cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA KEPOLISIAN RESORT DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA SURAKARTA Widayanto, Yusuf
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh Polresta Surakarta, (2) mengetahui hambatan dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja oleh Polresta Surakarta. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode non doktrinal yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer yang diperoleh melalui penelitian di Polisi Resor Kota Surakarta dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data di lapangan dan dari kepustakaan yang kemudian disusun dan diolah sehingga menghasilkan satuan data yang dapat ditarik kesimpulan.
Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial Nurhayati, Nunik
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3012

Abstract

Artikel ini merupakan kajian konseptual terkait kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur non yudisial dan bertujuan untuk merumuskan jaminan perlindungan HAM bagi para korban. Hasil dari pembahasan didapat kajian berupa data pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasarkan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah melaui jalur yudisial. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah untuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalur non yudisial. Kesimpulan dari artikel ini adalah penggunaan Jalur Non Yudisial dalam penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu tetap harus menerapkan prinsip-prinsip umum peradilan HAM dan kepastian hukum bagi korban tetap harus dilaksanakan sebagai perlindungan Negara terhadap Hak Asasi warga negaranya. 
Tinjaun Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Surya, Faizal Adi
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4229

Abstract

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak . Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dariprinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA handoyo, handoyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2997

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menjawab faktor-faktor terjadinya permasalahan antar pasar tradisional dan pasar modern di Surakarta dan perumusan model penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksploratori dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Secara yuridis, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pasar tradisional, sementara secara sosiologis penelitian ini mengacu pada efektifitas penerapan dan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan  wawancara kepada pejabat Dinas Pengelolaan Pasar dan Pedagang Pasar Tradisional yang dipilih melalui purposive sampling di wilayah Kota Surakarta.  Lokasi penelitian di kota Surakarta dengan memilih 17 (tujuh belas) pasar umum sebagai sample yang mewakili pasar yang lain. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan didapat dua faktor yang menyebabkan konflik di pasar tradisional Surakarta. Pertama,  adanya pelanggaran aturan-aturan dalam Perda No 5/2011 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mengakibatkan terjadinya konflik antar pedagang pasar tradisional maupun dengan warga masyarakat sekitar. Kedua,  adanya unsure superior dan inferior yang menimbulkan gap (kesenjangan) antara pasar modern dan pasar tradisional dan mengakibatkan terjadinya konflik. Cara preventif yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pasar tradisional dan pasar modern adalah pasar modern  harus mematuhi peraturan yang berlaku,  menjual barang dagangan dengan jenis berbeda di pasar tradisonal, memiliki hubungan kerja yang baik dengan pedagang pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya, dan membatasi jam operasional. Sedangkan secara represif yaitu menutup tempat usaha ketika belum memenuhi ketentuan dalam pendirian pasar modern.
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Anggoro, Purwadi Wahyu
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4220

Abstract

Sebagai efek globalisasi, informasi positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah, berita kejahatan dapat menjadi sebuah contoh cara melakukan kejahatan, banyak kejahatan dimensi baru kemudian ditiru oleh pelaku wajah baru seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual. Kejahatan yang menjadi fenomena baru adalah penyimpangan seksual, yaitu perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma  agama, norma hukum, atau norma susila. Ada 3 permasalahan pokok, yaitu: (1) Pola pelaku kekerasan seksual; (2) Aspek perlindungan hukum; (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran secara jelas dan menganalisa bahan yang diperoleh mengenai konsep- konsep yang relevan berkaitan dengan latar belakang pelaku, proses hukum dan upaya pencegahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, di Polres/Poltabes wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaku memiliki kesamaan pola perilaku, yaitu: (a) pelaku memiliki penyimpangan seksual; (b) rentang usia pelaku dengan korban; (c) faktor kedekatan secara fisik dan tempat tinggal; (d) bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat atau janji-janji imbalan; (e) motivasi pelaku untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. (2) Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan penegakan hukum dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. (3) Upaya pencegahan yang dilakukan: (1) Upaya preemtif dan preventif, pencegahan yang dilakukan oleh: (a) Individu, (b) Masyarakat, (c) Pemerintah, dan (d) Kepolisian. (2) Upaya represif, dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum, secara tegas dan terukur, profesional dan proporsional.
INNOVATION OF ISLAMIC BANKING INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA FITHRIAH, NURHANI
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4838

Abstract

One of potential exploration and manifestation of the communitys contribution to the national economy, is the development of an economic system based on the value of Islamic (Sharia) by lifting its principles into the National Legal System. Shariah principles based on the values of fairness, expediency, balance, and universality (rahmatan lil alamin). Those values are applied in banking regulation that is based on the so-called Sharia Islamic Banking. Principles of Islamic Banking is part of Islamic teachings related to the economy. In addition, to provide assurance to the people who still doubt shariah Islamic Banking operations during this time also set of business activities that do not conflict with Sharia Principles include business activities that do not contain elements of riba, maisir gharar, haram, and zalim. A separate regulation for Islamic Banking is an urgent thing to do, to ensure compliance with Shariah principles, the principles of the Bank for Islamic Bank, and no less important is expected to mobilize funds from other countries that requires the regulation of the Islamic Bank. Problems faced, how the strategy and the constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia by Islamic Banking Act. This study aims to look for and find in the practice of the ways and forms of Islamic banking product innovation, as well as the constraints that it faces.This research, analytical, descriptive and normative juridical approach, and aims to provide a complete picture of the facts and the systematic application of Sharing in Islamic banks. Furthermore, the data were analyzed through statutory provisions in force, which among one another should not be contradictory, pay attention to the hierarchy with the aim to achieve legal certainty, by searching and digging law who live in the community, whether it is written or unwritten (Islamic law).The results showed that the strategy which remove products of Islamic banking industry innovation, improve human resources SDI), and marketing of products strategically. Constraints faced in Islamic Banking Industry Product Innovation in developing the economy in Indonesia, it is very difficult to do because fixated on Islamic principles. Suggestions put forward, should disseminate innovative products to the public and the effectiveness of supervision of Islamic banks (Internal & ekstenal).
PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI) Wahyuni, Retno
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Laboratorium Forensik sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan TKP dengan penerapan metode Scientific Crime Investigation (SCI). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki, yaitu bagaimana sebenarnya peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dalam rangka penerapan metode Scientific Crime Investigation. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting dan sangat membantu penyidik untuk memperoleh alat bukti. Prosedur yang digunakan tim Laboratorium Forensik sudah sangat canggih dan mendetail. Selain itu pemeriksaan yang mereka lakukan juga sudah disesuaikan dengan jenis-jenis kasus yang ada. Penerapan metode SCI (Scientific Crime Investigation) atau kajian kejahatan secara ilmiah sangat berpengaruh pada perubahan metode pengungkapan kasus yang digunakan, meminimalisir kesalahan, dan Pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya penerapan SCI ini sangat membantu upaya aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Karena kajian kejahatan secara ilmiah didukung dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan canggih. Termasuk pula alat-alat khusus yang tercipta dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut.
KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM (TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK) Kasanuddin, Kasanuddin
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan untuk mengetahui pendapat pakar hukum pidana tentang kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan stadi kepustakaan, setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Terlepas dari segala kelebihan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat klausul dalam undang-undang ini yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan yaitu, adanya upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya hakim yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101. Kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar hukum. Pakar hukum yang pro menilai bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan pihak pemerintah terhadap penegakan hukum, khususnya peradilan anak yang selama ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum, khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Bagi pakar hukum yang kontra beralasan bahwa pada prinsipnya kekhilafan hakim dalam suatu proses berakibat pada putusan hakim tersebut. Sanksi administrasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana. Bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara dalam sistem peradilan bertentangan dengan kaidah hukum. Karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.
PENGUATAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH Najib, Mohamad Ainun
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4351

Abstract

Bank Syariah Mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dan mendapat sambutan yang luas dari masyarakat.  Sudah menjadi keniscayaan, bank syariah  yang bersumber dari syariah Allah yang tertuang di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah harus memastikan setiap produknya sesuai dengan syariah. Asas kepatuhan syariah bisa terlaksana didasarkan kepada pemahaman prinsip syariah yang detail dan komprehensif. Di antara prinsip Fundamental Bank Syariah adalah tidak melakukan transaksi riba, gharar, maisir, dan produk yang haram. Bank Syariah dalam produk penghimpunan dana simpanan giro dan tabungan menggunakan prinsip wadi’ah dan deposito menggunakan akad mudharabah.
PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT: Dari Sintesis, Transplantasi, integrasi Hingga Konservasi Ridwan, Ridwan; Dimyati, Khudzaifah; Azhari, Aidul Fitriciada
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3008

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pola perkembangan hukum adat di Bima dan keberadaannya setelah reformasi, sehingga kecenderungan dikenal. Jenis penelitian ini adalah non-doktrinal, atau sosial hukum (kualitatif), dengan pendekatan historis, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah; (1) pola perkembangan hukum adat Bima ada, a) hukum Sintesis, yaitu ketika hukum adat dan hukum Islam bertemu dan saling melengkapi, dan tidak ada konfrontasi antara mereka, b) hukum Transplantasi, terjadi ketika sistem hukum kolonial didorong ke pengaturan lokal dengan batas kewenangan peradilan Islam, yang menyebabkan kekosongan hukum, c) Integrasi hukum, ketika pemerintah pusat untuk membangun keseragaman politik hukum melalui kodifikasi dan unifikasi, d) hukum positif, yaitu pada saat reformasi bertiup, semangat lokal dibentuk melalui peraturan, (2) adanya hukum adat yang ada kerugian lengkap, dan yang masih hidup, yang masih hidup hukum adat ditemukan di masyarakat Donggo, dengan semua fleksibilitas dan berbagai bentuk sanksi.

Page 3 of 24 | Total Record : 237

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue