cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 14   15   16   17   18 
Model Pendaftaran Hak Atas Tanah Pauman Sebagai Pemberian Raja untuk Pelestarian Warisan Nilai Budaya di Kabupaten Karangasem Suwitra, I Made; Sukandia, I Nyoman; Widyantara, I Made Minggu; Nandiri, Ni Putu Sawitri
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.338 KB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu bagian terpenting bagi masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan tanah yang dipijak semakin kentara bagi suatu masyarakat adat. Tidak jarang kepemilikan atas tanah adat pun berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini. Tanah Pauman merupakan objek pembahasan tulisan ini dan secara spesifik akan dibahas bagaimana model pendaftaran hak atas tanah dalam perspektif Hukum Agraria Nasional dan implikasi pendaftaran tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konversi tanah pauman dengan menggunakan ’Pura Pauman’ sebagai subjek hak merupakan model pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mampu melestarikan ’pemilikan komunal pauman’ serta aspek kepastian hukum, perlindungan, kemanfaatan sekaligus sebagai upaya pelestarian warisan nilai budaya. The Model of Registration on The Right of Pauman Land as King’s Rewards to Preserve The Cultural Heritage in Karangasem District AbstractLand is among the most important aspect of a community. It is even more evident in the tight-knit relationship between indigenous people and their land. Unfortunately, there are often conflicts regarding ownership of indigenous land as will be discussed in this article. This article will be discussing the issues regarding Pauman Land, specifically how is the model of land registration under the Basic Agrarian Law perspective and the implications that will follow. The result of the research shows that the conversion of Pauman Land by using ‘Pauman temple’ as a subject of right is the registration model pursuant to Basic Agrarian Law which is able to preserve ‘pauman communal ownership’ as well as legal certainty aspect, protection, expediency as the effort of heritage cultural value at once. Keywords: legal certainty, cultural value, heritage cultural preservation, land registration, Pauman land. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a10
Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2617.418 KB)

Abstract

Artikel ini membahas dua topik penting, pertama, apakah Pasal 18B UUD 1945 belum mengakomodir desa di dalamnya? Kedua, apa urgensi pengaturan desa di dalam UUD 1945? Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, Pasal 18B UUD 1945 belum mengakomodir desa di dalamnya, karena yang diatur di dalamnya hanyalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda dengan desa. Kedua, urgensi pengaturan desa dimasukkan dalam UUD 1945 untuk memberikan dasar konstitusional yang lebih kuat bagi desa, karena sesungguhnya desa adalah cikal bakal yang membentuk negara. Di samping itu, untuk menjaga agar eksistensi desa tidak berubah-ubah mengikuti langgam politik kekuasaan.The Urgency to Regulate Administrative Village in the 1945 Constitution of Republic of IndonesiaAbstractThis article will discuss two important topics, first, to elaborate whether Article 18B of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia has regulated administrative village; and second, what is the urgency to regulate administrative village in the 1945 Constitution. This research used philosophical approach and legislative provisions. The analysis on legal materials will be performed in the descriptive and qualitative method. The research concludes that first, Article 18B of the 1945 Constitution has not accommodated administraive village, since it only regulates Adat law communities which is different from administrative village. Second, it is urgent to regulate administrative village in the 1945 Constitution in order to strengthen the constitutional fundamental for administrative village, since historically villages are the basis of the establishment of a state. Furthermore, a constitutional fundamental will ensure that the existence of administrative village will not be abruptly affected by the change in political power.Keywords: village, constitution, Article 18B of the 1945 Constitution, adat law communities, local government. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a1
Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Sukarno, Kama
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.932 KB)

Abstract

AbstrakPutusan-putusan MK belum secara tegas memperlihatkan kedudukan dan fungsi perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari inkonsistensi yurisprudensi MK dalam menerapkan perjanjian internasional. Di lain pihak, diterapkannya perjanjian internasional oleh MK secara inkonsisten dapat berujung pada pelanggaran hukum internasional oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan perjanjian internasional selama ini di MK, serta mengkaji dan merumuskan bagaimana sebaiknya perjanjian internasional diterapkan di pengadilan nasional pada masa yang akan datang. Untuk menunjang penelitian ini, dilakukan wawancara kepada ahli hukum internasional, ahli hukum tata negara, dan praktisi hukum. Terdapat dua hal yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, diamnya UUD 1945 dalam menjelaskan fungsi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional menjadi faktor utama yang melatarbelakangi inkonsistensi yurisprudensi MK. Kedua, MK inkonsisten dalam menerapkan perjanjian internasional sebagai sumber hukum materiil namun juga sebagai sumber hukum formil. Disarankan agar MK dapat memberikan penafsiran konstruktif pada Pasal 11 UUD 1945 serta menempatkan perjanjian internasional sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri, sehingga tidak dapat diuji materi yang dapat berakibat pada terlanggarnya kewajiban internasional dari Negara Indonesia. The Application of Treaties in the Indonesian National Courts: Study on the Constitutional Court Decisions AbstractThe Constitutional Court’s Decisions have not clearly showed the position and the function of treaties as one of the legal sources in Indonesia. This is clearly seen from the inconsistency of treaties application by Constitutional Court. The purpose of this study is to review the application of treaties by Constitutional Court to date, and to formulate how it should be done on the implementation of international Treaties on national court in the future. To support this research, interview with experts has been done. Two things obtained through this research. First, the UUD 1945’s silence related to the function of treaties in the domestic law was the main factor behind the inconsistencies of the Constitutional Court decisions. Second, the Constitutional Court to date was mixing the function of treaties both as a material source of law and as a formal source of law. This research suggested, the Constitutional Court must decide a constructive decision to clarify the ambiguous position of the international treaties in the future by interpreting Article 11 of UUD 1945, also to put treaties as a different kind of source of law that can’t be reviewed by the Constitutional Court to avoid the violation of the international law.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a8
Artikel Kehormatan: Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral Murwaji, Tarsisius
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1323.889 KB)

Abstract

Hukum Jaminan di Indonesia yang bersumber pada hukum kolonialis Belanda ternyata memiliki perkembangan yang sangat lambat, para penyusun perundang-undangan kurang berani berinisiatif menyusun Hukum Jaminan dengan paradigma baru. Dalam sistem jaminan menurut hukum positif, fungsi jaminan ada untuk penutup risiko, yaitu menutupi kerugian bank apabila terjadi kredit macet. Dalam tulisan ini penulis mengajukan dan mengkaji paradigma baru dalam Hukum Jaminan, yaitu: (a) Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan sebagai Jaminan Performa, (b) Digitalisasi Jaminan Benda, dan (c) Penjaminan Elektronik. Dalam artikel ini objek pengkajian adalah Hak Pengelolaan (HPL) Daratan Perairan Kepulauan sebagai jaminan performa persyaratan kredit. Tujuan jaminan performa bukan untuk dieksekusi karena keempat persyaratan persetujuan kredit sudah layak. Dalam paradigma baru ini jaminan merupakan salah satu penjamin kinerja yang tinggi, tingkat kesehatan perusahaan yang memadai dan keberlangsungan proyek yang dibiayai oleh kredit perbankan.  New Paradigm on Securities Law: The Right to Manage Mainland Administrative of Internal Waters through Digitalization and e­-Cash CollateralAbstractSecurities Law in Indonesia, which is based on the law of the Dutch colonialists, turned out to have very slow development. The drafters of the legislation lack the initiative to draw up legal securities law with a new paradigm. In securities system according to positive law, the functions of securities are to cover risks, which cover the banks losses in case of bad credit. In this paper the Author proposes and examines a new paradigm in the Law of Securities, namely: (a) the Right of Mainland Island Waters Management as Performance Securities, (b) Digitization Securities Objects, and (c) Electronics Securities. The object of study in this article is the Right of Mainland Island Waters Management (HPL) as a performance securities credit terms. The function of performance securities is not to execute because the four terms for approval of credit are fulfilled. In this new paradigm, securities act as one of the guarantor for high performance, an adequate company performance, and the sustainability of projects financed by bank credit. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a1
Editorial: Post-Truth, Power, and Law Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Editorial: Post-Truth, Power, and Law
Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pelangi, Intan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.433 KB)

Abstract

Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap pencari suaka dan terhadap orang-orang yang statusnya telah dinyatakan sebagai pengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing, seperti banyaknya pencari suaka yang singgah dan bahkan tinggal di Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, pasal ini memperkuat Konvensi Tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan Protokol Tentang Kedudukan Pengungsi 1967.Protections of Asylum Seekers Based on Act Number 39 Year 1999 of Human Right AbstractThe problem of refugees or asylum seekers is the problematic issues in the world community today. The law on asylum seekers has a close connection with humanitarian law and human right. International refugee law specifically addressed the protection on asylum seekers and people whose status has been declared as refugees. Indonesia is one of the countries who has to deal with the problems of foreigners, including the number of asylum seekers visiting and staying in Indonesia. Article 28 on Act Number 39 Year 1999 on Human Rights stated that everyone has the right to seek asylum to gain political protection from other countries, which further strengthened The Convention relating to the Status of Refugees 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8
The Mandatory Designation of a Data Protection Officer in Indonesia’s Upcoming Personal Data Protection Law Sirie, Muhammad Iqsan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.439 KB)

Abstract

AbstractIt was only until recently that the Indonesian government deemed privacy and personal data as a pressing and urgent topic that requires an adequate legal and regulatory protection. In this respect, the government drafted a singular comprehensive personal data protection law (PDPL), which draft is currently pending passage in the parliament. Based on a 2016 version of the PDPL draft, organizations that process personal data are expected to comply with a myriad of obligations. However, the PDPL (per the 2016 version) does not appear to have anything to offer in terms of guaranteeing that organizations will actually implement the rules as laid down in the PDPL in practice. In the absence of any practical solution that could facilitate organizations’ data protection compliance, the PDPL is bound to fail to achieve the prescribed objective, which is to better protect individuals’ privacy rights, especially with regard to their personal data. Looking particularly at the practice that has already been developed within the European Union (EU) landscape, most of the member states adopt a self-monitoring mechanism to ensure compliance in the data protection sphere – and that self-monitoring mechanism takes form in a data protection officer (DPO). Under the General Data Protection Regulation (GDPR), EU’s data protection law, organizations with certain characteristics are mandated to appoint a DPO (DPO Obligation). As the DPO Obligation is perceived as an effective practical data protection compliance tool amongst EU countries, this article discusses and ultimately suggests for the adoption of the same into the PDPL in order to boost compliance and accomplish its objectives.AbstrakPemerintah Indonesia belum lama ini baru menyadari bahwa persoalan terkait privasi dan perlindungan data pribadi merupakan permasalahan yang mendesak dan penting untuk segera ditanggulangi melalui payung hukum yang memadai. Berkenaan dengan ini, pemerintah telah menyusun sebuah undang-undang perlindungan data pribadi (UUPDP) yang bersifat komprehensif, yang saat ini berada dan sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan rancangan UUPDP versi tahun 2016, pihak-pihak yang memproses data pribadi dipastikan perlu untuk mematuhi berbagai macam kewajiban berdasarkan aturan-aturan yang terdapat di dalam UUPDP. Namun demikian, di dalam rancangan tersebut tidak ada mekanisme yang bersifat praktis yang ditawarkan kepada para pihak yang terkait agar mereka benar-benar menjalankan aturan yang ada di dalam UUPDP. Tanpa mekanisme tersebut, penerapan UUPDP bisa dipastikan gagal untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak privasi seseorang, tepatnya hak atas data pribadi mereka. Berkaca pada praktik yang sudah lama berkembang di negara-negara Uni Eropa (UE), mekanisme yang diterapkan oleh kebanyakan negara-negara di sana untuk menjamin terlaksananya aturan perlindungan data pribadi adalah dengan menghadirkan fungsi ‘data protection officer’ (DPO). Berdasarkan General Data Protection Regulation (GDPR), aturan mengenai perlindungan data pribadi di UE, pihak-pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi tertentu wajib untuk memiliki dan menunjuk seorang DPO (Kewajiban Penunjukkan DPO). Hal ini dikarenakan kewajiban penunjukkan DPO dianggap sebagai mekanisme yang efektif, tulisan ini membahas dan diakhiri dengan sebuah saran agar UUPDP mengadopsi mekanisme tersebut ke dalam UUPDP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a2
Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN Sudjana, U
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.463 KB)

Abstract

Pembangunan hukum untuk peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah telah dilakukan sebelum dan pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 melalui beberapa peraturan perundang-undangan baik pembaruan hukum maupun pembentukan hukum baru. Namun pembangunan hukum tersebut masih perlu dilakukan terus menerus secara berkesinambungan karena upaya peningkatan daya saing UMKM mempunyai akibat yang luas terhadap bidang-bidang lainnya. Dengan demikian diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik di antara perundang-undangan terkait lainnya, maupun dalam rangka pelaksanaan MEA 2015, namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.  Legal Development on The Competitiveness Enhancement of Small and Medium Micro Enterprise Prior and After the Enactment of ASEAN Economic Community AbstractThe legal development to increase the competitiveness of small and medium micro enterprise has been done prior and after the enactment of ASEAN Economic Community 2015 through some legislation, both in legal reform and the establishment of new law. However, the construction of the law still needs to be done continuously on an ongoing basis to improve the competitiveness of small and medium micro enterprises, since it will affect extensively to other areas. Thus, it requires harmonization and synchronization between legislation related, as well as in the framework of the implementation of the AEC in 2015, while still considering national interests. Keywords: competitiveness, agreement, AEC, legal development, small and medium micro enterprises. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5
Khazanah: John Austin Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.497 KB)

Abstract

Tidak ada yang menyangkal bahwa John Austin adalah penganjur dan pembela mazhab positivisme hukum. Lebih tepatnya, Austin dianggap sebagai pionir mazhab positivisme analitik, yaitu versi positivisme kontemporer yang mengklaim bahwa hukum yang sebenarnya adalah yang mewujud dalam praktik, bukan mengkonstruksi suatu konsep hukum pada tataran normatif dan iedalisme politik semata. Dengan paham positivisme hukum ini Austin menjauhkan hukum dari basis dan penilaian subjektif yang dinilainya abstrak seperti moral dan etika, bahkan agama. Hukum harus bersumber dari sesuatu yang nyata dan ia menemukannya pada apa yang ia sebut sebagai ‘sovereign’ (daulat atau kuasa) yang bisa berwujud kuasa monarkhi seperti Raja atau kuasa demokratis semisal parlemen. Sesuatu disebut hukum, bukan karena penilaian subjektif bahwa sesuatu itu bersifat baik atau buruk, melainkan karena berasal atau diproduksi oleh ‘sovereign”. Atas semua klaimnya itu Austin mengatakan sebagai berikut: the existence of law is one thing; its merit or demerit is another.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a12
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki Kurniati, Nia; Permata, Rika Ratna; Hindersah, Reginawati; Kuswaryan, Sondi; Souisa, Yongky
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.711 KB)

Abstract

Pemanfaatan sumber daya alam di laut oleh masyarakat Tanimbar berupa ikan teri biru di wilayah perairan laut Yamdena , Maluku Tenggara Barat mengandung potensi yang bernilai bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal setempat. Pengolahan ikan dalam bentuk penganan kerupuk Tanimbar merupakan salah satu bentuk industri kreatif masyarakat setempat karena merupakan pemanfaatan yang berasal dari kreatifitas keterampilan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu, sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan kekayaan intelektual untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik pengembangan usaha tersebut. Artikel ini menemukan bahwa: pertama, perlindungan kekayaan intelektual berupa hak merek sebagai tanda pembeda memberi jaminan bahwa produknya adalah berbeda dengan produk barang lainya, dan juga sebagai roh perdagangan yang mendukung perkembangan bisnis ekonomi kreatif masyarakat lokal Tanimbar; kedua, pendaftaran hak merek kolektif atas produk olahan ikan teri biru berupa penganan kerupuk Tanimbar memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas industri kreatif masyarakat Tanimbar dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan industri kreatif yang berkelanjutan; dan ketiga dapat dilindungi berdasarkan indikasi geografis.Intellectual Property Protection of Seira Blue Anchovy and Tanimbar Fish Crackers Products as the Creative Industry of Saumlaki City Community AbstractUtilization of marine natural resources by the community of Tanimbar in the form of blue anchovies in the marine areas of Yamdena, Maluku Tenggara Barat holds a valuable potential towards the economic development of the local community. The processing of fish in the form of Tanimbar Crackers is one of the form of the local community’s creative industry because it is a form of utilization that comes from the creativity of each individual skills to create welfare and employment by producing and exploiting the creative force of the individual, thus the government needs to provide intellectual property protection to provide legal certainty for the business development owner. The research method used is judicial normative research with judicial qualitative data analysis. The result of the research are as follows: first; protection of intellectual property in the form of brand right as a distinctive marker gives assurance that its products are different from other goods products, and also as a trading spirit that supports the business development of Saumlaki’s local community creative economy; second, collective trademark rights registration of blue anchovy processed products in the form of Tanimbar crackers gives a legal certainty and protection for the creative industry of Tanimbar’s community for the utilization of micro, small, and medium businesses in developing a sustainable creative industry; and third,  it can be protected by geographical indication.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a5

Page 16 of 52 | Total Record : 518

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue