cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2024)" : 16 Documents clear
Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel Rr. Aline Gratika Nugrahani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p08

Abstract

This article aims to examine the articles in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which was debated by Ahmad Dhani and Once as the basis for arguments regarding royalties. Ahmad Dhani is of the opinion that based on Article 9, Once as a vocalist must pay royalties when performing the songs of the Dewa band he created. Meanwhile, based on Article 23 according to Once, at a music performance, vocalists do not need to ask for permission or license and do not need to pay royalties, because there is an institution that specifically takes care of this, namely LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). This article was written using normative research methods with a statutory and case approach. The first part discusses the background to the disagreement between Ahmad Dhani and Once, then it discusses royalties and its problems in Indonesia and the final part examines the accuracy of the articles used by Ahmad Dani and Once as the basis for arguments, so that it is found which articles should be used in resolve licensing and royalty issues. Finally, three conclusions can be drawn, first, the two articles mentioned above can be used as a basis for applying for licenses and collecting royalties for songwriters, only that Article 9 regulates in general that creators are entitled to licenses and royalties, while Article 23 delegates matters regarding licensing and withdrawal of song royalties can be done through LMK. Tulisan ini bertujuan menelaah pasal-pasal pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dipergunakan oleh Ahmad Dhani dan Once sebagai landasan argumentasi terkait lisensi dan royalti hak cipta lagu. Ahmad Dhani berpendapat, Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mewajibkan Once sebagai vokalis meminta ijin dan membayar royalti ketika membawakan lagu-lagu grup band Dewa yang diciptakannya. Sedangkan menurut once, berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada sebuah pagelaran musik, vokalis tidak perlu meminta ijin dan tidak perlu membayar royati, karena telah ada Lembaga yang khusus mengurus hal tersebut yaitu Lembaga Managemen Kolektif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundag-undangan dan kasus. Hingga diperoleh kesimpulan bahwa kedua pasal tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan lisensi dan menarik royalti bagi pencipta lagu, hanya saja Pasal 9 mengatur secara umum bahwa pencipta berhak atas lisensi dan royalti, sedangkan Pasal 23 mendelegasikan urusan lisensi dan penarikan royalti lagu kepada Lembaga Managemen Kolektif.
Hak Menggugat pada Perusahaan Daerah Air Minum atas Pemenuhan Air yang Tidak Bersih / Tidak Sanitasi Wulanmas Anna Patricya Gracya Frederik; Elko Mamesah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p13

Abstract

The goal of this research is to identify and analyze legal protection for customers of the Regional Drinking Water Company (PDAM) to ensure the availability of clean, safe, and healthy water, as well as legal protection for clients of the Regional Drinking Water Company (DPAM) regarding the availability of unclean and unfit for consumption water. This research is empirically juridical in nature, with an empirical data approach in the form of interviews and distributing questionnaires and secondary data. According to this research, customers of Regional Drinking Water Companies (PDAM) need legal protection to ensure that they maintain their rights to clean water and safe sanitation. Republic of Indonesia Government Regulation no. 122 regulates drinking water supply systems as a means of realizing the human right to safe, healthy and clean water. In addition, the customer's right to file a lawsuit against the Public Drinking Water Company (PDAM) is a claim regarding PDAM's failure to respect customers' rights to clean and healthy water. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelanggan Perusahaan Air Minum Regional (PDAM) untuk memastikan ketersediaan air bersih, aman, dan sehat, serta pertahanan hukum bagi klien Perusahaan air minum regional (DPAM) sehubungan dengan ketersediaannya air yang tidak bersih dan tidak cocok untuk konsumsi. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, dengan pendekatan Data Empiris berupa wawancara dan pengedaran kuesener serta Data Sekunder. Menurut penelitian ini, pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan hak mereka terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 mengatur sistem pasokan air minum sebagai sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia terhadap air yang aman, sehat dan bersih. Selain itu, hak pelanggan untuk mengajukan gugatan kepada Perusahaan Air Minum Publik (PDAM) adalah klaim atas kegagalan PDAM untuk menghormati hak pelanggan terhadap air bersih dan sehat.
The Balancing Innovation and Regulation: Legal Protections for Consumers in Indonesia’s Rapidly Expanding E-Commerce Sector Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p04

Abstract

E-commerce transactions have a significant role in fostering sustainable economic growth, advancing national development implementation in order to achieve equitable development, and preserving national stability. E-commerce has significant advantages, but it also introduces risk and uncertainty. Consumers are often harmed by e-commerce transaction procedures, which also give rise to a number of legal difficulties. This study employs a statutory approach combined with a literature review as a legal research methodology. The Act Number 19 of 2016 concerning amendments to the Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the Government Regulation Number 71 of 2019 about Operation of Electronic Systems and Transactions, and the Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection all regulate consumer protections in E-commerce transactions. The aforementioned rules work to safeguard consumers' rights during business transactions.
Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Terkait Tingkat Daya Pembeda Merek Dagang Terdaftar Lukas Sambiono; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p09

Abstract

The aim of this research was to analyze the juridical review of similarities in essence or in their entirety regarding the differentiating provisions of registered trademarks. The research method used is a normative research method. The research results show that the regulation of brands follows the constitutive principle (registration) and the first-to-file principle. This means that a trademark can only be protected if it is registered. If there are goods or services that use a trademark but are not registered, the brand will lose legal protection. Furthermore, based on this, an analysis of the similarities in essence or overall regarding the level of distinguishing power of registered trademarks shows that the Trademark Law has provided legal protection for registered trademarks at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Registered trademark owners who have good intentions should receive legal protection in accordance with statutory provisions, and parties who violate registered trademarks will be subject to strict sanctions in accordance with applicable regulations, both criminal and administrative. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait ketentuan pembeda merek dagang terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan atas merek mengikuti prinsip konstitutif (pendaftaran) dan prinsip first-to-file. Artinya merek dagang hanya dapat dilindungi jika didaftarkan. Apabila terdapat produk barang atau jasa yang menggunakan merek dagang tetapi tidak didaftarkan, maka merek tersebut akan kehilangan perlindungan hukum. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian analisis persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terkait tingkat daya pembeda merek dagang terdaftar bahwa Undang-Undang Merek telah memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemilik merek yang terdaftar dan beriktikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dikenai sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku baik itu pidana maupun administrasi.
Konflik Norma Akibat Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif : Konsekuensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Wayan Bela Siki Layang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p14

Abstract

The reason of conducting this research is to delve into the problems related to the paradigm shift towards The Fictive State Administrative Decisions. As for these problems, namely how is the paradigm shift towards The Ficitive State Administrative Decisions as an upshot of the declaration of the 2014’s Government Administrative Law, and how to overcome the conflict of norm problem that arise as a result of the paradigm shift. This is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach to delve into the issues that raised. The legal items that used namely primary legal items which include several legislation and jurisprudence, and secondary legal items which include books and journals that apposite to the topic that discussed. The outcome of the reseach are revealing that the paradigm shift that occurred is the form of a change in perspective on The Fictive State Administrative Decision, which was initially seen as a rejection (Negtive Fictive) turned into an acceptance (Positive Fictive). Regarding to the way how to overcome the problem of the conflict of norm that have arisen, the most proper method to do that is by changing the substance of the State Administrative Courts Law, which is a formal law. The action that has been carried out so far tend to be wrong, because seem to ignore the dissimilarity between the field of the formal law and the field of the material law. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah guna membahas masalah yang berkaitan dengan pergeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif. Adapun permasalahan tersebut, yakni bagaimana pegeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif sebagai konsekuensi diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan konflik norma yang terjadi akibat adanya pergeseran paradigma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus guna menelaah masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi pelbagai peraturan perundangan serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku beserta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi adalah berupa perubahan cara pandang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif tersebut, yang pada mulanya dipandang sebagai suatu penolakan (Fiktif Negatif) berubah menjadi suatu pengabulan (Fiktif Positif). Berkaitan dengan cara untuk mengatasi permasalahan konflik norma yang ditimbulkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan yakni dengan mengubah substansi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan undang-undang yang bersifat formil. Tindakan yang selama ini dilakukan cenderung keliru, sebab terkesan mengabaikan perbedaan ranah undang-undang formil dan ranah undang-undang materiil.
The Indonesian Government's Readiness to Develop the Halal Food Industry in the Metaverse Era Dyah Ochtorina Susanti; Nuzulia Kumala Sari; Firman Floranta Adonara; Rahmadi Indra Tektoka; Auliya Safira Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p05

Abstract

The halal food industry in its development in the metaverse era has great and promising potential. Especially for Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world. This is a challenge for the Indonesian government in welcoming the development of the halal food industry and making Indonesia the center of the world's halal industry. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results of this research show that in welcoming the development of the halal food industry, support from Bank Indonesia and the Government is needed, in the form of regulations, especially in accommodating provisions and fatwas related to the halal food industry so that it enters the legal hierarchy and has sufficient power.
Problematika Pengaturan Batas Usia Pendiri Dalam Pendirian Perseroan Perseorangan I Wayan Gede Pradnyana Widiantara; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p10

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the setting of the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company and to analyze the legal implications of establishing an individual limited liability company by immature founders. Normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches are used in this study. The results of this study indicate that the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company is regulated in Article 6 paragraph (2) PP No. 8 of 2021, which requires that Indonesian citizens be established with the lowest age of 17 (seventeen) years and are legally competent. Meanwhile, according to Article 330 of the Civil Code states that a person is considered mature if he is 21 (twenty one) years old or has (already been) married. Related to the legal implications of the establishment of an Individual Limited Liability Company by an immature founder reviewed based on the Civil Code, it is possible to cancel the legal act of establishing the Individual Limited Liability Company. Provisions of PP No. 8 of 2021, which regulates the age limit for the founder in the establishment of an Individual Limited Liability Company contains a norm conflict with legal norms above, namely the Civil Code, so it is very necessary to make adjustments to the implementing provisions in the establishment of Individual Limited Liability Company in Indonesia in order to create legal certainty in its application. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan, serta untuk menganalisa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengacu pada pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan usia terendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa dianggap dewasanya seseorang jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah. Terkait implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa ditinjau berdasarkan KUHPerdata, adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengandung konflik norma dengan norma hukum peraturan diatasnya yakni KUHPerdata, sehingga sangat perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia guna menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya.
Reconstruction of Village Head Election Dispute Settlement Septi Nur Wijayanti; Nanik Prasetyoningsih; Tanto Lailam; Kelik Iswandi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p01

Abstract

The resolution of disagreements regarding the outcomes of the village head election is still a topic of debate at this time. The resolution of complaints over the outcomes of the village head election must comply with Law Number 6 of 2014 Concerning Villages, however, the regent holds a political office and is therefore particularly susceptible to the independence of conflict resolution. In this study, the regent's handling of village head election issues was examined using the principle of the separation of powers. This normative legal research looked at elementary, secondary, and tertiary legal materials to address these issues. The results of this study indicated that the position of the regent is part of the executive branch of power, so it does not have the authority to judge. Therefore, the regent must form a dispute resolution team consisting of community leaders who have the capability to resolve disputes. The decision from the team is binding, and if there is still a candidate for village head who does not accept it, they can submit a legal process to the State Administrative Court.
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Perihal Surat Pernyataan Keabsahan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Arifatul Aininta Mardjoni; Abdul Madjid; R. Imam Rahmat Sjafi’i
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p15

Abstract

After the enactment of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services, the regulations regarding the Statement of Validity and Veracity of Documents as a condition for registering Electronic Mortgage Rights which must be attached to the PPAT will apply. This research aims to examine in more depth the limits of PPAT's responsibility as guarantor of the Statement of Validity and Correctness of Documents, bearing in mind that the inclusion of this letter is mandatory based on article 10 paragraph 2 of the ATR/BPN Ministerial Regulation because it is part of the administrative procedure in registering the latest electronic mortgage rights. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research explain that the difference between Conventional Ht and Ht-el has additional provisions, where PPAT is responsible for the Letter of Accountability for the validity and correctness of the documents which are a requirement for complete registration of Mortgage Rights. This is regulated in ATR/BPN Ministerial Regulation No. 5 of 2020. However, PPAT's responsibility in terms of this statement of truth is limited to formal truth only, and is also limited to the duties of PPAT's position. However, if there is an error or negligence committed by PPAT and as long as it can be proven, then PPAT can be held administratively, civilly or criminally responsible. Setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintregasi Secara Elektronik maka berlakulah peraturan mengenai Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagai syarat pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang wajib dilampirkan PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam megenai batasan pertanggungjawaban PPAT selaku penjamin Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen, mengingat penyertaan surat ini wajib berdasarkan pasal 10 ayat 2 Permen ATR/BPN karena merupakan bagian dari prosedur administratif dalam pendaftaran hak tanggungan eletronik yang terbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perbedaan antara Ht Konvensional dan Ht-el memiliki ketentuan tambahan, di mana PPAT bertanggung jawab atas Surat Pertanggungjawaban keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pendaftaran Hak Tanggungan. Hal ini diatur dalam Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020. Namun, pertanggungjawaban PPAT dalam hal surat pernyataan kebenaran ini sebatas kebenaran formil saja, dan juga sebatas sesuai dengan tugas jabatan PPAT. Namun jika memang terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dan selama dapat dibuktikan, maka PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, perdata maupun pidana.
Limitation of Technical Error in Government Regulations Towards E-Commerce Trade Regarding Validity Electronic Contracts Putu Tissya Poppy Aristiani; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p06

Abstract

This study is aimed to investigate the multiple interpretations form boundaries that appears from the understanding of the phrase “technical error” in Government Regulation related to tradethrough e-commerce on the electronic contract’s legitimacy and to inspect the legal protection towards business owners, system makers, and recipients of goods/services. This study utilized a normative juridical mechanism with a statutory and analytical approach. The results demonstrate that the technical error phrase in Article 57 paragraph (2) of Government Regulation No. 80 of 2019 composed the implication of default, subsequent in the electronic contract being null and void. Article 6 of Law No. 8 of 1999 includes legal protection availability towards business owners in such scheme of self-defense guarantees for when a dispute arises with consumers who had bad intentions. Article 40 of Law No. 28 of 2014 explained in detail that computer programs were one of the protected copyrighted works and it was an act of legal protection towards the makers of the systems. Towards the justice guarantees in relation to the recivied quality, legal protection towards goods/services’ recipients is confined in Article 46 of Law No. 8 of 1999.

Page 1 of 2 | Total Record : 16