cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 60   61   62   63   64 
RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA Riza Alifianto Kurniawan
Perspektif Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.26

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran.This research is about examination of medical failure which conducted by doctors. Medical failure is a starting point for negligence or mal practice accusation. Negligence accusation has a relation with doctor and patient relationship. Doctor and patient relationship is a special relationship which different from other relation. Moreover, this relationship not only based on medical agreement between patient with doctor but also can be based on doctor obligation which regulated in their ethical code and it’s standard operational procedure.
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA Umi Enggarsasi
Perspektif Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.27

Abstract

Pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan. Kemudian mengembalikan kemampuan dan motivasi para narapidana. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana terdapat beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan yakni: Narapidana, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Masyarakat.The prisoners development based on Act Number 12 Tahun 1995 pertaining correction. There are several purposes of the prisoners development in prison. First is that to provide experiences and skills. Then to return the ability of prisoners and their motivation. In order the mentioned goals can be achieved, there are some factors that to be consider are: Prisoners, The officers of Prison, and Society.
PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Budiyono Budiyono
Perspektif Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i1.28

Abstract

Seiring dengan menguatnya isu korupsi, berbagai upaya atau langkah telah dilakukan pemerintah baik dari aspek substantif peraturan perundang-undangan korupsi, aspek struktur institusi penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi maupun dari aspek kultur masyarakat yang dibangun dalam rangka menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Berbagai upaya pembaharuan produk hukum dalam rangka penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut belum juga menunjukkan hasil yang maksimal. Dewasa ini kian banyak elit politik yang terjerat kasus korupsi. Melihat fenomena di atas tampak adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana untuk penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan sarana lain (non-penal) selain sarana pidana (penal) dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Along with the continuously rising of the corruption issue, various actions or steps has been taken by the government whether from the corruption aspect of substantive aspects, aspects of the structure of corruption eradication and cultural aspects of the community that was built in order to inculcate the values of anti-corruption. Various efforts to reform the legal product in order to control or perform an eradication of corruption, but it was not showing the maximum results. Today, a large number of political elites are entangled in corruption cases. This phenomenon shows an appearance of the limited ability of the law to prevent and eradicate the corruption. Thats why it required another means (non-penal) besides the criminal (penal) means, in the prevention of corruption.
PAKTA INTEGRITAS DI TENGAH SURAMNYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ahmad Basuki
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.31

Abstract

Korupsi di Indonesia saat ini mengindikasikan sistemik, endemik, dan dianggap  mengancam terhadap kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintahan, sehingga upaya pemberantasannya telah dilakukan melalui cara-cara yang istimewa (extra-ordinary measures). Belum optimalnya perbaikan komponen legal substance dan legal structure mendorong Presiden untuk mengintervensi perbaikan legal culture terhadap aspek perilaku dan performen pejabat publik dalam bentuk Pakta integritas dengan digulirkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Namun demikian kebijakan Presiden yang terkesan sporadis, dan tidak konsisten dalam penerapan dan penegakannya telah memperpanjang problem pemberantasan korupsi di Indonesia.Corruption in Indonesia is currently systemic, endemic, and considered threatening to public trust (public trust) on the performance of government, so that eradication efforts have been made through special ways (extra-ordinary measures.) Component repair is not optimum legal structure and legal substance to encourage the President to intervene in the improvement of legal culture and performen behavioral aspects of public officials in the form of integrity pact with Instruki No. 5 of 2004. The policies of President who impressed sporadic, and inconsistent in application and enforcement has extended the problem of combating corruption in Indonesia.
SISTEM PELAYANAN PERIJINAN HO (HINDER ORDONNANNNTIE) UNTUK KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.37

Abstract

Kegiatan ekonomi yang penting berpikir untuk mendukung pembangunan. Bagi mereka sistem perizinan tujuan adalah salah satu masalah membuat penghalang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi pada Kegiatan Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan masalah ini artikel ini akan membahas dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan hubungan antara sistem lisensi dan kegiatan ekonomi. Relasi ini untuk melindungi lingkungan dengan lisensi di sisi lain dan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi untuk bisnis kecil.Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.
IMPLIKASI HUKUM TEMASEK ATAS PEMBELIAN SAHAM INDOSAT DAN TELKOMSEL Ari Purwadi
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.38

Abstract

Temasek dalam pembelian saham Indosat dan Telkomsel telah melakukan cross ownership, sehingga Temasek dapat dikatakan memiliki posisi dominan yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha yang akan melakukan pembelian saham terkait dengan ketentuan persaingan usaha. Implikasi terhadap pembelian saham tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tindakan pelepasan saham dari salah satu perusahaan, justru kedua perusahaan itu menjadi sehat.Temasek in purchasing of share of Indosat and of Telkomsel have conducted ownership cross, so that Temasek can be told to have dominant position which prohibited by Antitrust Act. Thereby, can give Iesson to perpetrator of business to do purchasing of share related to rule of antitrust. Implication to purchasing of share of teresebut can result loss to consumer. Action release of share from one of the company, exactly both that company become healthyly.
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA Liliek Kamilah
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.39

Abstract

Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan memakan waktu lama dan biaya tidak kecil, karena itu, mencari mekanisme penyelesaian cepat, yaitu melalui mediasi yang mengimplementasikan ke dalam hukum agama sebagaimana diatur dalam aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.The process of settlement of disputes in the courts take a long time and cost is not small, therefore, look for a quick resolution mechanisms, namely through the mediation that is implemented into the law docket of religion as stipulated in the Supreme Court rule No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in court.
PENGGUNAAN TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP CONFLICT OF LAW DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Ria Tri Vinata
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.40

Abstract

Kegiatan sipil bisa lewat transaksi elektronik dalam bentuk keberadaan kontrak elektronik dan tort perkelahian. Karakter kaya transaksi elektronik tanpa batas (borderless), dapat menghasilkan hukum konflik. Konflik terjadi jika hukum tunduk pada hukum yang berbeda dalam domisili atau kebangsaan, perbuatan hukum yang dilakukan di negara asing, dan konsekuensi hukum yang terjadi di negara-negara asing. Menjelang konflik hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 mengatur konflik hukum. Statuta pertama memberikan pihak kebebasan untuk membuat pilihan yang baik dari hukum dan juga forumnya. Kedua, jika pilihan hukum tidak dibuat oleh aturan yang diterapkan dan forum yang bertanggung jawab yang disampaikan pada Teori Hukum Perdata Internasional.Civil activity can pass transaction of electronic in the form of existence of electronic contract and deed fights against law. Transaction of The electronic haves the character of without bound of state (borderless), hence can generate conflik of law. Conflik of law happened if law subject to differ in domicile or civic, deed of law is done in foreign state, and legal consequences happened in foreign state. Toward conflict of law, Information and electronic transaction Act 2008 arranges about conflict of law. Firstly the statuta gives freedom of the parties to do choice of law either and also its the forum. Second, if choice of law is not done by the parties hences, rule applied and forum in charge delivered at the International Private Law Theory.
TATA KELOLA KELAUTAN BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT UNTUKPEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN Dina Sunyowati
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.41

Abstract

Pembangunan Kelautan pada dasarnya harus memperhatikan lingkungan laut secara keseluruhan, termasuk wilayah pesisir, karena lingkungan laut yang menjadi komponen penting dalam mendukung kehidupan sistem global dan aset positif dirinya untuk kesempatan oleh pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan, diimbangi pembangunan ekonomi dan lingkungan yang mendukung kapabilitas baik di pantai atau di laut, berdasarkan Agenda 21 Bab 17. Kebijakan laut nasional meliputi 2 (dua) dimensi kepentingan nasional dan otoritas kedaulatan dan yurisdiksi, dan bunga Indonesia dan keterlibatan pada peraturan global dalam hukum internasional. Dicari aturan akan terwujud dalam bentuk tata kelola laut sebagai instrumen kebijakan laut. Tujuan yang ingin dicapai dalam konsolidasi pemerintahan laut adalah pembentukan pemerintahan laut baik di tingkat nasional, sehingga akan dapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan laut dalam setiap sektor, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Marine development basically must pay attention to marine environment as a whole, including its coastal zones, because marine environment  that become the important component of global life support system and positive asset itself to opportunity by sustainable development. Sustainable marine development, balanced out economic development and support capability environment whether in coastal or in the marine, based on Agenda 21 Chapter 17.  National ocean policy includes 2 (two) dimensions is national interest and authority of sovereignty and jurisdiction, and Indonesian interest and involvement at global regulations in international law. Wanted rules will be realized in the form of ocean governance as the instrument of ocean policy. The purpose that want to be reached out in consolidation of ocean governance is the establishment of good ocean governance in the national level, therefore it will be able to coordination and synchronize the ocean development in every sector, start from its planning, implementation, monitoring and evaluation.
ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN Sofyan Hadi; Tomy M. Saragih
Perspektif Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.43

Abstract

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Padahal secara nyata bahwa masalah fiskal dan moneter merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Daerah hanya boleh melakukan urusan fiskal melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk pemerataan pembangunan di daerah, sebaiknya pemerintah pusat tetap memegang kendali atas sumber-sumber pendapatan yang penting dan strategis, agar dapat diberikan ke daerah lain yang sumber pendapatannya masih minim.Consequences of the implementation of regional autonomy in Indonesia is the division of authority between the central government and the local government (the monetary and national fiscal decentralized). Though obviously that is a matter of fiscal and monetary affairs absolute central government. Area should only be done through the fiscal affairs of deconcentration. For equitable development in the region, the central government should retain control of the sources of revenue and strategic importance, that can be given to other areas of the source of income is still minimal.

Page 62 of 81 | Total Record : 801

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue