Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS ]]>
<![CDATA[Anggoro, Syahriza Alkohir]]>;
<![CDATA[Dwiranda, Iqbal Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8734
<![CDATA[Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.]]>
<![CDATA[PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH ]]>
<![CDATA[Attamimi, Zeehan Fuad]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis†masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   ]]>
<![CDATA[PENGALOKASIAN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN PROYEK BERBASIS SUKUK GUNA MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA ]]>
<![CDATA[Fadzlurrahman, Fadzlurrahman]]>;
<![CDATA[Abubakar, Lastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8073
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan proyek yang dilakukan menggunakan sukuk tabungan seri ST-003 underlaying asset proyek dalam APBN Tahun 2019. Penggunaan sukuk dalam pembiayaan proyek akan berdampak pada kemudahan dalam berusaha di Indonesia dan lebih dikenal dengan EoDB. Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian yang melakukan kegiatan kajian literatur. Sedangkan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data dari mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya guna mendapatkan data sekunder. Temuan: Adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan di ikuti dengan peraturan pelaksana dalam Peraturan Menteri No. 113/PMK.08/2013 guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik akan berdampak pada kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Ease of Doing Buisness (EoDB) atau yang lazim dikenal dengan kemudahan dalam berusaha di suatu negara merupakan patokan terhadap suatu negara bagi investor yang akan menanamkan modalnya di negara tujuan investasinya. Lancarnya suatu pembiayaan proyek tidak terlepas dari alokasi risiko yang baik. Kegunaan: Penelitian ini bermanfaat dalam mengalokasikan risiko dalam pembiayaan proyek yang dilakukan menggunakan sukuk tabungan seri ST-003 underlaying asset proyek dalam APBN Tahun 2019. Kebaruan/Orisinalitas: Risiko dalam pembiayaan proyek merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dalam investasi yang di sediakan oleh pemerintah guna pembangunan infrastruktur. Dana yang dikeluarkan dari sukuk merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan negara sebagai pengelola dirasa perlu berhati-hati dalam pengelolaannya. Keywords: Pembiayaan Proyek, Sukuk, EoDB, Alokasi Risiko]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIK PERLINDUNGAN MOTIF LUBENG TENUN TROSO ]]>
<![CDATA[Sakti, Misbahul Awang]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8908
<![CDATA[Motif lubeng merupakan salah satu motif tenun troso yang perlu untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan nyata. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan problematik dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta motif lubeng tenun ikat troso. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan motif. Perlindungan terhadap tenun troso secara keseluruhan ternyata belum diatur oleh pemerintah dan motif lubeng tenun ikat troso belum didaftarkan di Ditjen KI. Sedangkan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu Masih banyak pengrajin dan pengusaha tenun troso yang belum memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang hak cipta yang rendah, kemudian prosedur pendaftaran hak cipta yang berbelit-belit, dan Budaya para pengrajin dan pengusaha tenun troso yang beranggapan bahwa suatu penjiplakan atau peniruan motif tenun troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Upaya dari pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada para pengrajin dan pengusaha tenun ikat troso. Saran, Para pengrajin dan pengusaha tenun troso harus merubah cara pandang Budaya mereka yang beranggapan bahwa suatu penjiplakan motif tenun troso merupakan suatu hal yang sudah biasa. Pemerintah diharapkan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan menambah jumlah agenda sosialisai akan pentingnya pendaftaran hak cipta kepada para pengrajin pengusaha tenun troso]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Rahmad, Riki]]>;
<![CDATA[Fahmi, Khairul]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8143
<![CDATA[Hasil penelitian tentang pembagian tugas KPPS selama proses pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan di TPS selama Pemilu Serentak Tahun 2019 didapati bahwa masih banyak ditemui kelemahan, seperti Pada saat pemungutan suara masih panjangnya antrian pemilih dalam TPS dan juga masih adanya salah satu KPPS yang belum bekerja maksimal dibandingkan KPPS lain. Pada saat rekapitulasi suara masih diperlukan waktu yang panjang bahkan sampai larut malam untuk proses rekapitulasi surat suara mengakibatkan proses tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dan berakibat pada permasalahan hukum nantinya, maka penulis menganggap diperlukan suatu rekonstruksi ulang terhadap pembagian tugas dan wewenang KPPS yang ada pada buku panduan KPPS untuk Pemilu Tahun 2019. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi ulang tersebut maka proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara dapat lebih cepat dari waktu yang ditentukan dan juga hasil dari proses pemungutan dan rekapitulasi suara tersebut menjadi berkualitas dan data dari hasil rekapitulasi ditingkat TPS dapat diuji tingkat validitas dan keakuratannya. ]]>
<![CDATA[VENTURE CAPITAL AS AN ALTERNATIVE FUNDING FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN MEDAN ]]>
<![CDATA[Chairi, Zulfi]]>;
<![CDATA[Afrita, Afrita]]>;
<![CDATA[Yudhistira, Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.9020
<![CDATA[ABSTRACTThe Doer of Micro, Small and Medium Enterprises have an important role to make and spur a state economic development. According to the Data of Ministry of Cooperation and UKM (2014), the number of cooperation and UMKM is more than 98% of the total entrepreneur in Indonesia. The number of UMKM is more than 58 million enterprises and contribute to pervade more than 97% of man power or in number is around 107 million people. This is a national asset for the sustainable economic development, but there is a funding problem as a classic problem for UMKM. Venture Capital is the most appropriate fund for UMKM as the source of financial capital. The Investment Model of Venture Capital with the participation of capital or in other funding form into a company as the business partner(Investee) in certain period of time has a good prospect, good potential of value creation, feasible, although not bankable. Modal venture investment is more appropriate to fund the UMKM and Start Up because can give fund to the company which has no standard as a company and operational history. This research is purposed to know the law regulation of UMKM empowerment through venture capital funding in Medan and how the deal between the venture capital funding institution and UMKM. The method is descriptive research which using primary and secondary data.Keywords: MSME, Funding, Venture Capital]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGISIAN JABATAN HAKIM ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Anjasmana, Haris Kurnia]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8726
<![CDATA[To produce judges with integrity, professionalism and legal mastery, of course the initial steps are determined by how the judicial filling mechanism is filled. The mechanism for filling judges in Indonesia is experiencing problems because it is not regulated in the judicial power law, only regulated through a Supreme Court Regulation. Plus the still unclear institution that has the authority to do the selection of judges. Japan itself has a procedure to fill a judge's office which is considered one of the best, where the selection can be done through a special school of judges, or a state exam. So it's interesting to compare the filling positions between Indonesia and Japan. Which become the orderly compationis is which institution has the authority to conduct a selection of judges, how about the mechanism to fill a judge's office, as for what identifies the problem in this paper is whether the institution authorized to conduct the selection of first-level judges in Indonesia and Japan is credible or not? second: to what extent are the mechanisms for filling judges in Indonesia and Japan able to produce qualified and integrity judges? Keywords: Filling, recruitment, judge, quality, Japan ]]>
<![CDATA[VENTURE CAPITAL AS AN ALTERNATIVE FUNDING FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN MEDAN ]]>
<![CDATA[Zulfi Chairi]]>;
<![CDATA[Afrita Afrita]]>;
<![CDATA[Eko Yudhistira]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.9020
<![CDATA[ABSTRACTThe Doer of Micro, Small and Medium Enterprises have an important role to make and spur a state economic development. According to the Data of Ministry of Cooperation and UKM (2014), the number of cooperation and UMKM is more than 98% of the total entrepreneur in Indonesia. The number of UMKM is more than 58 million enterprises and contribute to pervade more than 97% of man power or in number is around 107 million people. This is a national asset for the sustainable economic development, but there is a funding problem as a classic problem for UMKM. Venture Capital is the most appropriate fund for UMKM as the source of financial capital. The Investment Model of Venture Capital with the participation of capital or in other funding form into a company as the business partner(Investee) in certain period of time has a good prospect, good potential of value creation, feasible, although not bankable. Modal venture investment is more appropriate to fund the UMKM and Start Up because can give fund to the company which has no standard as a company and operational history. This research is purposed to know the law regulation of UMKM empowerment through venture capital funding in Medan and how the deal between the venture capital funding institution and UMKM. The method is descriptive research which using primary and secondary data.Keywords: MSME, Funding, Venture Capital]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGISIAN JABATAN HAKIM ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG ]]>
<![CDATA[Haris Kurnia Anjasmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8726
<![CDATA[To produce judges with integrity, professionalism and legal mastery, of course the initial steps are determined by how the judicial filling mechanism is filled. The mechanism for filling judges in Indonesia is experiencing problems because it is not regulated in the judicial power law, only regulated through a Supreme Court Regulation. Plus the still unclear institution that has the authority to do the selection of judges. Japan itself has a procedure to fill a judge's office which is considered one of the best, where the selection can be done through a special school of judges, or a state exam. So it's interesting to compare the filling positions between Indonesia and Japan. Which become the orderly compationis is which institution has the authority to conduct a selection of judges, how about the mechanism to fill a judge's office, as for what identifies the problem in this paper is whether the institution authorized to conduct the selection of first-level judges in Indonesia and Japan is credible or not? second: to what extent are the mechanisms for filling judges in Indonesia and Japan able to produce qualified and integrity judges? Keywords: Filling, recruitment, judge, quality, Japan ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS ]]>
<![CDATA[Syahriza Alkohir Anggoro]]>;
<![CDATA[Iqbal Fajar Dwiranda]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8734
<![CDATA[Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.]]>
