cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 42   43   44   45   46 
PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN PADA KUHAP
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui koordinasi yang terjadi diantara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penyidik POLRI terkhusus dalam proses prapenuntutan berdasarkan KUHAP. Penelitian ini membahas terkait suatu kajian permasalahan hukum terkait dengan prapenuntutan menurut asas peradilan cepat, mudah dan murah dalam konteks penyerahan kembali berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif dengan melihat hukum sebagai aturan (norma). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan koordinasi fungsional diantara kedua pihak tersebut dapat terjalin. Kurangnya mekanisme prapenuntutan yang ketat dalam KUHAP dapat memperlambat proses perkara, karena diperbolehkannya untuk melakukan pengembalian berkas suatu perkara pidana antara penuntut umum dan penyidik ataupun sebaliknya. Isu hukum yang sehubungan dengan prapenuntutan adalah bahwa tidak diaturnya batasan berapa kali seorang penuntut umum dapat mengembalikan berkas suatu perkara pidana untuk dilengkapi oleh penyidik, karena aturan yang masih kurang tegas mengenai hal ini. This study aims to determine the coordination of the Public Prosecutor to POLRI investigators in the pre-prosecution process based on the Criminal Procedure Code. This study also aims to examine legal issues relating to pre-prosecution in the context of returning case files by the public prosecutor to investigators related to the principles of fast, simple, and low-cost justice. This research is a normative juridical research, namely by looking at the law as a rule (norm). The results of this study indicate that the coordination between the public prosecutor and investigators has been regulated in the Criminal Procedure Code and functional coordination is established. The lack of firmness in the pre-prosecution arrangement in the Criminal Procedure Code has led to the slow handling of a criminal case due to the back and forth of case files between investigators and public prosecutors. The legal problem that arises with regard to pre-prosecution is that there is no limit on the number of times an investigator can return a case file to be completed, due to regulatory uncertainty regarding this matter.
OPTIMALISASI PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasar pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. UUPPLH menggunakan berbagai persyaratan hukum, yaitu hukum perdata atau pidana, hukum administrasi. Persyaratan hukum perdata mencakup penyelesaian konflik di muka pengadilan dan di luar pengadilan. Solusi pada lingkungan pengadilan meliputi tuduhan kelas, tuntutan kelompok lingkungan, atau tuntutan hak pemerintah. Dengan melakukan itu, diharapkan ketakutan akan berkurang dan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan untuk generasi mendatang meningkat. Pengoptimalan peran arbitrase dilakukan dengan memahami hukum arbitrase melalui masyarakat, membangun kembali budaya kesadaran non-litigasi, meningkatkan aturan arbitrase dan mensosialisasikan arbitrase. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi fungsi lingkungan yang dimaksudkan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. The purpose of this article is to examine the optimization of the role of arbitration in an effort to resolve environmental disputes based on Law no. 32 of 2009 hereinafter referred to as the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH). The method used in this paper uses a normative legal research method using a statutory and comparative approach. UUPPLH uses various legal requirements, namely civil or criminal law, administrative law. Civil law requirements include conflict resolution before and out of court. Solutions to the court environment include class charges, environmental group claims, or government rights claims. By doing so, it is hoped that fear will be reduced and awareness of the importance of protecting the environment for future generations will increase. Optimizing the role of arbitration is done by understanding arbitration law through the community, rebuilding a culture of non-litigation awareness, improving arbitration rules and socializing arbitration. Environmental management aims to protect the intended environmental functions through the implementation of sustainable development, prevention of pollution and/or damage, and management of the use of natural resources.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBEDAAN PRODUK YANG DITERIMA MELALUI E-COMMERCE
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait perbedaan produk yang diterima melalui e-commerce serta tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk palsu dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Penulisan ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Secara khusus perlindungan atas perbedaan produk yang diterima konsumen melalui e-commerce tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Apabila pelaku usaha terbukti lalai atas produk yang tidak sesuai dan/atau cacat yang diterima sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen jual beli melalui e-commerce pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mengembalikan produk atau pengembalian uang jika ditemukan pada saat itu lalai dalam menyebabkan kerugian konsumen. The purpose of this writing is to find out legal protection for consumers regarding differences in products received through e-commerce and the responsibilities of business actors towards consumers regarding counterfeit products in buying and selling transactions through e-commerce. This writing uses normative legal research methods. In particular, protection for product differences received by consumers through e-commerce is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. If the business actor is proven negligent over the product that is not suitable and/or defective received, causing losses to consumers buying and selling through e-commerce, the business actor may be subject to civil sanctions and criminal sanctions as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors can also be held liable by returning products or refunds if found at the time to be negligent in causing consumer losses.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERKENAL TANPA IZIN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitianni untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia serta bagaimana sanksi hukum yang diterapkan terhadap penggunaan Merek terkenal oleh orang lain guna kepentingan komersil. Adapun kajian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif yang diselaraskan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Terdapat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjadi peraturan yang dipakai serta dijadikan landasan untuk mendukung serta menunjang hasil penelitian yang dilakukan. Tak lupa pula dalam penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan atau library research sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang dimana studi ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap berbagai undang-undang yang digunakan. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal, penting bagi negara untuk menerapkan aturan hukum yang jelas, memperkuat sistem pendaftaran merek, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merek serta peraturan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek terkenal mendapatkan perlindungan yang efektif dan mencegah pelanggaran merek yang merugikan mereka. The purpose of this research is to find out how the form of legal protection for well-known marks in Indonesia and how legal sanctions are applied to the use of well-known marks by other people for commercial purposes. The study and method used in this research are normative legal methods which are aligned with the approach through statutory regulations (statute approach) as well as the contextual approach (conceptual approach). There are legal materials used in this study such as Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which are the regulations used and used as the basis to support and support the results of the research conducted. Do not forget also in this research, using library research or library research as a technique for collecting legal materials in which this study is carried out by collecting and studying the various laws used. The results of this study will provide an understanding of the protection of well-known marks, it is important for the state to apply clear legal rules, strengthen the trademark registration system, and provide strict sanctions for trademark violations as well as regulations and legal protection in Indonesia aiming to ensure that trademark owners known to obtain effective protection and prevent trademark infringement to their detriment.
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penanganan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang pelakunya merupakan anak yang berusia di bawah umur, dan juga mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat (SPPA) dalam menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala kehidupan masyarakatnya melalui hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pun tidak pandang bulu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan the fact approach dan the statue approach yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang konsepsual. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pernah terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia sehingga pemberlakuan pidana yang digunakan pun berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat hukum khusus yang mengaturnya yaitu SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). The purpose of this study is to find out to handle criminal acts, especially the crime of murder where the perpetrator is a minor, and also to know to apply the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in following up on criminal acts committed by children. Indonesia as a state of law regulates all the lives of its people through applicable laws. The applicable law is not indiscriminate to create justice for all Indonesian people. The research method used in this study is a normative legal research method with the fact approach and the statue approach which is carried out by analyzing the applicable regulations and by using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. by minors has occurred in society, especially in Indonesia so that the implementation of the punishment used is different from criminal law in general. To solve this problem, there is a special law that regulates it, namely the SPPA (Child Criminal Justice System).
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI PHOTOCARD DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli online photocard yang tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online photocard dalam hal konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum digunakan sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kontrak yang dibuat tanpa adanya pertemuan para pihak tetap dikatakan sah, karena salah satu kriteria kontrak jual beli yang berbasis online telah dipenuhi dengan adanya deskripsi terkait produk dan/atau jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Sedangkan, perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam kegiatan jual beli photocard itu sendiri masih termasuk kedalam proses jual beli yang sah sehingga perlindungannya pun harus disamakan dengan proses jual beli lainnya. The purpose of this study is to examine the validity of the contract in online photo card purchase and sale transactions where there is no direct encounter between the seller and the buyer and to find out the form of legal protection in photo card purchase and sale transactions. online photo cards in the event that the consumer suffers a loss based on the applicable provisions. In this article, normative legal research with a statutory approach and analysis of legal concepts is used as a research method. The results of the study show that a contract made without a meeting of the parties is still said to be valid, because one of the criteria for an online sales contract has been fulfilled with a description about the product and/or service. promised by business actor. Meanwhile, the legal protection consumers get in buying and selling transactions is clearly regulated in the Consumer Protection Law and the photo card business itself is still included in the legal process of buying and selling, so that protection must be equated with other buying and selling processes.
TINDAKAN KEGUNCANGAN JIWA YANG MELAMPAUI BATAS PADA NOODWEER EXCESS DALAM HUKUM PIDANA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan alasan pembenar dalam hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis batasan tindakan keguncangan jiwa yang hebat sebagai indikator adanya noodweer excess dalam hukum pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yang dianalisa menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian artikel ini, maka diperoleh kesimpulan bahwasannya pembelaan terpaksa (nodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-excess (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Tindakan pembelaan terpaksa tersebut dikualifikasikan sebagai alasan pembenar. Sehingga terhadap putusan dari dinyatakannya terjadi noodweer maupun noodweer excess akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Batasan dari tindakan noodweer excess yakni bahwa tindakan tersebut timbul dari keguncangan jiwa yang hebat. Jiwa yang terguncang tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan terdesak dalam rentan waktu yang singkat dan tidak dapat memberikan ruang untuk berfikir panjang atas serangan balik yang ditujukan pada lawan, atau dalam perspektif lain yakni harus dikaitkannya dengan suatu asas keseimbangan dan subsidairitas. The purpose of writing this article is to analyze the arrangement of justifications in criminal law in Indonesia and to analyze the limits of acts of severe mental disturbance as an indicator of noodweer excess in criminal law. In this writing, the authors use normative research methods which are analyzed using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. Based on the research results of this article, it can be concluded that forced defense (nodweer) in the Criminal Code is divided into 2, namely noodweer (forced defense) and noodweer-excess (forced defense that exceeds the limit). The forced defense action is qualified as justification. So that the decision of stating noodweer or noodweer excess will release the defendant from all lawsuits. The limitation of noodweer excess actions is that these actions arise from great mental turmoil. The shaken soul is interpreted as a state of urgency in a short span of time and cannot provide space to think long over counterattacks aimed at opponents, or in another perspective, that must be linked to a principle of balance and subsidiaryity.
STATUS HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia serta untuk mengetahui status hukum transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan pada studi ini ialah metode normatif. Melalui pendekatan dokumenter, permasalahan hukum harus dicermati dengan teori, konsep dan prinsip hukum, serta keputusan undang-undang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hasil dari studi menunjukan bahwa faktor mengapa maraknya ini terjadi adalah karena sebagian masyarakat masih kurang dalam memahami konsekuensi dari transaksi tersebut, serta kurangnya aksebilitas, harga yang lebih terjangkau, dll. Status hukum yang ada atas tindakan transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen menunjukkan bahwa ini termasuk pelanggaran sesuai dengan pasal 68 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan menjalankan transaksi jual beli yang legal. The writing of this article aims to find out what causes an increase in motor vehicle sales transactions without documents of ownership in Indonesia and to know its legal status under Indonesian law. The method used in this study was a normative method. Through a documentary approach, legal issues must be addressed with legal theories, concepts and principles, and legal decisions relevant to the subject under study. The results of this study shows that the cause of the proliferation of these type of cases is that some communities still lack understanding of the consequences, the factor that vehicles without a licence can be purchased at more affordable prices, etc. The existing legal status of transaction of vehicles without documents of ownership shows that this is a violation in accordance with Article 68 of Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Therefore, efforts are needed to increase public awareness of the importance of owning motor vehicle with ownership documents and conducting legal buying and selling transactions.
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN TERHADAP PASIEN DIBAWAH PENGAMPUAN (CURATELE) DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengaturan persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien dibawah pengampuan (curatele) dalam keadaan gawat darurat serta akibat hukum apabila terjadi kegagalan dalam persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien dibawah pengampuan (curatele) dalam keadaan gawat darurat. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Ketika akan melakukan tindakan kedokteran, dokter, dokter gigi maupun instansi kesehatan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan (Informed Concent) dari pasien. Dokter umumnya mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan kedokteran bagi pasien yang berada di bawah pengampuan dalam keadaan gawat darurat. Penelitian ini menghasilkan dimana, bagi pasien yang berada di bawah pengampuan, pengampu akan diberi penjelasan setelah tindakan dokter untuk menyelamatkan pasien dilakukan. Akibat dari kegagalan dokter dalam memberikan pelayanan darurat ditinjau dari kesesuaian dengan kriteria profesi dan prosedur operasional dan kelalaian dari dokter atau dokter gigi. This study aims to provide an understanding regarding the regulation of approval for medical treatment for patients under custody (curatele) in an emergency and the legal consequences if there is a failure in the approval of medical action for patients under custody (curatele) in an emergency. Writing this research using normative research methods that examine the study of documents and laws and regulations related to research. This research results in that, for patients who are under guardianship, caregivers will be given an explanation after the doctor's actions to save the patient are carried out. As a result of a doctor's failure to provide emergency services in terms of conformity with professional criteria and operational procedures and the negligence of a doctor or dentist.
LEGALITAS PENGGUNAAN SALINAN STNK DALAM SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT RENTCAR USAHA MAKMUR TABANAN
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum mengenai legalitas penggunaan salinan STNK dalam sewa menyewa kendaraan bermotor. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana metode ini berfungsi untuk melihat serta menelitinya dengan melihat bagaimana cara berlakunya hukum didalam masyarakat. Hasil studi menunjukkan Didalam praktek rental mobil penggunaan salinan STNK atau fotocopy STNK asli belum diatur dengan jelas dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan legalitas penggunaan salinan STNK hanya diizinkan untuk keperluan tertentu yaitu sebagai syarat pengajuan kehilangan STNK, sebagai surat berharga, STNK terkadang bisa hilang dengan berbagai faktor, baik karena keteledoran, pencurian, ataupun bencana alam. Hal ini tentu saja merugikan kita sebagai pemilik. Penggunaan salinan STNK dianggap sebuah tindakan ilegal. Akibat dari tidak sahnya penggunaan salinan STNK dalam pengoperasian rentcar tersebut maka dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian. Maka, perjanjian yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dan penerima sewa di saat penyelenggara rentcar hanya memberikan salinan STNK, menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak sahnya surat – surat dalam penyelenggaraan rentcar tersebut. The purpose of this writing is to determine the legal responsibility regarding the legality of the use of a copy of vehicle registration in the rental of motor vehicles. This study uses empirical legal research method where this method serves to see and examine it by looking at how the law applies in society. The results of the study showed that in the practice of car rental the use of a copy of the vehicle registration or a copy of the original vehicle registration has not been clearly regulated legal basis. Based on Article 106 of the law of the Republic of Indonesia number 22 of 2009 on road traffic and transportation legality of the use of copies of vehicle registration is only permitted for certain purposes, namely as a condition for filing a loss of vehicle registration, as securities, vehicle registration can sometimes be lost by various factors, either due to negligence, theft, or natural disasters. This is detrimental to us as owners. The use of a copy of the vehicle registration is considered an illegal act. As a result of the unauthorized use of a copy of the vehicle registration in the operation of the rentcar, in this case there is no fulfillment of the objective elements in the agreement. Thus, the agreement made between the party who rents and the recipient of the rent when the rentcar operator only provides a copy of the vehicle registration, becomes null and void. In this case, the organizer does not meet the elements of proficiency due to the invalidity of the letters in the implementation of the rentcar.

Page 44 of 59 | Total Record : 583

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue