cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Sarip
Contact Email
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282186738668
Journal Mail Official
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muamalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151073     EISSN : 28295757     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Muamalah adalah hukum ekonomi syariah, fikih, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 1   2   3   4   5 
EMPOWERING SOCIALPRENNEUR DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK ASMA’UL HUSNA: SPIRIT MANAJEMEN PEMBERDAYAAN SOCIALPRENNEUR DALAM MENGASAH SOCIAL INTELLEGENCE Sarip, Muhammad; Sumantri, Rinol
Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.789 KB)

Abstract

Analisis diskriptif yang digunakan untuk menilai suatu Praktik Bisnis Indomaret dan Alfamart dikecamatan Danurejan sehingga dapat menghasilkan Prilaku Bisnis yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam dimasa mendatang. Praktik bisnis Indomaret danAlfamart dikecamatan Danurejan dengan menggunakan analisis diskriptif akan menghasilkan informasi tentang praktik bisnis Indomaret dan Alfamart dikecamatan Danurejan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis atau tidak, dalam penelitian ini difokuskan pada analisis praktik bisnis dan etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan etika bisnis Islam serta bagaimana praktiknya bagi para pelaku usaha bisnis Indomaret dan Alfamart. Penelitian yang dilakukan berupa analisis deskriptif. Instrument yang digunakan dokumentasi, interview, observasi dan kuesioner. Analisis yang dilakukan dengan membuat sintesi dan informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam diskripsi yang berjalin mengenai yang peneliti amati atau yang ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Danurejan Yogyakarta masih terdapat kecurangan-kecurangan di dalam praktiknya dan melanggar Undang-undang perlindungan konsumen. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan bisnis, Indomaret dan Alfamart di kecamatan Danurejan belum banyak memahami dan mempraktikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. Praktik dan etika bisnis Islam ini meliputi lima prinsip dasar etika bisnis Islam: Unity (kesatuan), Equilibrium (Keseimbangan), Free Will (Kebebasan Berkehendak), Responsibility (Tanggung Jawab), dan Benevolence (Kebenaran).
REQUESTIONING AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARI’AH: SEBUAH PERDEBATAN TEORITIS Sumantri, Rinol
Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.393 KB)

Abstract

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang disebut dengan al’bai menurut bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Kegiatan jual beli ini bermacam-macam dan yang menjadi kajian dalam penelitian ini tentang jual beli online, karena jual beli online adalah suatu proses jual beli yang dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi lewat dunia maya, dimana hal tersebut bisa dijangkau hanya melalui sebuah komputer dan telepon genggam. Dalam jual beli online terdapat berbagai macam jenis jual beli, salah satu diantaranya adalah dengan sistem dropshipping dimana seorang dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening dropshipper Dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no ponsel) kepada supplier. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pelanggan. Namun, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si dropshipper Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku bisnis online, buku-buku, literature, artikel, majalah, koran dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan mekanisme transaksi jual beli dengan sistem dropshipping pada bisnis online. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil dari penelitian ini bahwa dropshipping tidak bertentangan dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at perniagaan seperti menjaga kejujuran, tidak menjual barang milik orang lain dan menghindari riba.
TIME VALUE OF MONEY PADA AKAD MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH: STUDI AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Sumantri, Rinol
Muamalah Vol 1 No 1 (2016): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.938 KB)

Abstract

Uang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap detik lalu lintas uang dan jasa memberikan warna yang sangat kental dalam setiap aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam perekonomian modern dimana uang memainkan peranan yang sangat penting, setiap lalu lintas barang dan jasa dapat diukur dengan uang. Hal ini sangat berbeda dengan perekonomian yang belum menjadikan uang sebagai urat nadi perekonomian semisal ekonomi barter, yang menjadikan pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa sebagai aktivitas utama. Perekonomian dengan sistem barter akan merepotkan para pelakunya jika tidak ditemukan common want/common needs dalam tukar menukar yang dilakukan. Lebih dari itu, dalam perspektif ekonomi Islam bisa menjerumuskan para pelaku sistem ini kepada praktek riba fadl. Sebagai perbandingan, dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah stock concept dan private property serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah flow concept dan public property yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tak dapat lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Sementara dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SATU RAMADHAN DAN SATU SYAWAL DALAM UPAYA PENYATUAN UMAT ISLAM DI INDONESIA Hidayat, Abdul Hakim Taufik; Izomiddin, Izomiddin
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.34 KB)

Abstract

The difference between the determination of the beginning of Ramadhan and Shawwal is always a warm and prominent discussion. This classic but actual problem becomes very complicated when the nation faces a certain Islamic month. The months that are very significant towards the concentration of Muslims, in the determination of the beginning of the month are Ramadan, Shawwal, and Dhu al-Hijjah, which often becomes the subject of discussion and determination in their determination and determination in Indonesia. This study aims to understand and explain the form of legal rules issued by the Government and the position and legal strength of the Decree of the Minister of Religion concerning the Establishment of One Ramadan and One Shawwal and to analyze how the legal decisions produced by the Decree of the Minister of Religion are viewed from the aspect of Human Rights (HAM) ) and the Obligations of Citizens for Efforts to Unite Muslims in Indonesia. Keyword: Franchise, Business, Islamic Law
KAJIAN TEORI EKSISTENSI STATUS HUKUM TRANSEKSUAL TERHADAP PERUBAHAN JENIS KELAMIN PASCA PENETAPAN PENGADILAN Andriyani, Agustini; Antasari, Rr Rina
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.614 KB)

Abstract

This study entitled the status of transsexual law after the court's determination of changes in sex and its implications for marriage law in the study of the theory of existence. This research is motivated by the condition of legal vacuum (rechtvacuum) of the provisions governing the legal status of transsexuals as well as special rules governing sex change for transsexuals. However, Article 56 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration stipulates that the recording of other important events is carried out by Civil Registration Officers at the request of the concerned population after the determination of a district court that has obtained permanent legal force. Whereas what is meant by "other important events" are explained in the Elucidation of Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Law as follows: "What is meant by" other important events "are events determined by the district court to be recorded at the Implementing Agency, including changes in types sex".
POLITIK HUKUM NASIONAL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA YANG BERASASKAN PEMBANGUNAN Kamizi, Fajar; Hadi, Abdul
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.686 KB)

Abstract

Legal politics is understood as the Legal Policy or policy direction taken by the government in making and implementing the rule of law to achieve the goals of the state. The legal politics of Law Number 12 of 2010 concerning the Scouting Movement, in which the Law was born in response to the Government and the Parliament is to revitalize the Scouting Movement which is expected to be a vehicle for the formation of national identity, the spirit of nationalism, and patriotism for the people of Indonesia. However, this has not yet had a positive impact and is in line with expectations. Laws that have a strategic role in the implementation of the goals and ideals of the nation and state should be formed with clear objectives, appropriate formulations, have legal certainty, sustainability, harmony and harmony. so that a law that is formed in a long period of time can last and in accordance with the conditions of the future community by always referring to the National Long-Term Development Plan that is structured in a directed and systematic manner as a national legal politics that has been established based on Pancasila and the Basic Law Negara Republik Indonesia in 1945. National legal politics towards the Scout Movement is a Progressive law that is influenced by changes in social conditions in society.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) SERTA PEMOTONGAN ZAKAT, INFAK DAN SHAODAQAH DI KABUPATEN BANYUASIN Iswahyudi, Iswahyudi; Kencana, Ulya
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.168 KB)

Abstract

Banyuasin Regency is an area that has a fairly dense population that is predominantly Muslim, abundant natural products and its territory is quite extensive. So that it has a large potential for zakat which must be managed well and must have regulations that have legal certainty. The Banyuasin District Government together with the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Banyuasin Regency to realize community welfare and carry out the mandate of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat, continues to carry out its duties to the maximum extent, including forming and optimizing the Zakat Collecting Unit (UPZ) and Cutting Zakat, Infak and Shodaqah in Banyuasin District. The main issues that are the focus of this thesis research are the legal position, juridical analysis of the contents of the dictum and implementation of the contents of the dictum of the Banyuasin Regent Circular Letter Number: 221 / SE / BAZNAS / 2017 concerning the Formation and Optimization of Zakat Collecting Units (UPZ) and Cutting Zakat, Infak and Shodaqah in Banyuasin Regency.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL El-Razy, K.M. Ridho; SA, Romli
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.903 KB)

Abstract

Abstract This study is entitled "Implementation of Law Number 33 Year 2014 Regarding Halal Product Guarantee (Legal Political Studies)." There are several main driving factors for this research. First, the legislation regulating or relating to halal products in their implementation in the field has not provided legal certainty and legal guarantees for Muslims regarding food and other products such as food products that are not packaged. Such conditions make Muslims find it difficult to differentiate between what is halal and what is haram, raising doubts about birth and inner unrest in consuming food and using other products. Second, the production and distribution of products are difficult to control as a result of increasing food technology, genetic engineering, irradiation, and biotechnology. Third, there are many asymmetries. s to determine the halal status of food, medicines and cosmetics, which in this case is called the Halal Product Guarantee Agency, abbreviated with BPJPH which must be born no later than 3 (three) years from the enactment of the law; but the reality has yet to materialize, even though the auditor is still running by LPPOM MUI and it is protected by the law, however even though LPPOM MUI is still constrained by various things, especially synchronization of various related agencies has not yet been carried out. Keyword: Franchise, Business, Islamic Law
ANALISIS HUKUM TENTANG CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mustajab, Muhammad; Burlian, Paisol
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.095 KB)

Abstract

The 2019 President and Vice President General Election of the Republic of Indonesia is a democratic process to elect the President and Vice President of the Republic of Indonesia 2019-2024. This general election process not only aims to determine the change of head of state, but also as a concept of the functioning of a democratic system. This is because in a democratic election system is part of the constitutional rights of every citizen that has been guaranteed by our constitution. Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Basic Law. That is the main principle of the source of state power, namely the sovereign people and the Basic Law guarantees the exercise of sovereignty.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATANTENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Ihsan, Nurul; Hadi, Sutrisno
Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.114 KB)

Abstract

The government has accommodated the management of Zakat by establishing a zakat institution, BAZNAS. The huge potential of Zakat funds makes the Zakat institution should receive more attention such as guidance and supervision from the government such as other government institutions, the form of BAZNAS Institution which is considered Non-Structural which is responsible to the President without being under any ministry, good to be studied more deeply actually guidance or supervision of the institution. In South Sumatra the place where the author conducted the Study There is an Amil Zakat Institution in South Sumatra Province which recently was conducted by the Financial Audit of the institution. From here the author wants to know how to guide and supervise the Amil Zakat BAZNAS institutions, especially the South Sumatra Province BAZNAS. The approach used in this study is a normative approach, while the normative approach to seeing and understanding the Guidance and Supervision of the Government of the South Sumatra Province BAZNAS in the management of zakat is related to Law No. 23 of 2011, is qualitative in nature, meaning that data analysis is directed towards data that is based on quality, quality and characteristics that are in fact valid and occur in BAZNAS, South Sumatra Province. The results of the research analysis Coaching carried out on BAZNAS is in the form of facilitation, socialization and education. Which in the application of guidance carried out by the Government in this case is the Ministry of Religion, Governor, Mayor, and Regent in accordance with its hierarchy. Whereas the supervision carried out / imposed by the Law on the community is access to information about the management of Zakat carried out by BAZNAS and LAZ wherever they are, as well as an audit of the annual report on the performance of BAZNAS in the form of Sharia Financial Audit and Audit. Also the delivery of information in the event of irregularities in the management of zakat made by BAZNAS. The issuance of Government Regulation (PP) No. 14 of 2014 concerning the implementing rules of Law Number 23 Year 2011 concerning the management of Zakat is a support, as a legal umbrella or regulating how the responsibility of BAZNAS in each work program is carried out.

Page 2 of 11 | Total Record : 109

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah Vol 8 No 1 (2022): Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah Vol 1 No 1 (2016): Muamalah More Issue