cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 9   10   11   12   13 
Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine Disemadi, Hari Sutra; Yusro, Mochammad Abizar; Shaleh, Ali Ismail
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.11006

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi keputusan bisnis Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.  
Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta Absori, Absori; Harun, Harun; Ikbal, Moh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.11696

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada pelayanan kesehatan  yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantuan iuran di kota Yogyakarta. sebagaimana diamanatkan pada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, serta peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah.  Metodologis : Jenis penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan : Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna dari sudut pandang hukum administrasi perlu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan hal tersebut terwujud juga dalam  peraturan walikota yogyakarta, nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada diwilayah kota yogyakarta dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Kegunaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang merata. Bagi penerima bantuan iuran fakir miskin dan orang tidak mampu, agar bisa merasakan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kebaruan/Orisinalitas : beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan, masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mana hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. maka penelitian ini lebih terbaru, dan mengarah langsung pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, dan juga setingkat dibawahnya peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kata Kunci, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran
Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Soponyono, Eko
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10526

Abstract

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggali sanksi administratif korporasi yang diterapkan saat ini dan merumuskan kebijakan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim terhadap korporasi di masa yang akan datang.Metodologi : Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal (yuridis normatif) dengan berbagai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), analitis (analytical approach), perbandingan (comparative approach) dalam membantu pemecahan rumusan masalah  yang beracuan dari literasi dan peraturan perundang-undangan di dalam negeri dan luar negeri.Temuan : Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan sanksi administratif terhadap korporasi selama ini dinilai masih kurang efektif. Sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan oleh pemerintah kepada korporasi yang melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi teguran tertulis terdapat banyak kelemahan dalam pelaksaannya sehingga hakim harus memutus dengan sanksi pidana.Kegunaan : Selama ini penerapan sanksi administratif belum optimal khususnya sanksi teguran yang hanya berpusat teguran dari pemerintah sehingga diperlukan teguran dari penegak hukum terutama hakim supaya memberikan efek jera terhadap korporasi diantaranya kerugian materil dan non materil seperti penurunan saham, ketidakpercayaan kerjasama antar pihak korporasi serta masyarakat dan turunnya reputasi korporasi.Kebaruan/Orisinalitas : Penelitian ini memiliki fokus yang mendalam terhadap pembaharuan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim. Sanksi teguran (reprimand) oleh hakim sangat efektif dalam penerapannya, akan banyak korporasi yang dapat dilaporkan dan dikenakan penerapan formulasi sanksi ini berdasarkan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
Rejection of Funeral for Covid-19 Patients: Indonesian Legal Perspective Wiryani, Fifik; Sugiharto, Setyo; Nasser, M; Najih, Mokhammad
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13336

Abstract

Purpose of the study:This study aims to solve the problem of citizens who refuse funerals/bodies of Covid-19 patients.Methodology The method used in this study is a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches.Results This study found that it is necessary to socialize, educate and communicate to the citizens that the Covid-19 bodies have gone through stages in accordance with medical protocol and WHO in the treatment/repatriation of bodies so that there should be no need for excessive fear while if residents refuse funerals Covid-19 patients' bodies there are sanctions including moral sanctions, fines and criminal confinement.Applications of this studyThis research can be used by academics and practitioners in health law, so that they can create an instrument to socialize the acceptance of Covid-19's bodies in the community.Novelty/ Originality of this study The bodies of Covid-19 patients have been carried out the repatriation (management) of the bodies in accordance with the standards of who's health protocol (World Health Organization), namely the bodies wrapped in three layers of shrouds and linen and two layers of body bags. then the body in Tayyamum using dust, the body and then placed into the coffin that was placed typical and has been sprayed disinfectant liquid, then the coffin closed tightly using silicone glue and then given nails on each side of the coffin.
Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Rahmat, Rizka Raniah; Chandrawulan, An an; Trisnamansyah, Purnama
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.9996

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tindakan hukum yang dapat mengefektifkan pemenuhan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam kegiatan usaha hotel di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait.Metodologi: Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan, yaitu menganalisis secara mendalam tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan dan juga penelitian lapangan terkait penerapan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam penanaman modal.Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh pemerintah pusat yang belum selaras dengan peraturan di daerah, juga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pengaturan baru terkait penambahan biaya perizinan yang harus dikeluarkan, belum disesuaikan dengan kemampuan pengusaha di daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan preventif dengan membentuk suatu dengar pendapat yang sistematis dan efektif serta menetapkan tindakan represif dalam bentuk uang jaminan (dwangsom) setelah pelaksanaan tindakan paksaan pemerintah sebelumnya sulit dilakukan.Kegunaan: Artikel ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat dan daerah berupa pemikiran baru untuk mengetahui bagaimana implementasi serta tindakan hukum yang dapat dilaksanakan dalam mengefektifkan pemenuhan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel di IndonesiaKebaruan/Orisinalitas: Implementasi perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat berguna bagi pelaku usaha khususnya di bidang usaha hotel sebagai kontribusi pemikiran dan pengetahuan hukum khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel, khususnya ilmu di bidang hukum penanaman modal yang berkenaan dengan perizinan dalam penanaman modal.
Upaya Meningkatkan Likuiditas Transaksi Bursa dan Pertumbuhan Pasar Modal Melalui Pendanaan Transaksi Efek Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12074

Abstract

Tujuan Penelitian: Salah satu hambatan untuk meningkatkan likuiditas transaksi Bursa adalah keterbatasan sumber dana bagi Anggota Bursa untuk memfasilitasi pendanaan transaksi Efek. Kehadiran Lembaga Pendanaan Efek (LPE) diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pendanaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan LPE dari perpektif hukum, khususnya aspek hukum perjanjian dan hukum jaminan.  Metode Penelitian: Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait likuiditas transaksi bursa dan pertumbuhan pasar modal melalui pendanaan transaksi efek. Temuan: Berdasarkan kajian diperoleh hasil bahwa LPE dibentuk  untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dalam meningkatkan likuiditas transaksi dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar modal.  Kegunaan: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau literatur dalam mengembangkan regulasi di pasar  modal.  Novelty: Aspek hukum jaminan dalam pendanaan transaksi Efek masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat POJK LPE tidak secara tegas menyebutkan pranata jaminan yang digunakan, namun mengingat objek jaminan adalah Efek atau dana, dapat disimpulkan jaminan yang digunakan adalah gadai. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam POJK yang perlu disesuaikan dengan pengaturan gadai dalam KUHPerdata. 
Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest Belanusa, Zahra Shafira; Kartikasari, R.; Cahyadini, Amelia
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.9974

Abstract

Tujuan: Artikel ini menganalisis penerapan Good Corporate Governance yang bertujuan agar mengetahui pengelolaan minyak dan gas bumi oleh BUMD melalui kepemilikan participating interest.Metodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dikaitkan dengan praktik penerapan Good Corporate Governance pada BUMD.Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance pada BUMD, dapat meningkatkan kinerja pimpinan BUMD sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan.Kegunaan: Artikel ini memberikan penjelasan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance sejak dini pada BUMD, merupakan salah satu langkah yang dapat membawa BUMD pada tujuan yang akan dicapai dan dapat bergerak dengan baik secara berkesinambungan.Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD minyak dan gas bumi sangat menentukan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Manurung, Elsa Debora; Bakar, Lastuti Abu; Handayani, Tri
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10226

Abstract

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip efisien, lancar, aman, dan andal serta mengetahui penerapan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan dompet elektronik ditinjau dari PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial.Metodologi : Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer berdasarkan PBI tentang Uang Elektronik.Temuan : Adanya PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna menciptakan kelancaran pada sistem pembayaran. Implementasi penyelenggaraan sistem pembayaran dompet elektronik telah memenuhi prinsip lancar, aman, efisien, dan andal sesuai dengan amanat dalam PBI tentang Uang Elektronik, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI tentang Penyelengaraan Teknologi Finansial. Penerapan aspek kepastian hukum pada penyelenggaraan dompet elektronik sudah terpenuhi dengan penyelesaian permasalahan  praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan merujuk pada PBI tentang Uang Elektronik yaitu kewajiban kerja sama dengan penyelenggaraan dompet elektronik yang memiliki izin uang elektronik dan memindahkan saldo pengguna dompet elektronik ke dompet elektronik yang telah memiliki izin uang elektronik dari Bank Indonesia.Kegunaan : Penelitian ini bermanfaat baik bagi regulator maupun konsumen dalam penyelenggaraan dompet elektronik dengan menerapkan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta menerapkan aspek kepastian hukum.Kebaruan/Orisinalitas : Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan praktik penyelenggaraan dompet elektronik yang belum memiliki izin yaitu izin penyelenggaraan dompet elektronik yaitu dengan jalan keluar melakukan kerja sama dan pemindahan saldo pengguna dompet elektronik terhadap dompet elektronik yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia.  Keywords: Teknologi Finansial, Dompet Elektronik, Uang Elektronik  
PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI) Retno Wahyuni
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Laboratorium Forensik sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan TKP dengan penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki, yaitu bagaimana sebenarnya peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dalam rangka penerapan metode Scientific Crime Investigation. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting dan sangat membantu penyidik untuk memperoleh alat bukti. Prosedur yang digunakan tim Laboratorium Forensik sudah sangat canggih dan mendetail. Selain itu pemeriksaan yang mereka lakukan juga sudah disesuaikan dengan jenis-jenis kasus yang ada. Penerapan metode SCI (Scientific Crime Investigation) atau kajian kejahatan secara ilmiah sangat berpengaruh pada perubahan metode pengungkapan kasus yang digunakan, meminimalisir kesalahan, dan Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya penerapan SCI ini sangat membantu upaya aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Karena kajian kejahatan secara ilmiah didukung dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan canggih. Termasuk pula alat-alat khusus yang tercipta dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut.
INNOVATION OF ISLAMIC BANKING INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA NURHANI FITHRIAH
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4838

Abstract

One of potential exploration and manifestation of the community's contribution to the national economy, is the development of an economic system based on the value of Islamic (Sharia) by lifting its principles into the National Legal System. Shariah principles based on the values of fairness, expediency, balance, and universality (rahmatan lil 'alamin). Those values are applied in banking regulation that is based on the so-called Sharia Islamic Banking. Principles of Islamic Banking is part of Islamic teachings related to the economy. In addition, to provide assurance to the people who still doubt shariah Islamic Banking operations during this time also set of business activities that do not conflict with Sharia Principles include business activities that do not contain elements of riba, maisir gharar, haram, and zalim. A separate regulation for Islamic Banking is an urgent thing to do, to ensure compliance with Shariah principles, the principles of the Bank for Islamic Bank, and no less important is expected to mobilize funds from other countries that requires the regulation of the Islamic Bank. Problems faced, how the strategy and the constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia by Islamic Banking Act. This study aims to look for and find in the practice of the ways and forms of Islamic banking product innovation, as well as the constraints that it faces.This research, analytical, descriptive and normative juridical approach, and aims to provide a complete picture of the facts and the systematic application of Sharing in Islamic banks. Furthermore, the data were analyzed through statutory provisions in force, which among one another should not be contradictory, pay attention to the hierarchy with the aim to achieve legal certainty, by searching and digging law who live in the community, whether it is written or unwritten (Islamic law).The results showed that the strategy which remove products of Islamic banking industry innovation, improve human resources SDI), and marketing of products strategically. Constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia, it is very difficult to do because fixated on Islamic principles. Suggestions put forward, should disseminate innovative products to the public and the effectiveness of supervision of Islamic banks (Internal ekstenal).

Page 11 of 24 | Total Record : 237

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue