Garuda - Garba Rujukan Digital

KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Samud Samudera; Wing Redy Prayuda
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v6i2.9744

ABSTRAC Life in pairs is the nature of living things in the world. But only human beings are the only creatures of God capable of wrapping nature into a marriage bond. One of the goals of marriage is the formation of a harmonious family. In Islam a harmonious family is a family of sakinah, mawaddah, wa rahmah. Creating a sakinah family is not an easy thing. There needs to be an effort that leads to the process. Among other things, family members' awareness, socialization, guidance and encouragement to them to instill the values of the formation of family trust. There are still many households that are hit by conflicts or disputes which impact on the destruction of the family order from children to macro environments. The crisis in the household does not only occur among ordinary people but also occurs in the upper layers, including public figures or celebrities.This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The results of this study are that families are expected to have professional abilities to anticipate the behavior of all family members consisting of various emotional and personality qualities, and family counseling can lead to habituation of daily behavior based on religious teachings to become a devoted, positive, productive and independent family through individual relations and family systems that are based on Islamic teachings and can realize the functions that exist in the family, so that the family avoids various problems. Keywords: Sakinah Family, Mawaddah, Rahmah and Islamic Law. ABSTRAKHidup berpasang-pasangan merupakan fitrah makhluk hidup di dunia. Namun hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang mampu membungkus fitrah hidup dalam sebuah ikatan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Mewujudkan sebuah keluarga sakinah memang bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya yang mengarah pada proses tersebut. Antara lain kesadaran anggota keluarga, sosialisasi, bimbingan dan dorongan kepada mereka untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga sakinah. Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dikalangan orang biasa melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis.Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dantertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.Hasil penelitian ini yaitu keluarga diharapkan mempunyai kemampuan professional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, serta konseling kelurga dapat mengarahkan dengan melakukan pembiasaan prilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertaqwa, posotif produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang didasarkan ajaran Islam serta dapat mewujudkan pungsi-pungsi yang ada dalam keluarga, agar keluarga terhindar dari berbagai masalah. Kata kunci: Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah dan Hukum Islam

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Tomi Saladin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v6i2.9747

Artikel info: Received: Agustus 2021Accepted: Agustus 2021Available online: Desember 2021 ABSTRAC Looking for the position of Islamic law in the national legal system is clear, where Islamic law as contained in the government's legal politics in the GBHN stipulated by the MPR Number IV/MPR/1999 explains that the policy direction of legal development recognizes and respects religious law (including Islamic law) in managing the system. Comprehensive and integrated national law, and efforts are made so that all laws and regulations do not conflict with the morals of religions (including Islamic morals). Islamic law in the development of national law has two forms, 1) functioning of Islamic law as a positive law that applies only to Muslims. 2) functioning of Islamic law through the expression of values or principles of Islamic law which will apply not only to Muslims but also to all citizens. Islamic law in the perspective of positive Indonesian law can be classified into three groups, namely: (1) positive laws that are in line with Islamic law, such as family law and most civil laws, (2) positive laws that do not conflict with Islamic law. although not exactly the same as Islamic law, such as the law on murder and robbery, (3) positive laws that are contrary to Islamic law, such as the law on sexual relations without marriage, liquor and gambling where the perpetrators are punished only if they damage or disturb people other.This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read.The result of this research is the development of law, so Islamic law, apart from being a legal norm, can be transformed into positive law in the national legal system. Islam and the Islamic Law system will always be the selectors of the national legislation process, because philosophically, juridically and sociologically the power of Islam is a reflection of Indonesia's future development. The reality of the plurality of the Indonesian nation will be a consideration in national legislation efforts, so that Islamic values will be more easily absorbed in the national legal system. Keywords: Islamic Law, Positive Law, and National Legal System. ABSTRAKMencari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam). Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara. Hukum Islam dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu: (1) hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dantertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.Hasil penelitian ini yaitu pembangunan hukum, maka hukum Islam selain sebagai norma hukum yang dapat ditranformasikan menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional. Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, dan Sistem Hukum Nasional.

STRATEGI BISNIS BANCASSURANCE DENGAN “BUSINESS MODEL CANVAS” PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT. AXA MANDIRI AREA CIREBON Diana Agustina; Dedi Djubaedi; Ayus Ahmad Yusuf
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v6i2.7701

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi bisnis bancassurance pada asuransi jiwa syariah di PT AXA Mandiri Area Cirebon dan menghasilkan alternatif strategi bisnis yang baru. Metode penelitian pemetaan strategi bisnis saat ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan Business Model Canvas dan analisa strategi dilakukan berdasarkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisa faktor internal dan eksternal dengan Matriks Internal Eksternal , diperoleh nilai IFAS 2.87 dan EFAS 2.69, sehingga posisi perusahaan pada sel V (growth strategy), kemudian dilanjutkan analisa kuadran SWOT posisi perusahaan berada pada kuadran I, yaitu posisi yang sangat menguntungkan, dengan titik koordinat (Internal, Eksternal) (0,81 ; 0,59), sehingga AXA Mandiri dapat menjalankan kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented strtategy) dimana perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Penelitian SWOT yang menghasilkan alternatif strategi kemudian dipetakan ke dalam 9 (sembilan) komponen Business Model Canvas untuk menghasillan pemetaan bisnis strategi yang baru. Strategi yang sesuai yaitu pertama dengan memperbanyak jumlah pemasar kompeten dengan motivasi dan semangat yang tinggi, kedua adalah menjalin kerjasama yang erat dengan pihak perbankan dalam pemasaran produk sehingga nasabah dapat terinformasi adanya produk asuransi, ketiga adalah merancang produk asuransi selain unit link, keempat adalah merancang alternatif produk dengan harga yang lebih murah, kelima adalah merancang produk dengan single premium/pembayaran sekaligus , keenam adalah meningkatkan kepercayaan pihak perbankan terhadap keunggulan produk, skill financial advisor, dan kualitas proses pemasaran produk, ketujuh adalah perbaikan budaya kerja staf financial advisor untuk menyesuaikan dengan budaya perbankan, dan kedelapan adalah menjalankan people development berkala, motivasi, dan coaching. Kata Kunci: asuransi syariah; bancassurance;business model canvas; analisis SWOT

ANALISIS PENGARUH FDR DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA Nurul Rahmah Kusuma; Ana Fauziya Diyana
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.8992

Perbankan Syariah adalah segmen dengan pertumbuhan yang cepat di industri keuangan global. Keuangan Syariah memiliki potensi yang tinggi untuk berkontribusi pada ekonomi melalui dua aspek utama yaitu peningkatan pertumbuhan dan semakin baiknya ekonomi, dan stabilitas keuangan. Profitabilitas perbankan syariah merupakan salah satu indikator performa yang penting untuk diperhatikan dalam operasional perbankan yang berkelanjutan. Profitabilitas perbankan syariah diperoleh dari pembiayaan yang ditawarkan sehingga semakin besar pembiayaan yang ditawarkan maka peluang untuk meningkatkan profitabilitas semakin tinggi. NPF dan FDR digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas dengan cara regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) per bulan mulai tahun 2014-2019. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa NPF dan FDR memiliki pengaruh secara signfikan baik simultan maupun parsial terhadap profitabilitas.Kata Kunci: FDR, NPF, ROA, Bank Syariah

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT wing prayuda
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.10866

Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini sesungguhnya peranan wakaf disamping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik. Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di indonesia seperti untuk masjid, musholla, makam, dan sebagainya. Secara khusus di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum didayagunakan secara maksimal, terlebih lagi pakaian sebagai objek wakaf belum pernah dilakukan dalam lingkup nasional maupun internasional. Padahal hakikat dari suatu objek wakaf adalah memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan seluas-luasnya demi pemberdayaan kepentingan umat Islam.

ANALISIS MODEL KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU ‎ ‎(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION) ‎ UMRAH AL BAHJAH TOUR & TRAVEL CIREBON desy salma aeni
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.9402

This study, raising a problem, namely the Analysis of the Integrated Marketing Communication Model for Umrah Al Bahjah Tour & Travel Cirebon which is an important point in carrying out integrated marketing communications. Because, the very competitive competition in the tourism industry, namely the tour & travel business, must increase product advantages, excellent service and must also be able to promote these advantages by means of proper marketing communication. The challenges of tour & travel companies, especially Umrah, are getting more severe, namely the rapid development of information technology in the community. Umrah bureau actors must be ready to face it.The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Integrated Marketing Communication Model for Umrah Al Bahjah Tour & Travel Cirebon. This study aims to describe and analyze the relevance between strategy and implementation of the Integrated Marketing Communication Model for Umrah Al Bahjah Tour & Travel Cirebon. Using theories relevant to the research theme, namely Communication Theory, Tour & Travel Business Theory, Business Communication Theory, Marketing Communication Theory, Marketing Communication Mix Theory, Integrated Marketing Communication Theory, Marketing Theory Sharia Principled Umrah Products. This study uses a qualitative approach with descriptive methods and phenomenological paradigms. Located at the head office of Albahjah Tour & Travel Cirebon.In this study, the focus taken is the Promotion aspect where the strategy currently being applied is the Integrated Marketing Communication strategy. Formulating an Integrated Marketing Communication strategy for a tour & travel company must be adjusted to the vision & mission, segmentation, targeting, and positioning of the company itself.The results of this study are: 1) Efectivity of the Integrated Marketing Communication Model for Umrah Al Bahjah Tour & Travel Cirebon. 2) There is an integration between strategy and implementation of Integrated Marketing Communication in marketing its Umrah products. 3) It is necessary to increase marketing through digital media such as Instagram, Facebook, websites, even in the future so that they can join e-commerce in order to reach a wider market.

IMPLIKASI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN Muhamad Aip Syaripuddin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.9368

Zakat memiliki peran strategis, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Baznas Kabupaten Kuningan upaya pengentasan kemiskinan dilakukan pendistribusian zakat secara produktif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif bagi mustaḥik, problematika zakat produktif dan upaya penanggulangan serta implikasi zakat produktif bagi kesejahteraan ekonomi mustahik. Metodologi yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan metode pengumpalan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ada dua program pemberdayaan zakat produktif yaitu Z-Mart dan lumbung pangan, adanya problem terkait pendidikan mustahik,harga barang naik turun tidak menentu serta mustahik bertindak sebelum ada pendampingan, maka dilakukan komunikasi serta pendampingan secara khusus. Dampak adanya pemberdayaan zakat produktif ini ada modernisasi managemet, pemasaran,tatakelola serta naiknya omset Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan, Implikasi, Mustahik Zakat.

PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO: DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON samud samud; Ahmad Jamhuri; Syafrudin syafrudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.10876

ABSTRAC In the midst of high divorce rates and household disputes, education and provision of household life / after marriage is one of the most likely ways for teenagers of marriageable age, especially those who want to get married. This effort will double as a lesson to all levels of society as a step to improve the quality of marriage and reduce divorce rates. Preparing for a wedding is like building a house. Everyone wants to have a big and magnificent house. But the most important thing is the foundation that will support the house. If one day there is a storm or earthquake, then the house is not easy to collapse or collapse. Likewise with marriage, the prospective husband and wife must have sufficient provisions to navigate the ocean of life together in the future. In principle, the pre-wedding and bride-to-be courses are open to the public, both those who fail to build a household with their partner, or those who do not want to get married, as a form of support. For children who are getting married, parents are expected to accompany their children. in joining this program.This research uses the type of field research (field research). Primary data, namely the results of interviews and documents relevant to the research theme, while secondary data, namely other literature relevant to the title of this study. The method of analysis is descriptive analytical based on direct data from research subjects. Therefore, data collection and analysis were carried out simultaneously, not separately as in quantitative research.The result of this research The implementation of premarital guidance for prospective brides as an effort to prevent divorce at the KUA in Talun District is carried out in two stages, namely the pre-implementation stage and the implementation stage. At the pre-implementation stage, the bride and groom are required to register and fill out the form provided by the KUA employee of Talun District and then fulfill all the requirements that have been determined by the KUA officer, namely the bride and groom come to the village and report to P3N (wedding registrar assistant) to register and fill out the form. Wedding blank. After getting and filling out the form from the village, the bride and groom come to the Public Health Center for immunization (TT) then the bride and groom and P3N officers (marriage registrar assistants) come to the KUA to register the marriage bringing a form from the village. And the KUA officer checks all the requirements and the bride and groom complete the administration of the wedding.Keywords: Implementation, Candidates and Divorce CoursesABSTRAKDitengah tingginya angka perceraian serta perselisihan rumah tangga maka pendidikan dan pembekalan akan kehidupan rumah tangga/ setelah perkawinan merupakan salah satu cara yang paling mungkin dilakukan kepada remaja usia nikah khususnya kepada yang hendak menikah. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi angka perceraian. Mempersiapkan pernikahan seperti membangun rumah. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah. Namun yang terpenting adalah pondasi yang akan menopang rumah. Jika suatu saat terjadi badai atau gempa bumi, maka rumah tidak mudah roboh atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri harus memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan bersama di masa depan. Pada prinsipnya kursus pranikah dan calon pengantin terbuka untuk umum, baik yang gagal membangun rumah tangga dengan pasangannya, maupun yang belum ingin menikah, sebagai bentuk dukungan. Untuk anaknya yang akan menikah, orang tua diharapkan bisa mendampingi anaknya. dalam mengikuti program ini.Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode analisisnya adalah deskriptip analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Talun lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.Kata Kunci: Penerapan, Perceraian dan KUA

MENGEMBALIKAN EKSISTENSI HUKUM BISNIS DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DI TENGAH ERA NEO-GLOBALISASI DAN SOSIALISME DEMOKRATIK (SOSDEM) Abdul Fatakh; Wasman Wasman; Rabith Madah khulaili Harsya
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.10875

Sistem bisnis dan ekonomi berasaskan prinsip syariah yang menjadi sebuah roh dan asas ekonomi kerakyatan di Indonesia, bukan saja sebagai sebuah kawan tidur yang memberikan kenyamanan mimpi buat mereka yang menjadi raksasa ekonomi kapitalisme, yang merongrong civil of society and Indonesia state of country, menjadi lebih sengsara, kalau hal ini terjadi berarti dalam menjalankan sebuah roda ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah, hanya sebatas logo dan pura-pura syariah, ini akan menjadi pendustaan terhadap Islam dan Al-Quran, maka secara tidak langsung Islam di Indonesia atau Majlis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional belum memaksimalkan pengawasan dan pembangunan mentalitas yang revolusioner terhadap Ekonomi Syariah, dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk Mengembalikan eksistensi hukum ekonomi dan bisnis kerakyatan untuk memajukan ekonomi syariah di indonesia di tengah era neo-globalisasi dan sosialisme demokratik (sosdem) yaitu Membumikan Prinsip Syariah dalam Bisnis dan Perekonomina Syariah, dengan melakukan Pendidikan bisnis dan Ekonomi Syariah Yang berprespektif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau sebaliknya, dalam kondisi yang diselimuti kekautan ekonomi raksasa yaitu Kekuatan Ekonomi Neo Globalisasi ditandai Karakter Kapitalistik oleh kapialisme tersebut, sehingga mengalami keterhambatan yang sangat mendasar sekali terhadap penciptaan ekonomi syariah yang sesungguhnya yang berdasarkan prinsip Syariah (Al-QurAn dan Hadits) yang menolak Modal Tunggal dan Riba, artinya Islam mengedepankan Modal alaqah (modal Persatuan), dalam penerapannya di lapangan ini terglincir dan terbawa pada arus perekonomian Syariah yang sedikit banyanya dikendalikan kekuatan Arus derasnya Ekonomi Kapitalisme Internasional dan nasional salah satunya permodalan Tunggal atau Perseroan Terbatas, yang dikuasai para komisaris dan pemegang saham yang berangkat bukan modal milik Umat melainkan miliki pemodal-pemodal secara pribadi dan dalam membuat kepastian hukumnya mendapat tekanan itervensi dari mereka, yang memiliki karakter ekpansi, akumulasi dan ekploitasi. Salah satunya ini merupakan Strategi mereka, dalam kondisi Ekonomi Neo-Kapitalisme Globalisasi yang sedang terancam runtuh, sehingga berevoria, sehingga Kekauatan Ekonomi kerakyatan atau membunuh Civil Society Of Ekonomi Power Islamic (kekauatan ekonomi Islam kerakyatan) berprinsip Al-Quran dan Hadits dalam bingkai Pasal 33 Undan-Undang Dasar 1945 belum terbukti sebagai kekuatan Ekonomi Rakyat Indonesia yang di Idealkan, maka salah satunya sebagai solusi yang mendasar yaitu dengan melakukan perlawanan dan pembangunan bisnis dan ekonomi sektor Kerakyatan dengan mendasarkan Prinsip Syariah yang dijiwai Kesadaran Menghidupkan Al-Quran dan Hadits (Keadilan dan Kejujuran) dan kebangsaan Nasionalisme, dalam proses melakukan Revolusi Ekonomi Syariah yang Sempurna, dapat menghancurkan kekauatan praktek kekuatan ekonomi Neo Globalisasi, dan didukung oleh sarana InfraStrukrur dan Supra Struktur dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat umumnya Khususnya Umat Muslim Indonesia melalui Menumbuhkan Bisnis dan Ekonomi Syariah Mikro yang modalnya itu terlahir dari kesadaran Umat Islam yaitu dari baitul mal yang dibangun, sebagai kesadaran awal dari terlahirnya atau embrio Ekonomi Syariah yang konsisten dan meolak koopratif kapitalisme. Maka perekonomian Indonesia dengan perekonomian syariah tersebut dapat melahirkan Sosio-Ekonomi dan Sosio-Politik Nasional, mendapatkan berkah Al-Quran dan Syafaat Nabi Muhammad, Saw, dan terhindar dari Subhat.Keyword: Hukum Bisnis dan Ekonomi Syariah, Ekonomi Kerakyatan dan Kapitalisme Neo Globalisasi, Sosiolisme demokratik

CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tulus rahayu; Andi Lala
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 7, No 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v7i1.10884

ABSTRAC The implementation of the Beslag conservatoir in the realm of civil law into the realm of criminal law, is believed by scholars and legal practitioners to be the solution needed to overcome asset recovery constraints. However, there are fundamental differences in the characteristics of civil law and criminal law, which of course cannot make the application possible immediately. Therefore, the qualification form of the conservatoir beslag so that it can be applied in the realm of criminal law also needs to be analyzed further. In answering these problems, this research uses a normative juridical research type with an approach through legislation, a concept approach, a case approach, and a comparative approach. This study concludes that the beslag conservatoir should be considered to be applicable in Indonesia given the existence of international law, foreign sources of law, the jurisprudence of the Supreme Court which encourages the implementation of the beslag conservatoir in order to increase the effectiveness of asset recovery in Indonesia.This research uses the type of field research (field research). Primary data, namely the results of interviews and documents relevant to the research theme, while secondary data, namely other literature relevant to the title of this study. The method of analysis is descriptive analytical based on direct data from research subjects. Therefore, data collection and analysis were carried out simultaneously, not separately as in quantitative research.The result of this research is that bankruptcy law is positioned as lex specialist in dealing with civil law as lex generalis because in bankruptcy, the law used is the law on bankruptcy. Bankruptcy law is a legal rule made to protect the interests of individual rights or a person's civil rights in the field of material and engagement law which is part of civil law. Keywords: Seizure of Guarantees, State Finances and Criminal Corruption. ABSTRAKDiterapkannya conservatoir beslag yang ada pada ranah hukum perdata ke dalam ranah hukum pidana, diyakini oleh sarjana maupun praktisi hukum dapat menjadi solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala asset recovery. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam karakteristik hukum perdata dan hukum pidana, yang tentunya tidak dapat membuat penerapan dapat dilakukan secara serta merta. Oleh karena itu, bentuk kualifikasi conservatoir beslag agar dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana juga perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa conservatoir beslag sepatutnya dipertimbangkan untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat adanya hukum internasional, sumber hukum negara asing, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendorong diterapkannya conservatoir beslag guna meningkatkan efektivitas asset recovery di Indonesia.Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode analisisnya adalah deskriptip analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.Hasil penelitian ini yaitu Hukum kepailitan berkedudukan sebagai lex spesialis berhadapan dengan hukum perdata sebagai lex generalis karena di dalam kepailitan maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang tentang kepailitan. Hukum kepailitan adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan hak-hak perorangan atau hak-hak keperdataan seseorang dalam lapangan hukum kebendaan dan perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Kata Kunci: Sita Jaminan, Keuangan Negata dan Pidana Korupsi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name akhmad khalimy

Contact Email jurnalinklusif@gmail.com

Phone +6281312460012

Journal Mail Official jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
akhmad khalimy

Contact Email
jurnalinklusif@gmail.com

Phone
+6281312460012

Journal Mail Official
jurnalinklusif@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA