cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 32   33   34   35   36 
Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis Ami Rizal
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.114 KB)

Abstract

Keadilan adalah kata yang gamang (absurd), sebab kata keadilan dan penegakan hukum yang dalam kajian teoritis seharusnya adalah padanan sinergis tetapi dalam implementasinya serba antiklimaks. Dalam realitas hukum ternyata ada kesenjangan kronis antara teori dan praktek. Akar permasalahannya terletak pada paradigma positivisme hukum sebagai konsepsi dasar pendidikan dan penegakan hukum. Di sisi lain ternyata ajaran doktrinal hukum tradisonal tidak pula dapat menetapkan dasar-dasar bagi kepastian hukum. Uraian dalam tulisan ini mengajak kita semua (stakeholder) merenung dan berfikir bagaimana sebaiknya hukum itu hidup dan dihidupkan dalam teori dan praktek sehingga keadilan itu paling tidak dirasakan oleh semua. A Critical Assessment of Justice Idea through Law Enforcement Method in the Context of Juridical Positivism AbstractJustice is a word that is giddy (absurd), because the word of justice and law enforcement in the theoretical study should be the equivalent of a synergistic but the implementation is completely anticlimactic. In reality there was a law of chronic gap between theory and practice. Root of the problem lies in the paradigm of legal positivism as the basic conception of education and law enforcement. On the other side of the doctrinal teachings of traditional law nor can establish the basis for the rule of law. Description in this paper invites all stakeholders contemplate how the law should live and turned on the theory and practice so that justice was least felt by all.Keywords:  Justice, law enforcement, juridical positivism, Justice Idea, Method.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a8
Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World Wanodyo Sulistyani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1887.638 KB)

Abstract

The Western’s lack of understanding of the local reality of the Third World was the alleged cause of the failure of development programs over the Third World. This book challenges this premise by seeing the problems from the perspective of not only the recipient countries, associated with the Third World or underdeveloped countries; but also from the donor, associated with the Western or developed countries. Encountering development means that both sides should not neglect the realities or challenges that exist in the process of development. All realities, such as political, social, cultural, history, the use of technology and science, must be taken into consideration when creating strategies for development. Finally, compromise between both parties through “hybrid cultures” model needs to be established in order to maintain the development. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a11
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat Inna Junaenah; Lailani Sungkar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.347 KB)

Abstract

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Demikian pula dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah menjadikan pemerintah daerah khususnya desa dengan segala karakter dan potensi yang dimilikinya menjadi subjek pembangunan. Dalam rangka pengarusutamaan HAM dalam pembangunan hingga ke daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Peraturan Menteri tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah diperbaharui beberapa kali. Jika kriteria ini akan diterapkan untuk desa, maka diperlukan penyesuaian. Artikel ini merumuskan model kriteria desa peduli HAM untuk Jawa Barat. Beberapa penyesuaian dilakukan khususnya pada aspek kewenangan dan konteks sesuai dengan karakter desa. Model kriteria yang dihasilkan tidak diorientasikan untuk kompetisi, namun sebagai pedoman untuk menyusun tahapan-tahapan disertai evaluasi berkala. Model of Guidelines on Human Right Village in the Context of West Java Abstract The state's obligations on human rights will be implemented and strengthened if the local government play a role, because substantially some human rights issues are inherent in the affairs of local government, which are distributed both ini obligatory and voluntary affairs. Similarly, the government's commitment to the goal of sustainable development, one of which is to make the local government, especially the village with all the characters and potentials it has become the subject of development. Emphasizing to the human rights mainstream, the Ministry of Law and Human Rights has established a Ministerial Regulation on the criteria of human rights city, that has been renewed several times. If these criteria will be applied to the village, adjustments are required. This article formulates a model of criteria for human rights villages for West Java. Some adjustments are made especially on the aspect of authority and context in accordance with the village character. The resulting criteria model is not oriented to competition, but as a guide for arranging the stages with periodic evaluations.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a4
Praktik Trademark Squatting dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia Zil Aidi; Widya Justitita
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.541 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa praktik trademark squatting dapat terjadi dalam proses pendaftaran merek beserta cara mengatasinya. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas mengenai konsepsi ideal terkait proses pendaftaran merek di Indonesia guna menghindari dan meminimalisasi praktik trademark squatting. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trademark squatting merupakan suatu tindakan mendaftarkan merek milik orang lain yang belum terdaftar, sehingga membuat pemilik merek yang sebenarnya tidak dapat lagi mendaftarkan mereknya. Setelah itu, pelaku menjual sertifikat hak atas merek tersebut kepada pemilik aslinya dengan harga melebihi biaya permohonan pendaftaran merek pada umumnya. Kendala yang ditemui dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia dalam menangani jumlah permohonan pendaftaran merek yang mencapai ribuan setiap harinya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya proses pendaftaran merek di Indonesia yaitu dengan menggagas suatu sistem yang bernama first to file based on use guna mengoptimalisasikan perlindungan pemilik merek, pertimbangan untuk meratifikasi Madrid System juga merupakan salah satu opsi lain untuk mencegah praktik trademark squatting.Trademark Squatting Practice in Trademark Registration Process in IndonesiaAbstractThe purpose of this research is to identify and analyze why the practice of trademark squatting could occur in Indonesia's trademark registration process along with the constraints found in the trademark registration process in Indonesia and how to overcome them. Furthermore, it will also discuss the ideal conception related to trademark registration process to avoid and minimize the practice of trademark squatting. This research is an empirical legal research and all data were analyzed with qualitative methods. The results showed that trademark squatting is an act performed by actors (trademark squatters) to file trademarks application owned by others, so that when application registered by the real owner is rejected, the trademark squatters will offer the real trademark owners to buy the certificate with unreasonable price. Obstacle encountered in the process of trademark registration in Indonesia is the lack of human resources who handle the application which caused the inspection process to become ineffective. The ideal concept of the trademark registration process can be achieved by initiating first to file based on use system to strengthen protections for trademark owner. The consideration to ratify Madrid System is also one of the proper actions to make Indonesia safe from trademark squatters. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a8
Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritim Khusus di Laut Timor) oleh Australia Tiara Ika Winarni
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1628.788 KB)

Abstract

Pada tahun 2006, Australia dan Timor Leste menyepakati Kesepakatan Maritim Khusus Laut Timor (CMATS) sebagai pengaturan sementara mengenai pengelolaan sumber daya alam di ladang Greater Sunrise. Namun, 6 tahun kemudian salah seorang mantan agen Dinas Rahasia Intelijen Australia memberikan informasi kepada pemerintah Timor Leste, bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal pemerintah Timor Leste mengenai negosiasi CMATS pada tahun 2004. Penyadapan di dalam negosiasi CMATS dianggap suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip iktikad baik di dalam pembentukan perjanjian internasional berdasarkan ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa penyadapan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip iktikad baik di dalam proses negosiasi CMATS, sehingga kesepakatan tersebut dapat dibatalkan. Penyadapan dapat dilihat sebagai unsur penipuan yang merupakan bentuk kecurangan berdasarkan Pasal 49 Konvensi Wina. Dengan demikian, penyadapan merupakan suatu bentuk kecurangan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan prinsip iktikad baik dalam negosiasi sebagai tahap pembentukan CMATS. Penetapan batas maritim permanen dapat menjadi solusi bagi kedua negara agar dapat memperoleh kepastian hukum bagi pengelolaan ladang sumber daya alam, serta penyelesaian sengketa dapat mengikutsertakan pihak ketiga. Breach of The Good Faith Principle In Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea Negotiation By AustraliaAbstractIn 2006, Australia and Timor Leste have agreed on Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) as a provisional arrangement in regards to resources management in Greater Sunrise field. However, 6 years later a former agent of Australian Secret Intelligence Service provided some information to the government of Timor Leste that Australia has intercepted the internal discussion of CMATS negotiation in 2004. Such act of espionage during the CMATS negotiationcan be deemed as a form of breach of the good faith principle according to UN Convention on the Law of the Sea and Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT). The aim of this article is to analyze interception as a breach to the duty of performing good faith principle in the negotiation process, which can serve as basis to invalidate the arrangement. Espionage as a form of deceitful proceedings can be assumed as an element of fraudulent conduct which derives from fraud under Article 49 of VCLT. Establishment of permanent maritime boundaries can be applied as a solution for both countries to achieve legal assurance for disputed resource fields managemen, as well as involving the third party as solution to Timor Sea dispute resolution.Keywords: CMATS, espionage, good faith principle, Greater Sunrise, Timor Sea dispute.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a4
Regionalism as a Solution to Refugee Protection in ASEAN Jenica Alva; Irawati Handayani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.599 KB)

Abstract

The problem of refugees has become a global phenomenon that brings widespread impacts to all involving parties. The humanitarian crisis of the Rohingya ethnic group increased the number of refugees in ASEAN who needs international protection. However, legal and political framework governing refugee protection in ASEAN is still very insignificant. This research is to answer whether regionalism is successful in resolving the problem of refugees in international level and whether a regionalism approach can be applied in ASEAN level to deal with refugees. This study used normative juridical research methods with literature study techniques. Based on the results, the study revealed that regionalism has successfully solved the problem of refugees. However, the development of regionalism needs to be improved to deal with mass-influx problems. Regionalism has succeeded in encouraging world regions such as Europe, Africa, and Latin America to form various binding regional mechanisms (CEAS, OAU Convention, and Cartagena Declaration). Compared to the universal approach, regionalism is a better option because of its flexible nature. It also provides choices to member states in handling refugee protection activities. Based on the comparison of regionalism practices from the three regions, the regionalism approach in ASEAN has a great potential to solve refugee problems more effectively.Pendekatan Regionalisme sebagai Solusi Penanganan Pengungsi di ASEANAbstrakPermasalahan pengungsi saat ini telah menjadi fenomena global yang memberikan dampak menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait. Krisis kemanusiaan yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya membuat angka pengungsi di ASEAN yang semakin bertambah sehingga mereka membutuhkan perlindungan internasional.  Namun, kerangka hukum dan politik yang mengatur perlindungan pengungsi di ASEAN masih sangat minim. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah regionalisme berhasil dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia dan apakah pendekatan regionalisme dapat diterapkan di ASEAN untuk menangani pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa regionalisme telah berhasil menyelesaikan permasalahan pengungsi, meskipun perkembangan regionalisme perlu ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan mass-influx. Regionalisme berhasil mendorong kawasan-kawasan dunia seperti Eropa, Afrika, dan Amerika Latin untuk membentuk berbagai mekanisme regional (CEAS, OAU Convention, dan Cartagena Declaration) yang bersifat mengikat. Dibandingkan dengan pendekatan universal, regionalisme menjadi opsi yang lebih baik karena sifatnya yang fleksibel, sehingga memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk melakukan kegiatan perlindungan pengungsi secara nyata. Berkaca dari praktik regionalisme dari ketiga kawasan tersebut, pendekatan regionalisme di ASEAN berpotensi besar untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi secara lebih efektif. Kata Kunci: ASEAN; Perlindungan Pengungsi; Regionalismehttps://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a9
Artikel Kehormatan: Judicial Corruption dan KKN karena Rusaknya Integritas Moral Hakim serta Aparatur Sipil Negara Eman Suparman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.316 KB)

Abstract

AbstrakPraktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, termasuk Hakim (judicial corruption) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat beragam. Namun, rusaknya integritas moral orang per orang adalah faktor internal yang paling dominan yang menjadi penentu terjadinya KKN, sedangkan variabel eksternalnya dapat dikarenakan adanya kecenderungan gaya hidup konsumtif, hedonis, serta kondisi sosial budaya yang cenderung menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap asketis (zuhud) diharapkan mampu menangkal fenomena di atas. Seyogianya sikap tersebut inherent dalam diri setiap warga bangsa, terutama para penyelenggara negara serta penegak hukum. Tanpa sikap asketis yang disertai dengan integritas moral serta integritas keilmuan yang tinggi, maka harapan serta upaya membersihkan perilaku KKN di Indonesia akan sia-sia.Kata Kunci: korupsi yudisial, KKN, integritas moral, hakim, Aparatur Sipil Negara. Judicial Corruption and Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) in IndonesiaAbstractIn Indonesia, corruption, collusion, and nepotism (CCN) committed by law enforcement officers, including judges and other state's apparatus has been caused by a number of significant factors. However, lack of moral integrity of individuals is regarded as the most dominant internal factor. In addition, there are some external factors which have been contributed to the practice of CCN, including life style, hedonistic, as well as social cultural condition that stimulate consumerism behaviour. It is argued that ascetic behaviour (zuhud) would become the plausible way to prevent CCN. Furthermore, such behaviour should be inherent in the heart of every citizen in particular the state's apparatus and legal enforcement officers. Without ascetic behaviour which is equipped with moral integrity and knowledge, various efforts to eradicate CCN in Indonesia would be unsuccessful.Keywords: judicial corruption, CCN, moral integrity, judges, civil servant.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a1
Penyelesaian Konflik Berbasis Desa di Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosorejo, Jawa Tengah) M. Ya'kub Aiyub Kadir
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.688 KB)

Abstract

Penyelesaian konflik berbasis desa harus menjadi acuan dalam pengembangan hukum di Indonesia yang semakin formalistik dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaruh penerapan  sistem hukum warisan Belanda yang masih mendominasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan di Desa Yosorejo, Jawa Tengah, sebagai fakta yang kemudian menjadi argumen untuk mengkritisi lajunya formalisasi hukum di Indonesia di tengah derasnya infilterasi budaya asing dan perkembangan teknologi informasi. Keberhasilan masyarakat Desa Yosorejo dalam meredam dan meminimalisasi konflik diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menganalisa kembali sistem hukum yang didasarkan kepada kearifan lokal sebagai hukum yang hidup dalam proses penyelesaian konflik.  Village-based Conflict Settlement in Indonesia (a Study in Village Yosorejo, Middle Java) AbstractAmidst the rigid and formal legal development, the local wisdom-based conflict settlement could be the alternative basis to farther the legal development in Indonesia. The rigid legal development is due to the overwhelmingly domination from the remnant of colonial Dutch legal system still inherited until today. This paper used empirical methodology through field study in Yosorejo Village, Middle Java Province. This paper will use the field study data as statement of fact as argument that the ongoing culture infiltration from foreigners and the massive technology development might adversely impact the existing situation of legal development in Indonesia. Therefore, the success of local people of Yosorejo Village to minimize conflict might become a turning point for the Indonesian government to take into account the development of local wisdom as a living law in conflict settlement processes in its current legal development.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a9
Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia Trini Handayani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.358 KB)

Abstract

AbstrakPeningkatan kasus kekerasan seksual pada anak (pedofilia) merupakan permasalahan dalam perlindungan anak. Pada beberapa kasus pedofilia yang terungkap, pelaku pedofilia mengalami pola asuh keluarga yang menyimpang. Artikel ini mengungkap fakta-fakta kasus pedofilia di Indonesia, dampak dan persoalan hukumnya, serta peran keluarga melalui pola asuh sebagai upaya pencegahan. Pengetahuan tentang ragam kekerasan pada anak menjadi penting bagi masyarakat dan penegak hukum. Pola asuh maternalistik diharapkan juga dapat membantu mengurangi kasus pedofilia dan mencegah munculnya pedofil baru. Pencegahan terhadap kasus pedofilia dimulai dari keluarga dengan mengoptimalkan pola asuh oleh ibu atau pengganti ibu dalam keluarga sehingga anak mengetahui dan dapat menolong dirinya sendiri apabila ada kasus yang menimpa dirinya.Improvement of Family Security by Optimization of Maternalistic Parenting to Prevent PedophiliaAbstractThe increased numbers in sexual abuse to the children (pedophilia) has become a problems in child protection. In several convicted cases, it turned out that pedophiles experienced deviated parenting system. This article uncovers the facts of pedophilia cases in Indonesia, its impact, legal matters, and parents role in parenting system as an effort to prevent pedophilia. The general knowledge regarding the types of child abuse has also become important for both the society and law enforcement officers. In other hand, maternalistic parenting system is expected to help prevent any new pedophilia cases as well as preventing new pedophilia. The prevention of pedophilia cases began from the family by optimizing the role of mother or mother figure in a family to make sure that children have the knowledge on pedophilia and how to protect themselves from such cases.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a6
Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang Lilik Mulyadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.191 KB)

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Model ideal perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator ini harus berorientasi kepada model hak-hak prosedural, partisipasi langsung, atau aktif. Model ideal ini juga berbentuk model pelayanan atau model partisipasi tidak langsung atau model pastif (the service model), model persuasif atau partisipasi, model perlindungan komprehensif, model penjatuhan pidana bersyarat dan model perlindungan melalui teleconference.Kata kunci: justice collaborator, perlindungan hukum, organized crime, whistleblower, hak-hak prosedural. Legal Protection of Whistleblower and Justice Collaborator to Eradicate Organized Crime in IndonesiaAbstractThis paper examines the ideal model of legal protection of Whistleblower and Justice Collaborator to eradicate organized crime in the future Indonesia (ius constituendum). The proposed ideal models shall refer to procedural rights model, direct or active participation model. The other ideal models are: services model; persuasive or participatory model; comprehensive protection model; criminal punishment model; and teleconference based model.Keywords: justice collaborator, legal protections, organized crime, whistleblower, procedural rights.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9

Page 34 of 52 | Total Record : 518

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue