cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 206 Documents
 17   18   19   20   21 
Relasi Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura Gufron, Guforn
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.23534

Abstract

Abstract Indonesia is a country that adheres to legal pluralism in the application of inheritance law. This choice has an impact on the resolution of various inheritance disputes, including those carried out by the majority of people in Madura. This study aims to determine three important points. (1) the factors causing the Madurese people to choose customary inheritance law in the distribution of inheritance assets (2), what are the techniques for resolving inheritance disputes in Madura? And (3) how is the relationship between the kiai in resolving inheritance disputes in Madura? This research is qualitative, by combining field data obtained through a series of interviews, in-depth observations. Then descriptive-analytical is carried out by analyzing the findings of data in the field using a legal sociology approach. The findings of this study are as follows. First, Madurese society in inheritance practices generally uses legal pluralism. Namely Islamic law, positive law, and customary law. However, the majority of Madurese people use customary inheritance law by dividing equally. Second, there are three models of practice in resolving inheritance disputes carried out by Madurese society in general. Namely by means of family deliberation to reach consensus, then mediation involving a kiai as a mediator, and finally taking the legal route. Third, the figure of the kiai in Madura has an important position and role in society, especially acting as a mediator when an inheritance dispute occurs. Such a pattern can create a relationship that is not only limited to patron-client, but also a broader reciprocal relationship between the two that is mutually beneficial. Keywords: Madurese Customary Inheritance Law, Kiai Relations, Inheritance Disputes
Batas Usia Pernikahan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Junaedi, Asep Mahbub; 'Aziz, Abdul; Samsudin, Samsudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20295

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak, dengan analisis berdasarkan perspektif Maqasidu Al-Syari`ah dan Hak Asasi Manusia (HAM). Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perkawinan anak di Indonesia yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, meskipun telah ada pembaruan hukum mengenai batas usia minimal menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi batas usia pernikahan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Maqasidu Al-Syari`ah dan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan tujuan Maqasidu Al-Syari`ah, seperti Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-‘Aql (perlindungan akal), serta prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Kesimpulannya, pengaturan ini merupakan langkah preventif yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar anak dan mencegah perkawinan dini di Indonesia.
MODERNITAS NUSYUZ; ANTARA POLA PENGAJARAN SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU KDRT Azzulfa, Fatihatul Anhar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.14412

Abstract

AbstractCreating a happy and eternal family is a basic concept in building a household. Realizing it is not an easy matter, disharmony between husband-and-wife relations is one of the underlying factors. The attitude of disobedience or neglect of obligations shown by the wife is the cause of the estrangement of relationships in household life, or nusyuz. This phenomenon is still the prima donna in Islamic studies. This article is included in library research using a qualitative study with a descriptive-analytical nature. The results of the study show that the nusyuz conception needs to be reinterpreted according to socio-cultural factors. The act of beating a husband against his wife, which is indicated by nusyuz, should be interpreted as a pattern of educating (educating) the wife, but it can turn into domestic violence if the act of 'beating' indicates physical violence, psychological or emotional violence, sexual violence, or neglect of the household.Keywords: Nusyuz, Husband Education for Wife, Domestic ViolenceAbstrak Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan konsep dasar dalam membangun rumah tangga. Merealisasikannya bukan perkara mudah, disharmoni antara relasi suami istri menjadi salah satu faktor yang mendasari. Sikap tidak patuh atau pengabaian kewajiban yang ditunjukkan oleh istri menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga atau dinamakan nusyuz. Fenomena ini masih menjadi primadona dalam kajian keislaman. Artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) menggunakan kajian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi nusyuz perlu reinterpretasi ulang sesuai sosio-kultural. Tindakan pemukulan suami terhadap istri yang diindikasi nusyuz hendaknya dimaknai sebagai pola pengajaran (mendidik) istri, tetapi dapat beralih menjadi KDRT jika tindakan ‘pemukulan’ tersebut terindikasi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kata kunci: Nusyuz, Pengajaran Suami Tehadap Istri, KDRT
Pergeseran Makna Tradisi Punjungan Dan Jagong Dalam Konsep Walimatul ‘Urs Pada Masyarakat Gunungkidul Muharram, Rizka Rahmawati
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20171

Abstract

This research aims to explore the meaning of the punjungan and jagong traditions in the community of Gunungkidul, which will then be examined through the concept of walimatul ‘urs in Islam. This is an empirical study with a field research approach, meaning data collection through interviews and observations, and utilizing a qualitative, descriptive-analytic approach. The author will engage in dialogue with community leaders, religious leaders, and several people from Gunungkidul. The findings show that the punjungan and jagong traditions have become practices that are deeply embedded in the community. Several aspects highlighted in both traditions include the community's excessive behavior when organizing a walimatul ‘urs, which deviates from the guidelines set by Prophet Muhammad SAW regarding walimah. The punjungan, which was initially meant to express gratitude, is now viewed as a business opportunity to seek profit, as it is hoped that those who attend will contribute more money in the form of jagong. However, despite these issues, both traditions still have positive aspects, such as fostering a sense of mutual cooperation and compassion among the people of Gunungkidul.
BEBAN IDDAH DAN MU’NAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019) Hasbullah, Faiz; Wasman, Wasman; Kosim, Kosim
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi beban iddah dan mu’nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Iddah dan mu’nah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu’nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Studi ini hanya mencakup analisis dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia) kecuali yang terkait langsung dengan kewajiban iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu’nah di Pengadilan indramayu,Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu,dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.
Analisis Siyāsah terhadap Fenomena E-Government di Negara-Negara Muslim Mubriani, Suci; Ansori, Saiful
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20130

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan global, termasuk di negara-negara Muslim. Salah satu wujud transformasi ini adalah hadirnya e-Government sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena e-Government di negara-negara Muslim dari perspektif siyāsah , yakni politik dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini menelaah implementasi e-Government di beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, serta menekankannya dengan prinsip-prinsip siyāsah syar'iyyah . Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan e-Government di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan siyāsah yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan mampu menjawab tantangan zaman. 

Page 21 of 21 | Total Record : 206

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 9, No 1 (2015) More Issue