cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 46   47   48   49   50 
PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA Madona, Oni; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk meninjau kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek terkenal asing yang hak atas merek nya dilanggar. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa Merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia tetap dilindungi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia guna memberikan perlindungan sepanjang kriteria merek terkenal terpenuhi. Pemilik merek terkenal asing yang hak eksklusif atas merek nya dilanggar dapat melakukan gugatan pembatalan yang diatur pada pasal 76 ayat 1 dan 2, pasal 83 serta pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis The purpose of this study is to review legal certainty regarding the protection of unregistered foreign well-known marks in Indonesia and the legal efforts taken by owners of well-known foreign marks whose rights to their marks are violated. This study uses research methods, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that well-known foreign brands that are not registered in Indonesia are still protected in Indonesia based on the explanation of Article 21 paragraph 1 letter b of the Trademark and Geographical Indications Law, an international conversion ratified by Indonesia to provide protection as long as the criteria for famous brands are met and taking into account the following theories. theory of intellectual property protection. Owners of well known foreign marks whose exclusive rights to their marks are violated can file a lawsuit for cancellation as regulated in article 76 paragraphs 1 and 2, article 83 and article 84 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM KONTRAK KERJA ARTIS CILIK Astawa, Ni Made Ayu Gita Lestari; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kontrak kerja artis cilik dan bagaimana tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik untuk menjamin hak anak tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan kontrak kerja artis cilik harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Menaker Nomor KEP.115/MEN/VII/2004. Adapun dalam pelaksanaan kontrak kerja artis cilik, orang tua memiliki peran aktif untuk memastikan kontrak tersebut berjalan sebagaimana mestinya. This written article has the purpose of examining the regulation of work contracts for child artists and the parent’s responsibility in the implementation of work contracts for child artists to guarantee the child’s rights. The research method this study uses is normative research by examining legal materials. The results show that the work contracts for child artists must be in line with the provisions of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as well as Minister of Manpower Decree Number KEP.115/MEN/VII/2004. As for the implementation of work contracts, parents have an active role in ensuring the contract runs as it should.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI MELALUI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian persengketaan tanah dengan mediasi dan mengetahui apa saja faktor pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tanahnya melalui mediasi di BPN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah selain melalui jalur pengadilan juga dapat menggunakan cara mediasi melalui BPN. Upaya mediasi melalui BPN ini sebaiknya digunakan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan. Mengingat banyaknya keunggulan dari cara mediasi dibandingkan melalui proses acara perdata, seperti berisfat lebih sederhana daripada penyelesaian sengketa tanah melalui proses hukum acara perdata, prosedur yang lebih efisien, memakan waktu yang singkat, bersifat rahasia, dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa, berkekuatan hukum tetap, dan juga memiliki kemungkinan yang luas bagi masing-masing pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia diantaranya di Indonesia administrasi pertanahan ini kurang tertib; Struktural penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak seimbang; dalam sistem pempublikasian pendaftaran tanah yang negatif; ulah mafia pada masa reformasi membuat harga tanah yang menjulang sangat tinggi yang dimana pada saat ini kebutuhan tanah juga meningkat. Dengan maraknya terjadi sengketa tanah di Indonesia, penyebab para pihak yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan persengketaan tanah tersebut di BPN dibandingkan melalui jalur pengadilan yaitu karena jalur mediasi di BPN sendiri dalam menyelesaikan persengketaan tanah dilakukan secara adil. This study aims to understand the resolution of land disputes through mediation and to identify the factors influencing disputing parties to resolve their land disputes through mediation at the National Land Agency (BPN). In this study, the author uses normative legal research methods that include primary and secondary legal materials. In resolving land dispute cases, besides going through the court system, mediation through the BPN can also be utilized. Mediation efforts through the BPN should ideally be pursued before resorting to the courts. Given the many advantages of mediation over civil litigation processes, such as being simpler than resolving land disputes through civil procedure law, more efficient procedures, shorter duration, confidentiality, the ability to maintain good relations between the disputing parties, having permanent legal force, and also offering broad possibilities for each disputing party to achieve a sense of justice. Factors causing land disputes in Indonesia include disorganized land administration; an unbalanced structure of land control and ownership; a negative system in the publicity of land registration; and actions of the land mafia during the reform era, which caused land prices to skyrocket at a time when land needs were also increasing. With the prevalence of land disputes in Indonesia, the reason disputing parties prefer to resolve these disputes at the BPN rather than through the courts is because the mediation process at the BPN in resolving land disputes is conducted fairly.
PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Natha, I Made Bagustia Dev; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan belum optimal diantaranya kuantitas pengadilan perikanan yang belum banyak serta belum masif dan merata pembentukannya dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi kompetensi relatif pengadilan perikanan. Kemudian kendala lain yaitu ketidakpastian atas kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan, dikarenakan ketidakselarasan peraturan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan solusi langkah utama guna mengoptimalkan penegakan hukum perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan menambah kuantitas pengadilan perikanan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Selain itu terdapat langkah pendukung lainnya dengan membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pembentukan pengadilan perikanan, sekaligus guna menjawab persoalan terkait kepastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Serta diiringi pula dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah hakim ad hoc perikanan yang berkualitas. This research aims to find out the obstacles that cause fisheries law enforcement to not be optimal, including the quantity of fisheries courts that are not many and not massive and evenly distributed compared to the vast area of Indonesian waters which become the relative competence of fisheries courts. Another obstacle is the uncertainty over the relative competence of the fisheries court, due to the inconsistency of regulations relating to the fisheries court in determining the relative competence of the fisheries court. Normative legal research method is used in this research, by applying statutory approach model and conceptual approach. Based on the research conducted, the main solution to optimize fisheries law enforcement towards Indonesia as the world's maritime axis is to increase the quantity of fisheries courts in all regions of Indonesia, especially in areas prone to fisheries crimes. In addition, there are other supporting steps by forming regulations that specifically regulate the establishment of fisheries courts, as well as to answer issues related to the certainty of the relative competence of fisheries courts. And also accompanied by the development of human resources, namely increasing the number of qualified fisheries ad hoc judges.
PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Mulia, R. Agung Bagus Ramanda Wijaya; Yanti, A.A Istri Eka Krisna
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian tersebut yakni agar memahami bagaimana pengamanan hukum rahasia bisnis di Indonesia dan bagaimana hukuman pidana untuk pelaku pembocoran rahasia bisnis. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan terdapat pula pendekatan yang dipakai di pengujian yakni pendekatan peraturan undang-undang serta pendekatan analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa. Kejahatan terkait pelanggaran hak informasi bisnis dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan laporan pengaduan serta bukan tindak kejahatan konvensional. Proses penyelidikan hanya dapat dimulai jika ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak, yaitu pemilik hak atau penerima hak tersebut. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk menciptakan pembelajaran, serta hal ini bagian integral terkait upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap informasi bisnis. The aim of this research is to understand how business secrets are legally protected in Indonesia and what the criminal penalties are for perpetrators of leaking business secrets. The writing of this journal uses normative legal research, and there are also approaches used in testing, namely the statutory regulatory approach and the analytical approach. The research results show that. Crimes related to violations of business information rights are considered violations that require a complaint and are not conventional crimes. The investigation process can only be initiated if there is an official complaint from the entitled party, namely the rights owner or recipient of the rights. The purpose of the punishment given is to create learning, and this is an integral part of law enforcement efforts to prevent legal violations of business information.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Setianti, Ni Kadek Dwi Febi; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui terkait bagaimana penerapan upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta mengetahui bagaimana kendala dalam mewujudkan penerapan upaya diversi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normative, dimana metode ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Dari hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum mengupayakan diversi untuk anak yang terlibat dengan tindak pidana. Diversi dilakukan dengan cara mengalihkan proses hukum dari proses pidana di dalam pengadilan menjadi proses luar pidana yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk lebih baik sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya, Diversi masih menimbulkan beberapa kendala yang dirasakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam proses diversi. This writing is intended to find out how diversion efforts are implemented against children as perpetrators of narcotics crimes and to find what the obstacles in realizing the implementation of diversion efforts in Indonesia. The method used is normative, this method is based on primary legal material. The conclusions are the legal position of diversion towards children who abuse narcotics in the perspective of the development of criminal law is a non-penal policy step for handling children who are perpetrators of juvenile crimes. Referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, law enforcement seeks diversion for children involved in criminal acts. Diversion is carried out by shifting the legal process from a criminal process within the court to external criminal process which aims to empower victims, perpetrators, families and the community to get a better life. In its implementation, Diversion still creates several obstacles that felt by Law Enforcement Officials in the process.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL (STUDI KASUS MEREK HOT STAR INDONESIA VS TAIWAN) Fadhila, Alif Ridzki; Sumadi, I Putu Sudarma
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama studi ini ialah menganalisis makna yuridis PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst., serta kesesuaian putusan tersebut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber hukum primer berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan PN Niaga No. 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, dan Putusan MA Nomor 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam PMA No. 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut dalam mengambil keputusan menolak permohonan kasasi: Dibuktikan merek penggugat, HOT STAR, adalah merek terkenal, Merek HOT STAR milik tergugat yang terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek HOT STAR milik penggugat, Tergugat dibuktikan mempunyai niat mencontoh, meniru merek Penggugat yang sudah populer (terkenal) itu, pada dasarnya mencerminkan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan keadilan yang salah satu dalilnya adalah memberikan atau menetapkan hak bagi subyek hukum yang benar-benar berhak. Kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan norma-norma hukum yang diterapkan menunjukkan putusan hakim yang bersangkutan sudah memenuhi aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Aspek kemanfaatan terpenuhi mengingat dalam putusan hakim tersebut secara implisit terdapat upaya memajukan efisiensi hukum atau ketepatgunaan hukum atau kesesuaian hukum. This research aims to analyze the juridical meaning of the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 in conjunction with the Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst and to determine the compatibility of the judge's decision with Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This research uses a normative legal research method with primary legal materials such as Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Commercial Court Decision Number 66/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst, and Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 as its sources. The research results show that the considerations of the Judges' Panel in rejecting the cassation request in Supreme Court Decision Number 891 K/Pdt.Sus-HKI/2019 include: the plaintiff's HOT STAR trademark is proven to be famous, the defendant's registered HOT STAR trademark has substantial similarity with the plaintiff's HOT STAR trademark, and the defendant is proven to have the intention to copy or imitate the well-known plaintiff's trademark. Essentially, this reflects the wisdom in pursuit of justice, one of the principles being to grant or establish rights to the party who truly deserves it. The alignment between the factual events and the legal norms applied indicates that the judge's decision meets the aspects of justice, legal certainty, and utility. The utility aspect is fulfilled as the judge's decision implicitly aims to promote legal efficiency, appropriateness, and conformity with the law.
PENGATURAN ALIH STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS Sianipar, Agripa Tri Fosa; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari riset yang memfokuskan bagaimana mekanisme pendirian pada perubahan alih status CV ke PT dan pengaturan hukum dalam perubahan alih status CV untuk meningkatkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum berbentuk sebuah PT, dengan melihat segala upaya yang telah terjadi saat berjalannya badan usaha sebelumnya. Metode penelitian yang dilakukan saat menyusun karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan mengkaji permasalahannya. Dan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, ditemukan adanya kekosongan norma, karena dalam pengaturannya tidak secara eksplisit mengatur perihal mekanisme perubahan alih status CV menjadi PT. Terkait permasalahan tersebut maka akibat hukum yang terjadi dalam alih status tersebut adalah CV dapat menjadi bubar atau dapat merubah debitur lama dari CV menjadi debitur baru dari PT. hal tersebut dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum didalamnya karena pengaturan mengenai pengelolaan asset maupun perikatan atau semacamnya yang telah dilakukan pada saat berjalannya CV sebelum berubah menjadi PT tidak diatur pada ketentan perundang undangan. Walaupun dalam tahapan pembuatan akta pendirian, Notaris akan memastikan untuk membereskan asset maupun perikatan yang dilakukan sebelumnya oleh CV sebelum merubahnya menjadi PT, tetapi hal tersebut masih perlu adanya aturan yang secara khusus dan eksplisit mengaturnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturannya. The aim of this scientific work is to gain knowledge from research that focuses on the establishment mechanism for changing the status of a CV to a PT and the legal arrangements for changing the status of a CV to upgrade the business entity to a legal entity in the form of a PT, by looking at all the efforts that have taken place. during the running of the previous business entity. The research method used when compiling this scientific work is a normative legal research method which uses a statutory approach, a conceptual approach and examines the problem. And from the research results that have been obtained, it was found that there is a vacuum in norms, because the regulations do not explicitly regulate the mechanism for changing the status of a CV to a PT. Regarding this problem, the legal consequences that occur in the transfer of status are that CV can be dissolved or can change the old debtor from CV to become a new debtor from PT. It can be said that there is no legal certainty in it because the arrangements regarding asset management or engagements or the like that were carried out during the operation of the CV before it turned into a PT were not regulated in the provisions of the statutory law. Even though at the stage of making the deed of establishment, the Notary will make sure to clear up the assets and engagements previously carried out by the CV before changing it into a PT, this still requires regulations that specifically and explicitly regulate this to create legal certainty in its arrangement.
ASPEK HUKUM PARODI PROGRAM TV OLEH NETIZEN: PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Meliana, Astri; Kasih, Desak Putu Dewi; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan terhadap perlindungan program TV. Penelitian ini juga mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap program tv dalam dimensi kekayaan intelektual dapat diberikan melalui rezim hak cipta. Program TV dapat dikategorikan sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi. Pembuatan parodi terhadap suatu program TV tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 9 UU 28/2014 yang memberikan ruang bagi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta untuk mempertahankan hak ekonomi atas ciptaannya, terutama dalam hal terjadinya penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin. This research aims to examine and analyze regulations for the protection of TV programs. This research also examines dispute resolution efforts that can be taken in the event of violations of the parodied TV program. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that protection for TV programs in the intellectual property dimension can be provided through the copyright regime. TV programs can be categorized as one of the objects of copyright protection, namely cinematographic works. Making a parody of a TV program without permission can be categorized as a violation of copyright. This is based on the provisions in Article 9 of Law 28/2014 which provides space for creators or copyright holders to maintain economic rights to their creations, especially in the event of duplication of works in all their forms, adaptation, arrangement, transformation of works and/or commercial use. without permission.
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN KUNJUNGAN UTUSAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA Dewi, Anastasya Puspa; Ariana, I Gde Putra
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hukum internasional mengatur tentang kewajiban negara pengirim dalam mengirim utusan dengan misi khusus ke suatu negara serta pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan terhadap hubungan diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kewajiban negara pengirim dalam mengirimkan utusan khusus telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi New York 1969 tentang misi khusus. Selanjutnya, pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan diplomatik dapat berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara. Meskipun pada praktknya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terjalin dengan baik hingga saat ini. This research aims to analyze how international law regulates the obligations of a sending country in sending a special envoy to a country, as well as the impact of recalling the sending of an envoy on diplomatic relations between the sending country and the receiving country. This research uses normative legal research methods using a statute approach and a case study approach. The results of writing show that the obligations of sending countries in sending a special envoys have been regulated in the Vienna Convention on diplomatic relations 1961 and the New York Convention on special missions 1969. Furthermore, the impact of recalling the sending of diplomatic envoys could potentially increase tensions in diplomatic relations between countries. Although in practice, diplomatic relations between Indonesia and the United States are still well established to this day.

Page 48 of 59 | Total Record : 583

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue