cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 44   45   46   47   48 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air ditinjau dari perspektif deep ecology dan untuk memahami bagaimana perspektif deep ecology tercerminkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air. Metode yang bersifat normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan dokumen peraturan, bukti sekunder dari perpustakaan, dan konseptualisasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan sumber daya air sudah berperspektif deep ecology, tercermin dari pengaturannya yang berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan serta memiliki karakter dan corak kebijaksanaan hukum yang bersifat environmental policy, Integral policy, dan supporting policy/beyond policy. Selain menekankan fungsi sosial dan ekonomi, pengaturan sumber daya air juga mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup. Ini merupakan cara untuk melestarikan sumber daya air dengan peraturan yang berfokus pada lingkungan sebagai suatu ekosistem, atau, dengan kata lain, memaksimalkan kesejahteraan sosial dan hasil ekonomi secara proporsional, serta melindungi habitat penting. This study aims to better understand deep ecology management techniques and how deep ecology ideas are represented in the management of water resources. This study uses a normative technique and draws on secondary information or published works, as well as a legislative and philosophical approach. According to the study's findings, environmental sustainability is emphasized in regulations governing how water resources are managed, and these regulations have the personality and style of environmental, integral, and supporting/beyond legal policies. Apart from focusing on social and economic functions, regulation of water resources also takes into account environmental functions, which are instruments for maintaining the sustainability of water resources with environmental-oriented regulatory principles as an ecosystem, in other words maximizing economic results and social welfare fairly without compromising the sustainability of vital ecosystems.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini mengetahui dasar hukum perjanjian Nominee terhadap pengambilalihan kepemilikan tanah bagi masyarakat Asing, dan mengetahui perjanjian Nominee tentang penguasaan kepemilikan tanah memiliki dampak hukum untuk masyarakat asing. Tata cara riset yang dipakai ialah Yuridis Normatif. Hasil riset membuktikan keabsahan kesepakatan nominee tidak dibenarkan dan kesepakatan tersebut telah melakukan kekeliruan, sebab sudah melanggar peraturan dan asas perpermufakatan serta asas kebangsaan. Adanya kesepakatan nominee oleh Warga Asing (WNA) dengan Warga Indonesia (WNI) ialah ilegal berdasarkan hukum di Indonesia, perjanjian tersebut berkelanjut akibat tingkat pengertian masyarakat kurang terhadap substansi terkait. Akibat hukum kesepakatan Nominee pada pengambilalihan pemilikan tanah untuk masyarakat Asing akan muncul, berubah, serta hilangnya hubungan hukum tertentu. The aim of the one paper get at find out legal basis at the Nominee confirmatory at the expropriation of land ownership for foreign communities, and to find out the Nominee confirmatory regarding at control of area ownership has legal implications for foreign communities. The inquire procedure given is normative jurisprudence. The conclusion of the research proved that the validity of the nominee confirmatory is not justified and the agreement is considered non-existent, because it has violated the law and consensus and nationality. Nominee agreement by a foreign citizen (WNA) with an Indonesian citizen (WNI) is illegal under Indonesian law, the agreement continues along with antonyms of related substance. Legal consequences of an ownership right over an Indonesian citizen's land by a foreigner with a name borrowing agreement (nominee) include the emergence, change, and loss of certain legal relationships.
KEUNGGULAN NEGOSIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON-LITIGASI
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini yakni mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan keunggulan negosiasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi dibandingkan penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan, kemudian di elaborasikan dengan bahan hukum primer dan sekunder dan menjadikannya suatu argumentasi didalam penulisan ini. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Aleternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah Undang-undang yang menaungi penyelesaian sengketa alternatif. Dimana didalamnya terdapat beberapa tata dan cara penyelesaian sengketa secara alternatif, diantaranya adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi dan peneliaian seorang ahli dalam bidangnya. Negosiasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi hadir menjadi sarana penyelesaian sengketa yang paling sederhana, minim biaya dan menguntungkan dibandingkan penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Prosedur negosiasi juga hadir dengan membebaskan para pihak dalam merundingkan dan menyepakati suatu hasil dari negosiasi sehingga tidak menimbulkan keadaan yang berat sebelah bagi para pihak didalam forum negosiasi tersebut. The purpose of this writing is to understand the mechanism of non-litigious dispute resolution and the advantages of negotiation as a means of non-litigious dispute resolution compared to other non-litigious dispute resolution methods. The normative legal research method is used in this study, which involves conducting literature review and elaborating on primary and secondary legal materials to develop arguments in this writing. Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a law that governs alternative dispute resolution. It includes various methods and procedures for alternative dispute resolution, including negotiation, conciliation, mediation, and expert evaluation. Negotiation in non-litigious dispute resolution is considered the simplest, cost-effective, and advantageous means of resolving disputes compared to other non-litigious dispute resolution methods. The negotiation procedure allows the parties involved to freely negotiate and reach a mutually agreed outcome, ensuring a balanced approach in the negotiation forum.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BALI MEMBUKA KEMBALI PARIWISATA BAGI WISATAWAN ASING DI ERA KEBIASAAN BARU
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Bali ketika kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru. Virus COVID-19 tidak hilang tetapi terus bermutasi menjadi varian yang baru. Seperti diketahui bersama pariwisata merupakan sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat Bali. Pada masa pandemik, pariwisata Bali benar-benar hancur. Berdasarkan data dari BPS, kunjungan wisatawan ke Bali selama pandemik menurun 99,3% dan ingkat Penghunian Kamar hotel hanya mencapai 3,22%. Berdasarkan keadaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian berjenis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi hukum nasional, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sedangkan dari sisi hukum internasional adanya prinsip umum bagi Negara-negara untuk memberikan perlindungan yang layak kepada warga Negara asing yang sedang berada di wilayah negaranya. Kebijakan merupakan salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata internasional dengan menyesuaikan standar kesehatan internasional. This research goals to know the responsibilities of the Regional Government of of Bali when reopening tourism for foreign tourists after the pandemic. The COVID-19 virus does not disappear but continues to mutate into new variants. As we all know, tourism is the main economic resource for the people of Bali. During the pandemic, Bali tourism was completely destroyed. Based on data from BPS, tourist visits to Bali during the pandemic decreased by 99.3% and the hotel room occupancy rate only reached 3.22%. Based on these conditions, it is necessary to carry out research using normative research methods with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research show that from the national law framework, the government has the responsibility to improve the welfare of its citizens, while from the international law framework, there is a general principle for states to protect foreign nationals who are in their territory. The policy is one of the real actions that must be taken by the Regional Government of Bali to reopen the door to international tourism by adjusting international health standards.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONTEN REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM)
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang unsur-unsur tindak pidana revenge pornserta menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn. Penelitian yang dilakukan hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi, unsur unsur perbuatan revenge porn memuat tingkah laku, obyek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang menyerta. Sebagaimanapun bentuk konten itu dibuat/diproduksi bak dengan persetujuan bersama atau diambil secara diam-diam oleh sepihak tanpa izin Melakukan pencegahan terhadap hal ini perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana revenge porn agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi oleh hukum dan norma-norma bagi pelaku revenge porn. The am of this study is to find out and analyze the elements of the criminal act of pornography review and analyze the criminal responsibility of criminal behavior for pornography behavior. research carried out by normative law using statutory and conceptual approaches. Based on the study results, the elements of the act of revenge porn include behavior, objects of criminal acts, elements aganst the law and elements of wrongdong. Regardless of how this content is created/produced ether with the consent of a common purpose or taken secretly by unilaterally without permission to prevent this matter, it is necessary to provide a forum or law for victims of the crime of receving porn so that the legal interests of victims can be protected by law and norms. norm share the behavior of revenge porn.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI TRADISI LUKAT GENI SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warisan budaya tak benda ialah salah satu keseluruhan peninggalan budaya, diturunkan oleh leluhur secara turun-temurun yang mempunyai nilai serta nilai manfaat yang tinggi, dengan demikian sangat penting untuk dijaga dan diberi perlindungan dan lestarikan yang salah satunya adalah tradisi lukat geni yang berasal dari Bali. Tradisi tersebut penting untuk diberikan perlindungan hukumnya agar tidak menjadi milik negara lain, mengingat msyarakat adat khususnya di Bali, sebagai kustodian sering kali mengabaikan pentingnya hak cipta dan pencantuman nama atas Ekspresi Budaya Tradisional yang kepemilikannya secara komunal, sebab sifat masyarakat masih menganggap jika karya seni mereka ialah guna dapat dinikmati individu lain. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan dan pelestarian atas tradisi lukat geni dan upaya perlindungan hukum kepada tradisi tersebut jika dipakai oleh masyarakat asing. Studi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa UU Hak Cipta belum dapat memberikan perlindungan secara eksplisit atas tradisi lukat geni dan ketika tradisi tersebut dipakai masyarakat asing maka upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta adalah dengan mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi atas tradisi lukat geni. Intangible cultural heritage is one of the entire cultural herittage, passed down by ancestors for generations who have high value and benefit value, thus it is very important to be maintained and given protection and preservation, one of which is the lukat geni tradition originating from Bali. This tradition is important to be given legal protection so that it does not belong to other countries, considering that indigenous people, especially in Bali, as custodians often ignore the importance of copyright and the inclusion of names for Traditional Cultural Expressions whose ownership is communal, because the nature of the community still considers if their artwork is for other individuals to enjoy. This study aims to find out how the implementation of Copyright Law in providing protection and preservation of the lukat geni tradition and legal protection efforts to the tradition if used by foreign communities. This study uses normative research methods with a statutory approach. The results of this study show that the Copyright Law has not been able to provide explicit protection for the lukat geni tradition and when the tradition is used by foreign people, the legal protection provided by the Copyright Law is to require the state to conduct an inventory of the lukat geni tradition.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP KONTEN NEGATIF DI YOUTUBE DALAM KONTEKS UU PENYIARAN
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kaitan antara pengaturan yang ada pada kebijakan konten Youtube dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun penelitian ini mengambil subjek Youtube yang kontennya sangat beragam dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan metode normatif dengan cara membandingkan antara kebijakan yang dikeluarkan Youtube, moderasi konten oleh youtube, dan pengaturan definisi penyiaran yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2002. Penelitian ini menghasilkan temuan norma kabur karena pengertian penyiaran yang dapat didefinisikan secara luas dan secara sempit. Jika didefinisikan secara luas, maka wewenang KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia juga turut berwenang dalam memoderasi konten di Youtube, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Perlu adanya revisi ataupun pengaturan yang lebih lanjut menyenai konten digital. This study aims to compare the relation between the existing regulations in Youtube content policies and regulation in Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting. This research takes the subject of Youtube, which content is very diverse, using a literature study approach and normative methods by comparing the policies issued by Youtube, content moderation by YouTube, and broadcasting definitions that refer to Law no. 32 of 2002. This research resulted in findings of blurred norms because the notion of broadcasting can be defined broadly and narrowly. If defined broadly, KPI's authority as a broadcasting regulator in Indonesia also has the authority to moderate content on YouTube, but what is happening is quite the oppossite. There is a needs to be revise or further regulation regarding the digital content.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN ASET KRIPTO MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian asset kripto di Indonesia dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terdapat kerugian akibat pembelian asset kripto melalui transaksi elektronik. Adapun pendekatan yang dipergunakan pada penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan kasus serta teknik analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian asset kripto pada transaksi elektronik belum diatur secara khusus melainkan tersebar dalam beberapa peraturan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE maupun Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Penguatan perlindungan konsumen dibutuhkan dengan membentuk bursa kripto sebagai amanat dari Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terdapat kerugian pembelian asset kripto melalui transaksi elektronik yakni dengan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. This study aims to determine the legal protection of consumers in purchasing crypto assets in Indonesia and find out the legal remedies that can be taken by consumers if there are losses due to the purchase of crypto assets through electronic transactions. The approach used in this writing is a statutory approach, a concept and case approach and descriptive analysis techniques. Result of this research is regarding to legal protection for consumers in purchasing crypto assets in electronic transactions has not been specifically regulated but is spread in several regulations such as the Consumer Protection Law, ITE Law and Perbappebti Number 8 of 2021. Strengthening consumer protection is needed by forming a crypto exchange as a mandate from Perbappebti Number 8 of 2021. Legal remedies that can be taken by consumers if there is a loss in the purchase of crypto assets through electronic transactions are by resolving disputes in litigation and non-litigation.
PENGATURAN TRANSAKSI MELALUI MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai pengaturan transaksi melalui marketplace dalam hukum perdata di Indonesia serta bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui marketplace.. Karya tulis ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, jual beli secara online melalui marketplace berdasarkan hukum perjanjian atau kontrak diatur dalam KUHPerdata karena telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif seperti jual beli pada umumnya atau konvensional. Keabsahan jual beli secara online pun telah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang meskipun tidak secara tertulis diatur secara detail tetapi terdapat terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Terjadinya wanprestasi yang tidak dapat dihindari dalam transaksi online melalui marketplace dapat diatasi dengan melakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi. This study aims to examine the regulation of transactions through the marketplace in Indonesian civil law and how the mechanism for settlement in the event of default occurs in buying and selling transactions through the marketplace. This paper is a normative legal study with a statutory approach and a conceptual approach. (conceptual approach). Based on the results of research conducted by the author, buying and selling online through marketplaces based on contract or contract law is regulated in the Civil Code because it meets objective and subjective requirements such as buying and selling in general or conventionally. The legality of buying and selling online has also been regulated in Law no. 19 of 2016 which although it is not regulated in writing in detail, there are some similarities in Article 1320 of the Civil Code with the contents of Law No. 11 of 2008 concerning ITE. Unavoidable defaults in online transactions through marketplaces can be overcome by making efforts to settle them through litigation and non-litigation channels.
NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai NFT di Indonesia dan apakah NFT dapat digunakan sebagai suatu jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative yaitu sebuah penelitian hukum yang memakai pendekatan instrument, kasus, serta fakta. Hasil dari penelitian ini bahwa NFT merupakan hal yang legal serta dapat dikategorikan perdagangna komoditas kripto yang diatru oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. NFT dapat digunakan menjadi suatu jaminan fidusia menurut pasal 40 ayat (1) angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. The objectives to be achieved in this research are to find out how NFT is regulated in Indonesia and whether NFT can be used as a fiduciary guarantee. This writing uses normative research methods, namely a legal research that uses instrument, case, and fact approaches. The results of this study are that NFT itself is legal and is classified as trading in crypto commodities which are regulated by to Comodity Future Tradings Supervisory Agency or BAPPEBTI through CoFTRA Regulations Number 7 of 2020 concerning Determination of Lists of Crypto Asset that can be Traded on the Physical Market of Crypto Assets and Laws Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright. NFT is also possible as a fiduciary guarantee according to article 40 paragraph (1) numbers 6 and 19 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright.

Page 46 of 59 | Total Record : 583

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue