Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
208 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Ashar Sinilele]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4053
<![CDATA[In article 1338 of the Civil Code of paragraph 3, namely: "An agreement shall be executed in good faith." A treaty at the commencement of the implementation of the treaty and at the time of execution of the original agreement, especially in the case of land sale agreements, parties who are well-meaning and act honest and compliance with applicable rules, must receive fair treatment and protection of the law by not forgetting the purpose of the rule of law in order to create a balance between the various interests concernedKeywords: good faith, buying and selling landDalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3, yaitu : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Suatu perjanjian pada waktu dimulainya pemberlakuan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian jula-beli terutama dalam hal perjanjian jual-beli tanah, pihak yang beritikad baik dan bertindak jujur serta berkepatuhan akan aturan yang berlaku, haruslah mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dengan tidak melupakan akan tujuan dari peraturan hukum tersebut agar tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bersangkutanKata kunci : itikad baik, jual-beli tanah]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME INDONESIA ]]>
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2819
<![CDATA[Kajian mengenai konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyatThe study of the constitution increasingly important in modern countries today, even generally reveals itself as a constitutional state, both of constitutional democracy and a constitutional monarchy. The Constitution is no longer simply a term to describe a legal document, but becomes an understanding of the basic principles of the organization of the state (constitutionalism) adopted in almost all countries, including countries that do not have a constitution as a legal document written and that puts supremacy of power on parliament as an expression of popular sovereignty]]>
<![CDATA[BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Syafruddin Muhtamar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3671
<![CDATA[One of the most fundamental principles of Good Governance is the principle of participation. The more substantial public participation in the decision-making process the better the government's policy products. The national development planning system regulated in the form of legislation, has incorporated the principle of participation in such instruments. However, in some respects, the legislation has not been set ideally about the normative limits on the extent to which the public participation is real can be done, so as to guarantee the quality of the resulting product policies. The lack of seriousness of government in applying the principle of participation in the system of development planning finally Positioning society in symbolic participation, not on substantial partisipation.Keyword : Good Governance, Participation, Development PlanningSalah satu prinsip Good Governance yang paling mendasar adalah prinsip partisipasi. Semakin subtansial partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maka semakin baik produk kebijakan pemerintahan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam bentuk perundang-undangan, telah memasukkan prinsip partisipasi dalam instrumen hukum tersebut. Namun dalam tataran tertentu, perundang-undangan tersebut belum mengatur secara ideal mengenai batas-batas normatif mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat itu secara nyata dapat dilakukkan, sehingga menjadi jaminan kualitas atas produk kebijakan yang dihasilkan.Ketidakseriusan pemerintah dalam penerapan prinsip partisipasi dalam sistem perencanaan pembangunan akhirnya memposisikan masyarakat dalam partisipasi simbolik, bukan pada partrisipasi subtansial.Kata Kunci : Good Governance, Partisipasi, Perencanaan Pembangunan]]>
<![CDATA[PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[erlina erlina]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3662
<![CDATA[In the management of the company is not uncommon there are transactions that contain conflict of interest (conflict of interest) and almost can not be felt if there are parties who harmed. The principle of good corporate governance serves to control the behavior of corporate managers not to act only benefit the company but also shareholders or equate the interests of shareholders with corporate managers and provide benefits to the environment in which the company conducts business activities. Keyword: conflict of interest, good corporate governanceDalam pengelolaan perusahaan tidak jarang terdapat transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) dan nyaris tidak dapat dirasakan kalau ada pihak yang dirugikan. Prinsip good corporate governance berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham atau menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.Kata Kunci: konflik kepentingan, good corporate governance]]>
<![CDATA[ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ]]>
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3627
<![CDATA[The house is a basic need that has a role in the forming the character and personality of the nation. In order to accommodate the needs of people to own a home, then the banks offering credit facilities (KPR). However, in practice, some clauses does not yet reflect the good faith principle that should be applied in an agreement. Therefore, the agreement made by the banks should heed the principle of good faith in every clause of the agreement as well as to adjust to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.Keywords: principle of good faith, KPR Agreement Rumah merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, maka pihak perbankan menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun dalam praktiknya, beberapa klausul dalam Perjanjian KPR belum mencerminkan adanya asas iktikad baik yang seharusnya diterapkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, Perjanjian KPR yang dibuat oleh pihak perbankan seharusnya mengindahkan asas iktikad baik dalam setiap klausul perjanjiannya serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci : Asas Iktikad Baik, Perjanjian KPR ]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Herman Herman]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058
<![CDATA[Positive legal arrangements on service users have not been effective in ensnaring and tackling online prostitution, as it does not in any way govern the users of services in an online prostitution crime. The system of settlement of criminal acts of online prostitution services pursuant to Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography does not specify the provisions on the users of online prostitution services specifically, so that these two laws can not entrap service users in the practice of online prostitution.Keywords: Online prostitution, service users Pengaturan hukum positif terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Sistem penyelesaian tindak pidana pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online.Kata kunci : Prostitusi Online, pengguna jasa]]>
<![CDATA[FORMAT KELEMBAGAAN DAN POLA HUBUNGAN MPR DENGAN DPR DAN DPD PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Yusdar Yusdar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2824
<![CDATA[Format Kelembagaan dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui format kelembagaan MPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, serta pola hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Analisis terhadap pengolahan data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral dengan ciri khas bikameral sedang (soft bicameralisme) dan pola hubungan antara MPR, DPR, dan DPD merupakan pola hubungan ”nebengeordnet” atau hubungan horizontal atau hubungan satu level yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.Institutional format and pattern of relations with Parliament and Council Assembly after the amended Constitution of 1945. This study aims to determine the institutional format of the MPR and the pattern of relations between the DPR and DPD. MPR after the amendment to the Constitution of 1945 NRI. Analysis of the processing is to use a qualitative descriptive analysis. These results indicate that Indonesia adopt a representative system with a bicameral representative system is the hallmark of a bicameral (medium strength bicameralism) and the pattern of the relationship between MPR, DPR and DPD is the pattern of relationships that are mandated by the Constitution of 1945 NRI.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALURAN OBAT KERAS DAFTAR G OLEH BADAN POM DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Suriangka]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044
<![CDATA[AbstractThe form of legal protection against consumers conducted by Balai Badan POM in Makassar has been in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Then the distribution of medicines has been regulated in the Regulation of the Head of POM of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2013 on Management Guidance of Pharmaceutical Precursor and Drugs Containing Precursors. The role of POM in Makassar is in accordance with the vision and mission of BPOM's mission in protecting the public from drug and food products that endanger health is poured in full spectrum surveillance system from pre-market to post-market control accompanied by law enforcement and community empowerment efforts.Keywords: Consumer Protection, Hard Medication AbstrakBentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Badan POM di Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.kemudian penyaluran obat obatan telah diatur dalam peraturan kepala badan POM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor.Peranan Balai Besar POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[abd. rais asmar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668
<![CDATA[Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah bersandar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Keutuhan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa besar kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Governor is administration of the district government domiciling as local self government and local field government and responsible to president. Domiciling as local self government relying on form of what overflows of the authority for the shake of efficiency, efektivity, and accountability government in province area and domiciling as local field government of pursuant to mandate to cut short the conduct of the governance. perfection of relation of central government and local government is also determined by how big domicile governor as local field government..]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR BERSIH ATAS LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “UE TANAH” KABUPATEN TOJO UNA-UNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Nurdiyana Tadjuddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3667
<![CDATA[Services provided by PDAM "LAND UE" Kabupaten Tojo Una-Una Central Sulawesi Province must provide protection for clean water consumers based on Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (Consumer Protection Law). PDAM "LAND UE" In providing clean water services to consumers is in accordance with the Consumer Protection Act because it has been able to fulfill the consumer rights as mentioned in Article 4 of the Consumer Protection Act. However, the "LAND EU" taps can improve their performance and improve services to the public for maximum leverage and consumers as customers should be aware of their rights Keyword: Clean water service, Consumer Protection Pelayanan yang diberikan oleh PDAM “UE TANAH” Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah harus memberi perlindungan bagi konsumen air bersih berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). PDAM “UE TANAH.” Dalam memberikan pelayanan air bersih kepada konsumen sudah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen karena telah dapat memenuhi hak-hak konsumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Namun, hendaknya PDAM “UE TANAH” dapat memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan konsumen sebagai pelanggan seharusnya menyadari hak-haknya.Kata Kunci: Pelayanan air bersih, Perlindungan Konsumen]]>
