Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Wardah Nuroniyah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Akad nikah melalui media komunikasi teleconference merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat, akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efesien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern. Dalam UUP 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 hanya diatur tentang sahnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP 1974, lebih lanjut pernikahan tersebut harus dicatatkan ke Kantor Pencatatan Pernikahan (Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam fiqih, penerapan syarat dan rukun nikah mempunyai sebuah landasan dan alasan yang rasional dan transanden untuk dilaksanakan. Setiap penetapan syara’harus diikuti dengan berbagai macam alasan, baik dari sisi manfaat, madlarat (dampak negatif), juga hal-hal lain seperti setting social historis yang ada waktu itu. Berkaitan dengan akad nikah via teleconference, ada beberapa point dalam syarat dan rukun nikah yang harus dianalisa yang jika diterapkan bisa menjadi perdebatan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, analisis akad nikah via teleconference baik menurut fiqih mazhab dan hukum positif Indonesia,dapat dikaji argumentasi hukumnya. Jika diukur dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, khususnya Imam mujtahid yang empat, ternyata akad nikah via teleconfrence itu memang dapat saja dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Dalam konteks ini berarti akad nikah melalui teleconfrence itu tidaklah dapat dikatakan sah begitu saja, akan tetapi bersifat kasuistis sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Kata Kunci; Akad Nikah, Teleconfrence, Majlis Akad, Saksi dan Pencatatan Abstract Marriage through teleconference communication media is one form of accommodation of public interest, this kind of marriage contract is an alternative effective and efficient choice (by not leaving Islamic sharia) for modern society. In the UUP 1974 and PP no. 9 of 1975 is stipulated only on the validity of marriages which are conducted on the basis of their religion and belief, namely as provided for in Article 2 paragraph (1) of the UUP 1974, further the marriage shall be registered at the Marriage Registration Office (Article 2 paragraph (2) of Jo. Paragraph (1) of Government Regulation No. 9 of 1975. Whereas in fiqh, the application of the terms and principles of marriage has a rational and transparent basis and reason to be implemented. Each determination should be followed by various reasons, Negative impact), as well as other things like the historical social setting that existed at that time. In connection with the marriage contract via teleconference, there are several points in the terms and pillars of marriage that must be analyzed which if applied can be a debate. Using normative approach, Marriage via teleconference both according to jurisprudence and positive law of Indonesia, can be studied the legal argument. If measured by the results Ijtihad of the previous scholars, especially the four mujtahid Imam, the marriage contract via teleconfrence can indeed be carried out under certain conditions and under certain circumstances. In this context means the marriage contract through teleconfrence can not be said to be legal, but it is casuistic in accordance with the situation at hand. Keywords; Akad Nikah, Teleconfrence, Majlis Akad, Witness and Recording

TALFĪQ DALAM BERMADZHAB (KAJIAN PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN) Mohamad Rana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakTalfīq dalam khazanah hukum Islam mulai populer pada periode ulama muta’akhirin. Kemunculannya dilatar belakangi ketika mewabahnya sikap taqlid dalam madzhab yang melanda oleh umat Islam. Istilah talfīq dalam madzhab menjadi perhatian serius Ibrahim Hosen, seorang pakar Ushul Fiqh dan Fiqh dari Indonesia. Dalam Penelitian ini, penulis berusaha menelusuri pemikiran Ibrahim Hosen dalam masalah talfīq, baik berkaitan dengan biografinya, maupun landasan pemikirannya. Dari hasil penelitian penulis sendiri, Ibrahim Hosen lebih cenderung membolehkan talfīq, karena sejalan dengan prinsip agama Islam, yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Akan tetapi pengamalan talfīq itu sendiri tidaklah bersifat mutlak, talfīq dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan (dharurat). Kata Kunci: talfīq, Madzhab, dan Ibrahim Hosen AbstractTalfīq in the treasury of Islamic law began to popular in the period ulama muta'akhirin. The emergence of the background when the outbreak of taqlid attitude in schools that hit by Muslims. The term talfīq in the madhhab became a serious concern Ibrahim Hosen, an expert of Ushul Fiqh and Fiqh from Indonesia. In this study, the author tries to trace the thought of Ibrahim Hosen in the matter talfīq, both related to biography, as well as the basis of his thinking. From the results of the authors own research, Ibrahim Hosen more likely to allow talfīq, because in line with the principle of Islam, which provides convenience for its people. However, the exercise of talfīq itself is not absolute, talfīq can be done if situations and conditions are not possible (dharurat). Keywords: talfīq, Madzhab, and Ibrahim Hosen

PENCABUTAN HAK OPSI DALAM PERKARA WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM leliyah leliyah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Based on the General Explanation of Law No. 7 of 1989 on Religious Judiciary that for the litigants regarding inheritance be given the right to legal option to settle the case. Choice of law arises because of the inheritance law pluralism in Indonesia, namely Customary Inheritance Law, Western (Dutch) Inheritance Law and Islamic Inheritance Law. However, after the enactment of Law No. 3 In 2006, the process of the settlement of inheritance for Muslims should be completed in the Religious Court, so there is no further option rights. This paper reviews the existence of option rights in the Religious Judiciary Law and the developments after the enactment of the 2006 amendments.

GENEOLOGI ILMU FALAK DALAM STUDI HUKUM ISLAM sakirman sakirman
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Perkembangan sains di abad modern ini telah mewarnai berbagai ranah keilmuan, termasuk dalam hal ini ilmu falak dalam studi hukum Islam. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam, karena hukum Islam seyogyanya harus dapat mengakomodir dan mendampingi perkembangan sains. Antara keduanya terdapat hubungan ketergantungan satu sama lainnya, sains memerlukan ilmu hukum Islam begitu pula sebaliknya hukum Islam Islam memerlukan sains. Sains sangat diperlukan dalam ranah keagamaan untuk memberikan pembenaran dan rasionalisasi ilmu keagamaan, walaupun tidak semua hukum Islam bisa dirasionalisasikan. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadis diperlukan bagi sains sebagai filter dan tolak ukur keberlakuan sains. Apakah sains tersebut selaras dengan agama atau malah bertentangan. Ilmu Falak sebagai ilmu yang oleh sebagian tokoh falak disebut dengan Ilmu Astronomi dan yang merupakan ilmu pengetahuan tertua di dunia merupakan ilmu yang tidak luput dari pengaruh perkembangan sains. Hal ini dapat di maklumi karena Ilmu Falak atau Astronomi －data-data astronomis－ akan berubah sesuai perubahan alam semesta atau komos. Selain itu di alam semesta sampai sekarang masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan dan hal ini sangat menarik bagi para ilmuan. Bahkan apabila merujuk pada sejarah peradaban Islam tercatat bahwa Ilmu Falak atau Astronomi sempat mencapai masa keemasan seiring dengan masa keemasan peradaban Islam yang memicu perkembangan dalam studi hukum Islam.

PERAN HAKIM PERADILAN TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN akhmad shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Keadilan merupakan tonggak dari sebuah perkara hukum. Dalam beberapa penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkuan masyarakat. Penyusun memaparkan tentang bagaimana peran hakim mencari keadilan substantif untuk memutus perkara peradilan serta tinjuan hukum Positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan subatantif. Kata Kunci: Peranan Hakim, Peradilan, dan Keadilan Abstract Justice is a milestone of a lawsuit. In some handling of legal cases occurring in the homeland, it is often sticking to the subject of public discussion because the court's decision is considered to ignore the values of justice that should be felt by the public and seekers of justice. The legal process in the Indonesian judiciary to date has not yet fully reflected the true values of justice, justice seems to be "expensive goods" far from the reach of society. The authors describe how the role of the judge seeks substantive justice for deciding judicial matters as well as Positive legal review and Islamic law against judicial procedures in seeking substantive justice. Keywords: The Role of Judges, Justice, and Justice

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM TIMBANGAN NEGARA HUKUM Akhmad Khalimy
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakKebijakan Mendagri untuk menghapus 3.143 Peraturan Daerah (PERDA) menimbulkan kontroversi dan pro kontra. Berdasar pasal ketentuan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 582/476/sj Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi, Mendagri seakan menjadi Sweeping Power untuk menghapus PERDA. Padahal jika diperhatikan peraturan-peraturan yang lainnya; UUD 1945, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, mekanisme penghapusan PERDA seharusnya menggunakan judicial review. Sebagai negara hukum (rechtsstaat) penghapusan perda harus memperhatikan asas legalitas dan menghindari kesewenang-wenangan. Banyaknya PERDA yang dihapus mengebiri semangat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Tulisan berikut ini akan menjelaskan prosedur penghapusan Perda secara konstitusional dan hubungannya dengan negara hukum (reschtsstaat). Keywords: Penghapusan, PERDA, Hukum. AbstractPolicy of the Minister of the Interior removed 3,143 local regulations (PERDA) caused controversy and pros cons. Based on the provisions of Article 251 article of law No. 23 of 2014 about local governance, and the instruction of Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 582/476/sj Of Revocation/Regional Regulations, regulatory changes to the head Area and the decision of the head area that Discourages Investment and licensing Bureaucracy, Minister of the Interior seems to have Sweeping Power to remove PERDA. But if considering of other regulations; Constitution, Law on the powers of the Judiciary, mechanisms of elimination of PERDA should use judicial review. As a legal State (rechtsstaat) removal of perda should pay attention to the principle of legality and to avoid arbitrariness. The large number of deleted PERDA castrate the spirit of autonomy and decentralization of power. This article will explain the procedure for removal of Perda constitutionally and their relation to state law (reschtsstaat). Keywords: Removal, Regional Regulation, Law.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS DI KECAMATAN KLANGENAN ubaidillah ubaidillah; maulana saufi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Berangkat dari adanya kekosongan hukum yang menjelaskan posisi sertifikasi tanah wakaf serta urgennya persoalan yang dimungkinkan akan membawa akibat kamadharatan bagi masayarakat, maka melalui pendekatan kemaslahatan. Karena implikasi dari sertifikat mempunyai nilai keseimbangan kemaslahatan antara kepentingan kehidupan keagamaan dan kepentingan kemaslahatan umum. Ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat akan menerapkan apabila didukung adanya suatu kesadaran akan urgensinya sebuah hukum untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Sertifikat tanah wakaf inilah yang akan menjadi bukti otentik akan sebuah perubahan kepemilikan sebuah tanah pribadi menjadi milik umum. Sehinggakonflik masyarakat tentang hak kepemilkan yang telah berpindah tersebut dapat diminimalisir. Kata Kunci: Urgensi, sertifikasi tanah, Wakaf, dan Hukum. Abstract Departing from the legal vacuum that explains the position of wakaf land certification and the urgency of the possible problems will bring the consequences kamadlaratan for the community, then through the approach kemaslahatan. Because the implications of the certificate have a value of the balance of benefit between the interests of religious life and public benefit. Order and order in society will apply if it is supported by an awareness of the urgency of a law to certify the land of waqf. This certificate of wakaf land will be an authentic proof of a change of ownership of a private land into a public property. So, that the community's conflict about transfer rights that have been transferred can be minimized. Keywords: Urgency, Land Certification, Wakaf, and Law.

REVITALISASI PERAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak : Terciptanya kehidupan yang kondusif, nyaman, dan tentram dalam berbangsa dan bernegara merupan suatu momentum yang dinanti-nantikan oleh sebagian besar penghunyi republik ini. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan cara mensterilisasi serta memperbaiki beberapa hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Negara ini, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Keywords : Revitalisasi, Peradilan Agama Abstrak : The creation of a conducive, comfortable, and peaceful life in the nation and state is a moment that most of the republic's sounding is waiting for. As for the realization of these ideals is to sterilize and improve some things that have a significant influence on the lives of people in this country, one of which is the problem of law enforcement. Law enforcement is essentially an interaction between various human behaviors that represent different interests within the framework of mutually agreed rules. Therefore, law enforcement can not merely be regarded as a process of applying the law as the legalists argue. But the law enforcement process has a broader dimension than that opinion, because in law enforcement will involve a dimension of human behavior. Keywords : Revitalization, Religious Courts

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri dan pemasangan alat detektif elektronik. Pidana penjara ditujukan bagi pelaku agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sedangkan pidana denda dibayarkan kepada negara. Dari ketiga undang-undang tersebut ternyata perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tidak terakomodir. Larangan melakukan perzinahan ada dalam Qur’an: Al-Israa’ ayat 32. Hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan (kejahatan seksual) dikenakan kepada pelakunya.Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Anak, Kejahatan, Seksual Abstract Cases of sexual crimes against children occur almost in all regions in Indonesia. In Law Number 23 Year 2004 on Child Protection jo. Law Number 35 Year 2014 About Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection jo Government Regulation In Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection mentioned that for actor The criminal of sexual violence shall be subject to imprisonment and a fine of a fine. It is also provided with additional criminal in the form of identity announcement of the perpetrator, and the installation of electronic detective equipment. The imprisonment is intended for the perpetrators to deter the offender from repeating his actions, while the fine is paid to the state. Of the three laws, the protection for child victims of sexual crime is not accommodated. The prohibition on committing adultery is in the Qur'an : Al-Israa 'verse 32. The penalty of adultery is imposed on both sides (male and female) while for the punishment of rape (sexual crimes) is imposed on the perpetrators. Keywords: Protection, Law, Child, Crime, Sexual

PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI samud samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Peradilan In Absentia tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara In Absentia seperti lazimnya perkara biasa memuat identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan. penyidikan In Absentia tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan. Kata Kunci: Peradilan, Pidana, dan Korupsi The Justice In Absentia is no different from the demands of the judiciary in ordinary matters within the public court. In the prosecution of the case of In Absentia as usual the ordinary case contains the identity of the defendant, the indictment, the description of the legal facts and the evidence presented in the examination and the substantiation analysis of the articles formulated in the indictment refers to the evidence obtained before the court. In Absentia's investigation there is no Minutes of Suspect Inspection. Notwithstanding the examination of the suspect, the Official Report of the Suspect of Investigation should remain attached and must contain the complete identity of the suspect referring to the provisions of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code which is the full name, place of birth, age or date of birth, sex, nationality, Residence, religion and occupation of the suspect. The importance of the suspect's identity as it will be set forth in the indictment and becomes a formal requirement of the indictment. Keywords: Judicial, Criminal, and Corruption

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA