cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 56   57   58   59   60 
OPTIMALISASI NOTARIS DALAM MEMVERIFIKASI KETERANGAN DAN DATA PENDUKUNG UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK Indra Rachmadi; Sujianto Sujianto; Nur Yahya
Perspektif Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.820

Abstract

Akta Otentik yang diterbitkan oleh Notaris dalam prakteknya masih ada yang tidak menerapkan asas kehati-hatian hingga menimbulkan sengketa perdata. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dalam menyusun Akta tidak terlepas dari kekhilafan atau kealpaan baik yang ditimbulkan karena perilaku yang kurang profesional atau pilih kasih salah satu pihak. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sendiri belum mempunyai kontrol secara tegas tentang keharusan Notaris untuk berbuat secara tertulis perihal penyusunan Akta Otentik dan membentengi kedudukan Notaris, hal ini akan mencegah persoalan hukum akibat akta otentik yang bersangkutan di kemudian hari. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa apabila para pihak/penghadap yang memberikan keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak berdasarkan dengan fakta ataupun fiktif maka akta tersebut masihlah disebut sebagai Akta Otentik dalam hal tersebut Notaris wajib memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah diatur oleh UUJN sehingga bilamana Notaris terbukti melanggar syarat dan tata cara yang telah diatur maka Akta tersebut bisa dikatakan cacat hukum ataupun turun derajat, dan mempunyai kekuatan selayaknya Akta di bawah tangan.There are still authentic deeds issued by notaries that do not apply the precautionary principle to cause civil disputes. Notaries in carrying out their duties and positions in compiling the Deed cannot be separated from either mistakes or omissions caused by unprofessional behavior or favoritism of one party. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions does not have strict control on the obligation of Notaries to act in writing regarding the preparation of authentic deeds and fortify the position of Notaries, this will prevent legal problems due to the authentic deed concerned in the future. The approach used in this paper is a normative research method with an approach to legislation and a conceptual approach. The results of this study indicate that if the parties/appearers provide information and documents that are not based on fact or fictitious, then the deed is still referred to as an authentic deed in that case the notary must fulfill the requirements and procedures regulated by Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary so that if a Notary is proven to have violated the terms and procedures that have been regulated, the deed can be said to be legally flawed or downgraded, and has the power of an underhand deed.
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Dinda Maurizka Azura; Iwan Erar Joesoef
Perspektif Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.825

Abstract

Infrastruktur jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah atau swasta memiliki ruang milik jalan (Rumija) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010. Selain itu, para pelaku usaha UMKM juga melakukan pemanfaatan Ruang milik jalan yang berada di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road). Rumija di bawah elevated toll road tersebut masih terdapat kekosongan hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan didukung wawancara dari pelaku usaha UMKM, pejabat daerah dan operator jalan tol. Objek penelitian adalah Ruang milik jalan di bawah jalan tol milik PT. CW. Hasil temuan dan kesimpulan penelitian bahwa perjanjian yang dilakukan oleh UKM kepada RT/RW setempat Batal Demi Hukum karena tidak semua Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha kecuali ada izin dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk pemberdayaan UMKM maka pemerintah perlu mengkaji pemberian izin (konsesi) pemanfaatan Rumija khususnya yang berada di bawah jalan tol.Toll road infrastructure built either by the government or the private sector has road-owned space (Rumija) which can be used as a place of business which is regulated in Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads and Regulation of the Minister of Public Works Number: 20/PRT/M/2010. In addition, MSME business actors also use Rumija which is under the Elevated Toll Road. Rumija, under the elevated toll road, there is still a legal vacuum. The research method is normative juridical supported by interviews from MSME business actors, regional officials and toll road operators. The object of research is Rumija under the toll road owned by PT. CW. The findings and conclusions of the study are that the agreement made by SMEs to the local RT/RW is null and void because not all Rumija can be used as a place of business unless there is a permit from the Directorate of Highways of the Ministry of PUPR. For the empowerment of MSMEs, the government needs to review the granting of permits (concessions) for the use of Rumija, especially those under toll roads
PERKEMBANGAN STANDAR PEMBERIAN INFORMASI PADA PROSES INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Christine Elisia Widjaya
Perspektif Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.819

Abstract

Perkembangan standar atas informasi yang disampaikan kepada pasien mengenai tindakan medis atau pemeriksaan yang diusulkan oleh dokter dalam perjanjian terapeutik wajib mendapatkan persetujuan setelah diberikan informasi cukup mengenai kriteria-kriteria tertentu yang sah secara hukum. Tujuannya adalah agar pasien dapat mengambil keputusan dengan kesadaran penuh akan seluruh konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Permasalahannya adalah kegagalan untuk memberikan informasi yang adekuat kepada pasien merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban profesional dokter, dan karenanya dianggap sebagai suatu malpraktik medis. Penelitian yang membahas mengenai perkembangan standar pemberian informasi pada proses informed consent di perjanjian terapeutik ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan studi perbandingan yang membandingkan antara putusan pengadilan atas kasus malpraktik medis di Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan adanya pergeseran standar informasi dari yang semula menggunakan perspektif kepentingan dokter menjadi beralih pada standar perspektif kepentingan pasien untuk menghormati dan mempromosikan otonomi pasien. Potensi gugatan malpraktik medis adalah akibat persetujuan tindakan medis yang diberikan secara tidak benar, terkait dengan kemungkinan adanya risiko medis yang telah terprediksi maupun belum dapat diperkirakan sebelumnya.The development of standards for information submitted to patients regarding medical actions or examinations proposed by doctors in therapeutic agreements must obtain approval after being given sufficient information about certain legally valid criteria. The goal is that the patient can make decisions with full awareness of all the consequences and possibilities that occur. The problem is that failure to provide adequate information to patients is a violation of the doctor’s professional obligations, and is therefore considered a medical malpractice. This study discusses the development of standards for providing information on the informed consent process in this therapeutic agreement using a conceptual approach, a statutory approach, a case approach, and a comparative study approach that compares court decisions on medical malpractice cases in Indonesia, Germany, and the United States. This study found that there was a shift in information standards from using the perspective of the doctor’s interests to shifting to the standard perspective of the patient’s interests to respect and promote patient autonomy. The potential for a medical malpractice lawsuit is the result of an incorrectly granted medical approval agreement, related to the possibility of predictable or unpredictable medical risks.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI PERUMAHAN TERHADAP ADANYA PERBEDAAN LUAS OBJEK TANAH YANG ADA DI SERTIPIKAT DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Dameria Tiodora Siahaan; Moh. Saleh
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.821

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat diikuti kebutuhan pembangunan perumahan yang semakin melonjak. Pengembang merencanakan pembagian luas tanah sesuai program yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan luas tanah yang dibuat dalam Perjanjian Jual Beli. Jual beli antara Pengembang dan Konsumen lazimnya dimuat dalam perjanjian, dicatat dan dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan akta yang tidak sesuai dengan akta jual beli dan perlindungan hukum bagi pembeli perumahan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kasus, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memadukan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan analisis kasus yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisa cara dan kelengkapan keabsahan sertipikat yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Pengembang Perumahan. Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan akta jual beli mengenai luas tanah, sertipikat tersebut tetap berlaku berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BPN. Namun, eksposisi penerbitan sertipikat tersebut tidak prosedural, karena tidak melalui beberapa tahapan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.The increasing population growth is followed by the increasing need for housing development. The developer plans the distribution of land area according to the program that will be offered to consumers with the land area made in the Sale and Purchase Agreement. The sale and purchase between the Developer and the Consumer is usually contained in an agreement, recorded and stated in the form of a Sale and Purchase Deed made by a Notary/PPAT. The legal issues raised in this study are the validity of the deed that is not in accordance with the deed of sale and purchase and legal protection for housing buyers. The research method uses a normative approach and a case approach, using laws and regulations that combine laws and regulations related to the analysis of existing cases. The results of this study are to analyze the method and completeness of the validity of the certificate that is not in accordance with the Sale and Purchase Deed and Legal Protection for Buyers of Housing Developers. The certificate issued by the National Land Agency is not in accordance with the deed of sale and purchase regarding the land area, the certificate remains valid based on the authority possessed by the BPN. However, the exposition of the certificate issuance was not procedural, because it did not go through several stages in accordance with the applicable positive law. 
KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) Yessy Artha Mariyanawati; Habib Adjie
Perspektif Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.822

Abstract

Pandemi Covid-19 melumpuhkan semua aktivitas masyarakat dan memaksa semua aktivitas dilakukan dari jarak jauh atau online. Notaris atau PPAT sebagai pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang secara tegas mengatur pelaksanaan dan penerapan konsep Cyber Notary oleh Notaris dan mengatur keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep Cyber Notary.The Covid-19 pandemic has paralyzed all community activities and forced all activities to be carried out remotely or online. Notaries/PPATs as public officials as mandated by Law Numberi30 of 2004 concerning the Position of Notaries are given the authority to make authentic deeds. and carry out their daily duties. Based on this research, the Government needs to establish rules that explicitly regulate the mplementation and application of the Cyber Notary concept by a Notary and regulate the validity of aniauthenticideedimadeibyiaiNotary by applying the Cyber Notary concept.
TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (RATIO DECIDENDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby) Retno Wulandari; Raden Ibnu Arly
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.832

Abstract

Profesi notaris adalah profesi yang mulia dan terhormat sebagai pejabat publik. Notaris melaksanakan profesinya untuk memberikan jasa hukum untuk rakyat yang berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi kepastian hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus Putusan atas perkara pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby atas nama Devi Chrisnawati selaku seorang Notaris di Surabaya yang berposisi menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan senilai ratusan milyar. Hubungan hukum perdata yang semula berada di ranah wanprestasi kemudian ternyata berlanjut ke tuntutan pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai: (1) letak batasan rumusan wanprestasi dan penipuan berdasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang; (2) Konsekuensi hukum Akta Otentik yang dilandasi oleh Dokumen serta keterangan palsu oleh para penghadap/pihak; (3) Analisa pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya kecermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara.The notary profession is a noble and honorable profession as a public official. Notaries carry out their profession to provide legal services for the people that are useful for providing legal protection and guarantees for legal certainty. As is the case in the case of Decision on a criminal case Number: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby on behalf of Devi Chrisnawati as a Notary in Surabaya who is in the position of being a defendant in a criminal act of fraud and/or embezzlement worth hundreds of billions. The civil law relationship which was originally in the realm of default later turned out to continue to be criminal charges of fraud and embezzlement. This research was carried out using the statute approach, conceptual approach and case approach. The research aims to examine: (1) the location of the limits for the formulation of default and fraud based on the Deed of Agreement made by a Notary as an authorized official; (2) The legal consequences of the Authentic Deed based on Documents and false statements by the appearers/parties; (3) Analysis of the judge’s legal considerations (ratio decidendi) in the criminal case. This study suggests the need for careful judges in deciding a case.
PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Nur Khalimatus Sa'diyah
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.834

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia telah berperan aktif menanggulangi pandemi Covid-19 untuk mengurangi tingkat mortalitas dan keparahan penyakit pada penderita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program vaksinasi serentak di berbagai daerah guna menekan penyebaran virus Covid-19 dan mempercepat tercapainya level herd immunity yang dibutuhkan yakni minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut terkendala oleh banyak pihak yang menolak dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin, keamanan prosedur hingga munculnya keraguan akan halal atau tidaknya bahan baku vaksin sehingga Pemerintah pun menerapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi wajib dari pemerintah. Penelitian yuridis normatif ini menelaah regulasi yang berlaku terkait sanksi atas pelanggaran kewajiban vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat Indonesia dengan kondisi riil yang terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terkait kepedulian terhadap kewajiban vaksinasi sehingga Pemerintah harus mengeluarkan aturan hukum baru yang bersifat memaksa yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19, selanjutnya diikuti pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 terkait Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.Indonesia as one of the countries in the world has played an active role in tackling the Covid-19 pandemic to reduce the level of mortality and disease severity in sufferers. One of the efforts made is a simultaneous vaccination program in various regions to suppress the spread of the Covid-19 virus and accelerate the achievement of the required level of herd immunity, namely at least 70 percent of the total population of Indonesia has received the Covid-19 vaccine. The implementation of the vaccination program was constrained by many parties who refused on the grounds of fear of the side effects of the vaccine, the safety of the procedure to the emergence of doubts about whether or not the vaccine raw materials were halal or not, so the Government also implemented sanctions for people who refused mandatory vaccination from the Government. This normative juridical research examines the applicable regulations related to sanctions for violations of Covid-19 vaccination obligations by the Indonesian people with the real conditions that occur. The results of the study found that the level of public awareness was still low regarding concern for vaccination obligations so that the Government had to issue a new law that was coercive, namely Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation for the Covid-19 Pandemic Management, followed by a Ministerial Decree. Health No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 Regarding the Determination of Vaccine Types for the Implementation of Covid-19 Vaccination and Regulation of the Minister of Health No. 84 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination for the Prevention of the Covid-19 Pandemic.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU) Irabiah Irabiah; Beni Suswanto; Muhammad Ali Alala Mafing
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.828

Abstract

Penerapan Restorative Justice pada tingkat Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan tahap paling efektif dalam menyelesaikan kasus yang adil bagi semua pihak. Pada tindak pidana Penganiayaan, kerapkali telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum) maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, sehingga dalam hal ini Restorative Justice dinilai akan berperan signifikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penerapannya di tingkat Penuntutan. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data rujukan dalam metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dilaksanakan di tingkat penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice pun telah benar dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu namun masih ditemukan kendala yang diatur dalam Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai terbit SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.The application of Restorative Justice at the Prosecution level for criminal acts of persecution at the Kotamobagu District Attorney is the most effective stage in resolving cases that are fair for all parties. In the crime of torture, there is often peace between the perpetrator and the victim, but because the file is complete (P21) and the investigator has delegated the suspect to the Prosecutor’s Office (the General Prosecutor), the case cannot be stopped, so in this case Restorative Justice is considered to have a significant role in the implementation of book supremacy. in Indonesia, especially in its application at the Prosecution level. This research, which is located at the Kotamobagu District Attorney’s Office, uses primary and secondary data as a source of reference data in empirical legal research methods. The results of this study found that Restorative Justice at the Kotamobagu District Attorney’s Office was carried out at the prosecution level in the settlement of the Crime of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Attorney General’s Regulation (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice has also been properly implemented at the Kotamobagu District Attorney but there are still obstacles as stipulated in Article 9 point 5 in the Perja so that there are cases that have been attempted but have not succeeded in terminating the prosecution, until the issuance of SKP2 or Decision Letter for Termination of Prosecution.
ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA Sudahnan Sudahnan; Isetyowati Andayani
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.830

Abstract

Kemajuan kawasan kaki Surabaya-Madura terutama dilatarbelakangi oleh tujuan kemerdekaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan umum dan memenuhi tuntutan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor oleh pemerintah Indonesia membutuhkan lahan yang cukup luas sebagai tempat akses pembangunan di segala bidang sedangkan tanah yang ada dan akses langsung untuk pembangunan semakin berkurang sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan tidak hanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara tetapi meliputi pula sejumlah besar tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang aspek hukum terhadap pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan Madura terutama di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan sistem penentuan nilai harga tanah yang ditetapkan oleh tim penilai atas obyek tanah tersebut dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian bertujuan memberikan kejelasan hukum pengadaan tanah demi keperluan publik dan menjadi landasan dalam menetapkan nilai harga tanah bagi masyarakat.The progress of the Surabaya-Madura foot bridge area is mainly motivated by the goal of independence with development that serves the public interest and meets the demands of the Indonesian population from year to year while providing services to the community. The implementation of development in all fields and sectors by the Indonesian government requires a large area of land as a place to access development in all fields, while the existing land and direct access for development are decreasing so that it is not commensurate with the need for land. The need for land for development is not only land that is directly controlled by the state but also includes a large amount of land that is not directly controlled by the state. This study examines further the legal aspects of land acquisition for the development of the Madura area, especially in Sukolilo Barat Village, Labang, Bangkalan as the party who needs the land and the system for determining the value of the land price determined by the appraisal team for the land object from the Suramadu Regional Development Agency (BPWS). This research is normative with a legal and conceptual approach. The results of the study aim to provide legal clarity on land acquisition for public purposes and become the basis for determining the value of land prices for the community.
KAIDAH HUKUM ADAT DALAM PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL Ferry Herlius
Perspektif Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.831

Abstract

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap berkesesuaian dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Eksistensi hukum adat dalam pidana di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik namun masih ada beberapa celah hukum yang menyebabkan tumpang tindih wewenang salah satunya adalah wewenang jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara yang telah diadili oleh lembaga peradilan adat. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) ini adalah; 1) Keberlakuan kearifan lokal berdasarkan hukum pidana, 2) Hakikat penuntutan dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum rakyat (folk law) sebagai korelasi dari living law yang tumbuh selaras dengan sistem hukum lain dalam tatanan hukum Indonesia sedangkankearifan lokal menjadi patokan bentuk kebiasaan yang kerap kali digunakan di masyarakat, tidak semua nilai dalam hukum pidana adat juga dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara adat, konsekuensi adanya eksistensi masyarakat adat dan peradilan adatmenyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila perkara sudah diadili melalui mekanisme peradilan adat dan melaksanakan sanksi adat.The existence of customary law communities in Indonesia is recognized as long as it is deemed to be in accordance with the principles of the State of Indonesia as referred to in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of customary law in criminal matters in Indonesia is recognized in statutory regulations as well as in practice, but there are still several legal loopholes that cause overlapping authorities, one of which is the authority of the public prosecutor in prosecuting cases that have been tried by customary courts. Research using the statute approach, conceptual approach, and case approach are; 1) Applicability of local wisdom based on criminal law, 2) The nature of prosecution in relation to local wisdom. This study found that customary law is basically a folk law system as a correlation of living law that grows in harmony with other legal systems in the Indonesian legal order, while local wisdom becomes the benchmark for the form of habits that are often used in society, not all valuesin customary criminal law can also be applied as a legal basis in adjudicating customary cases, the consequence of the existence of indigenous peoples and customary courts is that prosecutors can stop prosecution if the case has been tried through customary justice mechanisms and implement customary sanctions.

Page 58 of 81 | Total Record : 801

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue