cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 45   46   47   48   49 
PROTEKSI HUKUM HAK CIPTA COVER LAGU DI AREA PUBLIK
Kertha Desa Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan agar warga penduduk memperoleh pemahaman aturan hokum serta lebih mengerti tentang hak kekayaan intelektual tentang hak cipta, khususnya di bidang seni musik. Penyajian ini berlandaskan metode normatif, berdasarkan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Kesimpulannya mengindikasikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 memberikan dampak negatif dan positif. Pemegang hak cipta mempunyai kepastian hukum lebih tegas sehubungan dengan ciptaannya. Akan tetapi di lain pihak, untuk sebagian orang serta pengusaha, aturan ini merupakan peraturan yang membebani jika dikaji dari aspek pendapatan yang dihasilkan. Penerapan yang dilaksanakan tersirat kurang memperhatikan kondisi keuangan pengusaha. This writing was intended to enable people to understand the law of the law and to understand more about the intellectual property rights of copyright, especially in the field of music art. It is based on normatif methods, based on constitutional approaches, conceptual and analysis. His conclusion indicates that the 56-year 2021 government regulation had a negative and positive effect. Copyright holders have more firm certainty of the law regarding their creations. On the other hand, for some people and businessmen, these rules are burdensome as regards the income aspect. The application implies a lack of concern for entrepreneurs' financial condition.
MEKANISME PENGHAPUSAN STATUS HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PINDAH KEWARGANEGARAANNYA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status seorang ahli waris yang sah ingin memiliki warisan tanah namun akhirnya pindah kewarganegaraan dan bagaimanakah mekanisme penghapusan hak milik atas tanah jika ahli waris pindah kewarganegaraan asing. Adapun kajian dan metode yang digunakana dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan dengan pendekatan melalui undang-undang yang terkait (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach) yang disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman tentang sah nya status hak milik atas tanah seseorang ahli waris yang pindah kewarganegaraan serta pentingnya bagi negara untuk mempunyai pengaturan terkait kewajiban ahli waris untuk melepaskan haknya atas tanah warisan saat beralih ke warga negara asing. The purpose of this research is to find out what is the status of a legal heir who wants to own land inheritance but eventually moves citizenship and what is the mechanism for the elimination of property rights to land if the heir moves to foreign citizenship. The studies and methods used in this research are normative legal research methods that are aligned with the approach through the relevant laws (statute approach) and conceptual approaches that are adjusted to the problems discussed. The results of this study will provide an understanding of the validity of the status of property rights to land of an heir who changes citizenship and the importance for the state to have arrangements related to the obligation of the heir to relinquish his rights to inherited land when switching to a foreign citizen.
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMERINTAHAN OTORITA IBU KOTA NUSATARA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan meninjau secara konprehensif ketentuan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN), serta mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Otirita Ibu Kota Nusantara. Adapun hasil dari jurnal ilmiah ini adalah dapat diketahui bahwa kewenanangan Otorita IKN yang memimpin daerah khusus ibu kota telah diatur secara yuridis dalam UU IKN. Otorita IKN memiliki karakter khusus yang wewenang dan kedukannya berbeda dari bentuk kepala pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahann daerah khusus ibu kota yang dilaksanakan oleh Otorita IKN berdasar pada prinsip teknokrasi dan modern city yang berbeda dari pelaksanaan pemerintahan daerah pada umumnya di Indoensia. Pelaksanaan pemerintahan IKN dengan menggunakan prinsip ini menimbulkan kekhawatiran diabaikannya nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Hal ini terjadi sebab timbul beberapa permasalahan seperti pembatasan hak-hak politik Masyarakat, proses pengisian jabatan Otorita IKN yang tidak menggunakan cara demokratis serta hilangnya unsur lembaga pewakilan daerah (DPRD). Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia melakukan desain ulang terkait konsep pelaksanaan pemerintah IKN yang tercantum dalam UU IKN sehingga nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan negara tidak dikurangi atau diabaikan. The aim of writing this scientific journal is to understand, analyze and comprehensively review the provisions of the authority of the Nusantara Capital Authority (IKN) as regulated in Law Number 3 of 2022 concerning Archipelago Capital (UU IKN), as well as examine the implementation of the principles of Pancasila Democracy in Government of Otirita, Capital of the Archipelago. The results of this scientific journal show that the authority of the IKN Authority which leads the special capital region has been regulated juridically in the IKN Law. The IKN Authority has a special character whose authority and position are different from other forms of regional government heads in Indonesia. The implementation of regional government specifically for the capital city carried out by the IKN Authority is based on the principles of technocracy and modern city which are different from the implementation of regional government in general in Indonesia. The implementation of the IKN government using this principle raises concerns that the democratic values of Pancasila are being ignored. This happened because several problems arose, such as restrictions on people's political rights, the process of filling IKN Authority positions not using democratic methods and the loss of elements of regional representative institutions (DPRD). Therefore, the Indonesian government should carry out a redesign regarding the concept of implementing the IKN government as stated in the IKN Law so that the values of Pancasila Democracy which guide the implementation of state government are not reduced or ignored.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online perspektif hukum positif di Indonesia dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti, undang undang perlindungan konsumen, undang-undang HAM, UU ITE, serta peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hasil studi yang dilakukan menunjukan bahwa keberadaan layanan pinjaman online di Indonesia saat ini keberadaanya sangat banyak sehingga menyulitkan pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan atas layanan pinjaman online di Indonesia didukung juga dengan keadaan pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah layanan pinjaman online seharusnya diiringi juga dengan tingkat keamanan yang diberikan bagi pengguna layanannya. Keberadaan layanan pinjaman online ilegal yang tidak berada dalam pengawasan OJK mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap haknya sebagai konsumen, hal ini dikarenakan keberadaan layanan pinjaman online ilegal dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan atas ketentuan dalam POJK sehingga seringkali terjadi pelanggaran bagi pengguna layannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini mulai dari melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan ke masyarakat, melakukan pembentukan peraturan-peraturan terkait hingga melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjaman online ilegal. This research examines the legal protection for users of online loan services from the perspective of positive law in Indonesia, concerning various legislation such as the Consumer Protection Act, Human Rights Act, Information and Electronic Transactions Act (ITE Act), as well as the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used in this study is normative research by approaching the legal regulations. The results of the study indicate that the existence of online loan services in Indonesia is currently very widespread, making it difficult for the government to supervise comprehensively. This is due to the high demand for online loan services in Indonesia, supported by the impact of the COVID-19 pandemic on the economy. Along with the increase in the number of online loan services, there should also be a corresponding level of security provided to users of these services. The presence of illegal online loan services that are not supervised by the Financial Services Authority (OJK) results in many people not receiving protection for their rights as consumers. This is because the operation of illegal online loan services does not comply with the provisions of the OJK, often leading to violations against users. The government has made various efforts to address this issue, including conducting financial education and awareness campaigns, formulating relevant regulations, and blocking illegal online loan services.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam hal ini berkaitan dengan hilang ataupun rusaknya suatu barang terhadap pengiriman yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan hal dasar yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dalam rangka memahami suatu kepastian hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat apabila terjadi suatu kasus serupa. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yang bersumber dari literatur atau teori (pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah adanya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pengiriman barang sangat dperlukan dimana konsumen yang dirugikan atas tindakan tidak sesuai dengan tanggung jawab serta kewajiban seorang pelaku usaha yang dalam hal ini melakukan suatu kelalaian. Adapun bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen. Konsumen dapat mengajukan ganti rugi dan apabila proses ganti rugi tersebut berbelit maka dapat diajukan menjadi gugatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. The purpose of writing this article is to find out the protection provided to consumers in this case relates to the loss or damage of goods to shipments made by business actors is the basic thing that is the aim of this research in order to understand a legal certainty that applies in a society if a similar case occurs. This study uses a normative juridical method. This research use to the statutory approach as a foundation of thinking that is associated with an applicable legal principles and source from literature or theory (conceptual approach). The results of this study are that legal protection for consumers of goods delivery services is very much needed where consumers are harmed by actions that are not in accordance with the responsibilities and obligations of a business actor who in this case commits negligence. As for forms of preventive and repressive legal protection for consumers. Consumers can file for compensation and if the compensation process is complicated, it can be filed as a lawsuit. This is in accordance with the Consumer Protection Act as well as the Commercial Code and the Civil Code.
PENENTUAN JARAK MINIMUM PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DI BALI
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan diilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahui bagaimana legalitas dari penjualan dan bagaimana pengaturan jarak minimum dari penjualan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, maka dipergunakan suatu tata cara penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwanya payung hukum atau peraturan yang menjamin legalitas dari penjualan miniman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali yaitu Pergub Bali 1/2020 Minuman Fermentasi dan/atau Destilas Khas Bali. Serta mengenai pengaturan jarak minimum penjualannya belum ada, sehingga perlu adanya konstruksi suatu peraturan yang mengatur hal tersebut, misalkan dengan jarak yang berdekatan minimum 1.000meter antara pelaku usaha, dengan tempat peribadatan, dan yang sebagaimana diatur, sehingga dapat tercipta kepastian hukum. The purpose of this study is to find out how the legality of sales and how to set a minimum distance from the sale of Balinese fermented and/or distilled beverages in Bali. A research procedure is used, namely normative legal research methods. The result of this study is that the umbrella of laws or regulations that guarantee the legality of the sale of Balinese fermentation and/or distillation minims in Bali, namely Bali Governor Regulation 1/2020 Fermented Beverages and/or Balinese Distillation. And regarding the regulation of the minimum distance of sales does not yet exist, so it is necessary to construct a regulation that regulates this, for example with a minimum distance of 1,000 meters between business actors, with places of worship, and those as regulated, so that legal certainty can be created.
KEBERADAAN MAFIA TANAH DI ALAM SUTERA DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP HUKUM POSITIF
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan unsur yang penting dalam negara kita. Kebijakan disusun agar pemakaian dan penggunaan tanah di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Namun, masih banyak pelaku yang melakukan penipuan untuk mendapat keuntungannya sendiri. Pelaku tersebut dapat kita sebut sebagai mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah sangat merugikan negara dan juga masyarakat umum. Terkadang angka penipuan hingga mencapai triliunan rupiah. Tujuan dari penelitian terssbut agar mengetahui keberadaan mafia tanah dan memberi penjelasan kepada masyarakat yang tidak paham dengan hukum. Metode penelitian jurnal ini menggunakan yuridis normatif. Mafia tanah melakukan kejahatannya dengan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan pribadi. Mafia tanah dapat melakukan pemalsuan dokumen hingga menyuap pejabat yang berwenang. Diperlukannya upaya represif dan upaya preventif dalam memberantas Mafia Tanah. Sepatutnya mafia tanah ini diberantas oleh aparat hukum, yang pada bidang ini yang bertanggung jawab adalah Badan Pertanahan Nasional. Selain aparat negara, masyarakat juga mulai meningkatkan kesadaran terhadap mafia tanah agar dapat mencegah munculnya kembali mafia tanah di sekitar masyarakat. Land is an important element in our country. Policies are formulated so that the use and use of land in Indonesia can run well. However, there are still many actors who commit fraud to gain their own benefits. We can call these actors the land mafia in Indonesia. The land mafia is very detrimental to the country and also the general public. Sometimes the fraud rate reaches trillions of rupiah. The purpose of this research is to find out the existence of the land mafia and provide explanations to people who do not understand the law. The research method of this journal uses normative juridical. The land mafia commits its crimes with violence, intimidation, and corruption to achieve personal goals. The land mafia can falsify documents to bribe authorized officials. Repressive and preventive efforts are needed in eradicating the Land Mafia. The land mafia should be eradicated by the legal apparatus, which in this field is responsible for the National Land Agency. In addition to the state apparatus, the community also began to raise awareness of the land mafia in order to prevent the re-emergence of the land mafia around the community.
REMAJA SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA TERBANYAK DI INDONESIA Pradana, Putu Herdi; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penggunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat persentasenya setiap tahunnya dengan remaja atau anak dibawah 30 tahun sebagai pelakunya. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui penyebab maraknya remaja menggunakan narkotika sebagai solusi dari permasalahan hidup mereka. Metode penulisan menggunakan penelitian normative, dimana metode ini didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berbagai sumber buku referensi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rendahnya Sumber Daya Manusia para remaja serta pergaulan yang mengikuti negara yang negaranya melegalkan narkotika membuat gampang terpengaruh dan membuat kecanduan karena bagi sebagian orang memberikan efek nyaman serta membuat ketagihan tanpa memperdulikan konsekuensi penggunaan daripada narkotika. Drug use crimes in Indonesia are increasing in percentage every year with teenagers or children under 30 years as the perpetrators. This writing is intended to find out the cause of the rise of adolescents using drugs as a solution to their life problems. The writing method uses normative research, where this method is based on positive laws in force in Indonesia and various reference book sources related to narcotics crimes. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which expressly outlines several acts ranging from importing, exporting, producing, planting, storing, distributing, and/or using narcotics which if done without control and supervision from the authorities can be categorized as criminal acts of abuse and illicit circulation of narcotics. The low Human Resources of adolescents and associations that follow countries whose countries legalize drugs make them easily influenced and addictive because for some people it has a comfortable and addictive effect regardless of the consequences of drug use.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR BPOM YANG BEREDAR DI E-COMMERCE Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan dalam artikel ini yaitu guna mengetahaui bagaimana peran pemerintah dalam menangani maraknya peredaran kosmetik di situs e-commerce atau situs online serta untuk mengetahui pula pertanggungjawaban para pelaku usaha atas penjualan produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM terkait telah merugikan para konsumen pengguna kosmetik tersebut dan juga jurnal ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan hukum yang bisa melindungi para pengguna atau konsumen dari kerugian atas penggunaan alat kecantikan aau kosmetik yang tidak terdaftar BPOM yang beredar di e-commerce. Penulisan dalam jurnal kali ini mempergunakan metode penelitian hukum normative, yaitu menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum untuk menganalisis suatu isu hukum yang dilandaskan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dapat meminta pertanggunggungjawaban dan ganti rugi pada produsen apabila produsen tidak mendaftarkan produknya ke BPOM yang dimana hal tersebut memugkinkan produsen menggunakan bahab-bahan berbahaya dalam produknya. Dalam hal ini berlu adanya instrument hukum dan pemerintah yang mengatur tegas mengenai kosmetik berbahaya namun terjual bebas di dunia maya. Persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya zaman yang sudah menyentuh suatu interaksi online. The purpose of writing this article is to find out how the government's role in dealing with the widespread circulation of cosmetics on e-commerce sites or online sites and also to find out the responsibility of business actors for the sale of cosmetic products that are not registered with BPOM has harmed consumers who use cosmetics and This journal also aims to find out legal protection efforts that can protect users or consumers from losses due to the use of beauty tools or cosmetics that are not registered with BPOM circulating in e-commerce. The writing in this journal uses normative legal research methods, namely focusing on the statutory regulation approach and legal concept analysis approach to analyze a legal issue based on primary and secondary legal materials. This research shows that consumers who experience losses as a result of using cosmetics that are not registered with BPOM can ask the manufacturer for responsibility and compensation if the producer does not register their product with BPOM, which allows the producer to use dangerous ingredients in their products. In this case, there is a need for legal and government instruments that strictly regulate dangerous cosmetics that are sold freely in cyberspace. This problem is a consequence of the development of the era which has touched online interactions.
LEGALITAS PENDAYAGUNAAN SPECIAL DRAWING RIGHT OLEH PRESCRIBED HOLDER PADA DANA MONETER INTERNASIONAL Ramaputra, Gede Angga Wirabhuwana; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persinggungan diantara integrasi ekonomi yang ‘tak-terhindarkan’ dengan keberadaan Special Drawing Right (SDR) menyodorkan tantangan baru bagi diskursus hukum moneter internasional. Hal ini terkhusus dapat dijumpai dalam kasus yang melibatkan Prescribed Holder. Terdapat dilema diantara ‘kekakuan’ negara dalam membangun integrasi, disamping fleksibilitas yang ditawarkan oleh organisasi internasional yang masih terbelenggu dalam status. Kepastian akan status (legalitas) dari organisasi internasional dalam mendayagunakan SDR haruslah dapat dijamin oleh hukum. Deskripsi minim mengenai Prescribed Holder dalam Article of Agreement International Monetary Fund (IMF) dan peraturan pelaksanaannya berimbas pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip yang sebenarnya mendasari pendayagunaan SDR oleh Prescribed Holder pada IMF. Secara praktis, penelitian ini akan membukakan jalan yang lebih pasti bagi organisasi internasional dalam berperan dalam integrasi ekonomi internasional khususnya dalam bidang moneter. Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwasannya Prescribed Holder ternyata memiliki legalitas yang bersifat an sich dalam mendayagunakan SDR. The 'inevitable' realtion of economic integration and the existence of the Special Drawing Right (SDR) poses a new challenge for international monetary law discourse. This can be found in cases involving Prescribed Holder. There is a dilemma between the countrie’s stiffness in building integration and friendship apart from those offered by international organizations which are still tied on status. Certainty of the status (legality) of international organizations in utilizing SDR must be guaranteed by law. The minimum description of Prescribed Holder in the Articles Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and its implementing regulations has an impact on legal uncertainty. This research aims to find out and understand the actual principles underlying the utilization of SDRs by Prescribed Holder. Practically, this research will open a clearer path for international organizations to play a role in international economic integration, especially in the monetary sector. This research is classified as normative legal research which applies statutory and conceptual approaches. Through this research, it can be seen that the Prescribed Holder apparently has significant legality in utilizing SDR. TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //

Page 47 of 59 | Total Record : 583

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue