cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 35   36   37   38   39 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG CEK KOSONG Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i1.522

Abstract

The research of legal protections cheque in to banking is regulation of business. In to business buying in trade has persons and rents persons. In the trades is payment cheque and always has persons. This cheque always baying in trade etc. Because in cheque is trades that simple, and not of the risk. In trade a business not payment cash, but not all risk. This cheque blank is letter value that nominal rupiahs, but not nominal rupiahs to payment in trade. Bank is cheque blank no of risk in payment but nominal rupiahs is enough.
PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Agustin Widjiastuti
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.445 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai dasar bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan warga negara. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Hasil Penelitian menunjukan bahwa AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Di dalam penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penyelenggara negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai unsur utama penganyom dan pelayan masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya/masyarakat. Setiap tindakan penyelenggara pemerintah harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Namun asas-asas umum pemerintahan tetap memiliki arti dan fungsi yang penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur untuk menilai penyelenggara negara telah sesuai dalam menjalankan tindakannya dalam negara hukum, maka dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.This study aims to determine the implementation of Good Governance Principles (AAUPB) as the basis for the government in performing its duties as a form of guarantee for the welfare of the citizens. This is a normative research with Statute and Conceptual Approach. Research results show that AAUPB can be likened to traffic signs and travel guidelines in order to facilitate government relations between the government and the citizens. If the state organizer acts independently without having to be fully bound by the law it will open up the opportunities of authority abuse. That’s why the state administration requires such restriction of government power (state) with the aim to provide protection against the individual’s rights. State organizers in this case is the government as the main element that is caring, and as a public servants have an important role in realizing the welfare of its citizens/community. Every act of government organizer shall always be carried out in accordance with the applicable law, both written law and unwritten law. However, the general principles of governance still have important meanings and functions in the governance practice. Therefore, as a benchmark to assess whether the state organizers are appropriate in carrying out their actions within the rule of law, it can use the general principles of good governance.
PENGATURAN DAN PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SEKTOR PERBANKAN Ninuk Triyanti
Perspektif Vol 8, No 2 (2003): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i2.298

Abstract

Optimization of Indonesian Bank Role must be realized by means of Indonesian Bank independence as Central Bank. Thus, banking rate restructuring can be carried out significantly in order that economic crisis writing can be accomplished.
KEJAHATAN PASAR MODAL DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Titik Suharti
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i4.355

Abstract

There is always crime happened in every society, including in business community in Indonesia such as in stock exchange sector one of reason why it can happen is weak Good Corporate Governance application. In order knowing how to rule out criminal in stock exchange in Indonesia in term of Good Corporate Governance framework, the writer uses normative juridical approach so that it is known that stock exchange crime has been ruled out in Stock Exchange Law though not all of the principles included in it.
Resensi Buku : GUGATAN PERWAKILAN (Class Action) Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.581

Abstract

Class Actions sebagai suluh baru bagi masyarakat, memberikan hak prosedural untuk meraih keadilan dengan prinsip cepat, praktis dan murah. Class Actions dan pengembangan pemahaman konsep dan manfaatnya adalah untuk memberikan bentuk perlindungan hukum pada masyarakat dari segala risiko pembangunan yang berpeluang terjadinya “mass accident” atau “mass injury”. Juga memberikan upaya bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah sehubungan dengan kegiatan “service publicnya”, Class Actions telah secara tegas diatur dalam Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hlm. 21).Penulis menterjemahkan Class Actions sebagai "gugatan perwakilan keIompok" atau dengan sebutan "gugatan perwakilan" saja. Yang secara rinci dimaknai sebagai gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuctions atau ganti kerugian) yang diajukan sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya (class members) yang juga sebagai korban (Hlm. 10). Sedangkan injunction diartikan sebagai perintah pengadilan untuk berbuat atau tidak berbuat (Hlm. 18). Penulis juga membedakan secara tegas antara Class Actions dengan Legal Standing (adalah hak prosedural yang dikenal di Indonesia di samping Strict Liability dan Class Actions). Class Actions adalah pihak yang mengalami kerugian secara nyata (concrete injured parties). Sedangkan kerugian yang diderita Legal Standing, lebih dilandasi pengertian bahwa lingkungan merupakan milik bersama (common property) yang me-nuntut tanggung jawab bersama untuk melestarikannya. Adanya perbedaan yang mendasar tersebut mengakibatkan perbedaan mekanisme beracaranya (Hlm. 11). Class Actions secara konseptual walaupun belum dikenal di Indonesia, namun telah banyak diterapkan. Bentoel Remaja, Demam Berdarah, Pencemaran Sungai Ciujung, dan Gugatan Buruh Patal Senayan adalah kasus-kasus awal yang menerapkan upaya dari konsep Class Actions di Indonesia (HIm.13). R.O. Tambunan dengan dalih ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya, akan tetapi juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni iklan perusahaan rokok Bentoel Remaja. Class Actions dikenal pertama kali dalam sistem hukum Anglo Saxon. Persyaratan Class Action yang pertama kali dikenal kemudian menjadi sumber inspirasi dan dianut di beberapa negara termasuk Indonesia. Dirasakan manfaat Class Actions telah menjadi kebutuhan yang universal, karena pada kenyataannya konsep ini telah banyak diterapkan di berbagai negara di belahan dunia (Hlm. 13-19). Buku kecil ini padat akan informasi dan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kekayaan hukum di Indonesia. Juga sangat dianjurkan menjadi bahan kajian baik bag praktisi maupun teoritisi hukum negara kita.
RELEVANSI BERLAKUNYA UUPA DI MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA Soewito Widakdo
Perspektif Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i1.265

Abstract

UUPA come into being to be unification if national agrarian laws, as umbrella stipulations that arrange, confirm and settle all of agrarian issues in Indonesia. Matter of land ownership and holding, certificate, land registration, land-reform matters as well as data on land, institutional affairs and authorities. Accomplishment of agrarian reforms needs to be deeply reviewed whether UUPA enforcement is still relevant or not.
Back-Matter (Riwayat Penulis, Indeks Subjek, Indeks Penulis, Ucapan Terima Kasih, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.66 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.439

Abstract

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA Endang Retnowati
Perspektif Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i4.315

Abstract

Managing Reksa Dana investment managers have important and serious responsibility. It is related to the existence of the Reksa Dana formed, that is aimed to be an institution that collect fund from the shareholders community. The institution is one of the efforts to improve the development of Indonesia. The responsibility of investment managers include how to provide trusts to the community to invest, provide sufficient assurances for investment safety as well as profit.
LAW OF SPORT AND ATHLETE FOOTBALL PROFESSIONAL Tomy Michael; Antonius Feninlambir
Perspektif Vol 20, No 3 (2015): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.028 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v20i3.172

Abstract

Kemakmuran atlet sepak bola professional atau karyawan, adalah hak setiap karyawan. Merupakan tanggung jawab organisasi profesional sepak bola untuk bekerja dengan menjamin kesehatan dan keselamatan. Organisasi profesional sepak bola memiliki tanggung jawab penuh dalam hal ini. Melalui penelitian hukum normatif, hasil yang diperoleh disana adalah tidak ada korelasi antara hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan undang-undang yang dibuat oleh FIFA. Organisasi klub sepak bola profesional tidak benar-benar dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 87 pada tenaga kerja dimana setiap perusahaan harus menerapkan kesehatan dan keselamatan sistem manajemen terintegrasi dan sistem manajemen kesehatan. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang selaras dengan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dihormati untuk peraturan di Indonesia yang berhubungan dengan olahraga yang melakukan tidak ada kontradiksi sebelum diterbitkan undang-undang organisasi, sehingga acara pengunduran diri atlet profesional sepak bola di masa depan, harus memperhitungkan isi dari kontrak mereka.Prosperity of athlete football professional or employees is the right of every employees. The responsibility of the organization of professional football clubs to occupational with their health and safety. Organization of professional football clubs have full responsibility in this regard. With normative legal research. The result obtained there is no correlation between positive of law in Unity State Republic of Indonesia and the statuten made by FIFA. Organization of professional football clubs have not been absolutly run in Law of Republic of Indonesia No. 13 of 2003, Article 87 on labour in which every company must implement a health and safety of management system integrated working with the health management system. As a suggestion, require the rule of law which is in sync with the regulations made by FIFA, PSSI respected to the regulations in Indonesia related to sports that do not event of contradiction before publish the statuten of the organization so that no event of resignation athlete professional football in the future, they shall take into account the contennt of their contract, the public take an active role in infraction notice made by PSSI or other organizations professional football clubs on the regulation of professional football athlete contract that have been made, and the researchers of science of law are examining the country’s sovereignty and the sovereignty of FIFA.
PROBLEMA KENAKALAN ANAK-ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGIS DAN YURIDIS Ratna Winahyu Lestari Dewi
Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.231

Abstract

Problema kenakalan anak-anak sudah menjadi persoalan di berbagai negara termasuk Indonesia. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya menjadi terjerumus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Tentunya harus dilakukan suatu upaya pencegahan sehingga kenakalan anak-anak bukan menjadi problema yang tak terselesaikan.

Page 37 of 81 | Total Record : 801

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue