cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 24   25   26   27   28 
The Dilemma of Australian Pacific Solution: The Non-Refoulement Principle Versus National Security Ninin Ernawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.079 KB)

Abstract

The Australian Government has issued various policies to deal with refugees. One of the policies is the Pacific Solution and it is considered as a manifestation of national security principles. On one hand, the policy against the non-refoulement principle, which is the central principle of the refugee convention and Australia is one of the states that ratified the 1951 Refugee Convention. Obviously, Australia should not violate the non-refoulement principle. On the other hand, Australia has experienced a dilemma between prioritizing its interests and fulfilling international obligation to protect refugees who entering its territory. This article discusses whether the national security principle is contrary to the non-refoulement principle; and how Australia can accommodate both principles without neglecting the rights of refugees and still be able to maintain their interests. This article also reviews how Australia can implement policies based on national security principle when it has to face international obligations–in this case, the non-refoulement principle. This research concludes that the national security and the non-refoulement principle are basically contradictory. However, Australia can accommodate these two principles by counterbalancing actions, such as the establishment of national laws that still highly consider humanitarian standards contained in the non-refoulement principle. Australia has the right to implement number of policies based on its national law, while that the same time Australia cannot ignore their international obligation to protect refugees in accordance with the 1951 Refugee Convention that they have ratified. Reflecting on some previous policies, this study concludes that Australia has not been able to accommodate both principles.Dilema “Australian Pacific Solution”: Prinsip Non-Refoulement berhadapan dengan Keamanan Nasional AbstrakPemerintah Australia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menangani kasus pengungsi. Salah satu kebijakannya adalah pacific solution. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip national security Australia. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap melanggar prinsip non-refoulement, yang merupakan prinsip utama dalam konvensi pengungsi. Australia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, Australia seharusnya tidak melanggar prinsip Non-Refoulement tersebut. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, selama ini Australia mengalami dilema di antara mengutamakan negaranya atau menunaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi yang memasuki batas lautnya. Artikel ini mendiskusikan apakah prinsip national security tersebut bertentangan dengan prinsip non-refoulement; dan bagaimana Australia bisa mengakomodasi kedua prinsip tersebut agar tidak menelantarkan hak-hak para pengungsi internasional dan tetap dapat melindungi kepentingan negaranya. Artikel ini juga akan mengulas bagaimana Australia dapat menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip national security ketika harus menghadapi kewajiban internasional–dalam hal ini prinsip non-refoulement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip national security dan prinsip non-refoulement pada dasarnya bertentangan. Akan tetapi, Australia dapat mengakomodasi kedua prinsip tersebut melalui tindakan penyeimbang, seperti pembentukan hukum nasional yang tetap memperhatikan standar kemanusiaan yang terkandung dalam prinsip non-refoulement. Australia berhak melaksanakan beberapa kebijakan yang tertuang dalam hukum nasional. Di sisi lain, Australia juga tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 yang telah mereka ratifikasi. Berkaca pada beberapa kebijakan sebelumnya, kajian ini menyimpulkan bahwa Australia belum dapat mengakomodir kedua prinsip tersebut.Kata Kunci: Keamanan Nasional, Non-Refoulement, Pacific SolutionDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a7
Book Review: Global Warming Nadia Astriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.051 KB)

Abstract

Global Warming is part of Greenhaven’s Contemporary Issues Companion series published by, Thomson Gale on 2005. Each volume of the anthologyseries focuses on a topic of current interest, presenting informative and thought-provoking selection written from wide-variety viewpoints. It is an ideal launching point for research on a particular topic. Each anthology in the series is composed of readings taken from an extensive gamut of resources, including periodical, newspapers, books, governmentdocuments, the publications of private and public organization an internet website. Readers will find factual support suitable for use in reports, debate, speeches and research papers. In understanding Environmental Law, student must understand the environmental issues first. Global warming is the latest issue in Environmental Law field, it has been discuss for more than a decade. It is hard for law student, who don’t have any scientific background to understand this issue. That’s why this anthology series is perfect start for student to understanding Global Warming Issue. This book consist of three part, namely: Understanding Global Warming, The Consequences of Global warming and Solving the Global warming Problem. Each chapter contains 6-7 articles.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a11
Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum Rahayu Prasetianingsih
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.569 KB)

Abstract

AbstrakDalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum publik dan privat. secara teoretis kedua kelompok hukum ini dapat dibedakan secara jelas, tetapi pada praktiknya kedua kelompok hukum ini seringkali tumpang tindih, sehingga perbedaan di antara keduanya menjadi samar. Konstitusionalisasi hukum privat merupakan konsep di mana konstitusi mengatur ketentuan-ketentuan yang sebelumnya masuk dalam ranah hukum privat. Konsep ini berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia dan konsep fundamental rights. Konsekuensinya, terjadi pencampuran antara hukum privat dengan hukum publik yang aktualisasinya semakin nyata terutama pasca lahirnya peradilan konstitusional yang bertugas untuk menjaga hak-hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi.Kata Kunci: konstitusionalisasi, hukum privat, hukum publik, hak-hak fundamental, hak asasi manusia. Constitutionalization of Privat Law: Some Emerging Thoughts in Legal StudiesAbstractThere are distinction between private and public law in the study of law. Theoretically the differentiation is strict and clear, but in practice they often interrelate or even overlap, which leads to vagueness in their distinction. Constitutionalization of private law is when the provision of the constitution interfere the clause in private law. The thoughts of constitutionalization of private law develop as concurrently with human rights and fundamental rights thoughts and concept. Constitutionalization of private law creates the incorporation of private and public laws. Constitutionalization of private law shows by the presence of constitutional court in order to protect constitutional rights.Keywords: constitutionalization, private law, public law, fundamental rights, human rights.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a9
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan Tarsisius Murwaji; Achmad Hagi Robby
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.358 KB)

Abstract

Koperasi sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaannya sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat menengah kebawah. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Artikel ini membahas mengenai upaya peningkatan citra koperasi yang salah satunya adalah melalui linkage program yang merupakan kerjasama bisnis antara bank umum dengan koperasi. Linkage program merupakan sebuah program yang menguntungkan baik bagi bank maupun koperasi. Peraturan yang ada sekarang mengenai hal ini mengatur bahwa pola pertama adalah excecuting, karena koperasi dianggap sudah bankable untuk meminjam kredit dan menyalurkan kepada anggotanya. Kenyataanya banyak koperasi yang dianggap unbankable sehingga pola pertama yang tepat seharusnya adalah channeling yaitu sarana edukasi dan penyehatan koperasi agar koperasi dapat bankable. The Cooperative’s Education and Recovery through Linkage Banking Program AbstractThe cooperative as one of the pillars supporting Indonesia's economy, its existence is very strong and have its own place among the middle class. The cooperative has proven that it can survive in the midst of the onslaught of economic crisis that occurred in Indonesia. Today, there is a lack of public trust towards the cooperative, therefore it needs a new strategy or paradigm to build the image of cooperatives in order to increase the institutional capacity of the cooperative. This article examines the effort to improve cooperative’s image through linkage progam which involves business cooperation with the bank and cooperative. The linkage program is trusted to create mutual advantages for the bank and cooperative. Present regulations rule that the first pattern to implement the linkage program is executing process, since the cooperative is already considered as bankable for borrowing credits and distribute them to its users. However, there are many cooperatives which are still deemed unbankable and thus hinders the executing process. Therefore, it is more likely to implement chanelling process as the first step for rehabilitate the cooperative until it is bankable.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2
Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Bagir Manan; Susi Dwi Harijanti
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.056 KB)

Abstract

AbstrakSalah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi.Constitution and Human RightsAbstractOne of the central points on constitutionalism is the idea of human rights. Constitution plays a major role by not only inserting human rights articles in aiming to secure and protect these rights, but also providing fundamental values that are used by Court in interpreting and elaborating such rights. This article discusses the relationship between a constitution and human rights, including issues of the meaning and content of human rights, position of human rights in a constitution (including the 1945 Amended Constitution), as well as consequences of inserting human rights norms into a constitution. It is argued that the entrenchment of human rights in a constitutional document does not only give them status as fundamental or basic rights, but it also provides stronger position as the supreme constitutional rights.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1
Editorial: Dilema Relasi Hukum Internasional dan Nasional Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relasi dan interaksi antara hukum internasional dan nasional merupakan salah satu isu penting sekaligus kontroversial dalam hukum internasional. Mengomentari hal ini Lambertus Erades mengatakan sebagai berikut: “The relation between international and municipal law is a subject with which many generations of lawyers have wrestled, are westling and will continue to wrestle”(Lambertus Erades: 1980: 376). Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki sejumlah perbedaan yang dapat ditelusuri baik dalam praktik maupun teori, namun keduanya memiliki sejumlah titik persamaan, salah satu diantaranya adalah kedua sistem hukum tersebut menjadikan negara sebagai subjek sekaligus objek kajiannya. Persoalan pokoknya adalah, apakah kedua sistem hukum itu merupakan satu kesatuan (Monisme) atau merupakan dua sistem hukum yang terpisah (Dualisme) dan bagaimana pola interaksi diantara kedua sistem hukum tersebut. Para pakar hukum internasional berbeda pendapat dalam mendudukkan masalah ini. Begitu juga praktik negara-negara termasuk Indonesia menunjukkan adanya keragaman sistem dan bentuk relasi serta interaksi diantara keduanya. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a0
URGENSI KLAUSUL NON-PRECLUDED MEASURES DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY INDONESIA Sefriani Sefriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.407 KB)

Abstract

AbstractThe legitimacy crisis of the Bilateral Investment Treaty (BIT) within the international community was caused by the increasing regulatory disputes before the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) forum. It encourages Indonesia to discontinue several BITs, to review and to make new BIT models for Indonesia. This article aims to analyze the urgency of the non-precluding measures (NPM) clause in the new BIT Model of Indonesia to balance the interests of investors and the interests of Indonesia as the host state, considering that to date the existing BIT content is not balanced. The BIT provides so much protection to investors and, vice versa, weighty obligations to the host country. This study employed descriptive analytical method. The study concludes that the NPM Clause is very important in the new Indonesian BIT Model. At least, can be based on five arguments. First, the NPM clause will transfer risk from the country to foreign investors in situations of extraordinary threats. Second, the NPM clause will limit investor protection in certain situations. Third, the NPM clause will provide greater flexibility to Indonesia as the host to regulate its investment policy to achieve sustainable development to realize the people’s welfare, labor rights, public health, safety environment, public morals, and order. Fourth, the NPM clause is important for self-recovery during international financial crisis. Fifth, lastly, the NPM clause will balance the protection of both investors and Indonesia as the host state.Urgensi Klausul Non-Precluded Measures dalam Bilateral Investment Treaty  IndonesiaAbstrakKrisis legitimasi terhadap Bilateral Investment Treaty ( BIT)  di masyarakat internasional yang disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya  regulatory disputes, di forum Investor- State  Dispute Settlement  (ISDS), mendorong  Indonesia memberhentikan berlakunya beberapa BIT, meninjau ulan dan membuat model BIT yang baru untuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi klausul non precluding measures (NPM) dalam BIT Indonesia yang baru untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan Indonesia selaku tuan rumah (host state) mengingat selama ini kandungan BIT tidaklah imbang. BIT memberikan perlindungan yang begitu besar pada investor dan sebaliknya kewajiban yang begitu berat kepada negara tuan rumah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil kajian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Klausula NPM sangat penting untuk dimasukkan dalam Model BIT Indonesia yang baru,  berdasarkan 5 argumen yaitu bahwa: klausula  NPM akan  mengalihkan resiko dari negara ke investor asing Dalam situasi adanya ancaman yang luar biasa,; klausul NPM akan membatasi perlindungan investor dalam situasi-situasi tertentu; Klausul NPM akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar  kepada Indonesia selaku  tuan rumah untuk mengatur kebijakan investasinya dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi hak-hak buruh, kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan, moral publik atau ketertiban umum; Klausul NPM penting untuk pemulihan diri manakala mengalami  krisis keuangan internasional; dan bahwa Klausul NPM akan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap investor dengan perlindungan terhadap Indonesia sebagai host state.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a2
Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.. Wisnu Aryo Dewanto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8010.408 KB)

Abstract

AbstrakLaporan Delri yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa ICCPR telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga substansi ICCPR dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa memerlukan peraturan pelaksana. Selain itu, dikatakan pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah merujuk secara langsung pada Pasal 2 ICCPR dalam beberapa putusannya seperti putusan untuk kasus Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap UU Advokat Nomor 18/2003 dan putusan untuk kasus Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian terhadap UU Pemda Nomor 32/2004 sebagaimana yang telah diamandemen oleh UU Nomor 12/2008. Sayangnya, Pasal 2 ICCPR tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan sebagai rujukan langsung dalam putusan-putusan pengadilan karena substansi pasal ini tidak mengatur hak dan kewajiban individu, tetapi negara. Pasal 2 ICCPR sebenarnya hanya ingin menjelaskan status hukum dari ICCPR bagi negara-negara pihak. Secara filosofis, Pasal 2 ICCPR menyatakan bahwa ICCPR bukanlah perjanjian internasional yang dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional negara-negara pihak karena keberlakuannya memerlukan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang. Dalam praktiknya, Indonesia menganut model dualisme dengan pendekatan transformasi dalam penerapan perjanjian internasional di level nasional. Semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus ditransformasikan ke dalam undang-undang agar dapat digunakan oleh hakim karena hakim hanya terikat oleh peraturan hukum yang dibuat oleh DPR dan perjanjian internasional hanya dapat diterapkan melalui metode interpretasi hukum.Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Komite Hak Asasi Manusia, penerapan, pengadilan nasional, perjanjian self-executing dan non-self-executing. The Implementation of International Treaties in Municipal Courts: A Critic to the Initial Report of the Indonesian Delegations to the United Nations Human Rights Commitee regarding the Implementation of International Covenant on Civil and Political Rights in IndonesiaAbstractThe initial report, submitted by the Government of the Republic of Indonesia to the UN Human Rights Commitee in 2013, stated that the ICCPR—which Indonesia has ratified, is part of the domestic law of Indonesia. It, therefore, can be directly applied in municipal courts without previous establishment of an implementing legislation. It has also been stated that the Constitutional Court of Indonesia has made a direct reference to the Article 2 of the ICCPR; for instance in the case Number 101/PUU-VII/2009 regarding judicial review on the Advocate Act Number 18/2003, and the case Number 73/PUU-IX/2011 regarding judicial review on the Regional Government Act Number 32/2004 as amended by the Act Number 12/2008. The writer argues that the Article 2 of the ICCPR cannot be used as a direct reference as the article is intended only to govern the rights and duties of states, not individuals. In other words, the ICCPR governs the rights and duties of the State Parties. Specifically, this article stipulates that the ICCPR is a non-self-executing treaty because it needs an implementing legislation for its implementation at the municipal level. The writer is holds the opinion that Indonesia applies a model of dualism with a transformational approach to implement treaties in municipal courts. Consequently, all ratified treaties need to be transformed into Acts of Parliament in order to be implemented by judges because they are only bound by laws enacted by the Parliament (DPR). Hence, judges may apply international law through legal interpretation.Keywords: International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Commission, implementation, municipal courts, self-executing & non-self-executing treaty.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a4
Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hernadi Affandi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.64 KB)

Abstract

Rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 masih menyisakan perbedaan pandangan dalam memaknai frasa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Apakah frasa tersebut mengandung prinsip ‘persamaan kedudukan di depan hukum’ atau dalam konteks yang berbeda. Pembahasan pasal tersebut dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak terlalu signifikan dalam menjelaskan makna pasal. Tulisan ini akan menyoroti kontekstualisasi makna “bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” menurut UUD 1945 yang akan difokuskan kepada tiga aspek, yaitu: pertama, latar belakang perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dalam sidang BPUPKI dan PPKI; kedua, makna bersamaan kedudukan di dalam hukum menurut UUD 1945; dan ketiga, hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Terhadap tiga hal tersebut Penulis berpendapat, pertama, perancang UUD tidak mau mengikuti pemikiran barat yang mengedepankan kebebasan dan sifat individualisme. Kedua, bersamaan kedudukan di dalam hukum menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang sama, tanpa pembedaan atas dasar apa pun seperti suku, agama, ras, dan antar-golongan. Ketiga semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengelola negara sepanjang memenuhi persyaratan objektif.Contextualization The Meaning of “Equality Before the Law and Government” according to the 1945 Constitution  AbstractThe formulation of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution is still causing different perspectives on the meaning of the phrase "all citizens have equality before the law and in government"; whether the article contains the principle of equality before the law or not. The Committee for Preparatory Work for Indonesia Independence/BPUPKI and Preparatory Committee for Indonesian Independence/PPKI sessions already gave their views and discussed all aspects related to the substance of the 1945 Constitution, however they were not deemed significant enough. This article will discusses 3 main aspects: reviewing at the background of the formulation of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution in BPUPKI and PPKI sessions; reviewing the equality before the law and government status under the 1945 Constitution; and reviewing the relationship between equality before the law and equality before the government. The Author concludes that first, the 1945 Constitution drafter did not want to follow western idea which highlight Freedom and individualism; second, equality before the law places all citizens in the same status without differentiating race, religion, or class; and third, all citizens have the right to administer the state as long as they fulfill the objective requirement. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a2 
Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit Siti Hapsah Isfardiyana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1862.807 KB)

Abstract

Abstrak Penyitaan dalam perkara pidana bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan, pada tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus ketika harta sudah disita umum. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah manakah yang harus didahulukan apabila debitor sudah diputus pailit oleh hakim, namun ternyata hartanya juga terkait kasus tindak pidana dan dilakukan sita pidana oleh penyidik. Sita umum kepailitan mendahului sita pidana karena kreditor harus segera mendapatkan haknya dan negara tidak perlu khawatir karena kurator dapat menjamin negara ditempatkan sebagai kreditor pemegang hak istimewa untuk selalu didahulukan pemenuhan kewajibannya. General Bankruptcy Confiscation Precede Criminal Confiscation in the Bankruptcy Estate Settlement AbstractConfiscation in a criminal case aims for proving matters, primarily intended as evidence in the inquiry/investigation, prosecution rate, and the level of examination in court. All confiscation conducted in criminal case becomes cleared when the property has been confiscated in the general confiscation. Objects that are confiscated by the civil suit or bankruptcy can also be seized for the purpose of criminal investigation and prosecutions. This article discusses which one that should be taken as precedence if the debtor has been declared backrupt by the judge, while her/his assets is also related to criminal case and has been confiscated by prosecutors. General confiscation precede criminal confiscation, because creditors must soon get their rights and the state, as a matter of criminal investigation, does not need to worry because curator can guarantee the state is placed as the holder of the privilege to always take precedence over the fulfillment of its obligations.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n3.a10

Page 26 of 52 | Total Record : 518

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue