Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 240 Documents

1 2 3 4 5

REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA Kartini, Dede Sri
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah Â yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART), Â proses rekruitmen, secara eksplisit, Â yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon Â saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen Â calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang âinherentâ dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai

MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PEMERINTAHAN DI INDONESIA (Sebuah Pemikiran Dalam Menyongsong Peralihan e-Government Menjadi e-Governance) Gafar, T. Fahrul
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

For more than a decade the program e-Government or use and utilization of Teknonogi Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia implemented since the issuance of the Presidential Instruction (Presidential Instruction no 3 of 2003 on the National Strategy and Policy Development of e-Government of Indonesia. But then the performance of the e-Government Indonesia has not yet found an ideal performance. A fact and data stated that in the year 2016 Indonesia rated to 116 world version e-Government Development Index (EGDI), down 10 stages compared to the year 2014 which ranked to 106. This condition is still far under the countries in Southeast Asia such as Singapore (stages the 4), Malaysia (60th stage), the Philippines (stages to-71), and Brunei Darussalam (ranked 83th birthday). Meanwhile, the value of the Online Service Index (OSI), and Telecommunication Infrastructure Index (BAWAH) Indonesia also is still below the regional average of Asia. Indonesia is located on numbers 0,3623 on OSI, and 0,3016 on Transparency International Indonesia, while in the Asian region the average OSI on numbers 0,5120 and Transparency International Indonesia on numbers 0,3730. Through this writing, author attempt to offer some ideas to follow rentak and rhythm of the emergence of new theories in science that seems to the government cannot be expected to again be a player or single agent in e-Government development program, but sinergitas one of four players going around the large orbit named governance (styler-kelolaan) together with private parties who have creativity, among universities academics/ professionals who have the ideas and the idea of smartphone, and society widely, so that the government of the owner the authority is able to guarantee the implementation of all celebration with unrest and with the result that deserves.

PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat Agustino, Leo
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Artikel ini membahas mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah bermasalah.Â Sejak otonomi dilaksanakan, peraturan daerah yang bermasalah tumbuh lebih buruk daripada masa sebelumnya.Â Akibatnya, pelayanan menjadi tidak prima, pungutan liar (pungli) terjadi, dan korupsi menjadi hal yang biasa.Â Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan membatalkan peraturan-peraturan daerah bermasalah di seluruh Indonesia yang berjumlah 3.143.

MENAKAR PELUANG MUNCULNYA INOVASI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 (Studi pada Hasil Diklatpim IV Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung) Mukhlis, Maulana
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Lahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentangPemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi,maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III,dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten PringsewuProvinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyekperubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian inimenggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif danmengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IVpada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru denganperubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalamanlapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyekperubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yangdihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukanpengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisarpada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudahdiamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyekperubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalammenjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinansebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain sebagai ukuran atau dasar menilai porspek (peluang) munculnya inovasi daerah selain pada aspek kepemimpinan melalui penyelenggaraan diklatpim sebagai kasus dalam penelitian ini

FORMASI PUBLIC SPHERE DALAM MASYARAKAT TRANSISIONAL (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan) Siahaan, Jannus Timbo Halomoan
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

The public sphere popularized by Jurgen Habermas is the result of a review of the reality of 18th century European society. In his work, Habermas mentions that capitalism at that time succeeded in liberating European society from its dependence on the influence of feudalism imposed by the church and monarchy, whose form was a community discussion room aimed at critiquing traditional power (Church and Kingdom). In other words, the power of capitalism has succeeded in creating a space of social debate that was once influenced by feudal power until it switched to a social area free from the domination of feudal power where in that public sphere society has a right in giving criticisms of social problems. If in Europe the development of the public sphere is influenced by the development of capitalism, then what about the implementation of the public sphere in transitional society in Indonesia or especially in the East Luwu community? This paper seeks to explore how the implementation of public space as a concept in transitional society, especially in the East Luwu region in particular related to the process of making a Regional Regulation no. 03 of 2007 on Hazardous Solid Waste. The results of field research indicate that people are still having difficulty in accessing information related to policies related to public life in real terms. At the same time, the government itself also difficulties in distributing information that is actually needed by the community. The government, the DPRD or the people of East Luwu have indeed agreed to provide a discussion space to the public regarding the making of the solid waste management regulation. However, the implementation did not find the appropriate way from the formulation process until the socialization of a local regulation.

KOMUNIKASI POLITIK KONTEMPORER INDONESIA Redjo, Samugyo Ibnu
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Dipahami bahwa kekuasaan yang terpusat cenderung korup, begitu pula menyalahgunakan kewenangannya, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa, dan kondisi seperti ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warganegara terhadap pemerintahan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun komunikasi politik yang mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Hal ini juga menegaskan adanya keterwakilan rakyat atas masalahmasalah yang ia hadapi, sehingga muncul simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam artikel ini dibahas bagaimana kegagalan komukasi politik sering terjadi sehingga membuat hubungan antara yang-memerintah (pemerintah) dan yang-diperintah (masyarakat) menjadi tidak terjalin dengan baik, dan isu-isu apa saja yang seringkali mengemuka dalam wacana komunikasi politik kontemporer di Indonesia saat ini

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sulaeman, Affan
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasipemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman demokrasi yang paling subtansial adalah pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilihpejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah adalah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Daerah akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai politik pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon yang kapabel dan akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta partaipolitik pengusung. Partai politik pengusung, baik yang ada di gedung DPRDmaupun di DPW beserta kadernya, wajib mengawal pasangan terpilih kepala daerahdan wakil kepala daerah. Para pemilih yang telah memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja pada kepala daerah danwakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas dan cari popularitas sendirisendiri

KEBIJAKAN REVITALISASI SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF KEMACETAN TOTAL DI KOTA MALANG Yunas, Novi Setia
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan revitalisasi sistem transportasi publik sebagai langkah antisipatif kemacetan total di Kota Malang. Kemacetan merupakan sebuah permasalahan yang cukup krusial dan pelik yang pasti dihadapi oleh sebuah kota besar. Salah satunya adalah kota Malang yang saat ini mulai merasakan kemacetan di berbagai titik. Banyak yang memprediksi kemacetan di Kota Malang akan bertambah parah seperti halnya di kota besar lainnya misalnya DKI Jakarta. Kemacetan parah di masa yang akan datang tidak akan terjadi jika mulai saat ini pemerintah lebih responsive dalam mengambil sebuah kebijakan revitalisasi sistem dan sektor transportasi publik yang ada. Kebijakan revitalisasi sektor publik di kota Malang sudah selayaknya menjadi sebuah kebijakan antisipatif dalam rangka mengantisipasi kemacetan yang lebih parah di masa yang akan datang.

PERSPEKTIF MARKETING POLITIK: KEGAGALAN PDIP DAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMPERTAHANKAN POSISI SEBAGAI PARTAI PEMENANG PEMILU 1999 DAN PEMILU 2009 Sutisna, Agus
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan,khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik danpara kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha kerasmengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (politicalmarketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasibergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraihdukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan inimerupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yangkemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDIPerjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partaipemenang Pemilu.Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperolehmelalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamikaperjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu kePemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yangdapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politikpada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkandan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpatipublik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka;dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, sertadidukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapanprinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politikdalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatuÂ Pemilu pada Pemilu berikutnya seperti dialami oleh PDIP dan Partai Demokrat

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KONFLIK SOSIAL AKIBAT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede) Arofah, Elmina; Nazsir, Nasrullah; Hanapiah, Pipin
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan Perceived Common Ground (PCG) di antara Pemerintah dan OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi

Page 2 of 24 | Total Record : 240

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA