cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
akhmad khalimy
Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com
Phone
+6281312460012
Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : 23032669     EISSN : 25489631     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syari’ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.
Arjuna Subject : -
Articles 119 Documents
 4   5   6   7   8 
PENERAPAN MANAJEMEN UNIT USAHA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAKWAH AL-BAHJAH CIREBON Nur Muhamad Faiz Amin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v4i2.4404

Abstract

 ABSTRACT    The existence of Islamic boarding schools, in general, has two main capitals that can sustain their economic activities, namely capital in the form of land as an extensive resource and students labor which is a labor factor in the economy. The conclusions of this study that the economic management pattern applied by Al-Bahjah Cirebon is implemented through three management principles, namely planning, organizing, leading and controlling. Overall, the management of the Al Bahjah business unit is of good quality. All business unit managers are in goals integrated into one system; The implementation of the leadership style in the development of business units at the AL Bahjah was found in work practices or procedures and authority between the leadership structures that were still informal. At the Al Bahjah Foundation work patterns are divided based on fields such as education, endowments, and infrastructure, general and diplomacy, economics, media, and da'wah. The formalities in organization have been built so that the leadership pattern in the Al Bahjah Foundation can be said to be formal.Keyword: Management; Economy; Business; Al-Bahjah ABSTRAKKeberadaan pondok pesantren pada umumnya mempunyai dua modal utama yang dapat menopang kegiatan perekonomiannya, yaitu modal berupa lahan sebagai sumber daya yang luas dan tenaga santri yang merupakan faktor tenaga kerja dalam perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola manajemen ekonomi yang diterapkan oleh LPD Al-Bahjah Cirebon diimplementasikan melalui empat prinsip manajamen, yakni perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan. Secara keseluruhan, manajemen unit usaha LPD Al Bahjah memiliki kualitas yang baik. Seluruh pengelola unit usaha berada dalam tujuan yang terintegrasi dalam satu sistem; Selanjutnya, implementasi gaya kepemimpinan dalam pengembangan unit usaha di LPD AL Bahjah, ditemukan pada praktek-praktek atau prosedur kerja dan wewenang antar struktur kepemimpinannya yang masih berpola informal. Di Yayasan Al Bahjah pola kerja dibagi berdasarkan bidangnya yaitu bidang pendidikan, wakaf dan infrastruktur, umum dan diplomasi, ekonomi, media dan dakwah. Disinilah sesungguhnya telah terbangun formalitas dalam berorganisasi sehingga pola kepemimpinan dalam Yayasan Al Bahjah dengan begitu bisa dikatakan bertipe formal.Kata Kunci: Manajemen; Ekonomi; Usaha; Al-Bahjah 
MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI PONDOK PESANTREH HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN Emon Surahman
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARI' DAN ILMU HUKUM) Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v4i2.4999

Abstract

ABSTRACT This study seeks to reveal the role of Husnul Khotimah Islamic boarding school domiciled in Manis Kidul village, Jalaksana District, Kuningan District, West Java, in relation to empowering the surrounding community especially in the field of creative economic empowerment because it is no secret that the role of Islamic boarding schools is known only in terms of education. especially religious education. With the economic role carried out by the Husnul Khotimah Islamic boarding school, especially by the Economic Division, as an extension of the foundation in managing pesantren-owned business units, it is expected to create new jobs for pesantren residents and surrounding communities and increase the pesantren's financial cash income that can help Operational funds for the administration of education and the construction of Islamic boarding schools in the future. Keywords: Islamic Boarding School; Community Empowerment; Creative Economy ABSTRAK Penelitian ini berusaha mengungkap peran pondok pesantren Husnul Khotimah yang berdomisili di desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam kaitannya memberdayakan masyarakat sekitar khususnya dibidang pemberdayaan ekonomi kreatif karena bukan rahasia umum bahwa peran pondok pesantren selama ini yang dikenal di masyarakat hanya dalam hal pendidikan saja utamanya pendidikan agama. Dengan adanya peran ekonomi yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Husnul Khotimah terutama oleh pihak Divisi Ekonomi sebagai kepanjangan tangan dari pihak yayasan dalam mengelola unit bisnis milik pesantren diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga pesantren maupun masyarakat sekitar dan menambah pemasukan kas keuangan pesantren yang dapat membantu dana operasinal penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan pondok pesantren kedepan. Kata Kunci : Pondok Pesantren; Pemberdayaan Masyarakat; Ekonomi Kreatif 
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA): TINJAUAN EKONOMI ISLAM DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Sufyan Sliyeg
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v4i2.4326

Abstract

ABSTRACTThe birth of a Village-Owned Enterprise has a connection with efforts to improve the social welfare of the community, namely the increase of all living conditions and the occurrence of a social balance of society both physically and spiritually.The results showed that, the legal basis for the establishment of a Village-Owned Business Entity in Indramayu Regency refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages supported by the Village Minister Regulation Number 4 of 2015 regarding BUM Desa and later revealed in the Regional Regulation of Indramayu Regency Number 4 2016 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises; The concept of empowerment in order to improve people's welfare, BUM Desa plays an essential role in it. The protection of society in the view of Islamic economics is not only measured only on matter but also non-material; Until 2017, in Indramayu Regency there were 299 Village-Owned Enterprises engaged in the trade, production and service sectors. Supported by available resources, including support from local governments, such as policies, funds, and operations; In the implementation of Village Owned Enterprises in Indramayu district, there were no significant problems. Nevertheless, several factors that hinder the management of Village-Owned Enterprises in Indramayu Regency include: inadequate village government policies, village social and political conditions and less effective coordination between commissioners and directors; Village-owned enterprises in Indramayu Regency make a positive contribution to improving the welfare of the Indramayu community, with the increase of income and purchasing power of the community both in the service sector, production and trade. Keywords: BUM Desa; Economy; Welfare, Society; Village ABSTRAK Lahirnya Badan Usaha Milik Desa memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteran sosial masyarakat, yaitu meningkatnya segala kondisi kehidupan dan terjadinya keseimbangan sosial masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.Hasil penelitian menunjukan bahwa, dasar hukum berdirinya Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di dukung dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa dan kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Konsep pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUM Desa berperan penting didalamnya. Kesejahterakan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya diukur hanya pada materi, tetapi juga non materi; Hingga 2017, di Kabupaten Indramayu terdapat 299 Badan Usaha Milik Desa yang bergerak pada sektor perdagangan, produksi dan jasa. Hal ini di dukung oleh sumber daya yang tersedia, termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah daerah, seperti kebijakan, dana dan operasional; Dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Indramayu, tidak terdapat problematika yang berarti. Meskipun demikian, beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu diantaranya: kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik desa dan koordinasi antara komisaris dan direksi kurang efektif; Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu memberikan kontribusi positif bagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indramayu. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat baik pada sektor jasa, produksi maupauan perdagangan. Kata Kunci: BUM Desa; Ekonomi; Kesejahteraan; Masyarakat; Desa  
PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN DAN PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AL-QURAN DAN HADITS DALAM INTEGRITAS UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Abdul Fatakh
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v4i2.5228

Abstract

                                                      ABSTRACTThe focus of the problem in this study is how the distribution mechanism of financing and acquisition achieved as well as the obstacles faced by Islamic banks.Based on the results of the analysis shows that the principles, products and services of financing that is based on the law or regulations of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking that is integrated in the provisions already stated in the Al-Quran and Al-Hadith and also the opinions of salaf and khalaf scholars, should to serve as a guideline for Islamic banking companies in particular. Keywords: Principles of Financing; Islamic Banking products; Al Qur'an and Hadith; Law no. 21 in 2018ABSTRAK Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan dan perolehan yang dicapai serta beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah.Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip, produk dan jasa pembiayaan  yaitu berdasarkan Hukum atau peraturan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terintegrasi dalam ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan juga pendapat-pendapat ulama salaf maupun khalaf, patut untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan-perusahaan perbankan syariah khususnya. Kata Kunci: Prinsip-prinsip  Pembiayaan; produk-produk Perbankan Syariah; Al Qur’an dan Hadis; UU No 21 tahun 2018
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO.48 TAHUN 2014 DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS PADA KUA KEC.TALUN KABUPATEN CIREBON) Ali Wahyuddin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v4i2.4874

Abstract

         ABSTRACT The rise of legal events that befell the officers entangled in gratuities and extortion due to the old marriage cost mechanism is no longer in accordance with the tool of Non-Tax State Revenue and has not adopted the development of the times so that new patterns need to be formulated in the hope that the welfare of implementing apparatus will be accompanied by improved public services and image improvement The Office of Religious Affairs in the eyes of the community so that a new mechanism that is more equitable for the city and the implementing apparatus for registering marriages is needed, and that hope is realized by the issuance of PP No. 48 of 2014 concerning Marriage Costs.Keywords: Regulations; Costs; Marriage; PP No. 48 of 2014 ABSTRAKMaraknya peristiwa hukum yang menimpa penghulu terjerat gratifikasi dan pungli dikarenakan mekanisme biaya nikah lama sudah tidak lagi sesuai dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak serta kurang  mengadopsi  perkembangan zaman sehingga perlu dirumuskan pola baru dengan harapan meningkatnya kesejahteraan aparatur pelaksana dibarengi dengan peningkatan  pelayanan terhadap masyarakat  dan perbaikan citra Kantor Urusan Agama di mata masyarakat sehingga perlu dirumuskan mekanisme baru yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan aparatur pelaksana pencatatan perkawinan dan harapan itu terwujud dengan terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah.Kata Kunci: Peraturan; Biaya; Nikah; PP No 48 Tahun 2014  
PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS DI BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA Dasep Mohamad Safei
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5264

Abstract

 ABSTRACT The objective of this research was to know and analyze the influence of financing risk and operation risk to profitability in bank bjb Syariah Branch Office of Tasikmalaya either simultaneously or partially.This research used an combination research method, which is combine both qualitative and quantitative analysis method. Sample in this research is all unit of analysis residing in research area that is considered 1(one) Branch Office and 6 Sub Branch Office in bjb Syariah Tasikmalaya. Analysis data use path analysis.               The results showed that partially financing risk and operation risk had a significant positive effect on profitability. Simultaneously the risk of financing and operation risk have a significant positive effect on profitability, so the hypothesis is tested, so the hypothesis was verified. Keywords: Financing risk; Operation risk; Profitability ABSTRAKPenelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko pembiayaan dan risiko operasional terhadap profitabilitas di Bank bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya baik secara parsial maupun secara bersama-sama.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh unit analisis yang berada dalam wilayah penelitian yaitu Kantor Cabang Utama (KCU) dan 6 Kantor Cabang Pembantu di wilayah bjb Syariah Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur.               Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial risiko pembiayaan dan risiko operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan risiko pembiayaan dan risiko operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis teruji kebenarannya.  Kata Kunci: Risiko Pembiayaan; Risiko Operasional; Profitabilitas
PENGARUH PEMBERIAN MODAL PRODUKTIF DAN SIKAP KEWIRAUSAHAAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GABUSWETAN INDRAMAYU Deyanti Akbar; Abdus Salam; Abdul Aziz
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5553

Abstract

 ABSTRAC Development ia an effort made to create a prosperous society. Economic development is an attempt to develop economic activities aimed at generating income. With the existence of UPK DAPM through women's special savings and loans (SPP), it is expected to be able to become empowered, independent, support the family's economy and be prosperous.The method used in this study is a quantitative method with an instrument in the form of a questionnaire or questionnaire. The population in this study is the Gabuswetan Indramayu community members who carry out savings and loans for women (SPP). The sample used was 80 respondents.The conclusions of this study are (1) There is a significant positive effect between the provision of productive capital on family economic empowerment. It is important to provide productive capital for a better future change. (2) There is a significant positive effect of entrepreneurial attitudes on family economic empowerment. That with an entrepreneurial attitude that is applied through micro-scale businesses, it can utilize its income. Keywords: Productive Capital; Entrepreneurship Attitude; Family Economic Empowerment; Community Welfare. ABSTRAKPembangunan pada dasarnya suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi merupaka suatu usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya UPK DAPM melalui simpan pinjam khusus perempuan (SPP) diharapkan mampu untuk menjadi berdaya, mandiri, menunjang perekonomian keluarga dan dapat sejahtera.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan instrumen berupa angket atau kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Gabuswetan Indramayu anggota yang melakukan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Adapun sampel yang digunakan adalah 80 responden.Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pemberian modal produktif terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini  pentingnya pemberian modal produktif untuk perubahan masa depan yang lebih baik. (2) Terdapat pengaruh positif signifikan sikap kewirausahaan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Bahwa dengan sikap kewirausahaan yang diaplikasikan melalui usaha berskala mikro dapat mendayagunakan pendapatannya.  Kata Kunci: Modal Produktif; Sikap Kewirausahaan; Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; Kesejahteraan Masyarakat 
MANAJEMEN ZAKAT PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MAJALENGKA: POLEMIK DAN PROSPEK Karnata Kanata; Ida Rosnidah; Aan Jaelani
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5496

Abstract

ABSTRACTManagement of zakat is regulated by law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. But in its implementation, Law No. 23 of 2011 raises problems in amil zakat institutions with the provisions regarding the formation of Zakat Collecting Units (UPZ) contained in Article 16 (1) of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. The purpose of this study was to determine the management of zakat in Baznas Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 and to find out the polemic and prospects of zakat management in Baznas of management in Baznas of Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011.The research method used is a qualitative method with field research and using data collection techniques with observation, documentation, and interviews to the administrators of zakat in the Majalengka BAZNAS office. The results of the study can be concluded that all programs listed in the BAZNAS strategic plan of Majalengka Regency will be achieved in accordance with the target when there is synergy of all components involved. The existing polemic BAZNAS has not been able to maximize the potential of zakat, has not been able to easily access zakat management and does not have strong bargaining power. While the potential that exists in BAZNAS can reduce poverty and improve the welfare of the people of Majalengka Regency.Key word: Management of zakat; Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011; the polemic and prospects of zakatABSTRAK Manajemen zakat diatur oleh perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun pada implementasinya, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di lembaga amil zakat dengan adanya ketentuan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat dalam Pasal 16 (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan untuk mengetahui polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan riset lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada para pengurus zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua program yang tercantum dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Majalengka ini akan dapat tercapai sesuai dengan target manakala adanya sinergitas dari semua komponen yang terlibat. Polemik yang ada BAZNAS belum mampu memaksimalkan potensi zakat, belum dapat mengakses secara mudah dalam pengelolaan zakat dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sedangkan potensi yang ada pada BAZNAS yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.   Kata Kunci: Manajemen Zakat; Undang-undang Nomor 23 tahun 2011; Polemik dan Prospek
ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK : MODEL CIBEST DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON Nurjanah Norfairuz
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5155

Abstract

This study intends to examine changes in household income Mustahik before and after receiving productive zakat funds based on the CIBEST Model. The results showed that based on the CIBEST model the material poverty index decreased by 0.24 or 24 percent out of material poor conditions after the provision of productive zakat and guidance. Furthermore the spiritual poor index from 0.12 or 12 percent fell to 0 percent after the existence of productive zakat funds and guidance. Likewise, absolute poverty from 0.1 or 1 percent to 0 percent of households must come out of absolute poverty. And the welfare index has increased by 46 percent of zakat after zakat assistance and guidance and managed to enter into the welfare category.
ANALISIS PENGHAPUSAN HUTANG ATAS PEMBIAYAAN SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA CIREBON Ahmad Hamdan
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v5i2.5269

Abstract

ABSTRACTCapital is the first element in supporting business improvement. For micro small businesses (SMEs), limited capital is the main obstacle. The ease of getting capital from financial institutions is the desire of SMEs. SMEs need a source of financing that is easy, fast, cheap and flexible. BMT as a microfinance institution is demanded to provide optimal services. Not all cooperative members who get financing or loans can return it according to the agreement.  The factors that cause cooperative members to get funding cannot repay their debts because members' knowledge and skills in managing the business are very lacking and still using traditional patterns of not using modern business management, then also members do not really understand about the conditions Macroeconomics which tends to experience sluggishness which has an impact on the weakening of the economic sector, especially the low purchasing power of the people. The factors mentioned above are one of the reasons why there is a delay in returning its obligations to cooperatives and even to the point of congestion. Then other causes delays and even congestion in returning members to finance is the weakness of assistance provided by cooperative marketing employees who are not intensive in assisting financing members, so members who are supposed to pay when the payment date arrives because they are not reminded later the funds are used for other purposes. These two factors are the reason for the high problematic financing occurring in Islamic cooperative institutions such as BMT BMT as a cooperative institution whose contracts are based on Islamic sharia certainly does not take shortcuts to settle problem financing for its members. The process of solving problematic financing is certainly based on DSN norms and fatwas that are referred to, so BMT puts forward the best deliberation process to resolve the debts of its members. it is pursued by identifying any problematic financing of its members, among others, for members who are mentored by members of the marketing force members who are truly bankrupt in their business caused by factors lacking knowledge about the business there is a debt relief process and for members indicated there is intentional due to character factors which is not good, then there is a process to solve it by extending the payment period until selling the guarantee to repay the debt. Keywords: Write Off; Debt, Financing; Sharia; Fiqh Muamalah Civil CodeABSTRAK Modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan  usaha. Bagi usaha kecil mikro (UKM)  keterbatasan modal  sebagai kendala utama. Kemudahan mendapatkan modal dari lembaga keuangan menjadi dambaan  UKM. UKM membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah, cepat, murah dan fleksibel. BMT sebagai lembaga keuangan mikro dituntut  memberikan pelayanan  yang optimal. Tidak semua anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dapat mengembalikannya sesuai dengan  perjanjian. Faktor-faktor yang menjadi sebab anggota-anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan tidak dapat mengembalikan hutangnya dikarenakan pengetahuan dan kecakapan anggota dalam mengelola usaha sangat kurang dan masih menggunakan pola-pola tradisonal  tidak mengunakan manajemen pengelolaan usaha yang modern, kemudian juga anggota tidak memahami betul tentang kondisi ekonomi makro yang cenderung sedang mengalami kelesuan yang berdampak pada melemahanya sektor ekonomi terutama daya beli masyarakat yang rendah. Faktor-faktor tersebut diatas tadi yang menjadi salah satu sebab kenapa terjadi keterlambatan dalam mengembalikan kewajibannya kepada koperasi dan bahkan sampai terjadi kemacetan. Kemudian penyebab lain terjadinya keterlambatan dan bahkan kemacetan anggota untuk mengembalikan pembiayaanya adalah pada kelemahan pendampingan yang dilakukan oleh karyawan bagian pemasaran koperasi yang tidak intensif mendampingi anggota pembiayaan, sehingga anggota yang seharusnya bayar pada saat tanggal pembayarannya tiba karena tidak diingatkan kemudian dananya tersebut dipakai untuk keperluan lainnya. Dua faktor inilah yang mejadi sebab tingginya pembiayaan bermasalah terjadi di lembaga koperasi syariah seperti BMT. BMT sebagai lembaga koperasi yang  akad-akadnya berdasarkan syariah Islam tentunya tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada anggotanya.Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya didasarkan pada norma dan fatwa DSN yang menjadi rujukannya, sehingga BMT mengedepankan proses musyawarah terbaik untuk menyelesaikan hutang anggotanya. Proses itu ditempuh dengan cara mengidentifikasi setiap pembiayaan bermasalah anggotanya diantaranya bagi anggota yang dari hasil pendampingan tenaga pemasaran terindikasi anggota yang benar-benar pailit usahanya yang disebabkan oleh faktor-faktor kekurangan pengetahuan tentang usaha ada proses penghapusan hutang dan bagi anggota yang terindikasi ada kesengajaan karena factor karakter yang tidak baik maka ada proses untuk menyelesaikannya dengan memperpanjang masa pembayarannya sampai dengan menjualkan jaminannya utk melunasi hutangnya.Kata Kunci: Penghapusan Hutang; Pembiayaan Syariah; Fiqh Muamalah; Perdata 

Page 6 of 12 | Total Record : 119

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): June 2025 Vol 9, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 8, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 7, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022 Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016 More Issue