cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 206 Documents
 17   18   19   20   21 
THE INTERFACE OF SHARIA AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: The Case of Women’s Right to Education Rofii, Ahmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.19447

Abstract

Many Muslim countries have failed to fulfil their international obligations to endorse the standard of equality and non-discrimination in education. This has led some to assume that Islamic tradition constitutes an obstacle to the elimination of discrimination in education. This essay examines the relationship of international human rights and Islamic law, focusing on the problem of discrimination against women’s right to education. The article argues that the principle of equality and non-discrimination regarding women’s right to education constitutes a fundamental norm not only in international instruments of human rights but also in the Islamic traditions. In order to ensure the compatibility of Islamic law with international standards, a more liberal approach to understanding Islam is required. Banyak negara Muslim yang gagal dalam memenuhi kewajiban internasional mereka untuk mendukung standar kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pendidikan. Hal ini menyebabkan sebagian orang berasumsi bahwa tradisi Islam merupakan hambatan bagi penghapusan diskriminasi dalam pendidikan. Tulisan ini mengkaji hubungan hak asasi manusia internasional dan hukum Islam, dengan fokus pada masalah diskriminasi terhadap hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Artikel ini berargumen bahwa prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi mengenai hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan merupakan norma fundamental tidak hanya dalam instrumen internasional hak asasi manusia tetapi juga dalam tradisi Islam. Untuk memastikan kesesuaian hukum Islam dengan standar internasional, diperlukan pendekatan yang lebih liberal untuk memahami Islam.
FENOMENA MESJID JAMI DIDALAM PANTI ASUHAN DI KOTA PALANGKA RAYA Norhadi, Muhammad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18891

Abstract

ABSCTRACTThis research is motivated by the establishment of a mosque in the orphanage complex, as well as carrying out Friday prayers. while in the area there is already a grand mosque that establishes Friday prayers. In fact, according to the majority, two Fridays are not allowed in one area. Because there will be Fridays that are not accepted. Therefore, the author aims to reveal the background of the establishment of the mosque and the implementation of Friday prayers in the orphanage complex. . This research is a type of empirical sociological juridical research with a socio-legal approach. This research uses observation, interview, and documentation data collection techniques. Data analysis techniques use data reduction and drawing conclusions, and data validity with triangulation. The results of the study are the establishment of the mosque and the implementation of Friday prayers in the orphanage complex are motivated by As one of the means of Fundraising for Orphanages, Maintaining Order in the Implementation of Friday Worship, Maintaining Order in the Implementation of Friday Worship, and Ease of Monitoring and Programs for Foster Children.Keywords: Jami Mosque, Taadud al Jumuah, Phenomenon, Orphanage AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi oleh berdirinya Mesjid didalam komplek panti Asuhan, sekaligus melaksanakan ibadah jumat. sementara di Kawasan tersebut telah ada mesjid jami yang mendirikan sholat jumat. Padahal menurut jumhur bahwa dalam satu daerah tidak dibolehkan dilaksanakan dua jumat. Karena akan ada jumat yang tidak diterima. Oleh karena itu, penulis bertujuan mengungkap latar belakang pendirian mesjid dan pelaksaan jumat didalam komplek panti Asuhan. . Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yuridis sosiologi dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan, serta validitas data dengan triangulasi. Hasil Penelitian adalah pendirian mesjid dan pelaksanaan sholat jumat didalam komplek panti asuhan dilatar belakangi oleh Sebagai salah satu Sarana Fundrising Panti Asuhan, Menjaga Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Jumat, Menjaga Ketertiban Pelaksanaan Ibadah Jumat, dan Kemudahan Monitoring dan Program terhadap Anak Asuh.Kata kunci: Mesjid Jami ,Taadud al Jumuah , Fenomena , Panti Asuhan
Metodologi Tarjih Dalil dalam Istinbath Hukum Islam Hafizd, Jefik Zulfikar; Aen, I. Nurol; Anwar, Syahrul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18507

Abstract

Tarjih yang melibatkan penyelesaian konflik dalam dalil dan memberi prioritas pada ajaran Nabi menjadi kunci perkembangan hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan literatur ini bertujuan untuk membahas metode, langkah-langkah, dan peran tarjih dalam menetapkan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  ketika terdapat dalil yang tampak saling bertentangan, para ulama dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan ijtihad. Tarjih dapat terjadi antara dalil nash dan antara sesama qiyas. Tarjih tidak terjadi jika tingkatan dalil berbeda. Tarjih ketika ada pertentangan antara Dalil Nash maka perlu memberikan prioritas atau dalam konteks ilmu ushul fiqh berarti memberikan penekanan dan keutamaan pada teks atau hukum yang jelas dan tegas dibandingkan dengan teks yang lebih umum, teks harfiah, atau teks yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian dalam pertentangan antara qiyas maka dapat ditempuh langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) menguatkan qiyas dengan illat hakiki daripada illat sebatas pada pertimbangan; 2)  menguatkan pada illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath’ih dengan prioritas illat qiyas dengan dalil yang jelas daripada al-sabr wa al-Taqsim; 3) pentarjihan dalil al-Asl (pokok) rujukan qiyas mendahulukan dalil qath’ih; dan  4) pentarjihan al-Far’u (cabang) yang secara substansial terkait dengan nilai pokok atau memiliki nilai hukum dan illat yang sama.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2024 ( Studi Kasus Pada Perkara Nomor 0151 Pdt G 2024 Pengadilan Agama Pasuruan ) Azizah, Fasya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18594

Abstract

Abstrak:Masalah dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Modernisasi dan globalisasi telah mengubah nilai dan norma dalam pernikahan, sehingga memicu konflik akibat perbedaan persepsi. Studi sosiologi keluarga dan penelitian mengenai dukungan sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ini.Dalam konteks hukum, gugatan cerai seringkali didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan. Namun, hubungan antara alasan gugatan dan putusan hakim bukanlah hubungan sebab-akibat yang sederhana. Putusan hakim merupakan hasil dari proses pertimbangan yang kompleks, melibatkan evaluasi bukti dan penerapan hukum. Kekuatan bukti dan kemampuan pihak penggugat dalam meyakinkan hakim menjadi faktor penentu dalam keberhasilan gugatan.
UJI AKURASI AZIMUT BANGUNAN DAN ARAH KIBLAT MASJID DI KELURAHAN KARYA MULYA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON Nadirin, Akhmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.19636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana azimuth arah bangunan dan arah kiblat masjid yang ada di Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon. Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dipraktikkan dalam penelitian ini melibatkan metode dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistic. Adapun hasil penelitian adalah azimut arah kiblat dan bangunan masjid di kelurahan Karyamulya bervariasi. Kemelencengan terbesar terdapat pada masjid Masjid At-Taubah yaitu sebesar 20,990 ke arah selatan diikuti oleh masjid Sabilul Huda sebesar 20,990 ke arah Selatan. Sedangkan kemelencengan terkecil diperoleh pada masjid Al-Muhajirin sebesar 1°44"12” ke arah Utara diikuti oleh masjid Al-Maghfirah sebesar 6.99° ke arah selatan. Adapun apabila dibuat rata-rata maka akan diperoleh data kemelencengan sebesar 12.57310. Namun demikian, Pengurus masjid di kelurahan Karyamulya telah merubah azimut arah kiblat dengan tidak mengikuti azimut bangunan masjid, tapi sesuai dengan hasil pengukuran arah kiblat yang sebenarnya dengan merubah shof sholat miring ke kanan/kiri sesuai dengan hasil perhitungan.Rasakan keseruan bermain di om88 dengan peluang menang yang lebih besar. Nikmati pengalaman bermain yang seru, aman, dan penuh tantangan. Segera coba dan raih kemenangan besarmu!
Rancang Bangun Software Universal Astrolabe Berbasis Javascript dan Uji Akurasinya dalam Hisab Arah Kiblat Nahwandi, M. Syaoqi; Setyawan, Edy; Nadirin, Akhmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.20514

Abstract

The astrolabe, as a classical astronomical instrument, holds significant historical and educational value, yet its use has become limited due to technological advancements. This study aims to develop a JavaScript-based Universal Astrolabe software to digitize the functions of a physical astrolabe, with a focus on testing the accuracy of Qibla direction calculations. The Research and Development (R&D) method was implemented through stages of needs analysis, design, implementation, and accuracy testing. Test results from three locations (Cirebon, Kuala Lumpur, Istanbul) showed minor discrepancies (0°1'56"–0°4'20") between the software's calculations and those derived from the spherical triangle formula using a calculator. These differences were attributed to the smallest rotation angle rounding of the Rete (0°15') and the 1° interval scale for altitude and azimuth. The software offers advantages in flexibility, automated Rete positioning, and ease of presentation compared to physical astrolabes, though it does not replace the function of direct observation. The interactive simulation of the Universal Astrolabe software facilitates its use for educational purposes in Islamic astronomy (Ilmu Falak).
WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF HADIS: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELUARGA Showabi, Muhammad Idus; Minan, Muhammad Wahibul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.15876

Abstract

AbstrakUmat Islam selalu berbicara tentang pembagian waris. Hal ini dikarenakan pembagian warisan adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum waris Islam sering dikritik oleh aktifis kesetaraan jender. Namun, para fuqaha (ahli hukum Islam) berpendapat bahwa ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah, yang berarti hukumnya sudah pasti, sehingga tidak mungkin untuk berijtihad tentangnya.Segelintir orang menganggap pembagian waris ini kurang adil dalam beberapa keadaan. Misalnya, seorang anak laki-laki biasanya dididik lebih dari anak perempuan dalam kebanyakan masyarakat. Namun, saat pembagian waris, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan saat pembagian waris. Sebenarnya, wasiat adalah satu cara untuk menyelesaikannya. Tapi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Di sinilah muncul pertanyaan tambahan tentang apa itu wasiat dan waris, serta siapa yang berhak memberi atau menerima wasiat. Dalam tulisan ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis tentang masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat dari sudut pandang ushul fiqh dan filsafat hukum Islam.Kata Kunci: Waris, Wasiat, Hukum Islam AbstactMuslims always talk about dividing inheritance. This is because inheritance distribution is a problem that is directly related to everyday life. In addition, Islamic inheritance laws are often criticized by gender equality activists. However, the fuqaha (Islamic legal experts) are of the opinion that the verses in the Koran which explain the divisions of heirs are qath'i al-dilalah verses, which means the law is certain, so it is impossible to make ijtihad regarding it. This inheritance is unfair in some circumstances. For example, a boy is usually educated more than a girl in most societies. However, when dividing inheritance, sons receive twice the share of daughters when dividing inheritance. In fact, a will is one way to accomplish this. But the will cannot exceed 1/3 of the inherited assets, and must obtain approval from the other heirs. This is where additional questions arise about what a will and inheritance are, and who has the right to give or receive a will. In this paper, a quantitative approach will be used, including the case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Quantitative analysis will be used to develop and use mathematical models, theories and hypotheses regarding the problem of dividing inheritance assets based on wills from the perspective of ushul fiqh and Islamic legal philosophy.Keywords: Inheritance, Will, Islamic Law
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS ATAS KORUPSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG SELATAN Chairina, Nina; Ma’arif, Syafi’i; Khairullah, Adithya Dzakwan; Balia, Faiz
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20673

Abstract

AbstractThe alleged corruption case involving Rp75.9 billion in the Environmental Agency of South Tangerang City underscores the complexity of law enforcement in addressing corruption crimes in Indonesia. This study aims to analyze the role of the Prosecutor's Office in resolving corruption cases through a restorative justice approach, focusing on the feasibility of its application in high-value cases. The research uses a normative-qualitative approach through literature study and legal analysis of relevant regulations and case data. The findings indicate that restorative justice faces significant barriers in corruption cases involving large financial losses, including regulatory constraints, social resistance, and inconsistencies with conventional penal principles. Nevertheless, the approach holds potential as a complementary legal strategy, particularly in achieving efficient state loss recovery. The study recommends reformulating criminal policy to clarify the boundaries of restorative justice in corruption cases, ensuring both legal certainty and substantive justice.AbstrakKasus dugaan korupsi senilai Rp75,9 miliar yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyoroti kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada kelayakan penerapan konsep tersebut dalam kasus dengan nilai kerugian besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis yuridis terhadap regulasi dan kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa restorative justice masih menghadapi hambatan dalam penerapannya pada kasus korupsi besar, termasuk masalah regulatif, resistensi sosial, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pemidanaan konvensional. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai pelengkap strategi penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan kerugian negara secara efisien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pidana untuk memperjelas batas penerapan restorative justice dalam kasus korupsi agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fanani, Muhammad Fachry
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20310

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini dikemas guna memperjelas alur tujuan dari penulisan ini dengan susunan beberapa poin di antaranya yaitu: Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri antara hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia, Menganalisis dampak perbedaan pengaturan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta menyusun strategi integrasi untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian yang sistematis perlu diterapkan guna memecah isu yang kompleks tersebut yang mana tersusun dalam beberapa poin, meliputi : Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti.
PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-NASL AL-GHAZALI Heriyanto, M Anggi; Wasman, Wasman
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20304

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran hifdz al-nasl menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip hifdz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia.

Page 19 of 21 | Total Record : 206

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue