cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
 15   16   17   18   19 
Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama (Studi Pemikiran Daniel S. Lev Atas Pengadilan Agama di Indonesia) Nazar, Reza Fauzi; Gojali, Dudang; Khosyiah, Siah; Mukhlas, Oyo Sunaryo
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16606

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the discourse of Daniel S. Lev's thoughts on the existence of religious courts in Indonesia, this is done by descriptive-interpretive methods to socio-historically describe the position of religious courts since colonial times until today. the context in which the balance in the political constellation regarding the 'religious-socio-political cleavage' between supporters and opponents of the Religious courts has been reversed, the question of which system is conquering, and which system is being conquered becomes problematic. In Indonesia today, a dual legal system in which civil law and Islamic legal traditions coexist is no longer politically disputed. By extension, the convergence of civil and Islamic legal systems no longer implies the conquest of religious courts by civil law systems. It may also be the other way around.AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis diskursus pemikiran Daniel S. Lev terhadap eksistensi pengadilan Agama di Indonesia, hal ini dilakukan dengan metode deskriptif-interpretatif mengurai secara sosio-historis posisi Pengadilan Agama sejak zaman kolonial hingga saat ini. konteks di mana keseimbangan dalam konstelasi politik mengenai 'pembelahan agama-sosial-politik' antara pendukung dan penentang pengadilan Agama telah terbalik, pertanyaan tentang sistem mana yang menaklukkan, dan sistem mana yang sedang ditaklukkan menjadi bermasalah. Di Indonesia saat ini, sistem hukum ganda di mana hukum perdata dan tradisi hukum Islam hidup berdampingan tidak lagi dipermasalahkan secara politis. Dengan perluasan, konvergensi sistem hukum sipil dan Islam tidak lagi menyiratkan penaklukan pengadilan Agama oleh sistem hukum sipil. Mungkin juga sebaliknya.
Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner) Saepullah, Asep; Shodikin, Akhmad; Leliya, Leliya
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15705

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif dari pembaruan usia nikah dalam revisi Undang undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis dan yuridis. Teologis dalam arti bahwa perkawinan merupakan syariat agama yang dititahkan oleh Allah dan rasulNya untuk dilaksanakan dengan segala ketentuan yang menyertainya. Sosiologis dalam arti bahwa perkawinan memiliki pertalian dengan segala hal yang berhubungan dengan aktifitas manusia dalam segala dimensinya. Sementara yuridis menunjukkan bahwa perkawinan terikat dengan seperangkat aturan hukum yang mengaturnya. Syariat perkawinan memiliki maksud yang dikehendaki oleh Syaari’ (maqoshid) di antaranya adalah hidzu an-Din dan hifdzu an-Nasl. Hifdzu an-Din berarti bahwa perkawinan adalah suatu syariat yang menjadi wasilah/media terlaksananya ajaran- ajaran agama sebagaisebuah penundukkan dan penghambaan kepada Syaari’. Adapun hidzu Nasl berarti perkawinan merupakan upaya untuk menjaga tata keturunan yang sah menurut ketentuan syariat. Dalam dimensi sosiologis, perkawinan merupakan media membangun suatu peradaban luhur yang dimulai dari stelsel keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya perkawinan sangat erat hubungannya dengan persoalan kesejahteraan, keadilan dan lainnya. Adapun dalam makna yuridis, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum (musyoharoh) yang memiliki makna traktaat atau perjanjian yang harus dimulai dari sebuah kesetaraan dalam lingkup yang luas baik setara prinsip, tujuan dan kepatuhan. Dalam kontek ini, kecakapan hukumnya harus tangible/terukur yang salah satu ukurannya  adalah kematangan dari kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara dengan angka yang cukup tinggi perkawinan di bawah umurnya, sehingga harus dilakukan sejumlah upaya     untuk dapat menanggulangi maraknya perkawinan dibawah umur, yang salah satunya dengan membuat pembaruan atas norma usia nikah yang ditetapkan melalui amandenen atas UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh Undang undang No. 16  tahun 2019. Di dalam pasal 7 ditentukan bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas tahun, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal; kesehatan reproduksi, kematangan jiwa dan kesiapan untuk menerima pembebanan (taklif) atas posisi masing masing dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reseach dengan mengumpulkan sejumlah data/informasi berkenaan dengan usia kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psykologis, medis (organ reproduksi) dan sosiologis sebagai dasar untuk menerima konsekwensi dari suatu pernikahan
Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-‘Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah Hafizd, Jefik Zulfikar; Hasan, Mustofa; Syafe’i, Rahmat
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.15232

Abstract

Kaidah fikih merupakan prinsip umum yang dapat digunakan pada  kajian fikih. Adanya kaidah memudahkan para fuqoha dan masyarakat awam untuk memahami fikih dan hukum atas sesuatu secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kaidah al-ibratu fi al-‘uqudi lilmaqashidi wal ma’ani la lil al-fazhi wal mabani pada bisnis syariah. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur mencakup buku, kitab klasik, dan jurnal terkait tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat akad adalah pada makna akad tersebut dan tidak terletak pada lafazh atau redaksi akad tersebut. Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafazh, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafazh tersebut. Ada beberapa kemungkinan lafaz diungkapkan, antara lain: 1) Lafazh bisa muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, 2) Lafazh bisa muncul dengan tujuan memang mengucapkannya tetapi bukan dengan makna sebenarnya karena ketidakpahaman, 3) Lafazh bisa muncul secara sadar dan diketahui maknanya secara zahir namun secara batin diingkari, dan 4) Lafazh bisa muncul dengan tujuan melafalkannya dengan mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.
Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Cirebon Bustomi, Ilham; Shodikin, Akhmad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.16827

Abstract

AbstarctThis research seeks to focus on the strategies implemented by the Cirebon City Regional Government in the "Wadul Bae" program in reducing the level of sexual violence against children in Cirebon City. The research method used is descriptive qualitative research by applying an empirical approach to a phenomenon related to the protection of children's basic rights and social activities in the Cirebon City Regional Government through observation, interviews and documentation techniques. The results of the research are the strategies of the Cirebon City Regional Government in reducing the level of sexual violence through the Wadul Bae Program, divided into several classifications, namely planning, implementation and evaluation which will be explained as follows; 1). Carrying out Research for Two Years for Wadul Bae Program Planning, 2). Grouping Target Audiences for Program Promotion Wadul Bae, 3). Creating a Wadul Bae Cadre Team, 4). Implementing Socialization Strategy, 5). Implementation of Wadul Bae Socialization Activities, 6). Evaluation Activities of the Wadul Bae Program. In creating a social marketing strategy, Wadul Bae collaborated with several communities in each RT and RW in Cirebon City, as well as the PPT at Gunung Jati Regional Hospital, Cirebon Police, Schools, Community Health Centers, and several institutions such as Rumah Zakat, Zakat Center, and Baznas Cirebon City and also Media to work together in reducing the problem of violence against women and children in Cirebon City.AbstrakPenelitian ini berupaya untuk berfokus kepada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam program “Wadul Bae” dalam menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap suatu fenomena terkait perlindungan hak dasar anak dan aktivitas sosial di Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian adalah strategi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat kekerasan seksual melalui Program Wadul Bae, dibagi kebeberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan dipaparkan sebagai berikut; 1). Melaksanakan Riset Selama DuaTahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae, 2). Mengelompokan Khalayak Sasaran Untuk Promosi ProgramWadul Bae, 3). Membuat Tim Kader Wadul Bae, 4). Mengimplementasikan Strategi Sosialisasi, 5). Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wadul Bae, 6).Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae. Dalam membuat strategi pemasaran sosial Wadul Bae menggandeng beberapa masyarakat di tiap tiap RT dan RW di Kota Cirebon, juga pihak PPT RSUD Gunung Jati, Polresta Cirebon, Sekolah, Puskesmas, dan beberapa lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon dan juga Media untuk bekerja sama dalam mengurangi permasalahan kekerasan baik pada perempuan dan anak di Kota Cirebon.Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kekerasan, Wadul Bae.
Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Persfektif Hukum Keluarga Islam Ronanda, Yona; Munadi, Munadi; Usamah, Usamah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v8i2.14560

Abstract

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang religius. Hal ini terlihat pada semboyan hidup mereka yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah. Namun dalam praktek kehidupan bermasayarakatnya terutama dalam hukum perkawinan, ada beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di Minangkabau berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam yang dikenal dengan istilah Kawin Pantang. Penulis tertarik untuk menganalisis ulang bentuk dan praktek kawin pantang di Minangkabau dengan kacamata Hukum Keluarga Islam sebab fenomena ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: pertama, Bagaimana praktek kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap kawin pantang pada masyarakat Minangkabau? Beintuk peineilitian ini adalah peineilitian kualitatif yaitu peineilitian yang beirsifat deiskriptif dan ceindeirung meinggunakan analisis. Seidangkan jeinis peineilitiannya adalah peineilitian hukum eimpiris (non doktrinal). Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Seiiring deingan beirjalannya waktu, peimaknaan kawin pantang pada masyarakat Minangkabau modeirein seimakin longgar. Hal ini deingan diboleihkannya pada seibagian suku peirkawinan seisuku deingan beida niniak mamak, walapun ada seibagian suku yang masih seimpit meimaknainya, yaitu deingan meilarang total seimua peirnikahan seisuku. 2) Larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau jika di analisa deingan meitodologi hukum Islam (ushūl fiqih) akan teirlihat bahwa larangan teirseibut hanya beirsifat seisuatu yang meisti ditinggalkan kareina hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Larangan nikah seisuku dalam tinjauan hukum Islam teirkateigori keipada makruh. Larangan peirnikahan seisuku di Minangkabau bisa dianalisa deingan teiori maqāshid syarī’ah deingan keisimpulan bahwa larangan peirnikahan seisuku seiirama deingan maqaāhid syarī’ah pada leiveil taḥsīniyyah 
PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (URGENSITAS, APLIKASI, OPERASIONALISASI, DAN BENTUK SERTA KRITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM) Ansori, Saiful
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18505

Abstract

AbstractStudying Islamic law certainly cannot be separated from the philosophy of Islamic law. Islamic law, which has always struggled with the realities of the times, has now been able to grow legal products in accordance with the current developments of the times. The focus of study in this research is to try to explain the study of legal philosophy, starting from the understanding of Islamic legal philosophy, the scope of Islamic legal philosophy studies, the urgency of Islamic legal philosophy, the application and operationalization of Islamic legal philosophy, as well as forms or examples of Islamic legal philosophy studies, as well as critics.The research method used in this research is qualitative. The approach used in this research is the socio-legal approach. Then combined with empirical and normative legal approaches. The data collection method used was the literature study method which was then analyzed using the descriptive-analytic method.The Islamic legal philosophy approach is needed for a more in-depth study of Islamic law. In order to realize just law that is always in accordance with the conditions of the times, the study of the philosophy of Islamic law also allows for a thorough understanding of Islam (kaffah) with the linkages and relationships that exist with other religious sciences. Islamic law must be oriented towards maqasid syari'ah, namely human benefit. Any reason cannot be justified if maqasid syari'ah as a legal goal is neglected, even though it has departed from a relatively correct interpretation. Islamic law is not independent, but related to other sciences. Therefore, interdependent relationships in the study of Islamic law are absolutely necessary to produce human-responsive law (fiqh).
Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan hukum kontemporer) Ulum, Miftahul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.16226

Abstract

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu aturan yang dibuat oleh Negara untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan bisa menjadi landasan dasar hukum yang akan melindungi kehidupan dalam berkeluarga. Begitupun sebaliknya, jika tidak mendaftarkan pernikahan kepada pemerintah setempat maka status pernikahannya tidak akan diakui oleh Negara dan tidak dapat perlindungan jika suatu saat terdapat permasalahan dalam rumah tangganya.  Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif dengan bentuk kajian pustaka, pengumpulan data yang diambil dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu dari sumber primer dan sekunder, sumber primernya yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sumber sekundernya dari kumpulan literatur ilmiah yang koprelatif sesuai dengan pokok pembahasan penelitian. Tujuan adanya penulisan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya peraturan pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan, karena status pencatatan perkawinan dianggap sebagai penentu dalam pernikahan sehingga bisa dibilang layak menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan, penetapan ini yang akan menghasilkan perlindungan hukum yang kuat serta memiliki alat bukti otentik (akta nikah) jika suatu saat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya.
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT hanafi, sahrul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18325

Abstract

Pengadilan agama dapat mengeluarkan dispensasi pernikahan kepada calon pengantin yang berada di bawah usia pernikahan yang sah karena alasan yang memaksa, seperti kehamilan yang tidak terduga. Metodologi kualitatif berdasarkan analisis deskriptif dan penilaian menyeluruh terhadap literatur yang relevan membentuk strategi penelitian penelitian ini. Berikut hasil penelitian tersebut: Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimum perkawinan, calon pengantin harus berusia 19 tahun untuk menikah, menurut analisis hukum dari putusan perkara perkawinan. Namun demikian, menurut Pasal 7 (2), dalam keadaan darurat, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan pengabaian ke pengadilan dengan memberikan bukti yang cukup. Yang kedua adalah perlindungan jiwa dan anak-anak melalui dispensasi pernikahan bagi ibu hamil, yang didasarkan pada berkah dzaruriyah dan memastikan hak dan kehormatan anak ditegakkan.
Analisis Zodiac dan Horoscope dalam Kitab Abu Ma’syar Al Falaki; At-Thowali’ Al-Hadsiyyah Li Ar-Rijal Wa An-Nisa Perspektif Astronomis Ismail, Ismail Ismail
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.18770

Abstract

Astrology can be defined as a science that studies the position of celestial bodies (zodiac) that is considered to have an effect on human life (horoscope). Astrology is a science whose validity or validity is still controversial because it has not been scientifically proven, even though there are several things that are references in Astrology, basically it is also not contrary to Astronomy. One of the books of Astronomy by Jafar ibn Muhammad ibn Umar Abu Mashar al-Balkhi is Abu Ma'syar Al Falak; At-Thowali' Al-Hadsiyyah Li Ar-Rijal Wa An-Nisa (Zodiac and Horoscope). The methodology uses descriptive qualitative, literature review and literature related to Astrology and makes the book of Abu Ma'syar the main object, with supporting references. The horoscope and horoscope as part of the study of Astrology, reviewed from the perspective of Abu Ma'syar Al Falaki and Astronomical. According to Abu Ma'syar, the Zodiac is divided into 12 types. While from an Astronomical perspective, there are 13 types of zodiac, there is an additional constellation of Ophichius (Snake holder). There are 7 celestial bodies that are used as standard horoscopes, namely: Sun (Syams), Moon (Qamar), Mercury (Utharid), Venus (Venus), Mars (Miriikh), Jupiter (Jupiter), and Saturn (Saturn). This, results in certain zodiac signs having the same horoscope. The disposition of the horoscope consists of 4 types, namely fire, earth, air, and water. Regarding the presentation and processing of data, the book of Abu Ma'syar uses Jumali numbers while astronomically uses observation data in units of degrees.Barbarslot adalah salah satu situs resmi slot deposit 5000, 5rb dan depo 5k terbaru dengan beragam permainan terbaik tahun 2025.
IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TOWARDS DARMO WELDING WORKSHOP WORKERS POSITIVE LAW PERSPECTIVE AND MAQASHID SYARIAH Alim, Zainul
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i2.19455

Abstract

Bengkel Las Darmo is a welding company in Cirebon that produces various popular products such as fences, canopies, and stairs. In its production process, there are occupational health and safety risks due to the use of heavy equipment that uses electricity and gas, as well as exposure to unhealthy work environments, such as noise, dust, and sparks, which can cause illness or work accidents. This study uses a qualitative method with a case study approach through interviews and direct observation to analyze the implementation of occupational health and safety (OHS) protection at Bengkel Las Darmo. The results of the study indicate that the company has provided personal protective equipment (PPE), first aid kits, fire extinguishers, and OHS training in accordance with Law No. 13 of 2003. However, the implementation of OHS has not been optimal due to the low awareness of workers in using complete PPE and the fact that workers have not been accommodated in BPJS Health and Employment. From the perspective of Maqashid asy-Syari'ah, these steps are in accordance with the principle of Hifdzu Nafs (life protection) to prevent work accidents, provide protection for workers, and guarantee job security for the company. Therefore, it is necessary to increase workers' awareness of K3 and the company's commitment to fulfilling workers' rights.Keywords: Occupational Safety, Maqashid Syariah, Workshop Industry

Page 18 of 19 | Total Record : 186

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue