Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
26 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2015)"
:
26 Documents
clear
<![CDATA[JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Subhan, Ahmad]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.633 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11801
<![CDATA[Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya. Â Tulisan ini berusaha mengkaji masalah tersebut dari aspek kebijakan public, yaitu dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan (policy network approach). Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat Perda. Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi]]>
<![CDATA[ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Rudiana, Rudiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.386 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806
<![CDATA[Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.678 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858
<![CDATA[UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat]]>
<![CDATA[ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Rudiana Rudiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806
<![CDATA[Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Rahman Mulyawan]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858
<![CDATA[UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat]]>
<![CDATA[REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA ]]>
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11802
<![CDATA[Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), proses rekruitmen, secara eksplisit, yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang “inherent” dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai]]>
<![CDATA[DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Affan Sulaeman]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11857
<![CDATA[Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilihpejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai politik pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta partaipolitik pengusung. Partai politik pengusung, baik yang ada di gedung DPRDmaupun di DPW beserta kadernya, wajib mengawal pasangan terpilih kepala daerahdan wakil kepala daerah. Para pemilih yang telah memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja pada kepala daerah danwakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas dan cari popularitas sendirisendiri]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Antik Bintari]]>;
<![CDATA[Nina Djustiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11803
<![CDATA[Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking]]>
<![CDATA[BUDAYA STATECRAFT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bambang Soediadi Adi Purwanto]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11798
<![CDATA[Budaya statecraft adalah suatu tata-kelola pemerintahan sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya. Prinsip relasi sosial tersebut adalah bagaimana memilah in-group atau out-group suatu jabatan secara hierarkhis. Relasi tersebut biasanya berdasarkan ikatan kerabat atau sejenisnya. Hal itu menjadi semacam parameter dalam mengikat individu kedalam kelompok karena dipandang mampu menangani keadaan atas dasar kepercayaan. Bagi Lewellen, keadaan itu adalah cara membangun suatu budaya berkelompok, like brotherhood; katanya. Tujuannya tentu saja menjaga integritas berkelompok dan harmonis.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) ]]>
<![CDATA[Iyep Saefulrahman]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11804
<![CDATA[Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu]]>
