cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
akhmad khalimy
Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com
Phone
+6281312460012
Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : 23032669     EISSN : 25489631     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syari’ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.
Arjuna Subject : -
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 6223/pdt.g/2022/PA.Sbr dan Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 3505/pdt.g/2022/PA.Mjl) Mabruri, Ari
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.14061

Abstract

Perkawinan adalah langkah awal bagi laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri), yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga, terutama dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga.Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga dan  Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua untuk mengetahui pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama. Ketiga untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 6223/pdt.g/2022/PA.Sbr dan Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 3505/pdt.g/2022/PA.Mjl  menurut  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah: pertama Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari: a) Kekerasan psikis, b) Kekerasan fisik, c) Penelantaran ekonomi, Kedua Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu : a) Dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, b) Dengan alasan syiqaq, c) Dengan alasan selain tersebut di zina dan syiqaq. Ketiga Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
INTIMATE RELATIONSHIP DALAM KELUARGA ISLAM (Studi Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pekerja Industri Batik pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Trusmi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) Fitriani, Novi
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i2.11304

Abstract

Hadirnya masa pandemi Covid-19 yang membuat keresahan dalam keluarga ini berkebalikan dengan tujuan setiap keluarga yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis. Hal ini dirasakan oleh keluarga pekerja industri batik di Desa Trusmi yang semenjak pemerintah mengeluarkan aturan psyhical distancing membuat keadaan perekonomian menurun drastis atau bahkan rutinitas perekonomian terhenti sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dan berpotensi terjadinya disharmoni dalam keluarga. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pemahaman keluarga pekerja industri batik terhadap konsep intimate relationship, bagaimana hambatan yang dihadapi keluarga di masa pandemi Covid-19 serta bagaimana upaya membangun intimate relationship di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama: pemahaman keluarga pekerja industri batik terkait konsep intimate relationship yakni tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep intimate relationship, kebanyakan informan mengaitkannya dengan keharmonisan keluarga. Kedua, terdapat 5 jenis hambatan dalam keluarga pekerja industri batik di masa pandemi Covid-19 yaitu ketidakstabilan kondisi finansial keluarga, pengendalian emosi yang kurang baik, pembagian peran yang tidak seimbang, komunikasi dan kejenuhan. Ketiga, terdapat 5 upaya yang dilakukan oleh keluarga pekerja industri batik untuk mencapai intimate relationship dalam keluarga di masa pandemi Covid-19 yaitu memperbaiki cara berkomunikasi, berkegiatan bersama, memberi dukungan emosional, peran yang seimbang serta meningkatkan ibadah.Kata Kunci: Keintiman, Keluarga, Harmonis
PROBLEMATIKA SOSIAL PASCA PERNIKAHAN SIRRI: Studi Kasus Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Huri, Arif Daman; Salikin, Adang Djumhur; Sugianto, Sugianto
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.13459

Abstract

Kecamatan Tamansari yang berada dibawah naungan Kabupaten Bogor merupakan kecamatan jumlah yang cukup tinggi melakukan pernikahan sirri. Setidaknya terdapat sekitar 76 pasangan pada tahun 2022. Pasca pernikahan, banyak masyarakat yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap fenomena ini, cara KUA Tamansari mengatasi problematika sosial ini, serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri di Tamansari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan warga sekitar, wawancara, dokumentasi, dan analis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki usaha yang cukup banyak dan bervariasi. Diantaranya adalah, Pertama: Pihak KUA melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak pernikahan sirri yang mungkin dihadapi masyarakat dikemudian hari. Kedua: Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan melalui program keluarga bahagia yang langsung dilakukan oleh penyuluh-penyuluh dan Badan Penasehat Perkawinan di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin laki dan perempuan dan wali-wali nikah. Ketiga: Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong, Kantor Kecamatan Tamansari, dan pegawai pembantu pencatat nikah/amil-amil desa beserta staff yang melakukan penyuluhan setiap bulanannya kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa, Kantor Urusan Agama, dan fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tamansari. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah kesulitan pengurusan administrasi pencatatan sipil pelaku nikah sirri, kesulitan melaksanakan pernikahan kembali di KUA jika pernikahan sirri berujung pada perceraian, pihak isteri rawan tidak mendapatkan haknya, suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban dan melakukan poligami liar, Pandangan negatif masyarakat, tidak adanya kejelasan status isteri dan anak, dan dampak positif yang mungkin ditimbulkan seperti mengurangi beban dan tanggung jawab perempuan dan meminimalisir sex bebas dan perzinaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat tamansari dan daerah lainnya serta dapat bahu membahu bersama kua tamansari dalam menyelesaikan fenomena ini terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku dengan tertib adminstrasi pernikahan yang merupakan hubungan yang sangat sakral multi dimensi.
UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI’AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON Hanafi, Sahrul; Setyawan, Edy; Samsudin, Samsudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.17246

Abstract

Kasus kekerasn seksual terhadap anak masih kerap terjadi, tragisnya dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku paling sering berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan di mana anak tersebut berada (rumah, masyarakat, sekolah, dan lain-lain). Wujud perlindungan dalam Islam termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta). Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam psikologis anak korban kekerasan seksual pasca ditangani oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. Kedua, Untuk mengkaji lebih upaya penanganan secara psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, Untuk mengkaji lebih dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Maqosid Syari’ah.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertana bahwa kondisi psikologis anak sebelum dibina oleh yayasan rumah aman anak cenderung stress, pendiam, mengalami perasaan tidak berharga, bahwa dirinya tidak berguna dan menjadi anak yang tidak diinginkan. Kedua, penangan psikologis yayasan rumah aman adalah dengan pendekatan Exposure therapy,dan Cognitive Therapy. Ketiga, kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat dharuriyyah.
DINAMIKA POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 Fatakh, Abdul; Harsya, Rabith Madah Khulaili
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i2.16406

Abstract

Syari’ah economic practice actually has been widely recognized by Indonesian Moslem. However, a new positive   form of   this   practice   only   begins   after   reformation   period   by the establishment of Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, and Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Act on Syari’ah Banking has been delivered as the governmental appreciation and accommodation to public norms (living law). Moreover, economic practice   access   with syari’ah principle becomes so facilitated, and thus, any   banking   conventional   activities appear   being   easily   conducted   in   benefiting   banks   in   general   while   preserving   the costing pattern and other issues based on syari’ah principle.This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The political dynamics of sharia economic law in legislation as a form of juridical implementation of sharia economics can be seen from Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking, where sharia banks are understood as profit-sharing banks. The rest of the sharia banks must comply with conventional-based general banking regulations. Key Words: Regulation, Syaria’ah Banking, Competence
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERNIKAHAN USIA DINI KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA Hidayat, Yayat
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v9i1.16881

Abstract

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan. Pada penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa,Mjl telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Agama tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, selain itu juga hakim Pengadilan Agama Majalengka mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui lebih dalam dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama majalengka mengenai pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah atas penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl, Kedua untuk mengetahui lebih dalam analisis yuridis pemberian dispensasi karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl, Ketiga untuk mengetahui lebih dalam analisis hukum islam tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah terhadap penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normative. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data dari berbagai literatur. Pada penelitian ini sumber data primernya adalah penetapan nomor 0643/Pdt.P/2022/Pa.Mjl.Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Pertama Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Kedua, pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah melihat dari undang-undang pernikahan, tetapi tidak memilhat dari aspek lain, semisal undang-undang perlindungan anak.  Ketiga, hukum islam tidak memberikan aturan pasti terkait dengan umur dibolehkannya menikah, akan tetapi hanya berpatokan kepada usia Mukallaf (Baligh dan berakal), selain itu hakim menimbang berdasarkan qowaidh fiqhiyyah kitab Asybah wan Nadhaairi halaman 62 bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS KOPERASI DI KOTA CIREBON TAHUN BUKU 2015 - 2019 Nuraeni Nuraeni; Dedi Djubaedi; Ayus Ahmad Yusuf
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM) Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i2.16407

Abstract

Cooperatives in Islamic law, the establishment of cooperatives has the practice of mutual cooperation and help which is ordered by Allah SWT in Q.S Al-Maidah: 2 that legal cooperatives are allowed. Assessment of financial performance in cooperatives is for every member of the cooperative. This study aims to determine how much influence together and each variable on profitability.The method used is a quantitative method with panel data. The population in this study is the number of cooperatives in the city of Cirebon that are active and have implemented the RAT (Annual Member Meeting) of 95 cooperatives. Sampling using the Solvin formula approach, there are 77 cooperatives. The technique of collecting data using the documentation on Cooperative Performance Data in 2015-2019 and interviews obtained directly from the object to be studied, namely the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Cirebon City.The variables collectively show that 27.6% of profitability by assets, SHU, own capital, business turnover, and several members. Meanwhile, 72.4%  by other factors not included in this study, such as leadership policies, management factors, human resources factors, decision factors in the RAT (Annual Member Meeting), and government policy factors. Keywords: Cooperatives; Cooperatives in Islam; Profitability
MENGUKUR DAMPAK MAKROEKONOMI MASA COVID-19 PADA VOLATILITAS INDEKS SAHAM SYARIAH Ani Sofia Diyani
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM) Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v8i2.16117

Abstract

The moment of the year-end holiday an triggered Increase in Covid-19, it will be a new anxiety for Indonesia such as in 2020 th and it can be a threat economy of Indonesia. So, this research purpose is to analyze the differences between the effects of Covid-19 and before Covid-19 appeared. The data used in research is macroeconomy which is BI Rate, Inflation, and an Index JII.The method in the research used the independent t-test and related sample t-test to analyze before and after Covid-19. The result is that JII and BI rates have the significant different before and after COVID-19 and The variable Inflation hasn’t any different in before and after Covid-19 coming.
Environmental Law Enforcement Based on Law Number 32 Of 2009 and the Challenges of the Industrial Revolution 4.0 Yonnawati, Yonnawati
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v1i10.20212

Abstract

Law functions to protect various human interests and is implemented in both peaceful conditions and when violations occur. The decline in environmental quality due to the exploitation of natural resources is often justified in the name of people's welfare. This condition raises demands for effective environmental law enforcement amid the challenges of the Industrial Revolution 4.0. This research aims to analyze the impact of pollution and weak law enforcement, as well as examine the role of technology in improving legal effectiveness and formulating adaptive regulatory strategies in the digital era. This research employs a qualitative-descriptive approach, utilizing a library research method and inductive-deductive analysis, informed by various literature sources. The effectiveness of environmental law depends on fundamental principles, the application of technology, and collaborative law enforcement. Digital technology and industrial automation can strengthen the monitoring and transparency of ecological law if developed with an inclusive and fair approach. Law No. 32/2009 remains relevant, but requires adaptive policies. Keywords: Environmental Law, Industry 4.0, Revolution
A Comparison of Domestic Violence Settlement from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia Andriyani, Yani; Fansuri, Hamzah
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20032

Abstract

The numerous cases of household violence in Indonesia suggest that the state still has significant work to do in addressing it. Despite having its claim laws, it appears that their execution still has deficiencies. The purpose of this paper is to examine how Islamic Law and Positive Law in Indonesia compare to Domestic Violence. A qualitative method with a normative approach is employed in this research. The research results show that the sanctions prescribed in Islamic law are based on the application of takzir, qishash, and diat. Meanwhile, positive law provides criminal sanctions and fines. The primary objective in criminal acts of physical violence within the family is to deter or punish the perpetrator so that peace and the progression of community life are maintained. The state plays a role in enforcing amar ma'ruf nahi munkar, including in household matters. The state is obliged to provide protection, services, and recovery for victims.

Page 12 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): June 2025 Vol 9, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 8, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016 More Issue