cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Sarip
Contact Email
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Phone
+6282186738668
Journal Mail Official
muhammadsarip_uin@radenfatah.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Muamalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : 26151073     EISSN : 28295757     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Muamalah adalah hukum ekonomi syariah, fikih, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 2   3   4   5   6 
EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO Misdalifah, Misdalifah; Junaidi, Heri; Atika, Atika
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.561 KB)

Abstract

ABSTRACT Islamic Economics As Moral-Social Law According to Muhammad Dawam Rahardjo is a study of Muslim economists who criticize the concept of capitalist economy. Dawam Rahardjo considers that the capitalist economy has developed a crime of Identical Economics with Actors who have the capacity of funds and social status above the average society. The concept of Islamic Economics According to Muhammad Dawam Rahardjo is based on: (1) Islamic economics is an economic science based on the values ​​of Islamic teachings, (2) Islamic economics is a system concerning the regulation of economic activity in a society or State based on the way or Islamic method (fiqh muamalah). The values ​​of Islamic teachings and the Islamic method (fiqh muamalah) constitute a unity of social moral law that constructs the Islamic economy, and (3) the intention of the interpretation of the pragmatic nature as practiced by the State of Islam. Furthermore, the Application of Moral-Social Law on Muslims' activities according to Dawam Rahardjo is done both from institutional transactions in accordance with Islamic values. Such as Save Loans with No Interest, trust in transactions Buy and Sell with Online, sell Halal Products. Keywords: M. Dawam Rahardjo, Shariah Economic Law, Moral-Social Law ABSTRAK Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo merupakan kajian tokoh ekonom Muslim yang mengkritisi Konsep ekonomi kapitalis. Dawam Rahardjo menilai bahwa ekonomi kapitalis tersebut telah menumbuhkembangkan kejahatan Ekonomi yang Identik dengan Pelaku yang memiliki kapasitas dana dan status sosial diatas masyarakat rata-rata. Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo didasarkan pada: (1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode islami (fiqh muamalah). Nilai-nilai ajaran Islam dan metode islami (fiqh muamalah) yang menjadi satu kesatuan hukum moral sosial inilah yang membangun ekonomi Islam itu, dan (3) maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam. Selanjutnya, Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Dawam Rahardjo dilakukan baik dari transaksi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal. Kata Kunci: M Dawam Rahardjo, Hukum Ekonomi Syari’ah, Hukum Moral-Sosial
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) Winatasada, Nadia; Yuswalina, Yuswalina; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.851 KB)

Abstract

ABSTRAK Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yanag bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, dan sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kemudian, pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1) Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang boleh direkrut adalah TKA yang berada di level tenaga profesional, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat dalam segi mashlahah, TKA yang akan bekerja di Indonesia memang yang benar-benar unggul dalam penguasaan teknologi dan yang berkompeten. Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri.
KEPAILITAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH TELAAH PASAL 207 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Ningsih, Oktaria; Fauziah, Fauziah; Fitriyati, Yusida
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.868 KB)

Abstract

ABSTRACT In line with the development of bankruptcy regulations in Indonesia, there was also bankruptcy of inheritance in which Article 207 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations stated that "Property of the deceased must be declared bankrupt, if two or more creditors submit a request for it and briefly prove that (1) the debt of the person who died, during his lifetime was not paid in full and (2) at the death of the person, his inheritance is not enough to pay his debt. "Therefore this thesis is titled Bankruptcy Against Property in the Perspective of Shari'ah Economic Law Study Article 207 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation to Pay Debt. The problems that will be raised in writing this essay are how to settle bankruptcy on assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments and how the Shari'ah Economic Law reviews the bankruptcy of inheritance. The research methodology in writing this paper uses a type of literature study (Library Research) that emphasizes the source of information from various literature, the data collection techniques in this study are research with Library Studies. Then the data is analyzed using qualitative descriptive analysis method. Based on the results of the discussion, it was concluded that bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations could also be ruled out by bankruptcy statements. The decision on the Bankruptcy Statement has the effect of legally separating the assets of the deceased from the assets of his heirs. In Syari'ah Economic Law bankruptcy is called Taflis. Bankruptcy is caused by debtor debts that are due. Someone has died who was declared bankrupt, the person who is obliged to pay off the debt is his heir. provided that the heir's responsibility for the heir's debt is limited. Keywoard: Bankruptcy and inheritance.
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TERHADAP PEMAKAIAN GAMBAR LOGO ASIAN GAMES 2018) Paradita, Wyne; Antasari, Rina; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.739 KB)

Abstract

ABSTRAK Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan 9 mengatur tentang hak dan kewajiban Pencipta dan ciptaannya, khususnya hak cipta logo. Hal ini tentang hak moral dan hak ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil karya ciptaan agar tidak disalah gunakan oleh pihak atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis khususnya hak cipta logo. Seperti halnya kasus pemakaian logo Asian Games 2018 dalam prakteknya masih ada pihak yang menggunakan dan menirukan logo tersebut untuk kepentingan bisnis tanpa izin. Hal ini bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan di dalam Undang- undang Hak Cipta. Jenis penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu yang sumber-sumber datanya saya ambil dari buku-buku, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan hak cipta yang berkaitan dengan pemakaian logo Asian Games 2018 tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan dan menirukan logo tanpa izin untung memperoleh keuntungan bisnis adalah hal yang dilarang di dalam Undang-undang Hak Cipta. Perbuatan sanksi perdata yaitu ganti rugi secara umum diatur dala buku III KUHPerdata dan pidana sesuai pasal 113 angka (3) Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta logo diberikan secara deklaratif, artinya adalah pemegang pertamalah yang memiliki perlindungan atas hasil ciptaan. Dan juga dasar pemikiran ini bahwa pada dasarnya segala sesuatu bentuk yag berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang, namun demikian kebolehan juga dibatasi oleh aturan- aturan dan larangan pola-pola yang bathil sehingga jauh dari nilai-nilai prinsip hukum ekonomi syariah oleh karena itu bertujuan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tapi juga harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial dan masyarakat. Kata Kunci : Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, Logo, Asian Games 2018 ABSTRACT Law No. 28 of 2014 Article 5 and 9 regulates the rights an obligations of the Creator and his creation, especially the copyright of the logo. It is about moral right and economic rights. The aim isto protect the work of creation so tha it is not misused by other parties or campanies for business purposes, especially copyrights logos. As in the case of the use of the 2018 Asian Games logo in pratice there are still parties who use and imitate the logo for business purposes without permission. This is contrary to moral rights and economic rights as explained in the Copyright Law. The purpose of this thesis is to explain the use of the 2018 Asian Games logo without permission as a violation according to law number 28 of 2014 concerning Copyright. First is to explain the legal protection that can be taken to resolve the copyright logo problem, secondly to find out a review of sharia economic law regarding the use of the 2018 Asian Games logo. The results of the study show that using and imitating logos without permission to gain business profits is prohibited in the Copyright Law. The acts of civil sanstions, namely compensatin, are generally regulated in Book III of the Civil Code and criminal in accordance with article 113 point (3) of Copyright Law. Protection of the copyright of the logo is given declaratively, meaning that is the first holder who has protection for the creation. And also this rationale that basically everything that is related to sharia economic law is permissible except those which are prohibited, however the ability is also limited by rules and prohibitions of illicit patterns so that it is far from the principles of Islamis economic law principle therefore it aims not only to gain profit, but also to be able to prioritize social values and society. Keywoard: Copyright, Sharia Economic Law, Logo, Asian Games 2018
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Kasari, Erit; Rochmiatun, Siti; Suryo, Yono
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.91 KB)

Abstract

ABSTRAK Dana atau uang merupakan kebutuhan seluruh manusia di dunia ini, namun Dana yang ada jika tidak dipergunakan sebagaimana semestinya makaakan menjadi tombak kahancuran bagi para pemegang Dana. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)Dalam Meningkatkan Perekonomian Mayarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah. Namun, dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian. Pertama, bagaimana penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakata di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara pada tahun 2016. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakata di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara pada tahun 2016. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dipergunakan untuk apa saja alokasi dana desa (add) pada tahun 2016 di desabatu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara, dan bagaimana jika di tinjau dari Hukum ekonomi syari’ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) tersebut. Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field research), studi kepustakaan (library research), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari Undang-Undang, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu metode yang berangkat dari umum ke khusus. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan infrstruktur dan pemberdayaan yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi. Maka Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkat ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat. Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Ekonomi Syari’ah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE) Zahara, Irma; Fauziah, Fauziah; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.222 KB)

Abstract

ABSTRACT This research entitled Islamic Law Review of Leasing Financing Contracts in Electronic Goods (Special Study in Mega Zip Palembang Square), motivated by the rise of financial institutions that can now meet the needs of consumers to have electronic goods quickly and non-cash. So that the rampant, the author has the desire to examine how the leasing financing contract in the Mega Zip Palembang Square. The problems in this thesis are: (1) how is the leasing financing contract in electronic goods in the Mega Zip Palembang Sqaure? (2) what is the review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Palembang Square Mega Zip? The main problem in this thesis is about the Mega Zip contract that leases with an end of ownership whether it is in Islamic law. This research is included in the type of field research (field research), namely research that directly conducts observations to obtain information needed. Thus, interviews conducted by the author to become the main material in this study. The research method used is qualitative, technical data analysis using descriptive qualitative methods, and deductive drawing techniques namely conclusions from general to specific. The results of this study indicate that, a review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Mega Zip Palembang Square is a sale lease which if the consumer has paid the payment until the end of the lease the consumer has the right to own the goods and to consumers those who are unable to pay it off, Mega Zip will make a way to deliberate to resolve how consumers can pay it off (given the deadline of Mega Zip). In Islamic law here it is permitted because it is termed Ijarah Muntahiyah Bittamlik which is the transfer of ownership to the tenant (consumer) after the end of the contract. Keywords: Contract, Islamic Law, Leasing. ABSTRAK Penelitian ini berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kusus di Mega Zip Palembang Square), dilatar belakangi oleh maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai. Sehingga maraknya hal tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana akad pembiayaan leasing pada Mega Zip Palembang Square. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana akad pembiayaan leasing pada barang-barang eleketronik di Mega Zip Palembang Sqaure? (2) bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square? Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai d Mega Zip itu akad sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan apakah ada di dalam hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega Zip akan melakukan cara bermunsyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari Mega Zip). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad. Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Leasing.
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK Koniah, Imroatun; Nilawati, Nilawati; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.715 KB)

Abstract

ABSTRAK Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu: Bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank ? Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank? Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Pendapat Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank itu Mayoritas Responden Sependapat jika melakuan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunnya. Kata kunci : Sistem dan Jaminan Hutang (Rahn)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Wulan, Damar; Junaidi, Heri; Sunaryo, Sunaryo
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.595 KB)

Abstract

ABSTRACT Damar Wulan, the tittel Sharia Economic Law Review On Against Stipulation of Money Laundering at Article 4 of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty. Two things were raised as a research focus. Firstly, How is the determination of ransom money on article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Secondly, How to review of the Law on Sharia Economy on the determination of the redemption fee in article 4 of the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. Damar Wulan, the tittel Sharia Economic Law Review On Against Stipulation of Money Laundering at Article 4 of Law Number 11 of 2016 on Tax Amnesty. Two things were raised as a research focus. Firstly, How is the determination of ransom money on article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Secondly, How to review of the Law on Sharia Economy on the determination of the redemption fee in article 4 of the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. This research is a library research, which collects data or scientific papers with data collection that is literature-based, or review carried out to solve a problem that is basically based on a critical and in-depth review of relevant library materials. Based on the data it is concluded that from the description presented there are various reviews, then the writer concludes that Tax Amnesty is a time-bound opportunity for certain taxpayers to pay a certain amount of taxes as a pardon for tax payable (including eliminating interest and penalties) relating to the previous tax period without fear of criminal prosecution. The program ended when tax authorities began tax investigations from previous periods. The determination of the ransom rate on Article 4 of the Tax Amnesty law based on the rules. Key Words: Uang tebusan, Tax Amnesty, Undang Undang Pajak
PRAKTEK SEWA KEPEMILIKAN AKUN DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Kartini, Kartini; Kencana, Ulya; isa, legawan
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.457 KB)

Abstract

ABSTRACT One form of human activity in bermuamalah one of which is a rent, which in Arabic is termed al-ijaarah means that the benefits must be received by someone for the services that have been given. The rental activity (Ijarah) that occurs in Palembang city is the rental of an online transportation driver account. Based on the results of observations, one of the leases currently taking place in the city of Palembang, namely the lease to rent an account for transportation drivers online. Starting from these problems, the main issues that will be discussed include how the practice of leasing ownership of an online transportation Driver Account in Palembang, and how to review the Islamic Economics Law on the lease agreement for the ownership of the Transport Driver Account in Palembang. This research is a field research (Field Riserch), where all data both primary data and secondary data are taken from the results of interviews and documents that are reading books and other written info related to the problem under study. To analyze using qualitative methods which are then taken a conclusion. The results of the study, concluded that the Rental Practice of Account Ownership Driver Online Transportation in Palembang City is not in accordance with Islamic sharia because it contains elements of fraud (Gharar). Referring to PT GOJEK INDONESIA regulation No. 14 which reads "Falsifying data and manipulating accounts; like different data on the application, using a broken account partner, falsifying the original data (KTP / SIM / SKCK) using a hijacked account, etc. ". Thus the lease to rent an online transportation driver account is a violation and is prohibited. Keywords: Leasing, Driver Account, Sharia Economic Law
ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI’I ANTONIO TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK Yuliana, Nia; Harun, M; Hidayat, Fatah
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.834 KB)

Abstract

ABSTRACT The study is titled “Analysis Thought Muhammad Syafi'i Antonio about Riba and Interest Bank, with the background of the problem that in maintaining the benefit of human life from moral damages (morals), social, and economic then Islam firmly and definitely forbid usury. However, as the times progressed, Muslims began to be confronted with the contacts of western civilization where today's banking requires interest. Therefore, the concept of usury that is considered the final legal status began to undergo a review by Islamic reformers such as Muhammad Syafi'i Antonio. The problem raised in the writing of this thesis is how the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest, and what is the basis of the thought of Muhammad Syafi'i Antonio about usury and bank interest in Indonesian banking practices. The methodology of this study using a type of literature study (Library Reseach) which emphasizes the source of information from various materials bibliography, data collection techniques in this study is to collect data related to the thought of Muhammad Syafi'i Antonio. Then the data is analyzed by using descriptive qualitative data analysis method. Based on the result of the research, it can be concluded that Muhammad Syafi'i Antonio decided the position of bank interest and usury is the same and the law is haram, using adillat al-syari'ah (al-Qur'an and Sunnah), istinbath method of law maslahah almursalah and istihsan . Using a specific proposition and implementing general propositions as appropriate targets. As in usul fiqh rules, and economic views. Then Muhammad Syafi'i Antonio also asserted that scholars among whom A. Hasan who has justified usury, is less comprehensive in understanding and taking legal arguments. Keywords: Riba, Bank Interest, Thought, Muhammad Syafi'i Antonio.

Page 4 of 11 | Total Record : 109

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Muamalah Vol 10 No 1 (2024): Muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah Vol 8 No 1 (2022): Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah Vol 5 No 1 (2019): Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah Vol 3 No 2 (2017): Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah Vol 1 No 1 (2016): Muamalah More Issue