Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MALADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Andi Anas Chaerul M.]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.14601
<![CDATA[Abstract The Ombudsman carries out the function of settling public service disputes in terms of settling compensation, one of which is through special adjudication as stipulated in RI Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, the fact is that until now the Special Adjudication mechanism has never been implemented. The application of Special Adjudication by the Ombudsman of the Republic of Indonesia to state administrators who were maladministrated was ineffective. Factors affecting the ineffectiveness of the application of the Special Adjudication by the Ombudsman to state administrators who are maladministrated are legal factors in the absence of implementing regulations (Presidential Regulation) governing the mechanisms and provisions for compensation payments, factors for charging compensation, and human resource factors and facilities infrastructureKeywords: Ombudsman, Special Adjudication AbstrakOmbudsman melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pelayanan publik dalam hal penyelesaian ganti rugi yang salah satunya melalui jalan ajudikasi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun, faktanya hingga saat ini mekanisme Ajudikasi Khusus belum pernah dilaksanakan. Penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi adalah faktor hukum dengan tidak adanya aturan pelaksana (Peraturan Presiden) yang mengatur mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi, faktor pembebanan ganti kerugian, dan faktor sumber daya manusia dan sarana prasaranaKata Kunci : Ombudsman, Ajudikasi Khusus]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Nur Nashriany Jufri]]>;
<![CDATA[Tatiek Sri Djatmiati]]>;
<![CDATA[Lilik Pudjiastuti]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.12924
<![CDATA[Abstrak Kawasan hutan merupakan salah satu penyokong kelestarian lingkungan hidup. Hutan juga merupakan tempat berkembang biak flora dan fauna yang menjadi unsur sumber daya alam. Dalam perkembangan, kawasan hutan beralih fungsi menjadi tempat usaha pertambangan. Usaha pertambangan di kawasan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah dan negara tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan kerja sama dengan para investor. Namun, pengalihfungsian kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan hidup yang tentunya akan mengancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, insturmen hukum sangat diperlukan dalam melihat isu ini. Bagaimana substansi, struktur, dan budaya hukum berperan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan. Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalisir melalui penegakan hukum yang mencerminkan keadilan antar generasi.Kata Kunci: Hutan; Pertambangan; Lingkungan Hidup.AbstractForest area is one of the supporters of environmental sustainability. Forests are also a breeding ground for flora and fauna which are elements of natural resources. In its development, the forest area has been converted into a mining business. Mining business in the forest area not only brings economic benefits to the local government and the state but also can open employment and cooperation with investors. However, the conversion of forest areas for uncontrolled mining businesses can damage the environment which will certainly threaten its sustainability. Therefore, legal insturment is needed in seeing this issue. How the substance, structure, and legal culture play a role in realizing environmental management in forest areas in mining activities. That pollution and environmental damage are expected to be anticipated and minimized through law enforcement that reflects inter generational justice.Keywords: Forest; Mining; Living Environment.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA PRODEO ]]>
<![CDATA[Gracesy Prisela Christy]]>;
<![CDATA[Priya Tandirerung Pasapan]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13684
<![CDATA[Asas berperkara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya,namun penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya yang dibebankan oleh pengadilan adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli, juru bahasa juru sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya pemangilan dan perbuatan hakim lainnya. Pada perkara prodeo berdasarkan pelaksanaan putusan perkara perdata No. 182/Pdt.g/2013/Pn.Mks yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ditemukan hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya ; sehingga tujuan dari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni dijalankannya eksekusi dengan berdasarkan asas peradilan yang berlaku di Indones ia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman q2 HHHcepat, sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif. Kata Kunci : Perkara perdata, prodeo, eksekusi]]>
<![CDATA[BUDAYA LONGKO’ DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ]]>
<![CDATA[Edmondus Sadesto Tandungan]]>;
<![CDATA[Elfran Bima Muttaqin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13683
<![CDATA[AbstrakBadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi menegakkan kode etik anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kehadiran Badan Kehormatan DPRD memiliki arti yang sangat penting karena terkait dengan kehormatan para wakil rakyat di daerah. Dalam hal ini, keberadaan Badan Kehormatan adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota DPRD yang berisi aturan yang merupakan manifestasi atas landasan etik mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kabupaten Tana Toraja sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dalam konteks penegakan kode etik, selain penerapan normatif, strategi kebudayaan melalui perspektif budaya Longko’ sebagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Toraja seharusnya menjadi salah satu landasan bagi Badan Kehormatan untuk dapat mengimplementasikan fungsinya dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.Kata Kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik, Budaya Longko’ AbstractEthics Commite of Regional Council is one of complemantary organ which has function to enforce the code of ethic of Regional Council members when they carry out their duties and authority. Ethics Commite is very important because it is related to honorary of Regional Council members. It means, the existence of Ethics Code in order to enforce ethics code that contains rules about mandatory things, prohibited things or deeds which must not be committed by member of Regional Council. Tana Toraja District is known as a region with a very high culture. Enforcing the code of ethics, besides applied a normative rules, the Longko culture can be a cornerstone for Ethics Commite to implement its function to enforce the code of ethics of Tana Toraja Regional Council members. ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR ]]>
<![CDATA[Petrus Avelino Framayuka Tolang]]>;
<![CDATA[Geradin Mayella Jivisina Kotan]]>;
<![CDATA[Unchianus Natalius Tety Nahak]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.11525
<![CDATA[ABSTRACTThe development of technology in the world lately is very rapid, nuclear technology is widely applied in various fields. By utilizing nuclear energy, humans get huge benefits. The use of nuclear technology is also not spared from accidents. Nuclear accidents are caused by too much energy which is often very dangerous. In relation to nuclear issues with the legal consequences of the use of nuclear technology and environmental criminal liability.This research uses a normative juridical approach that is descriptive in nature with existing literature and regulatory studies relating to the environment and nuclear.The use of nuclear energy cannot be separated from the consequences of the law. due to the law in the form of a nuclear accident that causes a loss originating from radiation or combined radiation. This has an impact on the environment in the form of damage that has a negative effect on humans and ecosystems in general. Related to the legal consequences caused, it should be held liable according to law which in this case is criminally. In nuclear accidents related to the environment, individuals and corporations may be held liable for criminal penalties in accordance with the PPLH Law in the form of basic criminal penalties for individuals and also corporations or legal entities with principal penalties in the form of criminal fines and additional penalties in the form of confiscation of evidence, compensation, compensation, restitution, repair of damage resulting from criminal acts. The handling of this corporation is clarified by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations due to obscurity in the criminalization of corporations in the PPLH Law. As for punishment as a result of nuclear utilization which has an impact on the environment its nature is ultimum remedium or as a final remedy.Keywords: Nuclear Utilization, Nuclear Accidents, Criminal Liability.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT/TESTAMEN YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN LEGITIEME PORTIE BURGERLIJK WETBOEK (BW) ]]>
<![CDATA[Anastassia Tamara Tandey]]>;
<![CDATA[Ignasius Christian Sompie]]>;
<![CDATA[Chrispinus Zina]]>;
<![CDATA[Novalita Eka Christy Pihang]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563
<![CDATA[ AbstrakKematian seseorang yang meninggalkan harta warisannya diatur dengan hukum waris. Pengaturan dengan hukum waris ini, berguna untuk melindungi para pihak seperti ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris, terdapat 2(dua) jenis, yaitu ahli waris berdasarkan surat wasiat dan ahli waris berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk pembagian warisan yang berdasarkan surat wasiat terdapat pengaturannya, dikarenakan secara faktual pewaris dapat membuat surat wasiat yang pembagiannya ahli waris yang berhak menerima warisan mendapat lebih sedikit dibandingkan ahli waris yang diluar berhak mendapatkan warisan. Untuk melindungi ahli waris yang berhak menerima warisan dari surat wasiat yang terdapat penyimpangan diatur dengan legitieme portie atau bagian mutlak harus diterima ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan.Kata Kunci: Ahli Waris; Testamen; Legitieme Portie. AbstractThe death of someone who left his inheritance regulated by inheritance law. Arrangement with inheritance law is useful to protect parties such as heirs so that there is no dispute over the assets left by the heirs (people who leave property). Heirs, there are 2 (two) types, namely heirs based on a will and heirs based on statutory provisions. For the distribution of inheritance based on a will there is a regulation, because in fact the heir can make a will that the distribution of heirs who are entitled to inheritance gets less than the heirs who are outside entitled to inheritance. To protect the heirs who are entitled to inherit from a will with a deviation set with legitieme portie or a absolute part that must be accepted by the heirs who should be entitled to inheritKeywords: Heirs; Testament; Legitieme Portie. ]]>
<![CDATA[REFORMASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramli Haba]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13416
<![CDATA[AbstractThe objeZCDFctive of the research are to (1) reveal and explain the implementation of local Government functions in carrying out education program and the essence of authority possessed by each region, (2) reveal and explain the implementation of the authority possessed by each region based on Act No. 32 year of 2004 and Act 20 year of 2003 together with institutional synergy, and (3) reveal and explain the participation of the community in supporting the implementation of the program of education. The results show that: (1) The local government function in the field of implementing education program does not work optimally, (2) Free education program has not been optimally implemented and still needs improvement particularly those related to the national budget on education that is still in the range of 13%, and (3) Community participation in reality is still low, whereas in fact the community is one of the important elements in education. AbstrakPelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan berikut esensi kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah, dapat dikaji dengan mengungkap dan menjelaskan implementasi kewenangan yang dimiliki masing-masing daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 beserta sinerji kelembagaan, dan mengungkap dan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan fungsi pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal. Kedua, program pendidikan gratis belum berjalan optimal dan masih membutuhkan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan anggaran, yang hingga kini anggaran pendidikan masih minim. Ketiga, partisipasi masyarakat masih minim, padahal masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK KEPOLISIAN YANG DITUDUH MELAKUKAN PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA ]]>
<![CDATA[Kartika Sasi Wahyuningrum]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.11432
<![CDATA[Pentingnya perlindungan hak-hak penyidik dikarena banyaknya kasus mengenai tuduhan penganiayaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan. Sehingga sangat renta dialnggar hak-haknya. Dalam menjawab permasalahan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan teori. Serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperolehakan dianlisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya upaya serta pengaturan dalam memulikan hak-hak penyidik.]]>
<![CDATA[GAGASAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ]]>
<![CDATA[Herman Herman]]>;
<![CDATA[Abdul Razak]]>;
<![CDATA[Marwati Riza]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.12264
<![CDATA[AbstractA special medical court was formed to adjudicate medical disputes between medical personnel and patients. Therefore, a special court is needed to settle medical disputes, in which this special court hears/resolves medical disputes both criminal and civil, which is expected to be able to provide justice to all parties, especially to medical personnel. In this case the authors describe the concept of a special court of medical disputes which has its own peculiarities that is applying legal and medical principles in the court. In this study, the researchers used normative research methods. Where is meant by normative research is library law research. In conclusion, the special court in the settlement of medical disputes should be established to provide justice for the disputing parties, especially for medical staff because medical issues are something specific, so there is also a need for a judiciary that has the quality to resolve medical disputes laterKeywords: medical dispute; special medical court; medical personnel AbstrakPengadilan khusus medis dibentuk untuk mengadili sengketa medis antara tenaga medis dan pasien. Olehnya itu diperlukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa medis, dimana pengadilan khusus ini megadili/menyelesaikan sengketa medis baik secara pidana maupun perdata yang diharapkan mampu memberikan keadilan kepada semua pihak terutama kepada tenaga medis. Dalam hal ini penulis paparkan konsep pengadilan khusus sengketa medis yang memilki kekhasan tersendiri yang menerapkan prinsip-prinsip hukum dan medis dalam pengadilan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian normatif. Dimana yang dimaksud dengan peneltian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada kesimpulannya pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa medik seyogyanya dibentuk untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa terutama bagi tenaga medis karena persoalan medik adalah sesuatu spesifik sehingga dibutuhkan juga peradilan yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan sengketa medik nantinya.Kata kunci: sengketa medis, pengadilan khusus medis, tenaga medis]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.13924
<![CDATA[AbstractThe principle of Transparancy in Managing Village fund is certainly very necessary, society or public needs open access to information regarding village fund management. Therefore with the principle of transparency I every village fund management automatically the government or village apparaturs will be more carefull in exercising their authority properly by promoting the principle of tranparancy, so that the community later give trust entirely to the government to provide welfare or benefit through management or utilization the village fund.Keyword: Transparancy, Management, Village Fund AbstrakAsas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, Masyarakat atau Publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu dengan adanya Asas Transparansi tersebut di setiap pengelolaan Dana Desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini pemerintah atau perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya secara baik dengan mengedepankan asas transparansi tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan atau pemanfaatan Dana Desa tersebut.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa ]]>
