Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
237 Documents
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Umami, Ariza]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4852
<![CDATA[Penelitian tentang partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syariâah sebagai upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui regulasi terkait pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro;(2) Untuk menemukenali kendala penanganan persoalan persampahan di Kota Metro; (3) Untuk mengetahui dan menemukan model penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Metro; dan (4) Menemukan model pengembangan Bank Sampah Syariâah untuk pengelolaan sampah di Kota Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio-legal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hipotesis penelitian, sangat memungkinkan upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro dengan melibatkan partisapasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syariâah dengan sistem Murazaâah, yakni sistem yang mengqiyaskan pada sistem ekonomi Islam tentang praktik pengelola lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam makna praksisnya muzaraâahdalam Bank Sampah Syariâah adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus Bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank sampah.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA) ]]>
<![CDATA[Pradoto, Muhammad Tigas]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4208
<![CDATA[Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengeadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapatdilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Priandena, Anugerah Gilang]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4196
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan. perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari. Penulis menggunakan data primer meliputi Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak-hak anak. Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya perlindungan bagi pihak wanita dan anak sesuai konvensi hak anak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Saraswati, Distie]]>;
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4350
<![CDATA[Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk. Harga rumah yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua orang mampu membelinya secara tunai. Pembiayaan hunian yang ditawarkan oleh berbagai bank menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang menginginkan sebuah hunian dengan cara mencicil ke bank. Bank syariah pun mulai mengembangkan fasilitasnya hingga kepada pembiayaan hunian syariah sampai dengan pengalihan (take over) pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah. Pada pembiayaan hunian ini, terjadi dua akad yaitu baiâ dan murabahah. Sedangkan pada Hukum Islam dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang dua transaksi jual beli dalam sekali transaksi. Pembahasan permasalahan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang dilakukan ialah deskriptif analitis dengan meneliti terhadap fakta dalam hal hybrid contracts pada take over pembiayaan hunian syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh menujukkan larangan multi akad atau hybrid contracts yang berkembang selama ini ditafsirkan secara sempit dan salah. Larangan tersebut berakibat pada terhambatnya pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Termasuk di dalamnya proses take over pembiayaan hunian syariah yang mengandung multi akad. Proses take over yang dilakukan oleh bank syariah ke bank konvensional dengan sistem syirkah al-milk, lalu memberikan produk pembiayaan hunian syariah kepada nasabah dengan akad baâi murabahah tidak dapat dimasukkan ke dalam hybrid contracts yang dilarang dalam perspektif Hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TRANSPORTASI OTOBUS: Studi Yuridis Kelayakan Transportasi Otobus di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ricky]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3007
<![CDATA[Transportasi selalu menjadi satu hal menarik untuk diteliti dan dikembangkan di Indonesia. Selain untuk menunjang pergerakan ekonomi, pengelolaan transportasi di Indonesia masih terbilang belum baik dengan berbagai fakta yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema transportasi otobus yang masih perlu banyak pembenahan. Yaitu dengan meneliti pada obyek PO Mulyo Indah dan Perum Damri di Kota Surakarta yang tergolong sebagai penyelenggara transportasi Otobus ternama di Kota Surakarta. Penulis akan menganalisa praktek yang ada pada kedua instansi penyelenggara jasa transportasi otobus tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANTAR ANAK DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Kustrini, Kustrini]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4224
<![CDATA[Anak merupakan aset penting bagi bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya, anak mendapatkan perhatian yang lebih dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Baik buruknya bangsa ke depan ditentukan oleh generasi mudanya atau anak-anaknya. Psikologis anak yang masih labil, amat mudah terpengaruh pergaulan lingkungan sekitar, pada akhrinya menyebabkan perbuatan yang menyimpang, salah satunya kesusilaan. Baik anak sebagai korban maupun pelaku, harus mendapat perlakuan yang khusus. Perkembangan Pemidanaan kemudian pendekatan restorative justice yang berfokus kepada kerugian yang diterima oleh korban. Sanksi yang diberikan juga tidak sama dengan orang dewasa melainkan lebih pada pembinaan yang sifatnya mendidik.]]>
<![CDATA[Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[prasetyo, yogi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.3651
<![CDATA[Hukum syariah dalam lembaga keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas. Karena terdapat beberapa ketentuan yang belum masuk dalam hukum positif di negara ini. Beberapa ketentuan hukum keuangan syariah masih belum secara tegas mengatur tentang praktek-praktek keuangan syariah, seperti besarnya bunga yang dianggap halal atau haram, pengadilan yang berwenang memutus permasalahan keuangan syariah, praktek bagi hasil yang hampir sama atau bahkan lebih besar dengan sistem bunga dan permasalahan lain yang menghambat pengembangan keuangan syariah. Sehingga masyarakat yang sejak berpuluh-puluh tahun diajari menggunakan konsep konvensional, menganggap lebih aman dengan jaminan hukum positif yang pasti dari negara. Masalah kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam membangun keuangan syariah di Indonesia kedepan. Dalam sistem masyarakat yang menuju kearah modern, jaminan kepastian hukum sangat diperlukan. Sehingga diperlukan suatu tata hukum yang baik, sehingga masyarakat yakin akan keamanan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Urgensi jaminan kepastian hukum keuangan syariah adalah sebagai landasan dasar, rencana aksi, aturan main, pemutus permasalahan, kontrol dan pengawasan dalam transaksi keuangan syariah. Diperlukan konsep hukum dalam keuangan syariah yang melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan jauh dari praktek-praktek kapitalisme. Sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam sebagai agama yang meyelamatkan.     Kata kunci: jaminan, kepastian hukum, keuangan syariah]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBERCRIME DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Handoko, Cahyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2992
<![CDATA[Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern,, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Â Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan profil alat bukti digital pada perkara cyber crime, mengetahui kedudukan alat bukti digital pada perkara cyber crime. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori hukum progresif dengan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, jenis penelitian nya merupakan penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini, Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan cybercrime yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku cyber crime. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.]]>
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[JUMIATI, JUMIATI]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4215
<![CDATA[Saat ini , upaya penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang hanya terfokus pada upaya pencegahan . Bahkan , Pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat perdagangan manusia . Namun masalah bentuk hukum yang menekankan pada perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian. Dengan kata lain, belum ada upaya yang komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan dan ganti rugi bagi korban . Penelitian ini berusaha untuk menentukan 1) bagaimana posisi korban perdagangan orang dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2 ) Bagaimana model ideal perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik analisis data adalah untuk menafsirkan dan menilai data (kebijakan negara dan sumber-sumber lain). Studi ini menyatakan bahwa posisi korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih ditempatkan pada posisi yang tidak sebanding dengan pelaku kriminalnya. Perhatian dari sistem pidana masih terlalu fokus pada pelaku kriminal daripada terhadap korbannya. Selain perlindungan model korban perdagangan manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak komprehensif , sehingga sedikit kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meski telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 , kesempatan mereka untuk mendapatkan haknya masih sangat kecil]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Prakoso, Andria Luhur]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4356
<![CDATA[Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya sengketa yang terjadi diantara pelaku bisnis. Upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melaui dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Undang undang perbankan syariah mengatur juga bahwa penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Untuk non litigasi dapat mengunakan model Arbitrase Syariah yang di Indonesia dijalankan oleh BASYARNAS. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Arbitrase Syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah serta bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan gambaran preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara kelembagaan dilakukan oleh BASYARNAS dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang secara konstitusional berdasarkan Pasal 29 UUD NRI 1945 dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.Kendala dalam pelaksanaan arbitrase syariah khususnya dalam hal pelaksanaan / eksekusi putusannya karena harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan adanya kemungkinan untuk ditolak apabila dianggap oleh hakim melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada UUAAPS.]]>
