cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 33   34   35   36   37 
KEJAHATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT Teguh Prasetyo
Perspektif Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.907 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v21i1.184

Abstract

Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan atau ketidakadilan serta upaya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.The law has always been around to overcome evil and restore justice. The urgency of the ever presence of law in handling mining crime activities could be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 Section 3. It is stipulated that land, water and wealth of it’s natural resources are in the possession of the State and used for the utmost welfare of the people. The Dignified Justice has potrayed, described and particularly explained how the law exists to overcome crimes and offences or injustices which always threaten the mining industries. Among other things, one of the examples ofthe Dignified Justice Theory describes how the law plays it’s role to prevent and solve crimes in the Pancasila Legal System which is in the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining. The details on the types of crimes and offences on the mining field and all the legal efforts to overcome those injustices might be found in the Articles of 158 to 165 of the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining.
KEBIJAKAN RETROAKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Ahmad Basuki
Perspektif Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i2.383

Abstract

The article entitling “The Retroactive Policy in the straightening of law to the gross violation of Human Right in Indonesia" at to know according between retroactive Policy in the straightening of law to the gross violation of human right with The Indonesia rule of law character. According to the result of referential, we can make solution, first, that legality principle have to domicile very sturdy in regulation of Indonesia laws, event in the constitution and also law story level. Second, that retroactive policy in the Undang-undang No. 28 Tahun 2000 if it is observed in rechmatigheid aspect, it don’t reflected mirroring of execution of the rule of law. But if we observe it in the doelmatigheid aspect, we will find out similar with justice which is dominated by human principles in justice and civilized of Pancasila.
TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM PENYELENGGARAAN BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Isetyowati Andayani
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.567

Abstract

Artifical insemination is an alternative for childless couples to have a baby of their own. UU no. 23/1992 (regarding Health) ps. 16, has declared the legal regulations. Therefore, artificial insemination is counted as legal action because of its legal effect. Consequently, medical doctor and medical officers have then strict liabilities.
SISTEM DAN PROSEDUR PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA Edi Krisharyanto
Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.251

Abstract

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan yang selama ini berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan kepailitan belum menampakkan hasil yang bagus, bahkan seringkali dari dimensi waktu membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap para kreditur terabaikan/tidak dilindungi. Oleh karenanya kehadiran Pengadilan Niaga dengan Sistem dan Prosedur yang baru dan berbeda dengan pengadilan yang telah ada, diharapkan dapat menyelesaikan permohonan kepailitan secara cepat dan efisien.
TATA CARA PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA Umi Enggarsasi; Atet Sumanto
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.874 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.201

Abstract

Detention pursuant to KUHAP is location or certain defendant in place by Investigator or public prosecutor or Judge with its stipulating, while reason to source the detention as arranged in Section 21 KUHAP mentioned that detention can be with the consideration for example, defendant felt concerned about to break away defendant felt concerned about will destroy eliminating evidence goods, and, defendant felt concerned about will again doing an injustice. Defendant can ask the detention deferment based on Section 31 KUHAP to police detention with the guarantee of money or people or on trust pursuant to condition determined, while such condition determined that is obliged to report, do not go out the house or town, and a period to detention deferment from defendant do not the inclusive of a period to prisoner status as arranged in KUHAP.
PEMBANGUNAN PLTGU OLEH PLN BERDASARKAN KEPPRES NO. 16 TAHUN 1994 Joko Nur Sariono
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.540

Abstract

Kebijakan pembangunan bidang energi listrik dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pengurangan krisis energi dan listrik dilakukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Kewenangan pengadaan energi bidang listrik oleh negara didelegasikan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 dimaksudkan untuk mengatur tentang syarat dan tata cara dalam proses penawaran pembangunan PLTGU, pengambilan keputusan terhadap penawaran serta analisa kebijakannya.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN KONGLOMERASI DI INDONESIA Jamal Wiwoho
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.373

Abstract

Pada era globalisasi sekarang ini, pengusaha tidak hanya puas dengan mendirikan satu macam unit usaha saja. Perluasan jaringan usaha dengan cara mendirikan sejumlah perseroan terbatas dan alasan-alasan memperluas perusahaan dengan membuka kantor cabang, mengatasi masalah pajak, penyederhanaan proses produksi dan distribusi, mengatasi risiko dan pertanggungjawaban, organisasi perusahaan, diversifikasi perusahaan, mengatasi persaingan antar perusahaan, serta menyederhanakan pembiayaan adalah latar belakang terbentuknya konglomerasi di Indonesia pada umumnya. Berbagai proses pembentukan konglomerasi di Indonesia melalui fusi, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Konglomerasi memiliki visi hukum publik maupun hukum privat. Lahirnya konglomerasi tampaknya meningkatkan perkembangan varian bidang ilmu hukum dewasa ini.
PENGARUH REGULASI ECO LABELLING DI UNI EROPA TERHADAP REGULASI EKSPOR PRODUK KAYU DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala
Perspektif Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.714 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i1.600

Abstract

Uni Eropa mengeluarkan suatu regulasi terkait Eco Labelling terhadap semua barang dan jasa yang ada di pasar Uni Eropa, tidak terkecuali produk kayu. Regulasi tersebut diberlakukan terhadap produk kayu di negara-negara Uni Eropa maupun produk kayu yang di impor oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sistem Eco Label pertama kali diperkenalkan di Uni Eropa melalui Council Regulation (EEC) No. 880 Tahun 1992. Regulasi ini mengatur mengenai pemberian Eco Label terhadap berbagai produk, termasuk produk kayu. Dengan adanya regulasi tersebut, mau tidak mau membuat negara yang mengekspor produknya ke Uni Eropa harus memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terkecuali dengan Indonesia. Banyak produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu ke negara-negara Uni Eropa. Sehingga pada saat itu sangat dibutuhkan sekali pengaturan mengenai Eco Label di Indonesia. Selain itu, yang terpenting adalah dibutuhkannya lembaga yang mengeluarkan sertifikat Eco Label agar produk kayu asal Indonesia dapat menembus pasar Uni Eropa. Hal ini disebabkan banyaknya produsen Indonesia yang mengekspor produk kayu di negara-negara Uni Eropa. Kebutuhan Indonesia akan aturan dan lembaga yang terkait dengan Eco Label dikarenakan adanya globalisasi dalam perdagangan internasional. Pada akhirnya disadari atau tidak, dengan adanya globalisasi, suatu aturan hukum di satu negara akan mempengaruhi aturan hukum di negara lain.The European Union issued an Eco Labelling regulations related to all the goods and services in the EU market, including timber products. The regulation is applicable to timber products in state member of the European Union and timber product which are imported by state member of the European Union. Eco Label system was first introduced in the EU by Council Regulation (EEC) No. 880 of 1992. The regulation set regarding Eco Label Award to a variety of products, including timber products. With the existence of these regulations, inevitably make states who export their products to the EU must pay attention to these provisions, including with Indonesia. Many Indonesian producers that export timber products to the state member of EU. So it is needed setting regulation about Eco Label in Indonesia. In addition, it is requirement to establish the institution that issued the Eco Label certificate so that Indonesian timber products can get into the EU market. This is due to the many Indonesian producers were exporting timber products in state member of the European Union. Indonesia’s requirement for regulations and institutions associated with Eco Label are caused by the globalization of international trade. In the end we realize it or not, with the globalization, a rule of law in one country will affect the rule of law in another country.
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Nur Basuki Minarno
Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.403 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v12i3.284

Abstract

From this research, it is found out that firstly the concept of power belongs to the regime of Administrative Law To prove the element of misuse of power therefore, it is necessary apply legal concept under Administrative Law regime. In practice, however to determine whether there is an element of misuse of power court relies upon principle of reasonableness and carefulness as a parameter that are only suitable to determine materially unlawful act. Doing as such, the court mixes up two parameters of different legal regimes in determine the element of misuse of power.
MENYOAL HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH DALAM PROSES INDUSTRIALISASI Teguh Sulistia; Aria Zurnetti
Perspektif Vol 9, No 2 (2004): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i2.341

Abstract

Protection of normative right of the workers in Indonesia still weakness and necessary improve by government or labour organization. The workers are treated dishonour by employers in work relationship on industrialization process. Tripartite relationship is not running well too due government always to save employers than workers. It’s impact, conflict between employers and workers can not avoid again. Harmonization of work relationship could be done through human resources development and law protection of normative rights for workers.

Page 35 of 81 | Total Record : 801

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue