cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 43   44   45   46   47 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN ROYALTI DARI APLIKASI STREAMING MUSIK
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ilmiah ini mempunyai tujuan yakni mengkaji perlindungan hukum terhadap terhadap pencipta yang tidak mendapatkan pembayaran royalti dari aplikasi streaming musik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil dari pengakajian tersebut adalah bahwa pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi terkait hasil ciptaanya. Ketika seorang pencipta tidak mendapatkan hak nya yang berupa royalti sebagai hak ekonominya maka perlindungan hukum yang diberikan dapat dilihat di UU Hak Cipta. Pencipta yang tidak mendapatkan royalti yang dimana merupakan haknya atas hasil ciptaanya guna melindungi hak-haknya berhak mendapat ganti kerugian akibat dirugikannya hak ekonominya yang mana tercantum dalam Pasal 96 UUHC. This study has some purpose which is to examine legal protection for creators who do not receive royalty payments from music streaming applications. This article writed by using normative legal research methods with statutory and descriptive approaches. Every study must have the result and the result shows us that creators have moral rights and economic rights regarding their creations. When a creator does not get his rights in the form of royalties as his economic rights, the legal protection provided can be seen in the Copyright Law. Creators who do not get royalties which are their rights over their creations in order to protect their rights are entitled to compensation due to loss of economic which is stipulated in article 96 of the copyright law.
NOTARIS SEBAGAI REKANAN DENGAN PIHAK BANK DALAM PENGIKATAN JAMINAN KREDIT (PERSPEKTIF KODE ETIK NOTARIS)
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan notaris sebagai rekanan dengan pihak bank dalam pengikatan jaminan kredit (perspektif kode etik notaris) dan untuk menganalisis hak dan kewajiban notaris di dalam pengikatan jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang mempelajari dan menganalisis melalui 2 (dua) jenis pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis artikel ilmiah ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa sejatinya dalam menjalankannya peran sebagai rekanan dengan pihak bank, notaris kerap kali menimbulkan sebuah problematika mengenai kemandirian notaris itu sendiri yang sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dan Kode Etik Notaris, dalam hal ini Notaris akan memiliki hubungan secara kontraktual dengan pihak bank yang tentunya akan mengakibatkan adanya keberpihakan antara notaris dengan pihak bank. Selain itu, menjadi rekanan pun dianggap sebagai sebuah promosi daripada penggunaan jasa notaris itu sendiri hal ini dikarenakan notaris mengajukan kerjasama kepada pihak bank untuk dijadikan rekanan dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Writing this article aims to analyze the role of a notary as a partner with the bank in binding credit guarantees (a notary's code of ethics perspective) and to analyze the rights and obligations of a notary in binding credit guarantees. The research method used in this study is a normative legal research method that studies and analyzes through 2 (two) types of approaches which include the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, it is concluded that actually in carrying out the role as a partner with the bank, the notary often creates a problem regarding the independence of the notary himself which actually violates the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN and the Notary Code of Ethics, in In this case, the notary will have a contractual relationship with the bank, which of course will result in partiality between the notary and the bank. In addition, being a partner is considered a promotion rather than using the notary's own services. This is because the notary submitted a partnership with the bank to become a partner and this violated the provisions of Article 4 point 3 of the Notary's Code of Ethics.
ANALISA PENERAPAN TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA DALAM PAJAK ADSENSE YOUTUBE PARTNER PROGRAM DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan besar pungutan pajak Adsense Youtube Partner Program serta hubungannya dengan Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kajian penelitian ini ditemukan bahwa apabila creator dapat mendaftarkan diri dengan benar, secara otomatis akan mendapatkan keuntungan dari Tax Treaty yaitu peringanan pemungutan pajak tambahan sebanyak 0%-30% Hubungan antara dasar hukum yang digunakan Youtube yaitu Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat dengan Tax Treaty tertulis dalam pasal 8 ayat 1 yakni keuntungan Tax Treaty dapat diterapkan pada pajak pendapatan individu yang tidak berdomisili di negara sumber selama usaha dimana pendapatan diperoleh bukanlah usaha tetap. This study aims to analyze the differences in the Adsense Youtube Partner Program tax and its relation with the Tax Treaty between Indonesia and the United States. The type of research used is normative legal research. The result of this research study is it was found that if creators were able to register correctly, they would automatically benefit from the Tax Treaty, namely a reduction in additional tax collection ranges from 0% -30%. The Tax Treaty is written in article 8, paragraph 1, namely the benefits of the Tax Treaty can be applied to the income tax of individuals who are not domiciled in the country of origin as long as the business where the income is obtained is not a permanent business.
ANALISIS KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM KEDUDUKANNYA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa wewenang dari pejabat Tata Usaha Negara pada UU No. 30 Tahun 2014 terkait dalam meberikan perlindungan hukum serta untuk mengetahui kedudukan yang dimiliki dalam peranannya menjadi bagian dari lembaga dibidang peradilan yang terdapat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memegang peranan yang sangat penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Peradilan Indonesia mengikuti sistem kesatuan yurisdiksi karena Peradilan TUN dipimpin oleh Mahkamah Agung, dan sengketa yang terjadi pada hal tersebut hanya pada tahap pertama dan tingkat kasasi oleh otoritas kehakiman peradilan. The Purpose of this research is to analysze the authority of State Administrative officials in Law No. 30 of 2014 related to providing legal protection and to find out the position held in the position held in the role of being part of the institutions in the field of justice in Indonesia. The method used in this research is normative legal search and uses a statutory and conceptual approach. The result of this research is Law No. 30 of 2014 plays a very important role in the State Administrative Court. The State Administrative Court has the duty and authority to examine, decide, and adjudicate a case related to State Administration. The position of the State Administrative Court is that the Indonesian Court follows a unitary jurisdiction system because the TUN Court is led by the Supreme Court, and disputes that occur in this matter are only at the first stage and at the cassation level by the judicial authority.
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK BARU LAHIR OLEH IBU KANDUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan dalam rangka mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak baru lahir oleh ibu kandung berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang dituangkan dalam penelitian ini adalah metode normative melalui cara deskriptif pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini adalah pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibu kandung terdapat dalam Pasal 342 dan 341 KUHP, serta bentuk pertanggungjawabannya dapat dilakukan selama perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 342 dan 341 KUHP. This study aims to examine the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother based on Indonesian positive law. The method outlined in this study is a normative method through a descriptive conceptual approach and laws and regulations. The results of this study are that the legal arrangements for the crime of killing a newborn child by a biological mother are contained in Articles 342 and 341 of the Criminal Code, and the form of accountability can be carried out as long as the act fulfills the elements of Articles 342 and 341 of the Criminal Code.
ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG IRAK: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan serta limitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum internasional, serta meninjau kesesuaian dua draf undang-undang Irak dengan standar hukum internasional yang ditetapkan dalam ICCPR. Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif dengan Pendekatan Fakta, Statuta, Frasa, dan Kasus. Adapun jenis sumber hukum yang dijadikan acuan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mengandung dua hak yang berbeda, yakni kebebasan untuk memfomulasikan suatu pendapat yang sifatnya absolut, serta kebebasan untuk mengekspresikan opini yang dapat ditangguh pemenuhannya oleh negara, asalkan memenuhi keseluruhan prinsip siracusa, yaitu prasyarat legalitas, necessity, dan proporsionalitas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua rancangan undang-undang Irak tidak sesuai dengan standar hukum internasional, karena tidak adanya klaritas dalam syarat legalitas dan necessity, serta hukuman tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagi individu yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam draf undang-undang ini dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda berjangkauan dari 1000 Iraqi Dinars hingga 50.000.000 Dinar. Pemberlakuan draf undang-undang ini hanya akan menimbulkan kekhawatiran serta menyesakkan pergerakan individu dalam dunia nyata maupun dunia maya. This research aims to understand the protection and limitations of the freedom of opinion and expression under international law, and to review the compatibility of two draft laws in Iraq with the international legal standards established in the ICCPR. This study relies on normative research with a Fact, Statute, Phrase, and Case Approach. The types of sources used as references include primary and secondary legal materials. Freedom of opinion and expression encompasses two distinct rights: the absolute right to formulate opinions and the right express such formed opinion. A State may restrict the latter right in comformity with the Siracusa principles, namely the prerequisites of legality, necessity, and adhere to the principle of proportionality. This research indicates that both draft laws in Iraq are not aligned with international legal standards due to the lack of clarity in legality and necessity requirements, as well as the imposed penalties not being proportional to the intended goals. Individuals who violate the provisions outlined in these draft laws can be subject to imprisonment and/or fines ranging from 1000 Iraqi Dinars to 50,000,000 Dinars. The enforcement of these draft laws is likely to raise concerns and restrict the movements of individuals in both the real and virtual worlds.
REKLAMASI PERLUASAN TANAH DI WILAYAH TELUK BENOA PROVINSI BALI YANG MERUGIKAN PENDUDUK PESISIR PANTAI
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara dampak positif dan negatif dari reklamasi Teluk Benoa. Studi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris karena di dalam penelitian meliputi dua jenis data yaitu data primer diperoleh langsung ke lapangan dan data sekunder diperoleh dari undang-undang, buku-buku, peraturan pemerintah maupun daerah, dan internet yang berhubungan dengan topik ini. Studi ini menghasilkan perluasan tanah di teluk benoa tetap dilaksanakan walaupun berdampak negatif bagi masyarakat pesisir pantai namun berdampak positif juga bagi masyarakat Indonesia karena dapat digunakan untuk membangun kawasan pemukiman, industri pertanian, pusat komersial, bandara dan membuka lapangan pekerjaan. This study aims to examine the legal relationship between the positive and negative impacts of Benoa Bay reclamation. The study used in this research is empirical legal research because it includes two types of data, namely primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from laws, books, government and regional regulations, and the internet related to this topic. This study resulted in land expansion in Benoa Bay being carried out even though it has a negative impact on coastal communities but also has a positive impact on Indonesian people because it can be used to build residential areas, agricultural industries, commercial centers, airports and create jobs.
PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian atas penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang yang mana merupakan bagian dari kejahatan siber berkonteks pencucian uang. Guna mendukung proses pengakajian, digunakan metode penelitian hukum normative yang dibarengi dengan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundangundangan. Sehingga hasil yang didapat adalah kemunculan cryptocurrency yang diresahkan akan memberikan peluang baru terhadap tindak pidana pencucian yang belum diatur secara khusus. Pembaruan pengaturan atas tindak pidana pencucian uang layaknya diperbaharui dengan beredarnya penggunaan cryptocurrency dari peraturan sebelumnya Sehingga dalam perumusan peraturan perlu melakukan perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara. The purpose of this research is to conduct an assessment of the use of cryptocurrencies in money laundering crimes which are part of cyber crimes in the context of money laundering. In order to support the assessment process, normative legal research methods are used coupled with a conceptual approach and statutory regulations. So the result obtained is that the emergence of cryptocurrency which is worried will provide new opportunities for laundering crimes that have not been specifically regulated. Renewal of the regulation on money laundering is like being updated with the circulation of the use of cryptocurrency from the previous regulation, namely law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. So that in the formulation of regulations it is necessary to make comparisons with regulations in several countries.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT KONTEN DI MEDIA SOSIAL DAN PEMEGANG HAK CIPTA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang dicapai melalui riset ini yakni mengidentifikasi, meneliti dan melangsungkan penganalisisan perlindungan hukum terhadap pembuat konten media sosial dan pemilik hak cipta, Pemilik hak cipta dan pembuat konten di media sosial mendapat perlindungan hukum atas ciptaan dan kontennya berdasarkan pemikiran atau ide dan kreativitasnya. Kajian seperti Instagram dan Tiktok menggunakan kajian hukum secara normatif pada skema penyusunan kajian akademik, tidak luput dengan metode deskriptif khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sekaligus aturan pelengkap lainnya. Berdasarkan hasil survei penulis berpendapat bahwa pemilik hak cipta dan pencipta konten media sosial membuat karya dan konten berdasarkan pemikiran dan gagasan mereka sendiri, dan berdasarkan kreativitas mereka di media sosial. atas permasalahan yang ada dalam memperoleh perlindungan hukum atas konten yang dibuat. Selain itu, hak moral dan hak ekonomi pencipta juga dilimpahkan bentuk perlindungan Undang-Undang hak cipta, keduanya termasuk hak eksklusif untuk si pembuat konten yang wajib dijaga Undang-Undang hak cipta. Sanksi dari jalur pidana terkait kasus penyelewengan pada karya orang lain tetap diberikan penjagaan dari sisi hukum untuk sang empu ciptaannya dalam hubungannya pada kegiatan bermedia sosial. Ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memuat 8 putusan atas sanksi secara pidana bagi pihak penyeleweng karya, yakni Pasal 112 sampai dengan 119 Undang-Undang tersebut. Ada sanksi pidana yang jelas untuk pihak yang secara sadar dan sengaja melakukan pencurian konten miliknya orang lain, kurangnya pengetahuan hukum pembuat konten media sosial berarti tidak ada yang dihukum berdasarkan ketentuan ini. The objectives achieved through this research are to identify, research and analyze legal protection FOR social media content creators and copyright owners. Constitution owners and content creators on social media receive legal protection for their creations and content based on their thoughts or ideas and creativity. Studies such as Instagram and Tiktok use normative legal studies in compiling this academic study, using descriptive methods especially those relating to Constituion Law No. 28 of 2014 and other complementary regulations. Based on the survey results above, the authors are of the opinion that constituion owners and creators of social media content create works and content based on their own thoughts and ideas, and based on their creativity on social media. to existing problems in obtaining legal protection for content created. In addition, the moral rights and economic rights of creators are also protected by copyright laws, moral rights and economic rights are the exclusive rights of content creators that must be protected by constituion laws. Criminal sanctions for constituion infringement provide legal protection for content creators and constitution owners for social media creators. This is regulated in the Constitution Law which contains eight provisions regarding criminal sanctions for copyright infringement, namely Article 112 to 119 of the Act constitution law. There are clear criminal sanctions for parties who knowingly and intentionally steal other people's content, the lack of legal knowledge of social media content creators means that no one is punished under this provision.
TINJAUAN NORMATIF PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini mempunyai tujuan memahami bagaimana landasan hukum yang menguraikan mengenai pemusnahan barang bukti narkotia dan precursor narkotika di Indonesia serta mengetahui prosedur pemusnahan sebuah barang bukti narkotika dan precursor narkotika. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dasar hukum. Hasil penelitian ini yaitu landasan hukum yang mengatur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika yakni : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia, Perka Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika serta bahan kimia lain secara aman, Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari ketentuan itu pada dasarnya seluruhnya saling berkaitan dan mengatur hal yang sama mengenai pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika. 2. Dapat disimpulkan, tata cara pemusnahan barang bukti narkotika serta prekursor narkotika memiliki 4 (empat) tahapan yaitu dimulai dari penggeledahan, penyitaan, penyimpanan barang bukti hingga pemusnahan. This journal aims to examine the legal framework governing the destruction of narcotics and narcotic precursors in Indonesia, as well as to understand the procedures for the destruction of narcotics and narcotic precursors. The research method used is normative legal research, which involves studying the legal basis. The findings of this study reveal the legal basis for the destruction of narcotics and narcotic precursors, including the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Badan Narkotika Nasional (BNN) Regulation No. 7 of 2010 on the technical guidelines for handling and destruction of seized narcotics, narcotic precursors, and other chemicals safely, Chief of BNN Regulation No. 8 of 2013 on Evidence Management within the National Narcotics Agency, and Government Regulation No. 40 of 2013 on the Implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. These regulations are interrelated and govern the same aspects regarding the destruction of narcotics and narcotic precursors. It can be concluded that the entire procedure for the destruction of narcotics and narcotic precursors consists of four stages: search, seizure, evidence storage, and destruction.

Page 45 of 59 | Total Record : 583

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue