cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 41   42   43   44   45 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRODUK PERAWATAN WAJAH DENGAN SISTEM SHARE IN JAR DI E-COMMERCE
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap konsumen produk perawatan wajah dengan sistem share in jar yang dijual secara ilegal oleh para seller di e-commerce, terutama yang tidak memiliki izin edar BPOM dan melanggar peraturan pengedaran sediaan farmasi. Praktik share in jar ilegal dalam produk skincare lokal di e-commerce dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan dengan kehigienisan yang tidak terjamin yang merugikan konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen perusahaan yang bergerak di industri kecantikan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Selain itu menjawab tantangan berupa produk perawatan wajah yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh oknum lain bukan produsen asli produk perawatan wajah yang bebas dipasarkan di e-commerce tanpa izin edar, identitas jelas tentang produk dan tidak adanya lisensi repackaging. Produk skincare yang dijual di pasar harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu sebelum dapat dijual kepada konsumen, pihak berwenang dapat menggunakan beberapa strategi untuk penegakan hukum terhadap penjual ilegal, menarik produk ilegal dari pasar serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. This research is aim to determine the consumers the legal protection of skincare products with a share in jar system sold illegally by sellers on e-commerce, especially those without Drug and Food Supervisory Body (BPOM) circulation permits and violating pharmaceutical distribution regulations. Illegal share in jar practices in local skincare products on e-commerce can potentially cause health problems with poor unguaranteed hygiene that harms consumers. In this research, the author used a normative juridical approach with a conceptual and statutory approach. This study indicates that consumers of businesses operating in the beauty industry are legally protected by Law of Consumer Protection on Law No. 8 of 1999 and Health Law on Law No. 36 of 2009. In addition, it addresses the challenge of skincare products that violate the rules committed by unauthorized seller who are not the original manufacturer of the facial care product and freely marketed on e-commerce without a circulation permit, clear product identities, and the absence of repackaging licenses. Skincare products sold in the market must meet certain safety and quality standards before they can be sold to consumers. Authorities may use various strategies to enforce the law against illegal sellers, withdrawing illegal products from the market, and imposing sanctions on businesses actors who violate the law.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kertha Desa Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari artikel ini ditulis dengan maksud memperoleh suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD apabila terjadi kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan faktual untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Setelah pengumpulan data yang diperlukan selanjutnya menuju pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang diperbuat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD maka dalam hal ini petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tidaklah dapat dipersalahkan selama menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Karena sesuai dengan Pasal 134 dan 135 UU LLAJ mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas. Kendaraan yang memiliki kebebasan khusus atau keistimewaan utama tidak berarti tidak melaksanakan ketertiban lalu lintas karena kendaraan tersebut harus didampingi oleh polisi. The purpose of this article was written with the aim of obtaining some form of accountability to the Rapid Reaction Team (TRC) in the event of a traffic accident according to Law LLAJ. In writing this article using empirical legal research methods that focus on statutory approaches and factual approaches to analyze the actual situation in society with the aim of knowing and obtaining the necessary facts and data. After collecting the necessary data then leads to problem identification, which ultimately leads to problem solving. The results of this study explain that if a traffic accident occurs which is perpetrated by the BPBD Rapid Reaction Team (TRC), then in this case the Rapid Reaction Team (TRC) officers cannot be blamed as long as they carry out their duties according to the SOP. Because in accordance with Articles 134 and 135 of Law LLAJ regarding the priority and rights of emergency vehicles in traffic. Vehicles that have special freedoms or main privileges do not mean they do not carry out traffic order because these vehicles must be accompanied by the police.
PENGATURAN PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA DIHADIRI TERDAKWA
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk menganalisa mengenai pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi tanpa dihadiri terdakwa. Permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan pemeriksaan dan putusan tindak pidana korupsi terkait tidak hadirnya terdakwa dan urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif telah terjadi perluasan norma yang mengakibatkan terjadi memuat ketentuan yang saling berbenturan pada peraturan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu tidak mengharuskan terdakwa hadir saat hakim membacakan hukuman dalam sebuah putusan. Sedangkan hal tersebut merupakan ketentuan hyang merubah mekanisme pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada peraturan sebelumnya dengan mengharuskan terdakwa hadir saat hakim membacakan hukuman dalam setiap putusan. Berdasarkan sudut pandang akademik maka peraturan yang lebih khusus yang digunakan dalam mengadili tindak pidana korupsi sebagaimana asas Lex Specialist Derogate Legi Generalis. Urgensi pemeriksaan dan putusan pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa yang secara filosofis dapat dimaknai berdasarkan sudut pandang dampak dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dengan mempercepat proses peradilan dengan prosedur yang tidak berlarut-larut dapat memastikan penanganan perkara tindak pidana dapat meminimalisir tunggakan perkara serta dapa menghadirkan adanya kepastian. The purpose of this writing is to analyze the arrangements for examining and deciding corruption cases without the presence of the accused. The issues raised the arrangements for examining and deciding corruption crimes related to the absence of the accused and the urgency of examining and deciding on corruption cases can be carried out without the presence of the defendant. The results of the study show that normatively there has been an expansion of norms which has resulted in containing conflicting provisions in the regulations in terms of handling cases of corruption, namely not requiring the defendant to be present when the judge reads out the sentence in a decision. While this is a provision that changes the implementation mechanism for handling corruption cases in the previous regulation by requiring the defendant to be present when the judge reads out the sentence in each decision. Based on an academic point of view, more specific rules are used in trying corruption crimes according to the Lex Specialist Derogate Legi Generalis principle. The urgency of examining and deciding on corruption cases can be carried out without the presence of the accused which can be philosophically interpreted from the point of view of the impact of corruption which is very detrimental to state finances or the country's economy and hinders national development, so as to speed up the judicial process with procedures that are not protracted Dissolved can ensure the handling of criminal cases can minimize arrears in cases and can provide certainty.
URGENSI REFORMASI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan dan urgensi reformasi pasal pencemaran nama baik yang dianggap multitafsir (pasal karet) dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang seharusnya direvisi secara baik melalui amandemen UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Metode penulisan dalam penelitian menggunakan hukum normatif yang berfokus kepada isu multitafsir. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan yang berfokus pada aturan dan juga pendekatan konseptual berkaitan pada pernyataan terkemuka dari para sarjana ataupun doktrin-dokrin hukum. Hasil penelitian dari tulisan ini menekankan bahwa minimnya kejelasan terhadap pasal 27 ayat (3) (pencemaran nama baik) dalam Undang-undang tersebut. Pemerintah perlu segera mereformasi kembali pasal 27 ayat (3) dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi ini guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat bukannya digunakan untuk “menakut-nakuti” masyarakat di era globalisasi sekarang ini. The purpose of this article is to analyze the regulation and urgency of reforming multiple interpretive articles in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which should have been reformed when the amendment of Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This article uses normative legal research methods or literature research with the type of approach used by statutory approaches by referring to regulations and also conceptual approaches related to legal principles such as the views of scholars or legal doctrines. The results of this study emphasize that there is a lack of clarity on Article 27 paragraph (3) (defamation) in the Act. The government needs to immediately reform article 27 paragraph (3) in this Information and Technology Law in order to provide legal certainty to the public instead of being used to "scare" people in the current era of globalization.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha pada pembelian serta penjualan online melalui e-commerce cash-on-delivery. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum yurisidis normaif dengan menggunakan pendekatan peraturan perudang-undanganan yang berlaku saat ini terkait dengan penggunaan aturan-aturan yang diatur. Hasil penelitian Pelaku bisnis dan pembeli transaksi online dengan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dalam sistem pembayaran Cash on delivery berhak atas perlindungan hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan, seperti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jika konsumen tidak mau membayar barang pesanan melaui sistem Cash On Delivery. Konsumen menolak membayar barang pesanan kepada kurir menyebabkan munculnya wanprestasi karena konsumen telah melanggar empat ketentuan sahnya perjanjian seperti yang ada dalam KUHPER.Adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka penyelesaian Perselisihan antara pedagang dan konsumen dapat diselesaikan melalui peradilan/litigasi dan non litigasi/di luar pengadilan sesuai dengan keinginan dari para pihak. Perjanjian tentang bentuk dan besaran ganti rugi, dan/atau melakukan tindakan langsung agar tidak terulang kembali atau kerugian yang diderita konsumen tidak terulang kembali. This study aims to determine the legal protection of consumers and business actors in buying and selling online through e-commerce cash-on-delivery. The research method used is a normative juridical legal research method using the current statutory regulation approach related to the use of regulated rules. The results of the research Business people and buyers of online transactions with e-commerce such as Tokopedia and Shopee in the Cash on delivery payment system are entitled to legal protection if one party feels disadvantaged, such as legal protection for business actors if consumers do not want to pay for goods ordered through the system Cash On Delivery. Consumers refusing to pay for ordered goods to the courier cause defaults because the consumer has violated the four legal provisions of the agreement as contained in the KUHPER. If one of the parties commits a default, the settlement of disputes between traders and consumers can be resolved through court/litigation and non-litigation/in out of court according to the wishes of the parties. Agreement regarding the form and amount of compensation, and/or taking direct action so that it does not recur or the losses suffered by consumers are not repeated.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA TERKAIT KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG PADA BAGASI
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi dan untuk mengetahui tanggungjawab dari penyedia jasa angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas, norma, kaidah dari paraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian menunjukan bahwasannya perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara jika mengalami kerusakan / kehilangan barang bagasi bisa mengajukan klaim kepada maskapai penerbangan selaku penyedia jasa angkutan udara. Tanggung jawab penyedia angkutan udara pada kerusakan / kehilangan barang bagasi terdapat pada tata hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Angkutan Udara. Tanggungjawab penyedia jasa penerbangan didasarkan pada konsep tanggungjawab hukum atas dasar kesalahan (liability based on fault), tanggungjawab hukum atas praduga bersalah (presumption of liability), dan tanggungjawab hukum mutlak (strict liablility). The purpose of this writing is to find out the legal protection received by air transport passengers in the event of damage/loss of luggage and to find out the responsibility of air transport service providers in the event of damage/loss of luggage. The research method used is normative juridical, research that places law as a building system of norms. The system of norms built is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). The results of the study show that legal protection for air transport passengers if they experience damage / loss of luggage can submit a claim to the airline as the air transport service provider. The responsibility of air transport providers for damage/loss of luggage is found in the positive legal system, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation Number 77 of 2011 concerning Responsibility for Air Transport. The responsibility of aviation service providers is based on the concept of liability based on fault, legal responsibility for presumption of liability and strict liability.
PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA LAGU
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini ialah menginformasikan sekaligus mengkaji kekuatan hukum pidana dalam rangka menegakkan hak cipta atas karya lagu. Dalam pendekatannya, metode penelitian dilakukan secara normatif, artinya dengan pendekatan melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal dan sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penulis menemukan seni musik dan lagu mempunyai sebuah potensi di bidang ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik dan lagu disebut sebagai seni yang cukup populer di masyarakat. Popularitas musik dan lagu di kalangan masyarakat berhubungan dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik dan lagu. Sebagian pemakaian lagu dan musik itu acap disertai dengan kegiatan ekonomi, misal membuat video berisikan lagu sebagai musik latar melalui aplikasi youtube. Sejarah adanya Hak Cipta dari karya lagu tercipta dikarenakan adanya sebab berupa faktor-faktor meliputi kurangnya informasi dalam karya intelektual sebagai kontribusi dalam kehidupan. Hak Cipta mengatur dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sejelas-jelasnya mengenai perlindungan yang melingkupi hak cipta atas lagu, tertuang pada huruf d. The purpose of this study is to provide information as well as to examine the strength of criminal law in order to enforce copyright over song works. In its approach, the research method is carried out normatively, meaning that it is by approaching written sources, such as books, journals and legal sources. The results of the study show that the authors find music and song has a huge economic potential in Indonesia. Music and songs are said to be arts that are very popular among the people. The popularity of music and songs among the public is related to the increase in people's purchasing power of music and song works. Some of the use of these songs and music is always accompanied by economic activities, for example making videos containing songs as background music through the YouTube application. The history of the copyright of the song work is created due to a number of factors including the lack of information in intellectual works as a contribution to life. Copyright regulates in the fields of science, art, and literature as clearly as possible regarding the protection covering copyright of songs, contained in letter d.
WARGA NEGARA INDONESIA MENJADI FOREIGN TERRORIST FIGHTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah guna mengetahui dan mengkritisi perkembangan terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara (kejahatan transnasional). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, ditunjang dengan sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait dengan terorisme, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil seminar, media cetak seperti surat kabar. Hasil penulisan disimpulkan bahwa ISIS sudah memenuhi semua kualifikasi untuk dikategorikan sebagai organisasi teroris yang terorganisir dan eks WNI ISIS yang menjadi FTF (Foreign Terrorist Fighter) telah kehilangan status kewarganegaraannya berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. The purpose of this paper is to understand and criticize the development of terrorism as a transnational crime. This research uses normative legal research, with a statute approach and a fact approach, supported by a source of primary legal material in the form of legislation related to terrorism, while secondary legal material in the form of books, journals, seminar results, print media such as newspapers. The writing results concluded that ISIS had fulfilled all qualifications to be categorized as an organized terrorist organization and former ISIS citizens who became FTF (Foreign Terrorist Fighter) had lost their citizenship status based on Article 23 paragraph (1) letter d of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship.
PENELUSURAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH PPATK
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan pembatasan transaksi tunai dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan transaksi tunai dengan pendekatan follow the money dalam kebijakan kriminalisasi pencucian uang. Metode ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana acuannya buku maupun norma yang berlaku menurut abdulkadir muhamad penelitian normatif ini penelitian hukum yang menlaah/mengkaji hukum tertulisnya saja dari berbagai aspek teorinya. Hasil penelitian menjelaskan landasan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tentang pencucian uang biasanya mencakup beberapa seperti definisi pencucian uang: Undang-undang ini menentukan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dan menjelaskan tindakan atau kegiatan yang dapat dianggap sebagai pencucian uang. Sesuai dengan pendekatan follow the money dalam mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-bedadan celah yang dimanfaatkan oknum maney laundry untuk melakukan placement, layering dan integration. Seiring berkembangnya jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi. Beragam aturan telah menjadi landasan hukum yang dapat membantu pihak PPATK dalam melakukan pelacarakan follow the money terkait perkara pencucian uang di Indonesia. The purpose of this research is to explain and analyze the process of regulating cash transaction settlement in the face of money laundering in Indonesia and to explain and analyze the process of regulating cash transactions using the follow money approach in money laundering criminalization policies. This method uses a type of normative research in which the reference is to books and applicable norms according to Abdulkadir Muhamad. This normative research is legal research which examines/studies the written law only from various theoretical aspects. The results of the study explain that a strong legal basis is needed in efforts to prevent and eradicate money laundering crimes. Laws on money laundering usually include some of the following definitions of money laundering: These laws define what constitutes money laundering, and define actions or activities that may be considered money laundering. Consistent with the follow money approach in criminalizing money laundering, i.e. by concealing and concealing assets resulting from criminal acts as if they appear to be legitimate wealth. The efforts made by law enforcers are felt to be not optimal, this is because the existing laws and regulations apparently still provide different erection spaces and gaps which utilize unscrupulous maney laundresses to carry out placement, layering and integration. Along with the development of the era followed by advances in technology. Many of the laws become the legal foundations that can assist PPATK in carrying out follow-up actions related to money laundering in Indonesia.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KORBAN PENGGUNA PRODUK SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Kertha Desa Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terkait korban yang mengalami kerugian dalam penggunaan produk skincare berbahan kimia berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pengguna produk skincare berbahaya, metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 1 menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hasil studi menunjukan bahwa pengguna skincare yangg memiliki bahan berbahaya dapat dituntut ganti rugi jika terdapat bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalam produk skincare tersebut, maka skincare tersebut akan disita dan dilarang untuk diedarkan di pasaran. Faktor-faktor yang membuat konsumen menggunakan produk skincare tersebut karena kurangnya kesadaran dari konsumen untuk lebih teliti memilih produk skincare yang cocok dengan kebutuhan kulit wajah, tergiur dengan harga yang terjangkau dan embel- embel mendapatkan hasil yang cepat. The purposee of thiss scientific article researchs is to examine the responsibilities of business actors regarding victims who experience losses in the use of skincare products made from hazardous chemicals and too find out how legal protectionn is for victims of users of dangerous skincare products, the method of writing this scientific article uses normative legal research methods with reference to the law Law No. 8 of 1999. Regarding consumer protection, article 45 paragraph 1 states "every consumer who is harmed can sue business actors or through courts within the general court environment" - dangerous ingredients contained in the skincare product, the skincare will be confiscated and prohibited from being circulated in the market. The factors that make consumers use these skincare products are due to the lack of awareness from consumers to be more careful in choosing the right skincare products with facial skin needs, tempted by relatively cheap prices and frills to get instant results.

Page 43 of 59 | Total Record : 583

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue