Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dimensi

jurnaldms
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 20859996 EISSN : 25990004 DOI : http://dx.doi.org/10.33373/dms.v8i3

Core Subject : Economy, Humanities, Education, Art,

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education

Arjuna Subject : -

Articles 679 Documents

8 9 10 11 12

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM Puspitasari, Meri Enita; Setyobudi, Yustinus Farid; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

This research entitled Factors Affecting Compliance Implementation of Public Service Government of Batam. This study aims to determine the factors that influence the level of compliance of public service providers in the City of Batam. This research is useful to provide recommendations solutions and strategies to improve adherence public service providers.This research is a qualitative descriptive study. This study took place at the Department of Health and Department of Education Batam. The variables of this study were (1) Factors compliance behavior as independent variables, (2) Compliance with the Public Service Operator in accordance with Law No. 25 About the Public Service as the dependent variable. Data collection techniques with observation, interviews and documentation and questionnaires as secondary data. This research data analysis techniques using analysis of data reduction, data presentation and conclusion / verification.Results of this study based on behavioral factors, namely compliance in providing services to the public, the Department of Education and the Health Department in the knowledge, attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. While in service execution factors that in the implementation of the service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regulation No. 1 Year 2014 area Implementation of services carried out can be seen that the start of the awareness factor, organizational factors, factors rule, factor income, capabilities and skills, as well as service facilities factor, getting a response different from service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.Â Â Â Â Â Conclusion The research is Factors compliance behavior: In providing service to the community, required the Department of Education and Department of health knowledge,attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. But the results of this research that the compliance behavior factor still does not work as mandated by the Act. And Factor implementation of the service: In the implementation of service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regional Regulation No. 1 Year 2014. Implementation of services carried out can be seen that the factors of consciousness, organization, rules, income, ability and skills, as well as service facilities, got a different response from the service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.

ANALISIS PENERAPAN DATA MINING DALAM MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN SAMSAT BATAM Firdaus Hamta
JURNAL DIMENSI Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2012)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Dalam reformasi birokrasi saat ini penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sorotan dan isu strategis, penekanan pada reformasi birokrasi umumnya meliputi peningkatkan kapasitas birokrasi, profesionalisme aparatur pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku, responsif, transparan, akuntabel dan penyederhanaan sistem.SAMSAT Batam sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan berbagai upaya perbaikan disegala bidang untuk mengoptimalkan pelayanan yang prima pada masyarakat, oleh karena itu penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia (SDM), pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan acuan penyelenggaraan pelayanan. Dan dalam perkembangannya masyarakat sebagai pengguna (customer driven government) baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan ikut memberikan sumbangsih baik dukungan moril maupun saran (kritikan) yang konstruktif.Orientasi prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah, memberi rasa keadilan serta mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat sebagai penerima pelayanan, maka Pemerintah membuat ukuran-ukuran dasar dan prinsip pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Men.PAN Nomor: 63/Kep/M. PAN/7/2003 dan yang kemudian dikembangkan menjadi 14 (empat belas) unsur yang relevan sebagai unsur yang harus ada dan menjadi dasar pungukuran kepuasan masyarakat yaitu: 1. Presedur, 2. Persyaratan, 3. Kejelasan Petugas, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung Jawab, 6. Kemampuan, 7. Kecepatan Pelayanan, 8. Keadilan, 9. Kesopanan dan Keramahan, 10. Kewajaran Biaya, 11. Kesesuaian Biaya, 12. Ketepatan Waktu, 13. Kenyamanan, 14. Keamanan.Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Batam yang berlokasi di Gedung Graha Kepri No. 8 Batam Center, populasi penelitian pada penelitian ini adalah para wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan simple random sampling dengan besaran sampel 100 orang, namun untuk lebih repsentatif maka penulis menambah 150 sampel maka total sampel 250 orang (wajib pajak).Dari hasil analisis dengan pendekatan analisis data mining yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan SAMSAT Batam 94.04%, dengan tingkat validitas 79.6%, dengan demikian saat ini pelayanan SAMSAT Batam menurut pandangan masyarakat sebagai pengguna pelayanan relatif prima.

ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN PADA BPR SEJAHTERA BATAM Lukmanul Hakim
JURNAL DIMENSI Vol 5, No 1 (2016): JURNAL DIMENSI (MARET 2016)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Analisis Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Pada BPR Sejahtera Batam ”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh brand image terhadap keputusan konsumen BPR Sejahtera Batam, serta untuk menganalisis dari variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk BPR Sejahtera Batam. Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif yang di peroleh dari jawaban kuesioner yang di sebarkan kepada sejumlah responden dengan jumlah populasi 773 nasabah, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 89 responden di tentukan dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, dan teknik pengujian data pada penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat di simpulkan. Pertama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (citra produsen) terhadap variabel terikat (keputusan konsumen). Hal ini terbukti dari nilai positif uji t dengan nilai thitung 2.051 ttabel 1,663 serta memiliki nilai signifikan sesbesar 0,043 yang lebih kecil dari 0,05. Kedua terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (citra konsumen) terhadap variabel terikat (keputusan konsumen). Hal ini terbukti dari nilai positif uji t dengan nilai thitung 2.079 ttabel 1,663 serta memiliki nilai signifikan sebesar 0,041 yang lebih kecil dari 0,05. Ketiga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (citra produk) terhadap variabel terikat (keputusan konsumen). Hal ini terbukti dari nilai positif uji t dengan nilai thitung 2.336 ttabel 1,663 serta memiliki nilai signifikan sebesar 0,022yang lebih kecil dari 0,05. Dari ketiga variabel bebas diatas, variabel citra produk yang memberikan pengaruh yang dominan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk tabungan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan (0,022) lebih signifikan di banding variabel lainya.

REFORMASI BIROKRASI GUNA MENGEFEKTIFKAN KINERJA PEMERINTAH DI INDONESIA Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Sejak lahir sampai sekarang, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya birokrasi. Kita lahir langsung berhadapan dengan birokrasi di dinas catatan sipil dan kependudukan. Apalagi sekarang, hampir tiap hari kita berhadapan dengan birokrasi, misalnya jika kita ingin mengurus KTP, Paspor, atau SIM yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya, kita langsung dihadapkan pada birokrasi, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun di kepolisian di tingkat Polres (Kabupaten).Birokrasi merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diterima dari hipotesis bahwa negara mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang besar. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab birokrasi.Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dikarenakan selama ini birokrasi identik dengan segala macam bentuk patologi yang dideritanya.

AN ANALYSIS OF APOLOGY USED BY THE FIRST SEMESTER OF ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS OF UNRIKA Sri Sugiharti
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

This study focuses on the apology used by the English Department Students of unrika, Batam. Te sample can be taken 10 %-15%. So, in this study the writer takes 10 % of the total population. So, the number of sample is 16 students as the respondents of this study .The use of “excuse” is most often used in saying when they come late 56,25%, then use of “sorry” is most frequently used when the respondents do not come to campus. The use of sorry is most often used when the respondents do not assigment75 %. So, the use of “sorry” is the most frequently used in saying of apology

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Maileni, Dwi Afni
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.Proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka berkas permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman dimana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan PVT. Untuk permohonan hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selain permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Bagi para pemilik atau pemegang hak PVT akan mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki maka para pemilik atau pemegang hak PVT tersebut dapat menuntut melalui jalur hukum pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan dapat diperoleh melalui gugatan perdata, dimana jika suatu hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan dapat diterima apabila terbukti bahwa varietas yang digunakan adalah varietasyang telah mendapatkan perlindungan terhadap varietas tanaman (hak PVT). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, tidak ada perlindungan hak ekonomi bagipemulia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman masih sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani (farmer’s rights)dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik tradisional petani. Penulis menyarankan agar Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman direvisi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang belum terdapat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemulia dan petani.

SPIRITUAL INTELLEGENCE R, Ramdani
JURNAL DIMENSI Vol 5, No 2 (2016): JURNAL DIMENSI (JULI 2016)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

The ability of understanding mathematical concepts and was a math learning goals stated by the Ministry of Education, and was a very important aspect in learning mathematics. Lack of understanding of mathematical concepts students will affect the quality of student learning that result in low student achievement in school, it was also happening in SMP N Lembah Gumanti. Think Talk Write learning strategies was one alternative to improve the liveliness and creativity of students in learning.This research is a Quasi Experiment. The population in this study were students of SMP N Lembah Gumanti District. The samples in this study were students of class VIII 1 SMP N 3 Lembah Gumanti as experimental class and VIII 2 grade students as a class randomly selected controls. Instrument used was a written test. The data obtained were analyzed using ANCOVA test (analysis of Covariance).The results showed that the ability of understanding the overall concept and capable students who are taught by low initial learning strategy TTW higher than students taught with conventional learning.

Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI (MARET 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif

PERFORMANCE KINERJA DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN DITINJAU DARI ASPEK SUPERVISI DEKAN PADA TAHUN AKADEMIK 2012-2013 Efendi, Yarsi
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

This research is intended to find out the effectively influence of Dean’s Supervision on Lecturer’s Work Performance of Universitas Riau Kepulauan Batam. Academic year 2012-2013. The population of this research were all 120 lecturers of Universitas Riau Kepulauan Batam. Academic year 2012-2013. This research used total sampling technique and all 120 members of population are taken to respondents. The collection of the data of this research used questionnaire. The data analysis technique used linier regression with level significantly is 5 %.The result of the research showed that the effectively influence of Dean’s Supervisision have positive and very significant on effort to Lecturer’s Work Performance of Universitas Riau Kepulauan Batam on academic year 2012-2013 . Effective contribution of dean’s supervision had 22,6%. It is mean 73,4% simultaneously contributing of another factors.

PENEGAKKAN HUKUM ALIRAN SESAT DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG UNDANG PNPS NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA Abra, Emy Hajar
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Aliran sesat menjadi problematic tersendiri dalam penegakkan hukum di Indoensia. Undang Undang PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah sekian lama hadir, nyatanya belum mampu dimaknai dengan bijak oleh banyak kalangan. Permasalahan kemudian muncul, ketika para pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan mengatakan bahwa undang undang tersebut telah melanggar Konstitusi. Sekalipun permohonan yang di ajukan oleh para pihak ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi, namun yang sering kali dilupakan adalah bahwa negara kita adalah negara hokum, hal tersebut dengan tegas dituangkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, artinya bahwa tiap individu tanpa terkecuali harus tunduk pada tiap aturan yang berlaku. Selain itu, yang menjadi dasar argument bagi mereka yang kontra terhadap undang undang aliran sesat adalah, Hak Asasi Manusia. Mereka yang tidak setuju terhadap undang undang aliran sesat, seringkali berargumen bahwa undang undang tersebut telah melanggar hak asasi seseorang, nyatanya pasal 28J UUD 1945 membatasi kebebasan tersebut dengan sangat bijak. Maka bebas itu bukan tanpa batas sebagaiman ditafsirkan, namun Undang Undang dihadirkan sebagai pagar pembatas demi terciptanya keadilan dalam bernegara.

Page 10 of 68 | Total Record : 679

8 9 10 11 12

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025) Vol 14, No 2 (2025): JURNAL DIMENSI (JULI 2025) Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025) Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024) Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024) Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023) Vol 12, No 2 (2023): JURNAL DIMENSI (JULI 2023) Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023) Vol 11, No 3 (2022): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2022) Vol 11, No 2 (2022): JURNAL DIMENSI (JULI 2022) Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022) Vol 10, No 3 (2021): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2021) Vol 10, No 2 (2021): JURNAL DIMENSI (JULI 2021) Vol 10, No 1 (2021): JURNAL DIMENSI (MARET 2021) Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020) Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020) Vol 9, No 1 (2020): JURNAL DIMENSI (MARET 2020) Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019) Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019) Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019) Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019) Vol 7, No 3 (2018): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2018) Vol 7, No 2 (2018): JURNAL DIMENSI (JULI 2018) Vol 7, No 2 (2018): JURNAL DIMENSI (JULI 2018) Vol 7, No 1 (2018): JURNAL DIMENSI (MARET 2018) Vol 7, No 1 (2018): JURNAL DIMENSI (MARET 2018) Vol 6, No 3 (2017): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2017) Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017) Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017) Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017) Vol 5, No 3 (2016): Volume 5 No.3 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5 No.2 2016 Vol 5, No 3 (2016): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2016) Vol 5, No 2 (2016): JURNAL DIMENSI (JULI 2016) Vol 5, No 1 (2016): JURNAL DIMENSI (MARET 2016) Vol 5, No 3 (2016): JURNAL DIMENSI Vol 5, No 2 (2016): JURNAL DIMENSI Vol 5, No 1 (2016): JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): Volume 4 No.2 2015 Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2015) Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI (JULI 2015) Vol 4, No 1 (2015): JURNAL DIMENSI (MARET 2015) Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI Vol 4, No 1 (2015): JURNAL DIMENSI Vol 4, No 1 (2015): JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 No.1 2014 Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2014) Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI (JULI 2014) Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI (MARET 2014) Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI Vol 3, No 1 (2014): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 3 (2013): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2013) Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013) Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI (MARET 2013) Vol 2, No 3 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 3 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2012) Vol 1, No 2 (2012): JURNAL DIMENSI (JULI 2012) Vol 1, No 1 (2012): JURNAL DIMENSI (MARET 2012) Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 2 (2012): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 2 (2012): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 1 (2012): JURNAL DIMENSI Vol 1, No 1 (2012): JURNAL DIMENSI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sri Langgeng Ratnasari

Contact Email
dsarisucahyo@yahoo.com

Phone
+62778-392752

Journal Mail Official
dimensijurnal2012@gmail.com

Editorial Address
Jln. Pahlawan No,99 Batuaji Batam - Kepulauan Riau Indonesia

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sri Langgeng Ratnasari

Contact Email dsarisucahyo@yahoo.com

Phone +62778-392752

Journal Mail Official dimensijurnal2012@gmail.com

Editorial Address Jln. Pahlawan No,99 Batuaji Batam - Kepulauan Riau Indonesia

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sri Langgeng Ratnasari

Contact Email
dsarisucahyo@yahoo.com

Phone
+62778-392752

Journal Mail Official
dimensijurnal2012@gmail.com

Editorial Address
Jln. Pahlawan No,99 Batuaji Batam - Kepulauan Riau Indonesia

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA