Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
237 Documents
<![CDATA[VENTURE CAPITAL AS AN ALTERNATIVE FUNDING FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN MEDAN ]]>
<![CDATA[Zulfi Chairi]]>;
<![CDATA[Afrita Afrita]]>;
<![CDATA[Eko Yudhistira]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.9020
<![CDATA[ABSTRACTThe Doer of Micro, Small and Medium Enterprises have an important role to make and spur a state economic development. According to the Data of Ministry of Cooperation and UKM (2014), the number of cooperation and UMKM is more than 98% of the total entrepreneur in Indonesia. The number of UMKM is more than 58 million enterprises and contribute to pervade more than 97% of man power or in number is around 107 million people. This is a national asset for the sustainable economic development, but there is a funding problem as a classic problem for UMKM. Venture Capital is the most appropriate fund for UMKM as the source of financial capital. The Investment Model of Venture Capital with the participation of capital or in other funding form into a company as the business partner(Investee) in certain period of time has a good prospect, good potential of value creation, feasible, although not bankable. Modal venture investment is more appropriate to fund the UMKM and Start Up because can give fund to the company which has no standard as a company and operational history. This research is purposed to know the law regulation of UMKM empowerment through venture capital funding in Medan and how the deal between the venture capital funding institution and UMKM. The method is descriptive research which using primary and secondary data.Keywords: MSME, Funding, Venture Capital]]>
<![CDATA[KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM (TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK) ]]>
<![CDATA[Kasanuddin Kasanuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4197
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan untuk mengetahui pendapat pakar hukum pidana tentang kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan stadi kepustakaan, setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Terlepas dari segala kelebihan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat klausul dalam undang-undang ini yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan yaitu, adanya upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya hakim yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101. Kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar hukum. Pakar hukum yang pro menilai bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan pihak pemerintah terhadap penegakan hukum, khususnya peradilan anak yang selama ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum, khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Bagi pakar hukum yang kontra beralasan bahwa pada prinsipnya kekhilafan hakim dalam suatu proses berakibat pada putusan hakim tersebut. Sanksi administrasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana. Bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara dalam sistem peradilan bertentangan dengan kaidah hukum. Karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Mohamad Ainun Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4351
<![CDATA[Bank Syariah Mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dan mendapat sambutan yang luas dari masyarakat. Sudah menjadi keniscayaan, bank syariah yang bersumber dari syariah Allah yang tertuang di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah harus memastikan setiap produknya sesuai dengan syariah. Asas kepatuhan syariah bisa terlaksana didasarkan kepada pemahaman prinsip syariah yang detail dan komprehensif. Di antara prinsip Fundamental Bank Syariah adalah tidak melakukan transaksi riba, gharar, maisir, dan produk yang haram. Bank Syariah dalam produk penghimpunan dana simpanan giro dan tabungan menggunakan prinsip wadi’ah dan deposito menggunakan akad mudharabah.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI EKONOMI PANCASILADAN KUBANGAN KAPITALISME GLOBAL DALAM KEBIJAKANINDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[paryono paryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8099
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini mengkaji tentang pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia.Metodologi: Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti sejarah kapitalisme industri ketenagalistrikan dan fenomena pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.Temuan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia yang berdasarkan ekonomi Pancasila terseret ke kubangan pusaran arus kapitalisme global dan kedepanya akan berimplikasi terhadap keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.Kegunaan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara lebih dominan kepemilikannya dibanding swasta atau asing, sehingga negara Indonesia tidak terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan.Kebaruan/Orisinalitas: Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia]]>
<![CDATA[KETIKA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN) ]]>
<![CDATA[Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4225
<![CDATA[Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti. Perceraian orang tua, lingkungan pergaulan, keadaan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi merupakan beberapa faktor kongkrit yang selama ini melatarbelakangi tindak pidana anak tersebut. Pasca berlakunya Undang Undang Sistem Peradilan Anak, diberlakukan kategorisasi pemidanaan, yaitu anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur 12 hingga 14 tahun dan selanjutnya anak berumur 15 hingga 18 tahun yang masuk pada kategori pidana pokok dan pidana tambahan. Keunikan tindak pidana anak tersirat dalam proses persidangan yang diselenggarakan secara berbeda dengan tindak pidana dewasa, yaitu harus diperiksa secara kekeluargaan, harus disidang secara tertutup dengan hakim tunggal, sanksi yang lebih ringan dari tindak pidana dewasa dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan tindak pidana anak yang semakin marak dengan berbagai faktornya menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan.]]>
<![CDATA[PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM LEMBAGA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL) ]]>
<![CDATA[Aji Rahmadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6977
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach) yang dititikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan tersangka baru dalam lembaga praperadilan. ketentuan normatif mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pokoknya sudah diatur secara limitatif namun hakim aquo mempunyai pertimbangan lain yaitu perbuatan turut serta dari pihak-pihak lain yang sudah disebut dalam putusan pokok perkara yang telah in kracht, dimana dalam surat dakwaan dan juga putusan telah menjabarkan peran dari pihak-pihak yang dianggap turut serta dalam perbuatan aquo. Sehingga hakim memandang adil bahwa pihak-pihak yang turut serta dalam perbuatan korupsi tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam putusan praperadilan kemudian mengabulkan permohonan untuk menetapkan tersangka baru. Kata kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka Baru, Pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism ]]>
<![CDATA[Irma Dwi Fahriyani]]>;
<![CDATA[Ardiya Megawati]]>;
<![CDATA[Christian Tangketasik]]>;
<![CDATA[Yoga Alfiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
<![CDATA[Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif aliran legal positivism terhadap pemberlakuan PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 dan efektivitas kebijakan Permenkes No. 9 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Metodologi: Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif atau dokrinal dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang ialah sumber data sekuder, yang terdiri atas sumber hukum primer yaitu Permenkes No. 9 Tahun 2020, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel jurnal, artikel website, pendapat pakar dan hasil-hasil penelitian. Temuan: Perspektif aliran legal positivism dalam analisis Permenkes No. 9 Tahun 2020 adalah bahwa hukum positif dalam pemberlakukan PSBB harus ditaati sepenuhnya sesuai apa yang dikehendaki hukum tersebut tanpa terkecuali. Dengan diberlakukannya PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 menimbulkan dampak positif maupun negative dalam segala lini kehidupan. Efektif tidaknya Permenkes No. 9 Tahun 2020 untuk pengaturan PSBB terkait dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dapat dilihat dari 5 faktor, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tersebut bahwa tidak semua indikator-indikator ataupun faktornya dapat terpenuhi. Hal ini berarti bahwa Permenkes No. 9 Tahun 2020 tidak efektif serta tidak progresif dalam hal memutuskan rantai penyebaran COVID-19. - - - Kegunaan: Penelitian ini bermanfaat bagi penyusun regulasi dan pengambil kebijakan, agar dapat membentuk suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif, khususnya dalam hal ini kebijakan yang terkait percepatan penanganan COVID-19. Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan kebijakan Permenkes mengenai PSBB tersebut dengan membuat pembaruan percepatan penanganan Covid-19 dalam rangka mewujudkan kebijakan memutus mata rantai penularan Covid-19 demi mencapai pencegahan dan keselamatan masyarakat dalam negeri secara optimal.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( SENGKETA TANAH ) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Febrina Indrasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4216
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa pembagian warisan dengan Obyek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis. Variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, adalah pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan dan dapat digunakan menentukan luas. Dan fungsi dari pemeriksaan setempat itu sendiri adalah dapat memberikan keyakinan pada hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim]]>
<![CDATA[Prosentase Investasi Dana Tabarru yang Dapat Diinvestasikan untuk mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting ]]>
<![CDATA[Wahyu - Waskito]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3400
<![CDATA[The scientific article, discusses the fund of tabarru’ investment in Takaful. Issues raised is how many percentage the fund of tabarru investment on Takaful. The aim is to analyze and understand the concept of funds tabarru invesment, Islamic insurance and fund position tabarru in Takaful. This article, the normative research method conceptual approach. the result is that Percentage of tabarru’ funds investment is not set by default by the DSN or MUI fatwa. The percentage is more directed at the policy and agreement among the participants of insurance with the company.]]>
