Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 240 Documents

2 3 4 5 6

KAJIAN PENYUSUNAN DATA BASE PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG Widanarto, Agustinus
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

The title of this research was A Study of the Creation of a Database for an Arrangement of Localities in Bandung District. Its background was a study of local potentials in attempt to measure and evaluate the variables or criteria of the local potentials required to know a possible arrangement of localities in Bandung District. The research results were expectedly useful as a material in determining the best choice for the Regional Development and Arrangement in Bandung District. The objective of the research was to obtain a description on the capacity of localities in implementing regional autonomy, and to know the possibility of development and arranging the whole localities in Bandung District to perform development and arrangement in kecamatan (sub district) level. The research was an application of measurement and evaluation models to the capacity of the potentials that describe and explain the strength level or effect of the observed variables on the success of governmental implementation, in order to enhance the implementation of public services, development, and democratization. By the approach, it could be found out objectively and deeply the capacity of the potensials that the sub-distric possess in implementing governance by measuring the indicators and sub-indicators of some variables, namely: demography,orbitation, health education, religious facility, sport facility, transportation, communication, public lighting, political awareness, security and social order, agriculture, fishoing, husbandry, labor, social-cultural, community economy, social community, and administrative aspects. Both primary and secondary data were obtained from 31 (thirty one) sub- districs in BandungÂ District, in form of qualitative and quantitative data. A sub- district might be split if it owns potentials at a high interval (1.008< TS<1.680). It might be split on condition that its potentials were at an interval of (644< TS< 1.008), and decided as fail or rejected to be split if a sub-district achieved a total score of less than 644. The evaluation and measurement results of the potentials of sub-district in Bandung District could be explained as follows: The scoring of village monographic secondary data on the 31 sub-districs to be split produced a result that there were 14 (fourteen) sub-districts falling into a category of being feasible to split, namely: Rancabali, Pangalengan, Pacet, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Baleendah, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, and Cilaunyi.

KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) Saefulrahman, Iyep
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Manan, Firman
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)dilakukan dalam rangka mengevaluasi fungsi-fungsi dari DPD-RI dan difokuskanpada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan,pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif untuk membangun penjelasan tentangfungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwaDPD-RI belum dapat mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya oleh karena terdapatproblematika ketiadaan kewenangan tersendiri, keterbatasan fungsi legislasi danpertimbangan DPD-RI yang tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu dilakukanpenguatan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 1945 sertapengimplementasian konvensi agar pertimbangan DPD-RI mengikat institusiinstitusinegara lainnya

LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Romli, Ombi; Nurlia, Elly
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus padaÂ kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadiÂ di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan Â pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, Â sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Rudiana, Rudiana
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkanaspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah KabupatenSumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Prosesperumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumedang, menjadi judul dari penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian inidilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, danForum Delegasi Musrenbang (FDM).Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapandalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahankebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBDKabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah danDPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusanhasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihatdari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuaidengan harapan dan kepentingan masyarakat.Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatupermasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harusmembuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat Â meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedang

HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat) Karniawati, Nia
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh

MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN) Umar, Fachrori
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Konsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan Â pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna. Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan sifat partnership/kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.

MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI Paskarina, Caroline
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publik

THE ROLE OF ULAMA AND MUSLIMS IN STRENGTHENING NATIONAL UNION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (The Government of the Republic of Indonesia) -, Taufiqurokhman
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

The Indonesian government with the central position of power in Java and the form of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the spread of Islam in the Land of Java in the framework of NKRI Government implemented by the scholars of Indonesia especially the spread of Islam carried out widely with the appearance of Wali Songo in Java. The presence of the scholars by giving his dakwah to the wider community, and the state of Indonesia is the largest adherents of Islam. At the end of 2014 came the figure of President Jokowi is quite phenomenal and assume the role of President Jokowi many do the ways of Islamic dawah as did the scholars and guardians songo. Namely break through the customs of feudalism culture, like done by the scholars and guardian songo who plunge into the community perform dawah. Judging from the track record of the political journey Jokowi Government which he lived withblusukan leadership model, which is closer to the small community, has led Jokowi in the highest seat of leadership, namely the president of the VII of the Republic of Indonesia. Therefore, this scientific paper, will explore and analyze the role of ulama in strengthening the government of the Republic of Indonesia, which is commanded by President Jokowi, the president of Indonesia to VII, So that can be seen how far the alignment of scholars and Muslims in Indonesia. Questions in the formulation of the problem in this writing is the role of scholars and Muslims in the Government of NKRI. Type of research used to answer these questions is the type of library research (library research), with the nature of descriptive analytic research with socio-political approach. Data obtained from journal books, laws, documentation, research reports and other sources relevant to the studied discussion. After all the data collected, then the next step is to analyze the data with explorative deductive analysis, that is how the political behavior of President Joko Widodo in his role against Muslims led by the scholars in Indonesia. After conducting a study of the data, this study drew the conclusion of a leaders social behavior affecting the government of his dreams. As in the case studied in this study, it was found that the role of scholars and Muslims has a strong influence to strengthen the government of the Unitary Republic of Indonesia.

DILEMA PELEMBAGAAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DI TINGKAT LOKAL: FENOMENA POLITIK KLAN Ridha, Muhammad
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Tulisan ini dimulai dari keresahan penulis mengenai fenomena politik klanyang banyak bermunculan di Indonesia, justru ketika Indonesia pada kenyataanyyasedang dalam proses demokratisasi. Harus diakui bahwa, fenomena politik klanmembangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namunpada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politikklan dengan institusionalisasi partai politik, dengan melihat partai Golkar sebagaisebuah arena dimana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu.Pertemuan antara politik klan dan institusionaisasi partai ini dapat terjadi diPartai Golkar, karena disamping keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalamgelombang demokratisasi dan transformasinya dari organisasi penyokong rezimotoriter Orde Baru menjadi partai politik yang demokratis, dimana keberhasilanitu bisa dikatakan akibat dari adanya institusionalisasi partai yang baik, justru ditingkat daerah atau dalam istilah Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),banyak sekali terjadi praktik politik klan yang dari sudut pandang konsepInstitusionalisasi partai adalah sebuah paradoks.Kesimpulan dari tulisan ini adalah, politik klan dapat muncul dalam prosesdemokratisasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesiayang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkandukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerahyang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modalekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapiperubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama32 tahun berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilihseseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien

Page 4 of 24 | Total Record : 240

2 3 4 5 6

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA