Garuda - Garba Rujukan Digital

MAQASHID SYARI’AH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM samud samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Maqashid syariah adalah untuk melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang terarah pada diekspresikannya amal dan status sosial individu di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian.Kata Kunci: Maqashid Syari’ah, Pembaharuan Hukum, dan Ekonomi IslamAbstractThe reform of Islamic law is a necessity, especially in this era of rapid change as a result of progress in industry, trade, services, contractual agreements, technology, communications, and others. Maqashid shariah is to preserve the world order with the guarantee of human rights as a subject in the preservation and prosperity of nature. This perspective seeks to preserve the human rights that are directed towards the expression of charity and the social status of individuals in the midst of society. Sharia economy must be implemented by maintaining the value of justice and avoiding the elements of injustice. Any form of economic activity that contains elements of oppression is not justified. Every economic activity should pay close attention to the balance between the parties who make the transaction. This principle emphasizes the need for a balance of attitude in conducting economic activities.Keywords: Maqashid Syari'ah, Legal Reform, and Islamic Economics

PERANAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkanya dalam penyelesaian perkara. Dalam proses perkara dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang di utamakan, karena karakteristik perkara dan perbuatan hukum sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang. Kata Kunci: Alat Bukti, Hukum Acara Peradilan, dan Hakim ABSTRACT The legal system of evidence established in Indonesia is a closed and limited system in which the parties are not free to submit any type or form of evidence in the settlement process of the case. The law has clearly defined what is legitimate and valuable as evidence. The limitation of freedom also applies to judges in which the judge is not free and freely accepts whatever the parties have proposed as evidence. If the litigant submits evidence outside the provisions contained in the regulating law, the judge shall refuse and dismiss him in the settlement of the case. In the case process of the five evidences that can be submitted, written evidence is the preferred means of evidence, because the character of the case and the legal act itself is formal. Any formal legal action expressed in writing which is done in a clear and concrete manner in order to realize the law of civil procedure as stipulated in the Civil Code and in order to provide the legal force to guarantee the rights of a person. Keywords: Evidence Instrument, Judicial Procedure Law, and Judge

PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM Nursyamsudin Nursyamsudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur’an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga. Hukum waris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan (al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11). Problematika yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, disisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, ini berakibat pada pembagian harta waris menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain. Kata Kunci: Harta Waris, Hukum Waris, Muwaris Islam considers that the division of inheritance to the inherited rights manifests the love and affection between the family to bear and help each other in the life of the family. Therefore God has given His good and just provisions in the Qur'an which can lead to the welfare of the family. The law of inheritance can be interpreted as a science that discusses the removal of the relics of someone who died to the living. Both about the property left behind and the people who are entitled to receive the relics. Part of each heir, as well as how to settle the division of the estate. Islam regulates the provision of inheritance in detail in order to avoid disputes between fellow heirs left behind people whose property is inherited. Islam wants the principle of justice and justice as one of the joints of community development can be upheld (al-Qur'an letter al-Nisa verse 11). The problems that arise today are many people who do not understand the science of mawaris, on the other hand many members of the community who do not want to know with mawaris science, this result in the distribution of inheritance according to their own will and not based on the right way according to Islam. For example the division of inheritance equally between all children. Even a foster child gets a share, grandchildren gets a share even though there is a son of the dead and others. Keywords: Inheritance, Inheritance Law, Muwaris

POLITIK HUKUM PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA Hussein Ahmad; Tunggul Anshari; Setyo Widagdo
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Konstitusi telah menyatakan Indonesia sebagai negara Hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya separation of power. Teori pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan trias politika. Kemudian konstitusi juga mengatur bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat (termasuk desa) beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak asal usul. Pengakuan ini disebut dengan Asas Rekognisi. UU Desa manyatakan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati dan Walikota. Menjadi pertanyaan apakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa telah sesuai konstitusi khususnya hak asal usul dan teori trias politika ?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan konstitusi dan teori trias politika.Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Kepala Desa, Trias Politika, Hak Asal Usul. ABSTRAK In this journal, researcher raised issue about the legal politics of the dispute resolutions over the Village Heads election results. The State of Indonesia is a state based on the rule of law. The consequence of the rule of law is the existence of a “separation of power”. Theory of separation of powers is also known as trias politica. The constitution also regulate that the state recognizes the existence of the homogeneity of societies with customary law (including village) along with their traditional rights, including the “asal-usul right”. This recognition is called Recognition Principle. The Village Law (UU Desa) declared that dispute resolutions over the Village Heads election results to be solved by the Bupati and the Mayor. It is a question of whether the dispute resolution over the election result has been in accordance with the constitution, especially the “asal-usul right” and the theory of trias politica. This research is normative juridical research with statute aproach, historical aproach and conceptual aproach. The result of this research indicates that the legal politics of the dispute resolutions over the Village Heads election results is not in accordance with constitution and trias politica theory. Key words: Legal Politics, Village Heads Election, Trias Politica, Asal-Usul Rights.

KAJIAN FAJAR DAN SYAFAQ PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI Qusthalaani, Imam
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPersoalan fajar dan syafaq mencuat ketika majalah Qiblati menggugat awal waktu subuh yang diangggap terlalu dini.Â tersebut lantas perlu kajian khusus terkait fajar baik secara fikih maupun astronomi sebagai tanda waktu subuh agar tidak meresahkan masyarakat. kajian serupa juga harus dilakukan terhadap syafaq mengingat keduanya merupakanÂ yag serupa, hanya saja berbeda saat waktu terjadinya.Secara fikih, fajar dan syafaq merupakan fenomena alam harian yang disebabkan oleh rotasi bumi yang menghasilkan cahaya di ufuk sesaat sebelum matahari terbit dan setelahnya. Secara hukum Islam, terbitnya fajar dijadikan tanda masuknya wakyu salat subuh. Sedangkan syafaq merupakan tanda pergantian waktu salat maghrib dan isak.Secara Astronomiyang dimaksud dengan fajar dan syafaq ialah Astronomical Twilight. Beberapa observasi verifikatif menunjukkan bahwa ketinggian fajar yang dijadikan patokan Kemenag memang terlalu dini, setidaknya terdapat selisih 1-3 derajat yang secara otomatis jadwal waktu subuh terlalu dini begitu juga waktu isakÂ mengalami keterlambatan. Â Kata kunci : Fajar, syafaq, fikih, Astronomi.Â AbstractÂ The dawn and syafaq issues arose when Qiblati Magazine sued the beginning of subuh time assumed too early. It then needs to be studied specifically related to dawn whether in fiqh perspective or astronomy as a sign of subuh in order that it doesnâ€™t disturb the society. The similar study should also be done toward syafaq because bot are the some thing, only different time. In fiqh view, dawn and syafaq are daily natural phenomena caused by the rotation of the earth that brings light on the horizon before sunrise and after sunset. By Islamic law, the rising of the dawn is a sign of the entry subuh prayer time. While syafaq is a sign of the maghrib and isya prayer time. Then according astronomy, dawan anf syafaq are astronomical twilight. Some verificatif observations indicate that the altitude of dawn that is used as benchmark by ministry of religious affair is too early. Â Keywords : dawn, Syafaq, Fiqh and astronomy.Barbarslot adalah permainan digital yang meniru mesin slot klasik yang biasa ditemukan di kasino. Permainan ini sangat populer karena mudah dimainkan, tidak memerlukan keahlian khusus, dan menawarkan peluang menang yang menggiurkan.

URGENSI MENJADIKAN DESA SEBAGAI BASIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Akhmad Khalimy
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan tentang perlunya pemberdayaan masyarakat desa dengan cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di satu sisi jumlah desa yang sangat besar, semakin banyak desa menjadi kota potensi konflik yang akan terus muncul di desa, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan, maka pemerintah desa urgen mengenal dan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain jumlah kasus yang masuk ke pengadilan juga terus bertambah setiap tahun.Mengingat mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Pengenalan dan penggunaan Mediasi oleh pemerintahan desa dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus penyelesaian sengketa secara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keberadaan mediasi di desa dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian sengketa; sekaligus dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Kata kunci: desa, mediasi, pemberdayaan Law No. 6 of 2014 on Villages mandates the need for empowerment of rural communities by developing the independence and welfare of the people by increasing knowledge, attitude, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities and assistance which corresponds to the essence of the problem and the priority needs of the village community.On the one hand, the vast number of villages, the more villages to be a city, the conflict will continue to emerge in the village, coupled with the low level of education and poverty. It’s urgent for village government recognizes and uses mediation as an alternative to dispute resolution. On the other hand, the number of cases that go to court also continues to grow every year.Whereas mediation is a peaceful, effective, and effective way to resolve disputes, and may open broader access to the Parties for a satisfactory and just settlement. The introduction and use of Mediation by village administrations can serve as an instrument to improve people's access to justice as well as settle disputes in a simple, fast, and costly manner. The existence of village mediation can strengthen and optimize the functioning of community institutions in settlement dispute; while reducing the number of cases that go to court.Keywords: village, mediation, empowerment

PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Mohamad Rana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakIslam sebagai agama memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh umatnya yang selanjutnya disebut sebagai hukum Islam. Keberadaan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan seiring masuknya agama Islam itu tersendiri. Bahkan sebelum pihak kolonial Belanda datang menjajah wilayah Nusantara, hukum Islam telah dilaksanakan secara menyeluruh (kāffah) dalam berbagai aspeknya dan telah menjadi sumber hukum bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Datangnya Belanda ke wilayah Nusantara dengan menerapkan politik hukumnya yaitu teori receptie. Teori receptie yang merupakan gagasan dari Snouck Hurgonje memberikan implikasi besar terhadap hukum Islam yang selama ini telah diamalkan oleh umat Islam, dan pengaruhnya masih dapat dirasakan pasca kemerdekaan Indonesia.Kata Kunci: Hukum Islam, Politik Hukum, dan Teori Receptie AbstractIslam as a religion has rules that must be implemented by its people, hereinafter referred to as Islamic law. The existence of Islamic law in Indonesia has been implemented as the entry of Islam is separate. Even before the Dutch colonial colonists came to occupy the archipelago, Islamic law has been implemented thoroughly (kāffah) in various aspects and has become a source of law for the Islamic kingdoms in the archipelago. The arrival of the Netherlands into the archipelago by applying its legal policy of receptie theory. Receptie theory which is the idea of Snouck Hurgonje has major implications for Islamic law which has been practiced by Muslims, and its influence can still be felt after Indonesian independence.Keywords: Islamic Law, Political Law, and Receptie Theory

PENEGAKAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILUKADA PRESFEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA sugianto sugianto
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilukada di Indonesia masih adanya kepentingan politik yang cukup tajam “ dalam hal ini karena tarik ulur dalam pembahasan Regulasi sebagai landasan Hukum Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang dermokratis.Masih adanya Kepentingan Politik dalam Pemilihan Umum / Pemilihan kepala daerah secara konstitusional berarti memilih kepala daerah atas aturan yang berdasarkaan konstitusi.Ada 2(dua) hal yang penting dicatat.Pertama, ketika pemilihan kepala daerah itu sendiri sedang berlangsung, calon kepala daerah atau tim suksenya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa konstitusi. Kata Kunci : Pemilu/ Pemilu kada dan Demokrasi ABSTRACT Implementation of General Election / Election in Indonesia is still a sharp political interest "in this case because of the drag on the discussion of the Regulation as the foundation of the Law of Election Operation in order to realize a dermocratic elections.The existence of Political Interest in General Election / Regional Head Elections constitutionally means choosing the regional head for the constitution-based rules. There are 2 (two) important things to note. Firstly, when the election of the head of the region itself is ongoing, the candidate of the regional head or team suksenya should not do things that are contrary to the spirit and spirit of the constitution. Keywords: Election / Elections and Democracy

HARTA BERSAMA DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA TKW YANG BERCERAI DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA BUNDER Abdul Wahid
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

HARTA BERSAMA DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA TKW YANG BERCERAI DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA BUNDER Abdul WahidUniversitas Muhammadiyah CirebonFakultas HukumJalan Tuparev Nomor 70 CirebonTelp/WA : 08179095378; Email : abdulwahid.lawyercrb@gmail.com ABSTRAKHidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan rumah tangga TKW yang terjadi di Desa Bunder Susukan Cirebon.Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pembagian harta bersama rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan sirri di Desa Bunder dan bagaimana kedudukan anak dalam rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan sirri di Desa Bunder. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan sirri di Desa Bunder dan mengetahui kedudukan anak dalam rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan sirri di Desa Bunder.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: Wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta bersama dalam rumah tangga TKW yang bercerai dari perkawinan sirri yaitu, (a) apabila suami lebih banyak bekerja dibanding isteri, menghasilkan harta maka bagian suami sama besar dengan bagian isteri dihitung dari jumlah banyaknya aset dalam keluarga, (b) apabila isteri lebih banyak bekerja dibanding suami, menghasilkan harta maka bagian isteri lebih besar dibanding bagiannya suami dihitung dari jumlah banyaknya aset dalam keluarga, dan (c) apabila suami atau isteri bekerja mengahasilkan harta yang sama banyaknya maka bagian isteri lebih besar dibanding bagian suami.Adapun kedudukan anak dari perkawinan sirri secara yuridis keberadaan anak nikah sirri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Kata Kunci : Harta Bersama, Anak, Cerai, Perkawinan Sirri TREASURE TOGETHER AND POSITION CHILDREN IN HOUSEHOLD TKW HOUSEHOLD FROM SIRRI MARKET IN VILLAGE BUNDER ABSTRACTLiving together between a man and a woman has a very important consequence in society, both to both parties and their descendants and other members of society. Therefore, it is necessary to have a regulation that regulates the common life among other conditions for the inauguration of the collective life, its implementation, the continuation and the end of the marriage. Act No. 1 of 1974 concerning Marriage, is one form of marriage rule rules owned by the state of Indonesia as a sovereign nation, in addition to other rules of marriage discipline namely Customary Law and Religious Law. In order to ensure the order of marriage institutions in society, Law No. 1 of 1974 jo. Government Regulation No. 9 of 1975 stipulates that every marriage should be recorded by authorized officers. But reality shows different phenomena. This is evident from the rise of siri or marriage marriage under the hands of household TKW that occurred in the village Bunder Susukan Cirebon.This study focuses on how the division of joint property of TKW households is divorced from Sirri marriage in Bunder Village and how the position of the child in the household of TKW is divorced from sirri marriage in Bunder Village. The urgency of this research is to know the division of joint property of TKW households divorced from sirri marriage in Bunder village and to know the position of the child in the household of TKW which divorced from sirri marriage in Bunder village.The approach method used in this research is empirical juridical, with qualitative descriptive research specification. Types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used include: Interviews and literature studies either in the form of books, legislation, documents, and so on.Based on the results of this study can be concluded that the system of division of common property in households TKW divorced from marriage sirri that is, (a) if the husband works more than wife, resulting in wealth then the husband's part as big as the wife is calculated from the amount of assets in the family , (b) if the wife works more than the husband, yields the property, the wife's part is greater than the husband's share is calculated from the amount of assets in the family, and (c) if the husband or wife works to produce as much wealth then the wife is bigger than part husband.The position of the child from the marriage of sirri in the juridical existence of the married son of sirri still gets the recognition, protection and the certainty of the just law and equal treatment before the law, as the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: Joint Treasure, Child, Divorce, Sirri Marriage

CITA PIAGAM MADINAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU OTONOMI MADANI sarip sarip
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Kegelapan bagi bangsa Eropa merupkan pertumbuhan peradan Madinah. Cita Piagam Madinah telah memberikan insfirasi sekaligus pembelajaran terbaik dalam pembangunan daerah. Madinah merupakan kota Propinsi sebagaimana di Indonesia tentang pemerintahan daerah. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Belum ada tulisan yang mengkontruksikan piagam madinah dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menggunakan metode deskripsi menggambarkan keadaan cita piagam Madinah ke dalam bentuk pencapaian otonomi madani. Nilai-nilai baik dari sistem Madinah harus senatiasa menjadi pertibangan baik calon gubernur maupun bupati/walikota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada akhirnya akan cenderung menitik beratkan pertanggungjawabnya kepada Presiden sebagai ekspresi kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk gubernur hal ini sangat sejalan dengan nilai Cita Madinah. Bupati/Walikota memiliki hak otonomi Madani atau sebagai pondasi utama dalam otonomi daerah. Maka jaman kegelapan Eropa dan kemajuan peradaban Madinah setidaknya menjadi bahan pertibangan baik bagi yang tertarik mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi kepala daerah.Kata Kunci: Piagam Madinah, daerah, otonomi, Madani. ABSTRAK The darkness of Europe is merely the growth of the Medina model. The ideals of Medina Charter have provided the best inspiration and learning in regional development. Medina is a provincial city as in Indonesia about local government. Autonomy basically has the territory, the authority to take care of government affairs, and the interests of local people according to their own initiative based on the aspirations of the people. Districts / municipalities as a form of autonomy have regional decentralization. There is no writing that contradicts the medina charter with the election of regional heads in Indonesia. Using the description method describes the state of the Medina charter in the form of the attainment of civil autonomy. The good values of the Medina system must always be the consideration of both the governor and the regent / mayor candidates. Head of Region in carrying out its main duty, in the end will tend to emphasize its responsibility to the President as the expression of his position as representative of central government in the region for the governor this is very much in line with the value of Ideals Medina. The regent/mayor has the right of Civil autonomy or as the main foundation in regional autonomy. So the era of European darkness and the progress of Medina civilization at least be a matter of good for those interested in being nominated or elected head of the region. Keywords: Medina, charter, area, autonomy, welfare.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA