cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 37   38   39   40   41 
PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) OLEH PERADILAN UMUM (PU) SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PTUN Misranto Misranto
Perspektif Vol 11, No 2 (2006): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i2.395

Abstract

The conflict management of State Administration (TUN) does not include the decision of State Administration (KTUN) by General Court afer the implementation of the regulation number 9 by the year of 2004 could be understood through three points: first, the conflict of State Administration (TUN) which does not include the decision of State Administration (KTUN) becomes General Court’s competence; second, the conflict of State Administration (TUN) which is out of question becomes General Court’s competence; third, the conflict of the decision of State Administration which becomes State Administration Court’s competence. With those three points in mind, the problem solution should be searched from the aspects of doctrine and the aspects of decision. The aspects of doctrine would be analyzed to broaden the vision in decision making, while the aspects of decision would be the jurisprudence of the judges in decision making. Not every decision of State Administration becomes the State Administration Court’s competence. There would be some decisions of State Administration become the General Courts competence. To deal with it, the State Administration Court’s competence need to be broaden so the institution would become independent. Besides, there would be some unsuitable understanding form the law so the confirmation of the understanding would be necessary.
TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT PADA ANGKUTAN PESAWAT CHARTER Theodosiva Yovita
Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.206

Abstract

Kemajuan teknologi di bidang penerbangan atau pengangkutan udara sangatlah pesat, terutama dalam hal carter pengangkutan udara baik yang terjadual maupun yang tidak terjadual. Hal ini dapat dilihat dari makin marak dan berkembangnya jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang carter pesawat udara (carter service). Seiring dengan kemajuan di bidang ini, tidak diimbangi dengan adanya peraturan perundangan yang memadai dengan perkembangan usaha ini. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan tidak ditemukan adanya pasal khusus yang mengatur tentang carter pesawat udara, sehingga untuk acuan bagi pengusaha dan para pencarter adalah Ordonansi Pengangkutan Udara dan Konvensi-Konvensi serta perjanjian baku yang telah dibuat oleh para pengusaha carter. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang carter pesawat udara. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tanggungjawab pengangkut atas kerugian yang diderita pencarter terhadap penumpang maupun terhadap barang-barang.
Resensi Buku: PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI Pengarang: John W. Head Penerbit: ELIPS Project (1997) Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.792 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.378

Abstract

Dalam masa krisis ekonoml ini masyarakat sedang mencari dan mengupayakan penyelesaian secepatnya. Penyelesaiannya ini memang banyak sekali aspek yang terlibat didalamnya, antara lain budaya, hukum, ekonomi dan sosial. Aspek hukum memang tidak terlepaskan dalam hal ini. Dengan terbitnya buku pengantar umum hukum ekonomi ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu sedikit penyelesaian masalah hukum ekonomi.Buku ini berisikan materi yang bermuatan hukum ekonomi secara makro, sehingga bagi pembacanya dalam menyimak harus berhati-hati. Karena di dalamnya membahas mulai dari organisasi perusahaan, hukum persaingan, pembiayaan bisnis/usaha, aturan akuntansi, kepailitan, hukum kontrak dan hukum dagang, penyelesaian sengketa dagang, hukum perbankan, asuransi, hukum perburuhan, hukum sumber daya alam dan lingkungan, tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen, hukum perpajakan, transaksi bisnis internasional secara umum, jual beli barang internasional aspek-aspek transaksi, jual beli barang internasional aspek-aspek peraturan perundang-undangan, lisensi dan investasi internasional sampai dengan organisasi ekonomi internasional.Organisasi perusahaan disinggung masalah kepemilikan tunggal usaha, perusahaan dengan lialibiltas terbatas, badan usaha pemerintah, badan usaha multinasional. Organisasi perusahaan juga dibandingkan antara sistem common law dan civil law (hal. 2). Hukum persaingan yang dulunya mencerminkan ideologi atau filsafat suatu perekonomian, sekarang sudah dapat diterima di seluruh dunia setelah jatuhnya Uni Soviet (hal 9). Pembiayaan bisnis berisikan pembiayaan dalam modal penyertaan, pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan dengan surat berharga. DidaIamnya diuraikan secara singkat sistem pembiayaan bisnis yang ada dalam kehidupan sehari-hari.Aturan akuntansi berisikan tentang sejarah aturan akuntansi perlunya keseragaman, persyaratan dispositif dan persyaratan pembeberan, standar akuntansi pokok, neraca dan laporan penghasilan. Di dalamnya juga diuraikan secara singkat bagaimana aturan akuntansi yang bisa seragam antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kepaillitan didalamnya diuraikan secara singkat perbandingan antara akibat kepaillitan dengan likuidasi. Hukum kontrak dan hukum dagang di dalamnya berisikan tentang penyusunan kontrak dagang, masa berlakunya kontrak, intepretasi/pemahaman kontrak, pelaksanaan kontrak dan pengakhiran kontrak. Uraian singkat mengenai hukum kontrak dan hukum dagang menurut sistem common law. Penyelesaian sengketa dagang diuraikan secara singkat mengenai pilihan hukum, forum dan prosedur, fokus terhadap arbitrase dagang. Hukum perbankan juga diuraikan secara singkat mengenai bank sentral, bank dagang dan permasalahan lain dalam bidang hukum perbankan dan moneter. Asuransi dibahas secara singkat mengenai unsur-unsur asuransi, jenis asuransi dan permasalahan yang ada dalam asuransi.Hukum perburuhan diuraikan secara singkat masalah yang ada dalam perburuhan secara umum. Hukum sumber daya alam dan lingkungan bermaterikan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam, sistem khusus bagi sumber daya tertentu, pengendalian pencemaran dan perbaikannya, penilaian dan perencanaan lingkungan diuraikan secara singkat. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen berisikan tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen yang disinggung secara singkat. Hukum perpajakan diuraikan tentang pajak penghasilan dan bentuk pajak lain. Transaksi bisnis internasional secara umum diuraikan secara singkat menurut sistem common law. Tentang jual beli barang internasional baik dari aspek transaksi maupun dan aspek peraturan perundang-undangan dimasukkan istilah dagang FOB & CIF, pilihan hukum CISG, tarif GATT, WTO dan peraturan Pemerintah tentang eksport. Lisensi dan investasi internasional diuraikan secara singkat tentang lisensi, investasi dan ketentuan dalam hukum investasi. Organisasi Ekonomi Internasional diuraikan hubungan antara WTO , ITO, IMF dan Bank Dunia dalam perdagangan Internasional.Buku ini memang cocok bagi mahasiswa dan umum yang mendalami bidang hukum dan ekonomi karena disampaikan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Penulisnya sendiri juga memberikan referensi jika pembaca ingin mendalami lebih detail lagi.
PERSAINGAN USAHA DI ANTARA PERUSAHAAN NEGARA, SWASTA, DAN KOPERASI Indrati Rini
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.563

Abstract

Monopolistic activity operated by a few big enterprises in Indonesia has increased unbalanced competition. In the other hand, small companies, state-owned corporations and corporations still face difficulties in grabbing the equal bargaining power. Therefore, production process and distribution channel of goods and services should be developed in a better atmosphere and more competitive way so that enabled the community to get the goods and service in a optimum quality at reasonable price.
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG Rindoko Dahono Wingit
Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.247

Abstract

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilih rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada dua tipe perlindungan yang dianut oleh dua sistem hukum yaitu common law approach dan statutory approach. Ciri dari common law approach adalah perlindungan yang dilakukan melalui peraturan hakim, sedangkan statutory approach pengaturan perlindungan rahasia dagang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
KEBERADAAN HARTA PERKAWINAN DALAM PROBLEMATIKA PERKAWINAN Isetyowati Andayani
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.946 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.197

Abstract

Keeping house a lot of happened the problematical faced by husband and wife, what as a result cannot maintain the everlasting domesticity Break the marriage can be happened because death, divorce and justice decision. While breaking marriage of because divorce, sure a lot of generating problems to “Their Marriage Estae”.
BEBERAPA ASPEK RESERVASI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL Ahmad Basuki
Perspektif Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i4.536

Abstract

Setiap negara mempunyai hak untuk mengajukan reservasi ke lembaga internasional, penolakan atau penerimaan mempunyai akibat hukum dan konsekuensi tertentu, hal demikian disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari suatu perjanjian internasional.
PEMBERIAN GANTI RUGI YANG LAYAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL DI KOTA SURABAYA Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i1.369

Abstract

The purpose of research on the subject is to give a description of informal sector in a way to get proper compensation of their relocation as a consequence of urban development policy. Regulations of land affairs, such as the right of authorizing the land, lay out and landscape arrangement and the compensation rule have been set, but sometimes it does not work as expected. The worker’s reason to refuse the relocation is that strategic and high economical value of the present location.
EKSISTENSI KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA KEPAILITAN Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.551 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v19i1.606

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian utang-piutang. Melalui adanya kepailitan, maka menambah cara penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia yang mana sebelumnya hanyalah gugatan wanprestasi. Kepailitan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa yang khas ini merupakan perkembangan dari masa ke masa, sebagaimana terdahulu awal pengaturannya pada Pasal 749-910 Wetboek van Koophandel, hingga pengaturan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan tidak lepas dengan bahasan Hukum Jaminan, termasuk sifat-sifat kreditornya yang pada hakekatnya bersifat lebih unggul daripada kreditor yang tidak menyertakan jaminan dalam piutangnya. Kendati demikian, dalam sifat yang unggul ini, kreditor yang telah memiliki jaminan pelunasan utangnya ini diperbolehkan untuk menjadi pemohon kepailitan pihak debitornya. Padahal melalui sifat unggulnya, penyelesaian piutang kreditor yang diunggulkan tersebut cukup komprehensif dan cepat caranya tanpa harus memohonkan pailit debitor. Bankruptcy is one way out that can be reached by the parties that were bound by credit agreement. Through the existence of bankruptcy rule, then it adds dispute solution in credit agreement, which was formerly be done simply by lawsuit of tort. Bankruptcy as a form of dispute resolution that has its own characteristics is the form of development from time to time, as the beginning rule is Article 750-910 Wetboek van Koophandel, until now the regulated through Act No. 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Bankruptcy legal discussion is very related to the Security Law, including the character of its creditors who are in fact superior to creditors that do not include a security in their credit. However, the creditor who is superior and secured with security, is allowed to become an applicant party to the debtor Bankruptcy. Whereas through the excellence of their characteristic, the settlement if the debt is not paid is pretty fast and comprehensively ruled, without having to ask for the debtor Bankruptcy. 
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Trisadini Prasastinah Usanti
Perspektif Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.715 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v11i3.279

Abstract

Financing given by syaria banking always has potensial risk of repayment failure which causes non performing financing. Attemps from syaria banking to resolve non performing financing are principally the same with conventional banking. Those attemps are such as: financing restructure, collateral execution, through litigation, through board of arbitration national syaria, write off and hair cut.

Page 39 of 81 | Total Record : 801

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue