Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
208 Documents
<![CDATA[PENERAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI DAN KUHPERDATA DI KABUPATEN BONE (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE ]]>
<![CDATA[Suwardi Bahtiar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i1.4594
<![CDATA[AbstractEndowment system according to hukumadat in Sub-Province of Bone that is division of inappropriate heritage part of which its is it him accepted, in division of heritage finished upon mutual consensus without passing Justice of local Religion. Pursuant to Section 185 sentence (1), one can heir because replacement of place is one who is replaced by its child should have passed away in advance from heir and also one who is replaced by its child represent heir of andaikata he above the ground. Besides, top-drawer condition is that heir goodness which in fact and also substitution heir have to believe in Islam. Keyword : Heir Substitution AbstrakSistem pewarisan menurut hukumadat di Kabupaten Bone yaitu pembagian warisan tidak sesuai bagian yang semestinya diterima, dalam pembagian warisan diselesaikan secara musyawarah tanpa melalui Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[Andi Safriani]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.3654
<![CDATA[Indonesian as the law state to regulate many aspect in living society, for example in green area. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in statuted Republic of Indonesia 1945 and then to arrange again in statuted number 26, 2007 . Green Opened Area have important existence like to arrangement in statuted number 26,2007 that a green opened area have a minimum portion about 30 percent from city area. Green opened area have important function to city plan because with green opened area we can grow up about a quality environment.Keywords: Green Opened Area, ArrangementIndonesia sebagai negara hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, contohnya ruang hijau. Landasan yuridisnya terdapat dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No.26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau sangat pentin keberadaannya dalam UU No. 26 Tahun 2007 dimana ruang terbuka hijau memiliki porsi 30 persen dari ruang kota. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang penting untuk perencanaan kota karena dengan ruang terbuka kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan.Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pengaturan]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK ]]>
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4063
<![CDATA[The dispute over the tax debt begins and the difference of opinion between the taxpayer and the Fiskus. Then the Taxpayer concerned filed his objection. In submitting such dissent and objection must be done by the Taxpayer in writing as a proof of evidence for subsequent verification efforts to the Tax Court by Appeals mechanism or Claim for the outstanding tax bills. Before applying for the Taxpayer's appeal must first check the decision and appeal of the appeal requirement and the claim on the outstanding tax invoice.Keywords: Tax Debt Disputes, Tax Court Sengketa utang pajak berawal dan perbedaan pendapat antara Wajib pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada Pengadilan Pajak dengan mekanisme Banding atau Gugatan atas tagihan Pajak terutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding dan gugatan atas tagihan pajak terutang.Kata kunci : Sengketa Utang Pajak, Pengadilan Pajak]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TERHADAP MEREK YANG BERSIFAT GENERIC DAN DESCRIPTIVE ]]>
<![CDATA[erlina elina]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3623
<![CDATA[Brand is considered has no distinguising features (incapable of becoming distinctive), if the sign is too simple or too complicated. general (generic) or have become public property (public domain) same with a descriptive brand. The brand can not be registered because it has no differentator power or weak differentiator even.Keywords: generic, public domain, descriptive, differentiator, brandMerek dianggap tidak memiliki daya pembeda (incapable of becoming distinctive), apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit . bersifat umum (generic) ataupun telah menjadi milik umum (public domain) Demikian halnya merek yang bersifat descriptive. Merek.merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena samasekali tidak mempunyai daya pembeda atau lemah daya pembedanya.Kata Kunci : generic, public domain, descriptive, daya pembeda, merek ]]>
<![CDATA[URGENSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Basyirah Mustarin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054
<![CDATA[Amil zalcat institution as zakat managers acting as a bridge between Muzakki with Mustahik in collecting zakat funds, then manage and distribute the zakat funds properly and appropriately targeted to Asnaf recipients of zakat mentioned in Al-Quran. The management of zakat funds professionally conducted by zalcat amil as well as on the mustahiq side guarantees the proper delivery of the mandate, can also help to alleviate the community from the very urgent poverty problem today. Zakat funds used to empower the poor and needy will productively seek the transformation of mustahiq that has been memetaforsa into muzakki can help and more useful for other mustahiq. Keywords: Urgency, Management, Institute of amil zakat Lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat yang bertindak sebagai jembatan penghubunga antara Muzakki dengan Mustahik dalam mengumpulkan dana zakat, kemudian mengelola serta mendistribusikan dana zakat tersebut secara benar dan tepat sasaran kepada para Asnaf penerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pengelolaan dana zakat secara profesional yang dilakukan oleh lembaga amil zakat selain pada sisi mustahiq menjamin tersalurkannya amanah dengan tepat, juga dapat membantu mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan yang amat urgen sekarang ini. Dana zakat yang dipergunakan memberdayakan kaum fakir dan miskin secara produktif akan mengupayakan terjadinya transformasi dari mustahiq yang telah bermetaforsa menjadi muzakki dapat membantu dan lebih bermanfaat lagi bagi para mustahiq lainnya.Kata kunci : Urgensi, Pengelolaan, Lembaga amil zakat]]>
<![CDATA[PENGARUH SISTEM POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI ]]>
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2820
<![CDATA[Dalam sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia, pasti mengalami berbagai masalah untuk menemukan jati diri bangsa. Sekalipun Negara sudah memiliki ideologi yang dinyatakan sejak awal berdirinya suatu negara. Indonesia misalnya telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus sebagai jati diri bangsa. Sistem politik adalah salah satu masalah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Khususnya system politik terkait pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.In an emerging democracy such as Indonesia, would experience various problems to find their national identity. The state already has an ideology that is expressed from the outset of a country. Indonesia for example has laid Pancasila as the state ideology as well as their national identity. The political system is one of the issues that can affect the behavior of corruption. It is particularly relevant to political system elections of regional heads or representatives of the people.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO. I TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Anggraeni Arif]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.4002
<![CDATA[According to Section 2 sentence (1) and ( 2) in statued Number 1,1974 connubial that marriage held true [by] if [done/conducted] [by] according to religion and belief [is] and also noted by marker officer marry to publish the act marry the. Marriage without act marry can be happened [by] because various cause one of them is avoid the polygamous conditions in UU No. 1 Year 1974. On the contrary, according to law of islam and Kompilasi punish the Islam ( KHI) [of] a[n marriage fulfilled the foundation and marriage condition ( underhand) considered to be [by] a valid marriage although [is] not noted by marker officer marry the. Marriage without act marry to cause the law [of] [at] Wife and child [of] concerning wife rights, heritage, and child confession. To avoid the [the] mentioned, they [is] given [by] a opportunity to raise the Istbat Marry To Religion Justice.Keywords: Marriage, Act Marry, Islamic LawMenurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum islam dan Kompilasi hukum Islam (KHI) suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (dibawah tangan) dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai hak-hak istri, kewarisan, dan pengakuan anak. Untuk menghindari hal tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan Istbat Nikah Ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Perkawinan, Akta Nikah, Hukum Islam]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No : 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Herman Herman]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3663
<![CDATA[The existence of a dissenting opinion in the case investigation of corruption in terms of juridical reference to the Act No. 48 year 2009 on the judicial power. Based on the philosophical the existence of a dissenting opinion in a case of corruption as an extraordinary crime does not eliminate its essence as an extra crime. Application of the dissenting judges that occur analyzed show a dissenting judge believes the defendant is not an act of corruption but the crime of forgery under article 263, paragraph 1 of the Criminal Code and not the competence of the Corruption Court, Rather Competence General Court.Keywords: Dissenting Opinion, Corruption Decision Eksistensi dissenting opinion dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dari segi yuridis mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis eksistensi dissenting opinion dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak menghilangkan esensinya sebagai kejahatan extra. Penerapan dissenting opinion hakim yang terjadi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan hakim yang dissenting opinion berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tipikor melainkan Kompetensi Pengadilan Umum.Kata Kunci : Dissenting Opinion, Putusan Korupsi ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK ]]>
<![CDATA[Mira Nila Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i1.3628
<![CDATA[Invasion of the United States (US) to Iraq in 2003 causing many violations of international law, especially humanitarian law. Iraqi prisoners has been mistreated by the US soldier in International Law site is a member of the army who were detained or arrested in the fight so it should be treated as POWs (Prisoners of War / POW). Meanwhile, there are provisions in international law regarding the treatment of prisoners of war has been stipulated in an international treaty. Therefore, it’s defenetely needed protection of prisoners of war under international law and the US responsibility and the army for such actions.Keywords: Humaninter Law, Prisoner of War Invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 menyebabkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter. Tawanan Irak yang dianiaya tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang (Prisoners of War / POW). Sementara itu, terdapat Ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan perlindungan tawanan perang berdasarkan ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.Kata Kunci : Hukum Humaninter, Tawanan Perang ]]>
<![CDATA[PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i2.4059
<![CDATA[The research was carried out in the city of Makassar, Sulawesi Sealatan that is at the State Prosecutor's Office Makassar and Makassar District Court. This study aims to determine the strength of the witness evidence of crown in legislation and to know the implementation of the crown witness in a criminal testimony in the Makassar District Court. The result of the research shows that the strength of Mahkota witness evidence is the same as the witness in general and is in accordance with the applicable law.Keywords: Mahkota Witness, Corruption Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Sealatan yaitu pada instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan alat bukti saksi mahkota dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui implementasi saksi mahkota dalam kesaksian pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya kekuatan alat bukti saksi Mahkota sama seperti saksi pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Kata kunci : Saksi Mahkota, Korupsi]]>
