cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 214 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN: Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 Hapsari, Puspita Ika; Sihabudin, Sihabudin; Santoso, Budi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.7363

Abstract

Pembubaran adalah tindakan yang mengakibatkan Perseroan berhenti eksistensinya  dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 146 ayat(1) huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan adalah cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham jika terdapat perimbangan kepemilikan saham pada Perseroan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang sah karena perimbangan kepemilikan saham tersebut. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014) dikaitkan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.The dissolution is an act which causing company has no existence and unable to continue its business activities forever. Then, followed by an administration process such as notification, announcement, and downsizing with the employees. The dissolution application of Limited Liability Company to court is regulated in Article 146 Clause (1) Part c Law Number 40 the year 2007 about Limited Liability Company. The dissolution of Limited Liability Company to the court is an option which can be done by shareholders if there is a 50% (fifty percents) balance where Annual Shareholders Meeting unable to take a decision because of its shareholder's balance. Thus, the aim of this paper is to analyze the law protection of shareholders in Limited Liability Company’s dissolution application to the court. The method used in this paper is normative juridical, which used by the researcher to analyze the law protection for a shareholder in dissolution application of Limited Liability Company (Final Judgement Number: 534 K/Pdt/2014) related to Article 146 Clause (1) Part c Law of Limited Liability Company.
LIFE-CYCLE HYPOTHESIS OF HYBRID SUKUK Moonda, Luthvia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.6922

Abstract

The development of financial system recently has been contributing to the economic growth of the nation. Its vital role helps many financial institutions to advance their financial services, particularly in investment systems such as Sukuk. As seen in recent years, the involvement of Sukuk in many industries ranging from sovereigns to corporates for both Muslim and non-Muslim world companies. Although its popularity increases, it seems to be widely accepted that the insufficient structures of Sukuk become a big challenge to serve the public needs to be in compliance with Shari’ah principles. In an attempt to fulfil many financial companies in issuing Sukuk and the needs of the Muslim world, this study aims to provide the new structure of Sukuk. The study proposes a design of securitization by combining two contracts of Sukuk into one Sukuk structure. The constructed idea will use a model of life cycle hypothesis to support the Sukuk issuing companies in maintaining their incomes. It also explains the cycle cash flow and asset movement as well as the calculation of Net Present Value (NPV) of the project.
PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA Fakhruddin, Fakhruddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.8225

Abstract

Wakaf merupakan salah satu institusi dalam Islam yang memperhatikan kesejahteraan umat. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia mempunyai peluang  besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan wakaf. Dengan peluang yang besar ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa regulasi untuk mengatur wakaf dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Beberapa regulasi yang telah dibentuk tidak lepas dari pengaruh masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’i, di samping madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Tulisan ini mengkaji tentang pengaruh madzhab terhadap regulasi wakaf di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa madzhab Hanafi mempengaruhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebanyak 78%, madzhab Maliki dan Syafi’i memiliki pengaruh sebesar 100% dan madzhab Hanbali memiliki pengaruh sebanyak 85%. Lebih lanjut, pengaruh madzhab Hanafi terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah sebanyak 85%, dan madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali masing-masing memiliki pengaruh sebesar 100%.   Waqf is one of the institutions in Islam that considers the welfare of society. As a predominantly Muslim country, Indonesia has a great opportunity to improve the welfare of society through waqf. With this great opportunity, the Indonesian government made several regulations to manage waqf in the form of laws, government regulations, compilation, regulations of the Minister of Religion, and regulations of the Indonesian Waqf Board. Some of the regulations that have been formed are inseparable from the influence of the majority of Indonesian people as the followers of the Shafi'i’s school of thought, besides the thoughts of Hanafi, Maliki, and Hanbali. This paper examines the influence of school of thought (madzhab) on waqf regulation in Indonesia, specifically in Law Number 41 of 2004 on Endowment and Compilation of Islamic Law. Using a quantitative approach, it can be concluded that the Hanafi’s schools influence Law Number 41 of 2004 on Waqf as much as 78%, the Maliki’s and Shafi'i’s schools have an influence of 100% and the Hanbali schools have an influence of 85%. Furthermore, the influence of the Hanafi’s schools in Islamic Law Compilation was 85%, and each Maliki’s, Shafi'i’s, and Hanbali’s schools had an influence of 100%
MODEL PEMBIAYAAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN MELALUI AKAD BAI’ AL ISTISHNA’ Hidayah, Khoirul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.8303

Abstract

Kepemilikan hak merek bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi perdagangan bebas sangat diperlukan. Selain sebagai identitas produk, juga dapat menunjukkan kwalitas suatu barang. Merek yang digunakan dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan di dirjen HKI. Persoalan sering ditolaknya pendaftaran merek adalah karena kemiripan merek dengan yang sudah terdaftar, tentunya menjadikan pelaku usahaenggan mendaftarakan mereknya. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pelalu usaha perlu bantuan jasa konsultan merek untuk melakukan penelusuran merek yang ada sebelumnya dan bisa membantu memperbaiki desain mereknya. Penggunaan jasa konsultan merek di dalam prakteknya biayanya cukup mahal. Pada penulisan ini akan diberikan alternative pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu UKM dalam mengatasi masalah lamanyawaktu pengurusan dan mahalnya biaya pendaftaran merek melalui jasa konsultan merek. Merek yang diajukan permohonan pendaftaran tidak serta merta menjadi hak atas merek, namun membutuhkan proses pembuatan merek yang nantinya tidak boleh memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Nasabah bisa memesan gambar merek yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berdasarkan analisis praktek dalam pendaftaran merek dengan menggunakan fatwa DSN MUI tentang jual beli istishna’ , maka model pembiayaan yang kemungkinan dapat digunakan untuk membantupelaku UKM adalah model pembiayaan dengan akad istishna’.
IMPLEMENTASI PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENGESAHAN PENGURUS BARU KOPERASI DI KOTA MALANG Trisnayani, Larasati; Sihabudin, Sihabudin; Suryokumoro, Herman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.7367

Abstract

Pergantian pengurus baru harus dilaporkan ke Dinas atau Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dicatat atau mendapatkan persetujuan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018  Tentang Kewajiban Pengesahan Pengurus Baru Koperasi. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pasal tersebut terjadi perbedaan antar koperasi dalam melaksanakan pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis pelаksаnааn Pаsаl 86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi pаdа Koperаsi di lingkungаn Kotа Mаlаng. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh yuridis empiris dengan metode pendekаtаn Empiris Kuаlitаtif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Pasal  86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi di Kota Malang berjalan tidak efektif terutama dikarenakan aspek hukumnya, aparat/ penegak hukumnya dan sarana dan prasarana yang sulit untuk berubah. The appointment of new executive board in a cooperative must be notified to the Office or Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise, in order for the datato be recorded and be granted an approval, as its accordance with Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board. However, the lack ofdissemination of information concerning the aforementioned article results to the differences among cooperatives in implementing the regulation. The purpose of this research is to identify, describe, and analyze the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board in Malang City. This research uses empirical juridical method with qualitative empirical approach. Based on the research result, it can be concluded that the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board is not effective, with the main reasons include the legal aspects, the law enforcers, as well as the inflexibility of facilities and infrastructure.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MOTOCYCLE TAXI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASHLAHAH Taklima, Musa
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.5502

Abstract

The research aims to find out Maslahah's review of people's transport activities by using a motorcycle (Ojek) and the urgency of legal protection for consumers of transportation by using a motorcycle (ojek). The research method used is normative juridical with a doctrinal approach that relies on secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature study, and analyzed using descriptive analysis method. The results of the study, first, Mashlahah's review of the Transportation of People by Motorcycle (Ojek) is a "mashlahah transportation solution" for the needs of the community to meet their transportation needs. Second, the Urgency of Legal Protection Against Consumers of Transportation of People with Motorcycle (Ojek) is no longer negotiable to be done by providing legal certainty of motorcycle taxi legality through revision of Law No. 22 of 2009. Recommendations from the results of this study are: first, the government needs to translate its obligations in providing public transport that can be accessed by all levels of society and also embody its obligations in providing legal protection for consumers, secondly, Law No. 22 of 2009 which is still relatively new is apparently unable to provide justice to ojek drivers who have contributed significantly to community needs for transportation, therefore Law No. 22 of 2009 needs to be revised and accommodate ojek as a public transport. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan Maslahah terhadap aktivitas angkutan orang dengan menggunakan sepeda motor (Ojek) dan urgensitas perlindungan hukum terhadap konsumen angkutan orang dengan menggunakan sepeda motor (ojek) tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bertumpu kepada sumber data sekunder  yang terdiri dari bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian, pertama, tinjauan Mashlahah terhadap Angkutan Orang dengan Sepeda Motor (Ojek) adalah “solusi angkutan yang mashlahah” bagi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Kedua, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Orang dengan Sepeda Motor (Ojek) tidak bias ditawar lagi untuk dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum legalitas angkutan ojek melalui revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: pertama, pemerintah perlu menterjemahkan kewajibannya dalam menyediakan angkutan umum yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masarakat dan juga mengejawantahkan kewajibanya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, kedua, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang masih tergolong baru ternyata tidak mampu memberikan keadilan kepada pengojek yang sudah berkontribusi signifikan bagi kebutuhan masyakat terhadap tranportasi, oleh karena itu Undang-undang No. 22 Tahun 2009 perlu direvisi dan mengakomodir angkutan ojek sebagai angkutan umum.
KEABSAHAN AKTA RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PELAKSANAAN LELANG ELEKTRONIK OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KARINA, AHNIA SEPTYA; Sukarmi, Sukarmi; Kawuryan, Endang Sri
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v11i1.7421

Abstract

Currently, auction can be done through internet media a.k.a. e-auction. E-auction sells the goods by offering written prices without the presence of participants conducted through an internet-based auction application. This internet-based auction is similar with conventional one. The difference is in case of face-to-face which will affect the originality of Auction Treatise. Treatise is the official report of auction issued by Auction Officer. This paper aims at analyzing the validity of treatise as an authentic document in e-auction. This is a normative juridical writing by analyzing the validity of e-auction treatise reviewed with legislation related to internet-based auction. The results indicate that the treatise in e-auction is authentic since it follows the principles written in Article 1868 of the Civil Code. However, in PMK Number 90/PMK.06/2016 and Vendu Reglement concerning the recitation of the chief of Auction Treatise can be done using Lex Specialis Derogat Legi Generalis principles. The e-auction treatise also has valid proof as long as there is no lawsuit filing.Saat ini, lelang dapat dilakukan melalui media internet atau e-auction. E-auction adalah penjualan barang dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Lelang berbasis internet ini sama seperti pelaksanaan lelang konvensional. Perbedaanya terletak dalam hal tatap muka yang nantinya akan berpengaruh terhadap keotentikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acarapelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Makalah ini mеngаnаlіsis kеаbsаhаn аktа Rіsаlаh Lеlаng sеbаgаі аktа оtеntіk dаlаm pеlаksаnааn lеlаng еlеktrоnіk. Penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis keabsahan Risalah Lelnag elektronik yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lelang melalui internet. Hasil menunjukkan bahwa Risalah Lelang dalam lelang internet merupakan akta otentik karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Namun dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 dan Vendu Reglement tentang pembacaan Kepala Risalah Lelang tersebut dapat terselesaikan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Risalah Lelang dalam lelang melalui media internet juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak ada yang melakukan gugatan.
THE CHALLENGES OF ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION Supardin, Supardin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v11i1.8875

Abstract

This paper explains the challenges of Islamic Economic Law (fiqh muamalah) in the industrial revolution 4.0 era. It aims to analyze the role and implementation of Islamic Economic Law in Indonesia. This is a library-based study. The findings show that there is a rapid development in economic sector that shapes the practice of Islamic Economic Law. Despite the rapid global economic development and the increasing public interest towards the Islamic banking and economy, the Islamic economic Law is facing major problems and challenges. Because of these challenges, the development of the Islamic economic system in Indonesia, in the future, must take further steps or development strategies to implement the Islamic economic system more optimally, such as adaptation to global needs and high competitiveness.Tulisan ini menjelaskan tentang realitas fiqh muamalah di era revolusi industri 4.0. Tujuannya adalah untuk melihat peran dan implementasi fiqh muamalah terhadap kegiatan ekonomi Islam, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai tipe analitik deskriptif, yang mencoba untuk menggambarkan dan memberikan analisis yang komprehensif tentang pengembangan fiqh muamalah di era modern ini, yang biasa disebut sebagai revolusi industri 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perkembangan pesat yang terjadi di sektor ekonomi. Namun terlepas dari perkembangan ekonomi global yang cepat dan meningkatnya minat publik terhadap perbankan dan ekonomi Islam, Fiqh Muamalah menghadapi masalah dan tantangan besar. Karena tantangan ini, pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, di masa depan, harus mengambil langkah dan strategi pengembangan untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara lebih optimal, seperti adaptasi terhadap kebutuhan global dan daya saing yang tinggi. 
PENGAWASAN BANK INDONESIA ATAS KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY PADA SEKTOR MOBILE PAYMENT Fidhayanti, Dwi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v11i1.5829

Abstract

Widespread use of Internet and smartphones in Indonesia triggers fintech transactions. Law Number 11 Year 2008 concearning Information and Electronic Transactions Article 26 Paragraph (1) explains that unless otherwise stipulated by statutory regulations, the use of any information through electronic media concerning a personal’s data must be carried out with the concent of the person concerned. However, it is prone to crime by breaking into the security systems of fintech. This study aims to determine the regulation of consumer data confidentiality and security of financial technology in the mobile payment sector and Bank Indonesia’s supervision on that matter. This is a normative study with legislative and conceptual approaches. Regulation on the Consumer Data/Information Confidentiality and Security of Financial Technology in Mobile Payment Sector is made by authorized institutions i.e. Bank Indonesia as regulators and supervisors in payment system and OJK (Financial Services Authority) in managing fintech categorized as non-bank institutions. Bank Indonesia has issued Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning provisions on Information Transparency of Bank Product and the Use of Customer’s Personal Data. Meanwhile, OJK manages data security based on Article 2 Letter d of the OJK Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of Financial Services Sector. Bank Indonesia supervises directly through Bank Indonesia Fintech office by holding “meet the start up” to consult and share about fintech. Policy wise, Bank Indonesia issued regulation concerning payment transaction processing, APU/PPT for non-banks, Bank Indonesia Regulations on Fintech and Regulatory Sandboxes and regulations on National Payment Gateway (NPG).Meluasnya penggunaan Internet dan smartphone di Indonesia membuat tingginya transaksi fintech. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun, penggunaan teknologi rentan terhadap kejahatan dengan membobol sistem keamanan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen pada sektor mobile payment dan pengawasan Bank Indonesia atas hal tersebut. Penelitian ini normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan dan konseptual. Pengaturan atas Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology pada Sektor Mobile Payment dilakukan oleh lembaga berwenang; Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan fintech yang dikategorikan sebagai lembaga non bank. Bank Indonesia mengeluarkan aturan Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Ketentuan Transparasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Sedangkan, OJK mengatur keamanan data konsumen pada pasal 2 Huruf d Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank Indonesia mengawas secara langsung melalui Bank Indonesia Fintech office dengan kegiatan meet the start up untuk melakukan konsultasi dan berbagi tentang fintech. Dalam hal kebijakan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang pemrosesan transaksi pembayaran, Regulasi APU/PPT untuk non Bank, Peraturan Bank Indonesia tentang Teknologi Finansial dan Regulatory Sandbox dan peraturan tentang National Payment Gateway (NPG).
PEMBEBANAN JAMINAN ATAS BENDA BENDA TIDAK BERGERAK DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN MUDHARABAHPERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Harahap, Muhammad Yadi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v11i1.6692

Abstract

The imposition of collateral for immovable objects, especially land in mudharabah financing contracts, is preceded by making a guarantee contract to the capital owners. The purpose is to fulfil the implementation of obligation payment, even though there must not be collateral in mudharabah financing contract. Therefore, the guarantee of liability means that the collateral at any time can be confiscated and sold by the capital owner to repay the obligation. This study aims to find a comprehensive solution about how and what is the purpose of imposing collateral for immovable objects which are originally not part of mudharabah financing contracts principles. Empirical juridical research method is employed where law is not only considered as law in books but also in action with legal regulation approach, namely the 1996 Law Number 4 concerning Mortgage Rights. The results indicate that the collateral imposition for immovable objects in mudharabah financing contract refers to the aforementioned law concerning mortgage rights which aims at applying the precautionary and risk principles based on the 2008 Law Number 21 concerning Sharia Banking.Pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak khususnya tanah dalam kontrak pembiayaan mudharabahlebih dahulu dilakukan kontrak pemberian jaminan kepada pemilik modal dengan tujuan untuk pemenuhanpelaksanaan pembayaran kewajiban, sekalipun pada prinsipnya dalam kontrak pembiayaan mudharabah tidak dibenarkan ada jaminan.Untuk itu pembebanan jaminan hak tanggungan dengan sendirinya telah meletakkan kebendaannya di mana setiap saat dapat disita dan dijual oleh pemilik modal untuk mengembalikan pelunasan kewajiban dalam kontrak pembiayaan mudharabah.Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi secara komprehensif tentang bagaimana dan apa tujuan dilakukan pembebanan jaminan atas benda tidak bergerak dalam kontrak pembiayaan mudharabahyang pada prinsipnya tidak dibenarkan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai law in books tetapi juga law in action dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak dalam kontrak pembiayaan mudharabah mengacu kepada UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dengan tujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip risiko sesuai dengan amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Page 13 of 22 | Total Record : 214

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Jurisdictie Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue