cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 4 (2016)" : 15 Documents clear
PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 49/PUU-X/2012 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Sagung Putri M.E Purwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.048 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p11

Abstract

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014, pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, dan kata pengawasan di dalamnya termasuk juga mengenai pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridis nya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Dengan jenis penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN, berdasarkan No. 2 Tahun 2014 sebagai UU Perubahan atas UUJN dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UU Per UUJN No 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. The Law on Position of Notary (UUJN) No 30 Year 2014, the supervision of a notary is conducted by the Minister, and the supervisory word in it also includes the guidance. To carry out the duties referred to by the minister, in this case the Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Board of Notary, which is an agency having the authority and obligation to conduct supervision and guidance on the notary. Article 66 Paragraph (1) UUJN determines: For the purposes of the judicial process, investigators, prosecutors, taking photocopies of minas deeds and / or letters embedded in minority deed or notary protocols, and notarial notes to be present in the examination relating to the deeds they make , Or notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision No. 49 / PUU-X / 2012 states that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Board" in Article 66 UUJN, is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issue is: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision No. 49 / PUU-X / 2012? And What is the mechanism of notary examination by MPD? With this type of normative legal research the problem is answered, that the task and authority of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49 / PUU-X / 2012 only to conduct periodic and / or deemed necessary inspections and to conduct a notary examination if there is a complaint from the public. Duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 UUJN, based on No. 2 of 2014 as Law on Amendment of UUJN is conducted by the Honorary Board of Notary. Regarding the mechanism of inspection of a Notary must be done in accordance with UUJN Number 30 Year 2004, UU Per UUJN No 2 Year 2014, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 About Procedures for Member Appointment, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedure of Notary Inspection; And Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 on Guidelines for the Implementation of Duties of the Notary Supervisory Board.
PEMBERIAN HAK WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI BALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN I Nengah Ardika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.027 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p01

Abstract

Law of inheritance under Balinese customary law has made daughters as heirs. This is a fundamental change in view of Balinese customary law is more concerned with the male lineage. In this study addressed two issues namely 1) What is the basic consideration of granting inheritance rights for girls in Bali? 2) Does the inheritance under customary law Bali already reflect justice?. This study uses normative legal research, that examines the conflict of norms between Decision The Assembly General MUDP Bali No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Decision of Supremen Court regarding heirs of men and women in customary law system similarly, patriarchy. Legal materials collected through library research. The analysis is conducted qualitatively. Philosophically, granting inheritance rights to daughters in Bali reflects substantive justice. Legally granting inheritance rights in accordance reflect gender equality. Sociologically, the equality between men and women is in conformity with the times. Inheritance under customary law Bali already reflect justice. The Assembly decision MUDP Bali Agung No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 is a product of gender responsive laws. Hukum waris menurut hukum adat Bali telah membuat anak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bali yang lebih memperhatikan garis keturunan laki-laki. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan yaitu 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan pemberian hak waris bagi anak perempuan di Bali?dan 2) Apakah pembagian warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti mengenai konflik norma antara Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Keputusan Pengadilan tentang ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hukum adat sistem patriarki. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Secara filosofis, pemberian hak waris untuk anak perempuan di Bali mencerminkan keadilan substantif. Secara hukum, pemberian hak waris mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan. Keputusan Majelis MUDP Bali Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 adalah produk gender hukum responsif.
MODUS OPERANDI YANG MENJADIKAN PERBANKAN SEBAGAI SASARAN SUATU KEJAHATAN I Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.652 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p07

Abstract

Transnational crime related to financial, mostly done through the banking sector. The banking sector is one of the most widely used mode by the perpetrators of money laundering. It certainly can not be released with the development and progress of science and technology, especially in the field of communications that impact the financial system, including the integration of the banking system that offers traffic mekanmisme funds between countries which can be done in a very short time.Kejahatan transnasional yang berhubungan dengan finansial, banyak dilakukan melalui sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu modus yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi yang berdampak pula pada  terintegerasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanmisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
IMPLIKASI IDEOLOGI GENDER DALAM HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KOTA DENPASAR) Ni Nyoman Sukerti; I Gusti Ayu Agung Ariani; I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.128 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p12

Abstract

Customary law is the law of life and as a guideline to behave in social life. While the government through Presidential Decree No. 9 of 2000 on Gender Pengharusutaan in National Development. In connection with these two problem are; 1). What is the meaning of the gender ideology? and 2). How the ideological implications of the customary law of Bali? This study is a socio-legal, where field data as primary data. The results of the study addressed that there are two groups; The first group's view justify Balinese customary law is sound and reflects the uniqueness of Balinese society, women are not involved in decision-making in the family, a decision was taken on the deal man. In the field of inheritance girls are not taken into account. So the first group did not reflect the views of gender ideology, while the second group's view, gave the reason that customary law is difficult to change, to change requires public awareness, awig-awig has not set things up in accordance with the development of society and legislation can be made perarem. Most respondents have not gender responsive and only a small portion gender responsive and progressive-minded. Thus gender ideology customary law is not implicated in Bali. Factors that become barriers that the legal culture of the Balinese people, the patriarchal customary law is still strong binding Balinese life. The conclusion that the meaning of gender ideology implies equality of men and women and it is not affected by the customary law of Bali, because of the legal culture of society and customary law still strong binding. Hukum adat adalah hukum kehidupan dan sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sosial. Sedangkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kesehatan Jender dalam Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan kedua masalah tersebut adalah; 1). Apa arti ideologi gender? Dan 2). Apa implikasi ideologis hukum adat Bali? Penelitian ini bersifat sosio-legal, dimana data lapangan sebagai data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada dua kelompok; Pandangan kelompok pertama tentang membenarkan hukum adat Bali adalah suara dan mencerminkan keunikan Bali, wanita tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, sebuah keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan manusia. Di bidang warisan anak perempuan tidak diperhitungkan. Jadi kelompok pertama tidak mencerminkan pandangan ideologi gender, sedangkan pandangan kelompok kedua, dengan alasan bahwa hukum adat sulit untuk berubah, untuk berubah membutuhkan kesadaran masyarakat, awig awig tidak mengatur segala sesuatu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan perundang-undangan bisa dibuat perarem. Sebagian besar responden belum responsif terhadap gender dan hanya sedikit yang responsif terhadap gender dan progresif. Dengan demikian ideologi gender hukum adat tidak dilibatkan di Bali. Faktor-faktor yang menghambat budaya hukum masyarakat Bali, hukum adat patriarkhi masih mengikat kehidupan masyarakat Bali yang kuat. Kesimpulan bahwa makna ideologi gender menyiratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan tidak terpengaruh oleh hukum adat Bali, karena budaya hukum masyarakat dan hukum adat yang mengikat.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Luh Putu Sela Septika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.888 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p03

Abstract

The existence of human rights infractions automatically raises the state's responsibility to resolve based on laws and regulations. The problem in this research is how the settings related to the completion of state responsibility for human rights infractions in the laws and regulations in Indonesia? and how efforts to resolve the human rights infractions committed by the state? The type of approach used is the conceptual approach and the statuteapproach. Article 28 paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state. Article 28 paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, so that the molded Act No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. Efforts to resolve the human rights violations can be observed through the provisions of Article 11 through Article 27 of the Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. Adanya pelanggaran hak asasi manusia secara otomatis memunculkan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya penyelesaian sesuai peraturan perundangan-undangan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tanggung jawab negara terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?serta bagaimanakah upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara? Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perudang-undangan.Pasal 28I ayat (4) menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, sehingga dibentuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 27.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue