Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2019)" : 8 Documents clear

Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjaun atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional) Nanang Suryana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Dinamika perumusan UU Kamnas dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah sengkarut kepentingan antar aktor keamanan, secara lebih spesifik, soal kewenangan pada masing-masing institusi. Selain berdimensi profesionalitas pembagian kewenangan, dinamika yang berkembang dipengaruhi juga oleh politik ingatan. Keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dikhawatirkan akan mereplikasi keberadaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) atau Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) era orde baru. Dinamika permusan UU Kamnas secara faktual memperlihtan dengan nyata, isu keamanan nasional dewasa ini juga melibatkan banyak aktor di luar negara (non-state actors). Dalam konteks perumusan kebijakan, UU Kamnas harus dirumuskan dalam kerangka democratif governance dengan berpangkal pada: control publik dan kesetraan sebagai aktor kebijakan.

Do Smart Citizens Make a Smart City? A Case Study on the Factors Influencing Citizen Behavior Using Lapor Sleman Online-Based Helen Dian Fridayani; Achmad Nurmandi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Indonesia is among the countries developing the concept of smart city. The national government envisions Indonesia 2030 which shall implement the smart city towards sustainable development. Many regions in Indonesia have already implemented the concept of smart city, but still on the level of smart government and smart technology, lacking on the smart citizen component of a smart city. This paper aims to analyze the citizens behavior of using technology on Sleman smart citizen 2021 through the lapor sleman mobile application. This research uses mixed method of quantitative and qualitative approaches in examining the data. The authors distributed 100 questionares and conducted interviews to the government which is department of communication and information, Sleman and the several community that ever use the lapor sleman application. The result of the study reveals the following: firstly, performance expectancy, social influence, and facilitating condition are three independent variables which affect the behavioral intention and users’ behavior. Secondly, the behavioral intention has significant effect on users’ behavior. Thirdly, the citizen behavior of using technology has affect the making a smart citizen. Therefore, using technology in term of lapor sleman mobile application can make the citizens as active participants in public life, in terms of social cooperation, freedom of expression and flexibility. However, there are still many problems in the use of lapor sleman mobile application such as the limited access to only android smartphones, lack of technical know-how, and people’s reluctance to use the lapor sleman mobile application.Keywords: Citizen, behavior, smart citizen, technology, lapor sleman mobile application.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK Riko Budiawan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok yang beberapa tahun belakang pengelolaan dan pelayanannya menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah selesai di tengah masyarakat maupun media lokal. Penelitian ini difokuskan pada deskripsi analisis implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir yakni Perwako Solok No. 7 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perwako Solok No. 8 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir dalam rangka mewujudkan Good Governance pengelolaan parkir. Adapun indikator Good Governance yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Efektifitas dan Efesiensi dan Akuntabilitas. Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir di Kota Solok. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan sumber data wawancara informan, dokumen, rekaman dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan parkir dalam mewujudkan Good Governance Pengelolaan parkir di Kota Solok. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Good Governance, Kota Solok

STRATEGI SOSIALISASI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG EKO ARI WIBOWO; MURADI MURADI; ARFIN SUDIRMAN
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Pemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang karena selain populasinya yang melebihi pemilih laki-laki, juga karena adanya hambatan bagi perempuan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik serta terbatasnya akses informasi termasuk tentang kepemiluan. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, KPU menetapkan target tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5%. Sebagai upaya mencapai target tersebut KPU Kota Magelang menerapkan strategi dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposeful menggunakan strategi snowball. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi ofensif dan defensif secara bersamaan namun dengan kelompok target pemilih perempuan yang berbeda. Penentuan kelompok target pemilih perempuan efektif dilakukan melalui pendekatan formal, informal, dan melalui media massa. Penerapan strategi ofensif lebih mendominasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018 Zulfikar Rakita Dewa
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi PKL adalah dengan pembangunan Teras Cihampelas (Skywalk). Temuan lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan Skywalk Cihampelas memang tetap bisa berjualan tidak lagi di trotoar. Kedua, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah Skywalk. Maka tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.

COPRODUCTION SEBAGAI SOLUSI ATAS PEMBARUAN LAYANAN OLEH WARGA (CITIZEN WELFARE) KAMPUNG WISATA 3G (GLINTUNG GO GREEN) Bramantyo Tri Asmoro; Muhamad Imron
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

ABSTRAKTren pengembangan desa wisata akhir-akhir ini tengah menjamur di seluruh pelosok Indonesia. Keindahan dan keunikan yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi sebuah kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai hunian, namun juga berfungsi sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat lokal setempat. Terkait dengan potensi yang dimiliki desa, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mendesain format dari desa wisata itu sendiri. Beberapa desa ada yang menonjolkan sisi keunggulan alam, beberapa ada yang lebih menunjukkan sisi keunikan budaya. Dalam era citizen welfare, warga negara mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa wisata bergeser menjadi partner masyarakat, dengan melakukan fungsi empowerment dan enabling, salah satunya melalui model kerjasama coproduction yang dapat meningkatkan nilai tambah desa wisata.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALREJO KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 Muhammad Dwi Nurfaisal
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

The Village Fund is a right owned by the village. Law No. 6 of 2014 on Villages explains that village finances should be managed with due regard to accountable, transparent, participatory, and implemented principles with discipline and budgetary discipline. Based on accountability, the village government has an obligation to manage the Village Fund and to account for it. The Village Fund is one of them devoted to the development of infrastructure whose output can benefit the welfare of rural communities. This study aims to analyze the accountability of village fund management for infrastructure development located in Tegalrejo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and documentation sourced from village government, community, and BPD. The finding in this research is that accountability of village fund management for Tegalrejo Village infrastructure development is poor. This is caused by several problems that consist of: no details of time related to the time of implementation program; less transparent in delivering budget management reports; not all communities have been actively participating in the implementation; has not been maximized in the utilization of Village Information System (SID) in the form of website as a means to inform Village Fund management report; and village apparatus that lack coordination with the community related to the implementation of infrastructure development.

HAMBATAN PENDAMPING DPRD PROVINSI JAWA BARAT FRAKSI HANURA PERIODE 2014-2019 DEVI YULIANTI
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.17100

Setelah melakukan reses, warga masyarakat mengajukan proposal usulan aspirasi kepada Anggota Dewan yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota yang disingkat Bankeukab dan hibah yang akan dilaporkan secara online melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD online sampai disetujui oleh gubernur melalui APBD. Dalam perjalanannya pengajuan proposal usulan aspirasi tersebut banyak mengalami hambatan sehingga aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tidak terealisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa dari sekian banyak proposal usulan aspirasi warga di Dapil X Jabar yang diajukan melalui Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Hanura hanya sedikit saja yang disetujui. Salah satu penyebab terhambatnya proposal usulan aspirasi adalah birokrasi pemerintahan yang berbeli-belit dari awal pengajuan melalui RKPD online yang belum tentu disetujui,bahkan jika ada yang disetujui pun harus melalui proses yang panjang sampai dengan tahap pencairan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA