyikapi tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial untuk saat ini dapat menggunakan penggabungan Pasal 281 & 289 KUHP, Pasal 9 & 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci : Pelecehan seksual, media sosial, verbal. ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to understand and analyze sexual harassment in social media and to find out and analyze the criminal law perspective on sexual harassment in social media. This research is included in the type of normative research. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Sexual harassment in social media is an act in the form of a joke or a sexual act that makes the victim feel uncomfortable. This harassment occurs because of the lack of sex education and lack of morality from the elements so that they do things that violate the norms of decency and decency; and (2) the criminal law in responding to the crime of sexual harassment on social media can currently use the amalgamation of Articles 281 & 289 of the Criminal Code, Articles 9 & 35 of the Pornography Law, Article 27 of the ITE Law, and the Witness and Victim Protection Law. Keywords: Sexual harassment, social media, verbal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN NAMA ARTIS PADA KARYA SASTRA DI APLIKASI WATTPAD ]]>
<![CDATA[Sari, Ni Made Gina Ayu]]>;
<![CDATA[Sutama, Ida Bagus Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi wattpad dan bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi wattpad. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi wattpad Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sastra di aplikasi wattpad termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya, pengaturan penggunaan nama artis dalam karya sastra di aplikasi wattpad tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi wattpad yaitu bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan membuat perjanjian lisensi dan bentuk perlindungan hukum represif di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Nama, Wattpad ABSTRACT This study aims to find out and analyze the copyright regulation on the use of artist names in literary works in the wattpad application and copyright law protection for artists whose names are used in literary works in the wattpad application. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulation of copyright for the use of artist names in literary works in the Wattpad application Article 40 letter a of Law no. 28 of 2014 concerning Copyrights, it is explained that literary works in the wattpad application are included in the scope of other written works, the regulation of the use of artist names in literary works in the wattpad application is not clearly regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The form of copyright legal protection for artists whose names are used in literary works in the Wattpad application is a form of preventive legal protection, namely by making a license agreement and a form of repressive legal protection which is more aimed at resolving disputes. Keywords: Protection, Copyright, Name, Wattpad]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN COVERNOTE DARI NOTARIS/PPAT SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERJANJIAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti]]>;
<![CDATA[Purwanti, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji kedudukan dan akibat hukum terkait surat keterangan (covernote) yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT dijadikan sebagai dasar dalam permohonan perjanjian kredit. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hukum penggunaan covernote yang diterbitkan Notaris/PPAT dalam permohonan fasilitas kredit bank hanyalah sampai batas menjelaskan bahwa telah terjadi pengikatan kredit oleh Notaris/PPAT dengan jaminan hak tanggungan, karena akta sertifikat masih dalam proses penyelesaian di Notaris/PPAT. Covernote tidaklah sebagai bukti agunan melainkan hanyalah sebagai bukti dan keterangan yang sifatnya temporer atau sementara yaitu sebagai dasar pegangan bagi bank yang nantinya akan mencairkan permohonan kredit. Akibat hukum covernote yang digunakan sebagai pegangan dalam permohonan fasilitas kredit apabila terjadi wanprestasi ialah pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan hak atas tanah tersebut, dikarenakan kedudukan tanah tersebut belum sebagai APHT, sehingga berakibat hukum pihak bank selaku kreditur akan merasa dirugikan. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Covernote, Perjanjian Kredit ABSTRACT The purpose of this article is to study about legal position and consequences of covernote issued by Notary/PPAT as the basis of loan agreement application. This study used normative law research method with constitution approach and comparative method. The result of the study indicates that covernote issued by Notary/PPAT in relation to bank loan application is limited only to clarify that loan agreement has been done with incorporeal right because the land registry certificate is still on process. Covernote served only as a temporary validation for banks to disburse loan application but not as collateral validation. The legal consequence of the covernote being used as a guide in the application for default visit credit facilities is that the bank cannot execute the guarantee of land rights, because it is on the land as APHT, so that the legal party as the creditor of the bank will feel disadvantaged. Keywords: Legal Position, Legal Consequence, Covernote, Loan Agreement]]>
