Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum

inklusif
Website

Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

ISSN : 23032669 EISSN : 25489631 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syariâ€™ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.

Arjuna Subject : -

Articles 119 Documents

1 2 3 4 5

POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Afif Muamar
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakSalah satu jenis hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan ikut memberikan warna positif dalam reformasi hukum saat ini, begitu pula hukum keluarga Islam. Reformasi hukum seperti ini merupakan bagian dari politik hukum yang berupaya melakukan pembaruan hukum dalam menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, adanya pembaruan-pembaruan tersebut menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Pro dan kontra atas UU perkawinan sejak masa penjajahan sampai saat ini terjadi antara dua kubu, yaitu kubu aktivis perempuan (feminis) dan kubu agamawan dan moralis.Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sedangkan yang terjadi pada era reformasi adalah semakin menguatnya gejala fundamentalisme agama.Keywords: Respon Masyarakat, Hukum Keluarga Islam, Indonesia AbstractOne law that is expected to contribute greatly to the reform laws in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to come give a positive color in the reform of the current law, the family law of Islam. Such legal reforms are part of the legal politics that seek to reform the law in determining a choice of purpose and the means to be used to regulate the interaction of Muslim society in Indonesia. But on the way, the existence of such reforms poses pros and cons among Indonesia's Muslim community. The pros and cons of marriage ACT since the time of colonization until this time occurred between the two camps, namely (1) female/feminist activist stronghold; and (2) the priest and the moralis.During the new order period, negative feedback from the community of Muslims against the proposed legislation had to do with the Netherlands East Indies Government discretion castrate Islamic law. Although the Netherlands Indies Invaders have been expelled from Indonesia physically, but feared the concepts still entrenched in Indonesia. Whereas that occurred in the era of reform is the rise of religious fundamentalism symptoms.Keywords: Community Response, Islamic Family Law, Indonesia

NAFKAH RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abdul Fatakh
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractThe problem of living in domestic life is very important. Household problems arise due to understanding and paying a living that is not ideal. For example, the disappearance of responsibility, affection, love, to the point of divorce. In fact, the divorce, though lawful, is an act that is hated by Allah ta'ala.In this simple article, the author will explore thoroughly the problem maintenance from the perspective of Islamic law by referring to the opinions of scholars who trusted. Will stick because the issue of the concept of livelihood in Islam is very wide and to obtain a more focused and deeper description, then the above theme is limited only to the discussion about the scholars' view of the law of livelihood.Keywords: Livelihood, Mahar, Wife, Husband AbstrakPersoalan nafkah dalam kehidupan rumah tangga sangat penting. Tidak jarang permasalahan rumah tangga bermunculan akibat pemahaman dan pembayaran nafkah yang tidak ideal. Misalnya, menghilangnya rasa tanggungjawab, rasa sayang, rasa kasih, hingga sampai berujung pada perceraian. Padahal, perceraian itu, meski halal, merupakan tindakan yang dibenci Allah ta’ala. Dalam artikel sederhana ini penulis akan mengupas tuntas pesoalan nafkah dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pendapat-pendapat ulama yang mu’tabar. Akan tetapi karena persoalan mengenai konsep nafkah dalam Islam sangat luas dan untuk memperoleh uraian yang lebih fokus dan mendalam, maka tema di atas dibatasi hanya pada pembahasan seputar pandangan ulama tentang hukum nafkah.Kata kunci: Nafkah, Mahar, Isteri, Suami

PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENERIMA HARTA WARISAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Siti Nuraenun
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstactThe adopting of children and adopted children is part of substation from law of children safety which were be part from the law winch life and flourish in civil society in accordance with the usually and the different motivation and feel of law winch life and flourish in any area. Therefore, the case of children adoption must be regulated in specific in constriction that.From commentary about that can formulation case as follows: (1) How is the position adopted children in farting of heritage according to heritage KHI? (2) if haven’t the dispute about heritage treasure, how the solution? The kind of this research is descriptive qualitative, where is the releaser is mean to know the condition about what, how, and to par, how much and etc. with the description result data research with word by word or the separated sentence according to category and analysis for getting the conclusion.With this research writer will be describing clarity the position of children in Islamic Law Compilation (KHI). The kind of research use the research library while the technique of analysis is with to find and analysis references primer and secondary. The result of research, is: (1) the definition of adopted children too and there to there are in pasal 171 huruf h KHI which declare that adopted children is the children which in the nurture for the daily of them life, the case of education and any other switch the responsibility from the pure parent to adopted parent by the justices jurisdiction (2) the adoption of children according to KHI not because the justice relation of generation or the blood a child with his / her parent who born. (3) Accomplishment the dispute in family law, in this case marriage and the heritage still be authority of Islamic justice.The suggestions is: (1) in order to the Islamic civil society in Indonesia who want or were do adoption of children suggested to study about the provision of Islamic law use any books about adoption of children so that get the reference about the role of children adoption in al-Qur’an or Hadits. (2) in order to the adopted parent preparation all about the necessary of adopted children is especially about the case of education, welfare and the healthy from now and make a massage in from of the witness, in order to later if the adopted parent is death and leave the heritage, no to inflict the conflict between adopted children and heir from adopted parent.Keyword:Adopted Children, Haritage

Talitihan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Tradisi Ta'awuniyah dalam Pelaksanaan Pesta-pesta pada masyarakat Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu) ali aminulloh aminulloh
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Masyarakat Kec. Gantar Kabupaten indramayu memiliki kebiasaan berpesta. Ritual-ritual kehidupan masyarakat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, khitanan, naik haji, membangun rumah, awal musim tanam, masa panen dan lain-lain senantiasa dimeriahkan dengan pesta. Untuk pembiayaan pesta-pesta tersebut, masyarakat membentuk komunitas untuk saling bantu diatara mereka. Tradisi tersebut dinamakan talitihan. Tradisi talitihan merupakan bentuk pertukaran sosial yang terjadi di Masyarakat Gantar. Pemberian bantuan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang hendak berpesta dicatat oleh petugas talitihan dan menjadi investasi ketika orang tersebut hendak menyelenggarakan pesta di masa mendatang.Studi ini berangkat dari pemikiran bahwa ta'awuniyah adalah ajaran ilahi. Ta'awuniyah adalah perintah untuk saling membantu dalam kebaikan secara ikhlas kepada siapa saja. Dalam realitas sosial setiap individu secara sukarela masuk dalam hubungan sosial untuk saling membantu bila hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari sudut ganjaran (reward), biaya/pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit)Secara garis besar informasi yang akan digali adalah, apa dasar pemikiran munculnya budaya talitihan, bagaimana talitihan ini dikelola, bagaimana regulasi yang digunakan dalam menjalankan talitihan, bagaimana pengaruhnya terhadap budaya pesta dikalangan masyarakat Gantar dan bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap talitihan.Pendekatan yang digunakan penulis dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode pengambilan datanya adalah observasi dan wawancara. Penulis melakukan observasi kepada masyarakat Gantar yang melakukan tradisi talitihan. selanjutnya wawancara kepada sejumlah tokoh masyarakat, pelaku dan pengelola talitihan.keyword: ta'awuniyah, budaya pesta, pertukaran sosial, regulasi

LARANGAN TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON Abdul Badri
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT Religion Affairs Office (KUA) subdistrict Pangenan, Cirebon regency has tasks and functions such as the service, monitoring and record keeping marriage in their territory. Marriage which has force of law is that marriage which the prerequirement and pillars of the marriage are met and the marriage occurs in front of the marriage chief (The Official of Marriage Jotter/PPN). The pillars of marriage are: The candidate of bride groom, The candidate of bride, Wali (The custodian), two witnesses and the consent (the agreement). In subdistrict Pangenan, the custodian in applying the consent his daughter or his sister whom under his authority, represent his authority to marriage chief or PPN or the one who is intended to. The custodian represent his authority to the one who is intended to (a representative) constitutes authority which is given by Islam freely. The consequence of the free authority occured that the custodian mandates it to a representative (wakil) and the representatative remandates to another one (in this research called taukil wakil wali nikah). Seeing this case, KUA subdistrict Pangenan prevents dan forbids the people to do so.The objective of the research is to reveal the people excuses in doing or applying taukil wakil wali nikah, to reveal the KUA excuses why they forbid the practice taukil wakil wali nikah and to know juridical position and implication of taukil wakil wali nikah.The research is a study case research with inductive analysis by applying juridical and normative literature approach method, that is by studying in depth fiqih and ushul fiqih scribes and corpus, and rules and laws which are related to the case discussed. The source of primer data which is gained and used is from library and personal literature collection. The data collection technique is by studying in depth the literature, documents, rules and laws and the experts’ opinions and thoughts. The collected data will be used as the thought basis theoritically, and then the data technique is written in logical and systematic essay.In the research conclusion reveals why the subdistrict Pangenan people’s excuses apply taukil wakil wali nikah are the disability factor in doing ijab (offer) and the custom factor of the people always mandate the consent (the agreement) in a marriage. KUA subdistrict Pangenan excuse in preventing and forbidding taukil wakil wali nikah is because it is inappropriate for Standard Operating Procedure (SOP) in KUA, KUA is as the policy maker in the difference of opinion about taukil wakil wali nikah and KHI, KMA and PMA do not regulate Taukil wakil wali nikah. Taukil wakil wali nikah is not written explicitly in rules as the base of marriage in KUA and the juridical implication is that if the consent (the agreement/Ijab qobul) has not occured yet, the authority belongs to the real Wali (Muwakkil) and if the consent has occured, it is needed to repeat the consent (tajdîdu al-nikâh).

PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DAN MARGIN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH (Studi Kasus Di Bank Umum Syariah Nasional Indonesia) Dimas Muhammad Fajar
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACTSharia banking system is more developed and becomes an attractive alternative for the community as users of banking services. High bank profitability can show Good Bank Financial Performance. In this study, the authors will calculate the level of profitability using Return On Asset (ROA) benchmark.This study aims to obtain revenue sharing results and Financing Mudharabah and Musyarakah and Margin Murabaha to Profitability (ROA). The samples used are Syariah bank located in central bank (BI). The method of determining the sample using purposive sampling and statistical test used is Multiple Regression methods.Results and. Significantly. Individualized Daniliasi shows overall revenue on Musyarakah profitability (ROA) has no significant profitability (ROA).Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, andProfitabilitas (ROA). ABSTRAKSistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Profitabilitas bank yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas menggunakan tolak ukur Return On Asset (ROA).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil yaitu Pendapatan Mudharabah danMusyarakah serta Margin Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di bank Sentral (BI). Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan uji statistik yang digunakan adalah metode Regresi Berganda.Hasil uji statistik menunjukan bahwa pendapatan Mudharabah, pendapatan Musyarakah dan Margin Murabahah secara bersama-sama mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan. Dan pengujian secara individual menunjukan bahwa pendapatan Mudharabah dan margin Murabahah berpengaruh secarasignifikan terhadap profitabilitas (ROA) Musyarakah tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secarasignifikan.Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Profitabilitas (ROA).

REINTERPRETASI MAKNA JIHAD (STUDI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI) Mohamad Rana
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractJihad as one of the Islamic Shari'ah is often misunderstood by both Muslims and non-Muslims. For most Muslims, interpreting jihad is only a form of struggle to take up arms against the unbelievers. As for the non-Muslims, jihad justification for imaging Islam as a religion of violence and terrorism. The bad imagery arose from a series of violations committed by certain groups of people in the name of jihad and the number of victims who fell due to these actions further confuse the image of Islam in the view of non-Muslims.Yusuf Qardhawi, one of the contemporary moderate scholars, attempted to counter the term jihad which has been understood by the majority of Muslims as a war arming against infidels. In his view the meaning of jihad must be restored to its basic meaning, which is not only meaningful of war. That way, jihad will have a wide scope and it is in line with the initial goal of the tasyri 'jihad itself as the shari'a wishes. Thus, reducing the meaning of jihad which means only war does not match the original purpose of the jihad command itself.Keyword: Jihad, war, Yusuf Qardhawi AbstrakJihad sebagai salah satu syari’at Islam seringkali disalah pahami baik kalangan Muslim maupun non Muslim. Bagi sebagian besar umat Islam, memaknai jihad hanya sebagai bentuk perjuangan mengangkat senjata untuk melawan orang-orang kafir. Sedangkan bagi kalangan non muslim, jihad dijadikan justifikasi untuk mencitrakan Islam sebagai agama kekerasan dan teroris. Pencitraan buruk tersebut muncul akibat serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh oknum kelompok tertentu dengan mengatasnamakan jihad dan banyaknya korban yang berjatuhan akibat tindakan tersebut semakin memperkeruh citra Islam dalam pandangan non muslim.Yusuf Qardhawi salah satu ulama moderat kontemporer berusaha melakukan counter terhadap terma jihad yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam sebagai perang mengangkat senjata melawan orang kafir. Dalam pandangannya makna jihad harus dikembalikan pada makna dasarnya, yang tidak hanya bermakna perang. Dengan begitu, jihad akan memiliki cakupan luas dan hal tersebut sesuai tujuan awal dari tasyri’ jihad itu sendiri sebagaimana yang dikehendaki syari’ah. Dengan demikian, pereduksian makna jihad yang hanya bermakna perang tidak sesuai dengan tujuan awal dari perintah jihad itu sendiri.Kata Kunci: Jihad, Perang, Yusuf Qardhawi

BAZNAS KABUPATEN CIAMIS ANTARA REGULASI DAN REALISASI Nela Azizah
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Sebab itulah pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU No. 38 Tahun 1999 direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011. Terbitnya UU tersebut diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi mengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Penelitian ini mengkaji konsep BAZNAS menurut regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia, realisasi atas regulasi tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS kabupaten Ciamis, dan menganalisis kesesuaian antara regulasi tentang pengelolaan zakat dengan realisasinya pada BAZNAS kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.Kata Kunci: Regulasi Pengelolaan Zakat, BAZNAS.

PEMBAYARAN DENGAN GIRO DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SANDANG TEGALGUBUG CIREBONDALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Isnaeli .
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACTIslam has determined the rules of law, whether on terms, principles or other forms of sale and purchase which are not allowed. Therefore, in practice must be in accordance with the terms and principles. But sometimes in the practice of buying and selling there is a deviation from the rule of law. Payment of demand deposits on sale and purchase transactions in the clothing market Tegalgubug Cirebon, conducted by deceiving the seller by exploiting sellers ignorance and not pay off liabilities in the payment of sale and purchase. Based on the phenomenon, the author intends to analyze from the point of view of sharia economic law?The type of research used in this study is descriptive qualitative research that aims to provide an overview of the object of research clothing market Tegalgubug. The results of this study that the sale and purchase of demand deposits in the clothing market Tegalgubug contrary to sharia economic law because in practice not balanced with the honesty by the buyer against the seller. Due to the payment of demand deposits, there is uncertainty about the outstanding balance and the maturity of the loan disbursement. It certainly can harm both the sellers and other communities.Keywords:Giro payment, Purchas.ABSTRAK Islam telah menentukan aturan-aturan hukum, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tetapiadakalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum. Pembayaran giro pada transaksi jual beli di pasar sandang Tegalgubug Cirebon, dilakukan dengan menipu pihak penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dan tidak melunasi kewajiban dalam pembayaran jual beli. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syari’ah?Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni pasar sandang Tegalgubug. Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli pembayaran giro di pasar sandang Tegalgubug bertentangan dengan hukum ekonomi syari’ah karena dalam prakteknya tidak diimbangi dengan kejujuran oleh pihak pembeli terhadap penjual. Karena pembayaran giro terdapat ketidakjelasan terhadap saldo yang tertera dan tidak jelas jatuh tempo pencairannya. Hal tersebut tentunya dapat merugikan baik pihak penjual maupun masyarakat lainnya.Kata kunci : Pembayaran giro,Jual Beli.

SIDANG ISBAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap penetapan Kementerian Agama RI selaku Ulil Amri) Khaerun Nufus
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAKHingga saat ini, upaya Pemerintah c.q Kementerian Agama RI guna mewujudkan penyatuan dalam penentuan awal bulan Kamariah di tanah air masih belum sepenuhnya berhasil, hal ini tampak dengan masih sering terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Kamariah di kalangan masyrakat muslim maupun ormas Islam. Padahal, penetapan awal bulan Kamaraiah merupakan suatu persoalan yang sangat penting baagi umat Islam, dikarenakan menyangkut permasalahan ibadah dan penetapan hari libur nasional.Penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana mekanisme penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama, serta bagaimana kedudukan putusan Kementerian Agama RI serta penetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam kajian Hukum Islam.Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang lebih difokukskan pada penelitian pustaka (library research), dengan data primer buku Keputusan-keputusan Menteri Agama terkait penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa beberapa buku terkait pedoman hisab rukyat maupun hukum Islam, kaidah fikih, serta beberapa makalah. Melalui data yang ada, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji.Temuan dalam penulisan ini adalah bahwa Kementerian Agama selaku wakil dari pemerintah yang menangani permasalahan keagamaan di Indonesia, berusaha sesuai aturan dan memutuskan sesuai kebenaran ilmiah yang disepakati. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam prespektif hukum Islam menyangkut kemaslahatan umum (maslahat al-’amah) yang berdampak pada semua aspek kehidupan, oleh sebab itu pemerintah dibenarkan ikut campur tangan dan ketika pemerintah sudah menetapkan, maka keputusan tersebut mengikat bagi warganya.Kata kunci: Sidang Isbat, Awal Bulan Kamariah, Ulil Amri. ABSTRACT The efforts of the Government in which case is Religion Ministry of Indonesia to realize unification in the early months of the determination of Kamariah are still not entirely successful, it can be seen from the distinction of beginning of the month Kamariah decision in among the moslem people as well as Islamic organizations. In fact, the determination of the beginning of the month Kamariah is a very important issue for Muslims, due to concerns the issue of worship, especially in terms of the first day of Ramadan and Syawal month decision, this is related to the start and end time of fasting, Idul Fitri and Idul Adha. The determination of the beginning of Kamariah is related to the determination of national holiday.The authors are interested in reviewing a determination of the mechanisms of how the first day of Ramadan and Syawal by the Ministry of Religion, as well as how the position of the Religious Ministry of Indonesia, the first day of Ramadan and Syawal month decision in studies of Islamic law.The author uses qualitative research methods in this research, which are more focused on library research, with primary data book decisions of the Religion Minister related to the first day of Ramadan and Syawal month decision while the secondary data used in the form of several related books or sighting reckoning guidelines of Islamic law, rule of jurisprudence, and several papers. Through the data, the authors analyzed the data using qualitative descriptive method to answer the problem formulation.The findings in this writing are that the Religion Ministry as the representative of the Government handle the problem of religion in Indonesia, trying to run the Government's rules, and decide according an agreed scientific truth. The decision of the first day of Ramadan and Syawal in the perspective of Islamic law is concerning to public benefit (Affairs of al-' amah) which have an impact on all aspects of life, therefore, government intervention is justified and when the Government is already set, then the decision is binding for its citizens.Keywords: Council of theIsbat, beginning of the month Kamariah, Ulil Amri.

Page 3 of 12 | Total Record : 119

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 1 (2025): June 2025 Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 8, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name akhmad khalimy

Contact Email jurnalinklusif@gmail.com

Phone +6281312460012

Journal Mail Official jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA